Bisnis.com, BATAM - Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga 1 Juni 2026, sebanyak 2.276.949 penduduk atau 97,53 persen dari total populasi Kepri telah terdaftar sebagai peserta JKN.

Selain tingginya cakupan kepesertaan, tingkat keaktifan peserta juga tercatat cukup tinggi. Sebanyak 1.864.841 peserta atau 79,88% berada dalam status aktif sehingga dapat mengakses layanan kesehatan saat diperlukan.

Asisten Deputy Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan, Jaenal M. Sambas, mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi indikator penting dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Perlindungan kesehatan melalui Program JKN tidak hanya memberikan kepastian akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah," kata Jaenal saat Media Gathering BPJS Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, perkembangan kepesertaan JKN di Kepri mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan awal pelaksanaan program pada 2014. Saat itu, jumlah peserta baru mencapai 924.114 jiwa atau sekitar 39,58 persen dari total penduduk.

Dalam kurun waktu sekitar 12 tahun, cakupan kepesertaan meningkat hingga 57,95 persen dan kini mendekati target cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

Jaenal menyebutkan bahwa tren positif tersebut sejalan dengan capaian nasional. Hingga 1 Juni 2026, jumlah peserta JKN di Indonesia mencapai 285,49 juta jiwa atau 99,02% dari total penduduk sebanyak 288,31 juta jiwa.

Sementara itu, jumlah peserta aktif secara nasional tercatat mencapai 227,82 juta jiwa atau setara 79,02% dari total peserta.

"Data ini menunjukkan pertumbuhan cakupan kepesertaan nasional sebesar 52,7 persen dibandingkan dengan tahun 2014," ujarnya.

Ia menilai keberhasilan perluasan kepesertaan JKN tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha hingga para pemangku kepentingan lainnya.

"Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan. Dengan masyarakat yang sehat, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih produktif sehingga mendukung pembangunan daerah," katanya.

BPJS Kesehatan, lanjut Jaenal, terus mendorong masyarakat untuk menjaga status kepesertaan tetap aktif agar manfaat program dapat digunakan sewaktu-waktu saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan melalui transformasi digital dan penyederhanaan proses administrasi guna memberikan kemudahan bagi peserta.

"Selain itu, BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas layanan melalui transformasi digital dan penyederhanaan proses pelayanan bagi peserta," kata Jaenal

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk., (BRIS) membukukan pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 14,39 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp328,54 triliun hingga akhir Maret 2026. Capaian itu meningkat dari Rp287,21 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Direktur Risk Management BSI, Grandhis Helmi Harumansyah menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang oleh penyaluran pembiayaan pada segmen dengan tingkat imbal hasil atau yield yang tinggi dan kualitas aset yang tetap terjaga.

“Alhamdulillah, pembiayaan BSI secara nominal tumbuh 14,39 persen YoY,” kata Grandhis dalam Konferensi Pers Kinerja Kuartal I/2026 secara virtual, Selasa (12/5/2026).

Segmen konsumer masih menjadi kontributor terbesar dalam portofolio pembiayaan perseroan, disusul segmen wholesale dan retail. Dalam paparan yang disampaikan Grandhis, pembiayaan konsumer, termasuk pembiayaan emas, tercatat mencapai Rp184,27 triliun atau tumbuh 17,59 persen YoY dari Rp156,71 triliun pada kuartal I/2025.

Grandhis menuturkan, pembiayaan emas menjadi salah satu penopang utama dengan yield sekitar 10 persen serta rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang masih rendah di level 0,01 persen.

Sementara itu, segmen wholesale tercatat sebesar Rp90,77 triliun, meningkat 12,59 persen YoY dan retail tumbuh 7,25 persen YoY menjadi sebesar Rp53,49 triliun hingga akhir Maret 2026.

Dari sisi kualitas aset, BSI mencatat perbaikan rasio NPF gross menjadi 1,80 persen dan NPF net menjadi 0,38 persen pada kuartal I/2026. Perseroan juga membukukan cost of credit (CoC) sebesar 0,73 persen, yang menjadi level terendah secara tahun berjalan (year-to-date/YtD).

