Kami melihat bahwa pertumbuhan kredit setidaknya akan membaik dibandingkan tahun lalu

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan dapat mencapai 10,11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada 2026.

“Kami melihat bahwa pertumbuhan kredit setidaknya akan membaik dibandingkan tahun lalu, kisaran 10 persen pada tahun ini,” kata Josua dalam Economic Outlook 2026 secara daring di Jakarta, Jumat.

Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan berada pada posisi 10,74 persen (yoy) dengan loan to deposit ratio (LDR) berkisar 85,25 persen.

Dia menjelaskan kinerja pertumbuhan kredit pada tahun lalu terbilang melambat. Namun setidaknya, terjadi peningkatan pada Desember dari sebelumnya 7,9 persen (yoy) menjadi 9,3 persen (yoy).

Menurutnya, peningkatan itu ditopang oleh penyaluran pembiayaan untuk program prioritas pemerintah.

Pertumbuhan DPK tercatat melampaui pertumbuhan kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendorong likuiditas perbankan secara signifikan.

Namun, dia menyoroti tantangan pertumbuhan kredit yang distribusinya belum merata antarsegmen bisnis, utamanya segmen UMKM yang mengalami hambatan penyaluran kredit.

Pada 2025, penyaluran kredit UMKM tertahan karena risiko kredit di segmen ini masih relatif tinggi, sehingga turut menekan pertumbuhan kredit secara keseluruhan.

Berdasarkan penggunaannya, komponen investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi salah satu komponen produk domestik bruto (PDB) dengan kinerja positif.

Sementara itu, kredit modal kerja dan kredit konsumsi cenderung bergerak stagnan.

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) secara keseluruhan relatif terkendali, meskipun segmen UMKM tetap mencatat tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan permodalan perbankan dinilai masih kuat, dengan rasio kecukupan modal (CAR) berada di kisaran 25–26 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pertumbuhan kredit bank umum terhadap sektor industri pengolahan mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu. Capaian positif ini didorong oleh subsektor industri logam dasar besi dan baja yang mencatatkan pertumbuhan usai sebelumnya sempat mengalami kontraksi.

Berdasarkan Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) Kuartal III/2024 yang dirilis OJK, penyaluran kredit bank umum hingga September 2025 salah satunya ditopang oleh sektor industri pengolahan.

Hingga kuartal III/2025, laju pembiayaan bank umum ke sektor ini tumbuh 8,64% secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 7,06% YoY.

“Meningkatnya pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh subsektor industri logam dasar besi dan baja,” tulis OJK dalam laporannya, dikutip pada Senin (2/2/2026).

OJK mengungkapkan penyaluran kredit subsektor industri logam dasar besi dan baja mampu tumbuh 7,41% YoY hingga September 2025, setelah sebelumnya terkontraksi sebesar -1,46% YoY.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan pertumbuhan kredit industri, khususnya subsektor besi dan baja sejalan dengan investasi subsektor besi dan baja di Indonesia yang cukup membaik dalam beberapa tahun terakhir.

“Kita lihat juga untuk FDI [foreign direct investment] juga di sektor ini juga cukup kuat ya dan kita juga merupakan produsen besi dan baja yang produktif,” kata Myrdal kepada Bisnis, Senin (2/2/2026)

Myrdal juga melihat bahwa sektor ini masih prospektif seiring dengan adanya semangat pembangunan dan arah hilirisasi yang semakin marak di masa depan. Dengan demikian, dia mengharapkan sektor manufaktur nasional dapat semakin kuat, termasuk industri besi dan baja.

Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai bahwa meningkatnya pertumbuhan kredit subsektor besi dan baja lebih dipengaruhi oleh permintaan global yang tinggi. “Sehingga pertumbuhan kreditnya juga tinggi,” kata Teuku kepada Bisnis, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, keberlanjutan pertumbuhan kredit sektor industri pengolahan pada tahun ini akan sangat tergantung dari kebijakan domestik menarik investasi ke Indonesia. Jika kebijakan yang ada mampu menarik investasi ke dalam negeri, Teuku meyakini kredit di sektor ini masih akan tumbuh tahun ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit perbankan tumbuh 7,36 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp8.220 triliun per Oktober 2025.

Pertumbuhan ini melambat dibandingkan bulan sebelumnya, 7,70 persen (yoy).

"Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 15,72 persen diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 7,03 persen, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 2,39 persen yoy," ujar Kepala Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK secara daring, Kamis (11/12).

Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 11,02 persen (yoy). Sedangkan kredit UMKM terkontraksi sebesar 0,11 persen (yoy) di tengah upaya perbankan yang berfokus pada pemulihan kualitas kredit UMKM.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada Oktober 2025 tercatat tumbuh sebesar 11,48 persen (yoy) menjadi Rp9.756 triliun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan September 2025 di level 11,18 persen.

Dian mengatakan likuiditas perbankan masih terjaga. Hal itu terlihat dari rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) yang tercatat sebesar 130,97 persen dan dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) di level 29,47 persen.

"Masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Adapun liquidity coverage ratio (LCR) berada di level 210,43 persen," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperkuat insentif kebijakan makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan sejalan dengan arah kebijakan moneter. Insentif ini mulai berlaku efektif 1 Desember 2025.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Irman Robinson menjelaskan penguatan insentif KLM akan terbagi dalam dua skema. Pertama, jalur kredit atau pembiayaan (lending channel). Irman menjelaskan bahwa skema lending channel dirancang agar perbankan memiliki ruang likuiditas yang lebih besar dalam menyalurkan kredit sesuai komitmen pertumbuhannya.

Adapun, BI melaporkan pertumbuhan kredit mencapai 7,7% secara tahunan pada September 2025. Bank sentral, ujar Irman, belum puas dengan realisasi pertumbuhan kredit itu sehingga perlu didorong lagi.

“Sekarang kita berpikir bagaimana mendorong pertumbuhan kredit yang lebih kuat. Tentunya bank-bank sudah punya komitmen pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis mereka setiap kuartalnya. Nah kita kasih insentifnya berdasarkan komitmen itu,” ujarnya dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Dia menjelaskan, insentif diberikan secara upfront atau di awal berdasarkan laporan komitmen penyaluran kredit yang disampaikan oleh bank. Skema ini merupakan forward looking assessment, karena BI memberikan dukungan likuiditas terlebih dahulu untuk membantu pencapaian target pertumbuhan kredit yang sudah direncanakan.

Kendati demikian, jika ternyata realisasi penyaluran kredit tidak sesuai dengan komitmen awal maka BI akan melakukan penyesuaian pada kuartal berikutnya.

Irman menambahkan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk menopang ekspansi kredit, terutama bagi bank yang masih memiliki ruang risiko dan kapasitas menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Adapun insentif ini ditujukan untuk penyaluran kredit ke empat sektor prioritas, dengan total maksimal KLM mencapai 5% dari dana pihak ketiga (DPK). Perinciannya yaitu:

1. Penyaluran kredit ke sektor Pertanian, Industri & Hilirisasi mendapatkan KLM 1,5%.
2. Penyaluran kredit ke sektor Jasa (termasuk ekonomi kreatif) mendapatkan KLM 0,6%.
3. Penyaluran kredit ke sektor Perumahan mendapatkan KLM 1,4%.
4. Penyaluran kredit ke sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan mendapatkan KLM 1,5%

Kedua, selain melalui jalur lending channel, BI juga memberikan insentif tambahan melalui jalur transmisi suku bunga (interest rate channel). Dia menjelaskan bahwa transmisi penurunan suku bunga kebijakan alias BI Rate ke suku bunga perbankan masih lambat.

Di satu sisi, bank sentral telah memangkas BI Rate sebesar 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75% dalam setahun terakhir. Di sisi lain, suku bunga kredit perbankan hanya turun 15 bps sejak awal 2025 menjadi 9,05% pada September.