Selain itu, BSI terus memperkuat pencadangan dengan cash coverage mencapai 254 persen. Grandhis menyebut, peningkatan tersebut turut dipengaruhi implementasi PSAK 413 yang mulai diterapkan pada 2026.

Di sisi lain, perseroan menjaga kualitas pertumbuhan pembiayaan melalui sejumlah strategi. Di antaranya, disiplin pada fokus bisnis dan target pasar yang telah ditetapkan, penguatan monitoring dan perbaikan proses bisnis secara berkelanjutan, hingga evaluasi portfolio guideline secara periodik yang menyesuaikan kondisi domestik maupun global.

Perseroan juga terus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui kerja sama dengan divisi human capital.

Dia mengatakan, strategi tersebut tecermin pada kualitas pembiayaan baru sepanjang 2026 yang tetap terjaga. Pada segmen wholesale, seluruh pembiayaan baru yang disalurkan berada di kolektibilitas 1.

“Dari sisi retail, sebesar 99,998 persen pembiayaan berada di kolektibilitas 1, sedangkan dari sisi konsumer, kita juga masih melihat kualitasnya sangat baik yaitu berada di 99,96 persen,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyatakan ketertarikan kuat untuk berpartisipasi dalam lelang pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Tambahan spektrum ini dinilai krusial bagi perseroan guna menjaga kualitas layanan bagi lebih dari 150 juta pelanggan di tengah melonjaknya trafik data.

Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna mengatakan pita frekuensi baru sangat penting bagi perusahaan guna meningkatkan layanan kepada masyarakat. Per kuartal III/2025 perusahaan melayani 157 juta pelanggan dengan menggunakan pita frekuensi selebar 165 MHz.

Dibandingkan dengan Indosat yang menempati urutan kedua sebagai operator seluler terbesar di Indonesia dengan 135 MHz, jumlah pengguna Telkomsel 62 juta pelanggan lebih banyak.

“Sesuai dengan minat kami, dua-duanya tentunya berminat,” ujar Indra kepada Bisnis, Rabu (29/4/2026).

Adapun mengenai strategi perebutan blok frekuensi, Indra belum bersedia merinci apakah anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. tersebut berencana menyapu bersih dua blok sekaligus pada masing-masing pita. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka peluang bagi operator untuk menang lebih dari satu blok, perseroan memilih untuk tetap berhati-hati dalam memberikan rincian teknis.

“Kalau itu terlalu detail ya. Jadi tentunya kita berminat baik 700 MHz dan 2,6 GHz karena itu tentunya akan memberikan tambahan resource buat Telkomsel untuk memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat,” tuturnya.

Indra memberikan gambaran secara teknis, kedua spektrum ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam arsitektur jaringan Telkomsel. Pita frekuensi 700 MHz sangat dibutuhkan untuk memperkuat jangkauan (coverage) hingga ke pelosok daerah. Sebaliknya, frekuensi 2,6 GHz akan dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas data, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan pengguna tinggi.

Langkah ekspansi spektrum ini juga sejalan dengan upaya Telkomsel dalam mendorong efisiensi biaya operasional. Dengan efisiensi spektrum yang lebih baik pada teknologi 5G yang akan diimplementasikan pada pita-pita baru tersebut, biaya per gigabyte diharapkan dapat ditekan lebih rendah dibandingkan dengan teknologi generasi sebelumnya.

Diketahui, objek seleksi kali ini mencakup dua pita frekuensi dengan karakteristik berbeda namun saling melengkapi. Pada pita 700 MHz, pemerintah menawarkan total 3 blok dengan moda Frequency Division Duplexing (FDD). Rinciannya terdiri dari 1 blok seluas 30 MHz (2x15 MHz) serta 2 blok lainnya masing-masing sebesar 20 MHz (2x10 MHz).

Sementara itu, pada pita 2,6 GHz, terdapat 3 blok yang tersedia menggunakan moda Time Division Duplexing(TDD). Alokasi pada pita ini memiliki kapasitas lebih besar, yakni satu blok 80 MHz, satu blok 60 MHz, dan satu blok 50 MHz.

Komdigi membuka peluang kepada operator untuk menguasai 2 blok dari masing-masing pita, sehingga salah satu operator berpeluang mendapat pita frekuensi sebesar 40 MHz di pita 700 MHz dan 140 MHz di pita 2,6 GHz.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara di Asia dan Eropa telah melakukan lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz jauh sebelum Indonesia memutuskan untuk melakukan seleksi pada tahun ini. Vietnam, Malaysia, hingga India mengoptimalkan pita tersebut untuk mendorong penetrasi internet yang makin merata.

Diketahui, pita frekuensi rendah 700 MHz sering dijuluki sebagai "pita emas" karena karakteristik fisiknya yang sangat efisien untuk jangkauan luas. Gelombang pada frekuensi 700 MHz juga memiliki kemampuan menembus hambatan fisik seperti tembok beton, gedung perkantoran, dan pepohonan dengan sangat baik. Ini menjadikannya solusi utama untuk kualitas sinyal di dalam ruangan (indoor coverage).

Sementara itu frekuensi menengah 2,6 GHz merupakan tulang punggung bagi pengembangan teknologi 5G yang membutuhkan kapasitas data besar.

Berikut rekam jejak negara-negara yang telah menggelar lelang frekuensi pada masing-masing pita:

Vietnam

Vietnam telah menggelar lelang frekuensi rendah yang dimenangkan oleh raksasa telekomunikasi, Viettel Group. Dalam lelang tersebut, Viettel mengajukan penawaran hampir US$78,4 juta atau sekitar Rp1,34 triliun untuk masa berlaku 15 tahun. Angka ini dinilai sejalan dengan rata-rata harga global untuk hak spektrum serupa di pita frekuensi rendah.

Malaysia

Berbeda dengan sistem lelang konvensional, Malaysia melalui Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) menerapkan strategi alokasi spektrum yang unik. Pemerintah mengidentifikasi empat pita utama untuk layanan 5G, yakni 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz, dan 28 GHz.

Untuk pita 700 MHz dan 3,5 GHz, lisensi tidak akan dilelang secara individu melainkan diberikan kepada konsorsium yang dibentuk oleh berbagai pemain industri. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan belanja modal (CAPEX) melalui berbagai infrastruktur secara efisien.

MCMC juga menerapkan proses tender atau beauty contest untuk lisensi di pita 24,9 Ghz hingga 26,5 GHz. Proses beauty contest digunakan untuk memastikan alokasi spektrum jatuh ke tangan perusahaan yang memiliki rencana bisnis paling berdampak bagi ekonomi nasional.

Adapun pita 26,5 GHz hingga 28,1 GHz akan dialokasikan dengan sistem first-come first-served. Frekuensi ini dibuka untuk pihak non-telekomunikasi guna mendukung kebutuhan jaringan privat lokal seperti kota pintar dan sektor industri.

India

Penggelaran lelang secara bersamaan pernah dilakukan oleh Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) yang mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk segera melelang seluruh spektrum frekuensi radio di sembilan pita berbeda termasuk di pita 700 MHz dan 2,6 Ghz. Nilai cadangan untuk aset spektrum ini disarankan mencapai US$23,1 miliar atau sekitar Rp395 triliun.

Langkah TRAI ini dirancang untuk mendorong layanan 5G dan meletakkan fondasi bagi teknologi 6G di masa depan. Fokus utama dari rekomendasi ini adalah penyediaan cakupan yang seimbang antara wilayah perkotaan dan pedesaan di seluruh anak benua.

Salah satu poin krusial dalam usulan TRAI adalah penerapan batas maksimal (cap) kepemilikan spektrum sebesar 35% bagi setiap operator. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga iklim kompetisi agar pasar tetap sehat dan tidak didominasi oleh segelintir pemain besar.

Selain itu, TRAI mengusulkan insentif khusus untuk pita 600 MHz berupa masa berlaku lisensi selama 24 tahun. Terdapat pula pelonggaran pembayaran berupa moratorium selama empat tahun guna menarik minat peserta lelang dalam mengembangkan ekosistem digital India.