"Tentunya kita ingin dorong supaya transmisinya bisa lebih cepat sehingga kita akan apresiasi, kita akan memberikan insentif yang lebih besar ke bank-bank yang lebih cepat menyesuaikan suku bunga kreditnya sejalan dengan arah kebijakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ungkap Irman.

Skema tersebut dihitung berdasarkan elastisitas suku bunga kredit terhadap BI Rate. Adapun perhitungan elastisitas itu dihitung dengan formula: Elastisitas = (% Perubahan Lending Rate) / (% Perubahan BI Rate).

Bank dengan nilai elastisitas <0,3 tidak akan mendapatkan insentif, 0,3–0,6 akan mendapat tambahan insentif 0,4% dari DPK, sedangkan ≥0,6 memperoleh 0,5% dari DPK.

Artinya dari dua jalur itu, total potensi insentif yang bisa diterima perbankan mencapai 5,5% dari DPK (total potensi 5% dari skema lending channel ditambah total potensi 0,5% dari skema interest rate channel).

Misalnya, Bank A mendapatkan total insentif KLM sebanyak 5,5%. Jika DPK yang ada di Bank A itu sebanyak Rp100 triliun maka BI akan mengembalikan Rp5,5 triliun (5,5% dari DPK) yang berasal dari giro wajib minimum (dana yang wajib disimpan bank di Bank Indonesia) Bank A itu. "Tentunya ini sangat-sangat membantu likuiditas dari perbankan untuk bisa menyerahkan kredit ke depan,” tutup Irman.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kredit perumahan atau KPR di bank berpotensi tumbuh lebih tinggi usai pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah hingga 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan dukungan berbagai program pemerintah terutama kebijakan yang dapat mendorong penguatan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi (sektor properti), termasuk bauran kebijakan akan menjadi pendorong bagi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit dan meningkatkan intermediasi, termasuk dalam mendorong pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Dengan adanya kebijakan ini dimungkinkan dapat mendorong lebih tinggi pertumbuhan kredit perumahan di bank,” kata Dian dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

Namun, Dian menyebut bahwa pertumbuhan kredit perbankan juga perlu didukung oleh faktor-faktor lain yang dapat mendukung kemampuan daya beli masyarakat terutama kemampuan masyarakat untuk pembayaran angsuran.

Dia mengatakan OJK senantiasa mendorong perbankan agar tetap optimal dalam perannya sebagai salah satu agen pembangunan. Menurutnya, bank dapat mengoptimalkan dukungan kebijakan pemerintah dan bauran kebijakan dengan tetap memerhatikan risk appetite dan aspek prudential banking.

Lebih lanjut, Dian menyebut bahwa perbankan senantiasa terus menjaga kondisi likuiditasnya yang terutama berasal dari dana pihak ketiga (DPK) atau dana masyarakat. Perbankan juga memahami penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan dana masyarakat karena ada tanggung jawab moral bank dalam pengelolaan dana yang dapat disalurkan pada kegiatan produktif seperti penyaluran kredit/ pembiayaan termasuk KPR.

Pada Agustus 2025, pertumbuhan kredit untuk pemilikan properti (rumah, apartemen, dan ruko) tumbuh 7,14% secara tahunan (year on year/YoY). Angka itu lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 7,10% YoY. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kredit pemilikan rumah tinggal (KPR) yang tumbuh 7,22% YoY.

Sejatinya, insentif PPN DTP 100% untuk pembelian rumah berakhir pada akhir tahun ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2025.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa insentif PPN DTP 100% untuk pembelian rumah akan berlanjut hingga 2026. Keputusan itu diambil usai mendapat persetujuan dari kementerian terkait.

“PPN DTP properti tadi disetujui oleh Kementerian Perumahan dan Pak Menteri Keuangan. PPN ditanggung pemerintah ini diberlakukan 2026. Jadi PPN DTP sampai dengan Rp2 miliar itu diberlakukan sampai tahun depan 2026,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/9/2025).