Bank Mega Syariah mencatat pembiayaan haji khusus, yakni Flexi Mitra Mabrur per 31 Desember 2025 melonjak lebih dari 180 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan ini juga diiringi oleh peningkatan jumlah nasabah (number of accounts/NoA) sebesar lebih dari 168 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Digital Business & Product Management Division Head Benadicto Alvonzo Ferary mengatakan pertumbuhan signifikan pada produk Flexi Mitra Mabrur mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap solusi pembiayaan tanpa agunan untuk porsi Haji Khusus.

"Pertumbuhan hingga 180 persen ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat Flexi Mitra Mabrur sebagai solusi untuk mengatur cash flow dalam mempersiapkan ibadah haji khusus secara terencana. Dengan skema yang sesuai prinsip syariah dan proses yang dimudahkan, nasabah dapat mengamankan porsi haji tanpa harus menunggu dana terkumpul utuh di awal," ujar Benadicto dalam keterangan resmi, Rabu (11/2).

Benadicto menjelaskan bahwa keunggulan utama Flexi Mitra Mabrur terletak pada kemudahannya, di mana nasabah mendapatkan jasa pengurusan pendaftaran porsi Haji Khusus melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) rekanan yang aman dan terpercaya.

Selain itu, produk ini menawarkan limit pembiayaan hingga Rp65 juta per porsi dengan jangka waktu yang fleksibel hingga 36 bulan.

"Keamanan dan kenyamanan nasabah adalah prioritas kami. Oleh karena itu, kami memberikan coverage asuransi jiwa 100 persen bagi nasabah pembiayaan ini. Kami juga bekerja sama dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pilihan untuk memastikan proses pendaftaran porsi Haji Khusus berjalan lancar sesuai regulasi," tambah Benadicto.

Ke depan, Bank Mega Syariah optimis segmen pembiayaan jasa ini akan terus tumbuh positif. Melalui akad Ijarah Multijasa, Bank Mega Syariah berkomitmen untuk terus menghadirkan kemudahan bagi nasabah dalam mewujudkan niat ke Tanah Suci dengan cara yang sesuai prinsip syariah.

"Kami melihat kebutuhan akan layanan Haji Khusus tetap tinggi. Dengan sinergi ekosistem yang kuat dan layanan yang transparan, kami berharap dapat membantu lebih banyak masyarakat untuk menyempurnakan rukun Islam mereka," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi mengusulkan perubahan rumus dalam perhitungan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi di Indonesia. Usulan ini muncul karena perhitungan BHP saat ini dianggap belum mencerminkan nilai ekonomi riil, efektivitas teknologi, maupun manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung Ian Josef M. Edward, rumus BHP yang digunakan saat ini terlalu kaku dan hanya mengikuti model lama, sehingga tidak memadai untuk teknologi baru seperti 5G.

Ian menjelaskan bahwa dalam rumus saat ini digunakan faktor N (normalisasi), K (penyusutan nilai frekuensi), I dan C (konstan). Namun, nilai K yang mencerminkan ekonomi dan teknologi belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk menilai BHP yang adil.

“Seharusnya BHP itu ada pengaruh, kita BHP itu enggak pernah menghitung,” ujar Ian dalam Bisnis Indonesia Forum, Selasa (10/2/2026).

Ian menekankan bahwa BHP harus mempertimbangkan efisiensi dan teknologi. Semakin canggih teknologi, seperti 5G, biaya BHP seharusnya lebih rendah karena penggunaan spektrum lebih efisien.

Sebaliknya, teknologi lama seperti 2G atau 4G seharusnya lebih mahal karena kurang efisien. Selain itu, BHP juga harus memperhitungkan manfaat ekonomi dan sosial. Setiap 1% pertumbuhan jaringan dapat berkontribusi pada pertumbuhan GDP, contohnya fixed broadband yang menunjukkan 0,31% pertumbuhan GDP setiap 1%. Semakin besar manfaat yang diterima masyarakat dan industri, BHP seharusnya turun, bukan naik.

Dalam hal market dan cakupan layanan, dia menekankan bahwa pasar yang besar tidak seharusnya menaikkan BHP. Justru, pasar yang luas bisa menurunkan biaya karena efisiensi dan penetrasi layanan lebih optimal.

Frekuensi nasional yang kompleks juga sebaiknya lebih murah dibandingkan frekuensi regional agar pemerataan layanan lebih adil. Selain itu, BHP harus memperhitungkan kewajiban coverage, misalnya operator yang sudah melayani 90% wilayah tertentu harus mendapatkan penyesuaian harga.

Penyesuaian harga BHP terhadap nilai ekonomi tiap frekuensi juga diperlukan. Frekuensi 800–900 MHz yang sebelumnya mahal kini nilai ekonominya menurun seiring perubahan teknologi dan penggunaan, sehingga BHP sebaiknya disesuaikan.

Untuk spektrum tinggi, harga juga seharusnya turun karena efisiensi dan potensi manfaatnya lebih besar.

Ian mengusulkan reformulasi rumus BHP yang memasukkan faktor teknologi, nilai pasar, dampak sosial, dan kontribusi terhadap GDP. Konsepnya adalah BHP berbanding terbalik dengan manfaat, pemerataan, dan efisiensi, bukan sekadar mengikuti harga lelang tertinggi.

Rumus ini juga memungkinkan penyesuaian dari waktu ke waktu, misalnya BHP lelang berbeda dengan BHP perpanjangan, agar mencerminkan kualitas layanan dan kontribusi terhadap masyarakat.

“Kita tuh terpaksa harus pakai rumus yang ini. Kita tuh emang negara follower gitu ya, pengikut aja. Sekali-sekali kita buat lain gitu maksudnya,” katanya.

Selain itu, Ian menekankan peran pemerintah dan regulasi. Pemerintah sebaiknya bertindak sebagai investor strategis, bukan hanya menyewakan frekuensi. Regulasi lama yang kaku perlu diperbarui agar mendukung inovasi, investasi, dan pemerataan layanan. Kerja sama dengan operator juga harus diperkuat, termasuk dalam pembangunan backbone dan jaringan di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkendala pulau atau lokasi geografis.

Ian menekankan bahwa skema baru ini akan menjadikan Indonesia pelopor dalam pengelolaan frekuensi yang adil dan berbasis manfaat, tidak hanya mengikuti praktik internasional. (Nur Amalina)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menetapkan Kota Mataram sebagai lokasi uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) untuk memperbaiki akurasi data kemiskinan. Program ini menargetkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran melalui integrasi basis data nasional.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram HM Ramadhani mengatakan, Kota Mataram menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terpilih dalam program tersebut. “Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram jadi satu-satunya daerah yang terpilih sebagai lokasi uji coba digitalisasi bansos,” kata Ramadhani di Mataram, Rabu (4/2/2026).

Ramadhani mengatakan, digitalisasi dilakukan untuk mengatasi persoalan klasik dalam penanganan kemiskinan, terutama ketidaksinkronan basis data keluarga miskin. “Selama ini, sering ditemukan masalah seperti data ganda, warga yang sudah meninggal namun masih terdaftar, hingga adanya oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk dalam daftar penerima bantuan,” katanya.

Pendataan bansos ke depan memaksimalkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disinkronkan dengan Nomor Induk Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data tersebut diperbarui secara berkala untuk meminimalkan risiko salah sasaran.

Seluruh data masyarakat dikelompokkan dalam desil 1 hingga desil 10 guna menentukan jenis perlindungan sosial yang sesuai. Skema bantuan mencakup BPJS Kesehatan atau universal health coverage, bantuan langsung tunai, hingga dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah.

Program ini melibatkan sinergi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penyediaan infrastruktur digital dan sistem server terintegrasi. Pemerintah berharap sistem yang lebih rapi dapat menekan potensi konflik sosial di tingkat lingkungan akibat salah sasaran bantuan.

“Target utama digitalisasi bansos adalah menuntaskan angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram yang saat ini berada di angka 1,09 persen atau sekitar 5.038 jiwa,” katanya. Ramadhani menambahkan, angka tersebut ditargetkan nol persen paling lambat pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2029, selaras dengan target Pemerintah Provinsi NTB.

Untuk kemiskinan secara keseluruhan, Kota Mataram saat ini berada di angka 7,15 persen. “Pemerintah optimistis dengan waktu tiga tahun yang tersisa dan dukungan sistem digital, intervensi terhadap kelompok masyarakat rentan miskin dapat dilakukan dengan lebih efektif,” katanya.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Jembrana mencatat hampir seluruh warganya telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna menjelaskan pencapaian cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 98,68% atau 326.504 jiwa dari total penduduk sebanyak 330.873 jiwa.

"Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Jembrana mampu memberikan bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap hak dasar warga atas kesehatan. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh warga Jembrana telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan pemerintah." jelas Bupati yang akrab disapa Ipat dikutip Kamis (29/1/2026).

Atas prestasi tersebut, Kabupaten Jembrana meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Penyerahan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 diterima langsung oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) dalam acara yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1) lalu.

Wabup Ipat menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan gotong royong semua pihak dalam memperluas akses layanan kesehatan serta memastikan seluruh lapisan masyarakat tercover secara menyeluruh.

Penghargaan UHC tidak hanya sekedar simbol, tetapi menjadi indikator kuat bahwa pelayanan kesehatan di Jembrana semakin inklusif dan merata.

"Ke depan, Pemkab berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk memperkuat fasilitas kesehatan, meningkatkan kualitas SDM khususnya tenaga medis hingga memperbaiki sistem administrasi kepesertaan," ungkapnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan bahwa UHC Award merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.

"Universal Health Coverage bukan sekadar angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart) resmi meluncurkan layanan XL Ultra 5G+ yang menawarkan pengalaman konektivitas berkecepatan tinggi dengan jangkauan menyeluruh atau blanket coverage.

Presiden Direktur & CEO XLSMART Rajeev Sethi mengumumkan bahwa layanan ini telah tersedia di 33 kota pada fase awal peluncuran.

XLSmart menetapkan target perluasan hingga mencakup 88 kota di seluruh Indonesia pada 2026. Perluasan jaringan tersebut diproyeksikan mampu melayani sekitar 70% dari total populasi Indonesia.

“Kami ingin menghubungkan setiap orang Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik. Teknologi ini hadir bukan hanya untuk Jakarta, tetapi merata di 33 kota dengan kualitas jaringan yang tidak terputus-putus,” kata Rajeev dalam Press Conference Launching XL Ultra 5G+, Jumat (31/1/2026).

Dalam peluncuran tersebut, XLSmart menekankan dua keunggulan utama produk, yakni blanket coverage dan fitur Auto 5G.

Konsep blanket coverage menjamin ketersediaan sinyal 5G yang konsisten di seluruh wilayah kota yang terjangkau, sehingga pengguna tidak mengalami fluktuasi sinyal saat berpindah lokasi.

Sedangkan fitur Auto 5G memungkinkan pelanggan dengan perangkat yang mendukung 5G untuk langsung menikmati layanan tanpa perlu mengganti kartu SIM atau melakukan pengaturan manual.

Melalui fitur ini, pelanggan secara otomatis mendapatkan akses kecepatan internet hingga 250 Mbps.

XLSmart juga menawarkan paket XL Ultra 5G+ yang mampu menembus kecepatan hingga 500 Mbps bagi pelanggan yang membutuhkan performa data lebih tinggi.

Paket ini dibanderol dengan harga mulai Rp150.000 hingga Rp300.000 untuk pilihan kuota 150 GB hingga 500 GB.

Selain kecepatan tinggi, paket tersebut memberikan nilai tambah berupa fasilitas roaming data gratis di sembilan negara, termasuk Malaysia, Singapura, Hong Kong, Kamboja, Macau, Taiwan, Bangladesh, Sri Lanka dan Nepal. Pelanggan juga mendapatkan akses langganan konten hiburan sebagai bagian dari paket bundling.

Keistimewaan layanan turut diberikan kepada pengguna pascabayar atau XL Prioritas. Pelanggan prioritas secara otomatis mendapatkan akses kecepatan 500 Mbps serta fasilitas instant roaming di 75 negara cukup dengan berlangganan paket senilai Rp200.000 per bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) bakal menghadirkan jaringan XL Ultra 5G+ di 88 kota pada tahun ini. XLSMART ingin masyarakat merasakan layanan 5G yang sesungguhnya.

Presiden Direktur & CEO XLSMART Rajeev Sethi mengatakan dengan XL Ultra 5G+, perusahaan menghadirkan kecepatan internet 5G yang sesungguhnya, yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan saat berinternet.

Rajev mengatakan jaringan 5G XLSMART akan menjadi ‘selimut’ bagi 88 kota yang terlayani nanti, sehingga masyarakat akan merasakan kualitas jaringan 5G tanpa putus dengan kecepatan yang mumpuni.

Hal tersebut bukan hanya teori. Dalam uji coba di salah satu smartphone 5G pengguna di Jakarta, kecepatan internet Axis, salah satu produk XLSMART, naik signifikan menjadi 200 Mbps untuk unduh dari yang sebelumnya hanya puluhan Mbps.

“Saya ingin tekankan lagi. 5G hadir di 88 kota bukanlah 5G yang terbatas. Di 88 kota itu, 5G akan hadir secara blanket atau menyelimuti, bukan seperti di banyak negara lain di mana hanya sebagian situs saja yang dapat 5G,” kata Rajev di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Rajev meyakini bahwa misi menghadirkan jaringan 5G yang menyelimuti kota dapat dilakukan oleh XLSMART. Dengan menghadirkan pengalaman 5G brilian, menurutnya, smartphone 5G akan datang dan terus berkembang.

Berdasarkan informasi yang beredar saat ini penetrasi smartphone 5G pada kisaran 15%-18%. Sementara itu, laporan Counterpoint Research menunjukkan adopsi smartphone 5G di Indonesia masih berjalan lambat. Pada kuartal III/2025, perangkat 5G hanya menguasai 35% dari total pengapalan, stagnan dibandingkan kuartal sebelumnya. Secara tahunan, pertumbuhannya naik tipis 4%, menunjukkan penetrasi yang belum masif.

Counterpoint juga mencatat fluktuasi dalam empat kuartal terakhir. Pada kuartal IV/2024, pangsa pengapalan perangkat 5G turun ke 25% dari 31% pada kuartal sebelumnya.

Pemulihan terjadi pada kuartal I/2025 yang naik menjadi 26%, kemudian melonjak ke 35% pada kuartal II/2025, dan bertahan pada kuartal III/2025. Stabilitas ini didorong meningkatnya ketersediaan perangkat 5G yang lebih terjangkau, terutama di kelas menengah.

“Kami sangat excited dan yakin Indonesia akan cepat maju menjadi negara 5G, yang sayangnya beberapa tahun terakhir belum begitu. Secara pribadi, saya sangat yakin, dan kami semua excited,” kata Rajev.

Dia juga mengatakan bahwa untuk menggunakan jaringan 5G XLSMART sangatlah mudah. Pengguna yang telah memakai kartu XLSMART tidak perlu ganti SIM card. Jadi, selama sudah punya smartphone yang mendukung jaringan 5G, maka kartu secara otomatis akan terhubung ke 5G.

“Tentu saja, kalau beli Ultra 5G Plus, Anda dapat manfaat tambahan yang lebih banyak. Tapi seperti yang kami katakan, kami ingin setiap interaksi jadi lebih baik. Itu langkahnya. Dengan dua bahan utama ini—blanket coverage dan kemudahan adopsi—kami yakin device akan mengikuti,” kata Rajev.

⁠Direktur & Chief Technology Officer XLSMART, Shurish Subbramaniam mengatakan dalam menggelar 5G di 88 kota, perusahaan telah menyiapkan beberapa langkah dari sisi infrastruktur.

Pertama, XLSMART telah melakukan penggabungan spektrum frekuensi milik XL dan Smartfren. Untuk 5G, rencananya akan berjalan di pita 2,3 GHz di mana perusahaan memiliki pita frekuensi sekitar 40 MHz.

Dengan frekuensi tersebut, XLSMART akan memberikan layanan yang andal kepada para pelanggan.

“Pada waktu yang sama, kami investasi untuk coverage extension, kami tambah menara, itu investasi kedua. Dan investasi ketiga, pada waktu yang sama, pasang 5G,” kata Shurish.

Adapun alasan perusahaan hanya akan masuk di 88 kota pada tahun ini, kata Shurish, karena perusahaan melihat penetrasi smartphone di puluhan kota tersebut cukup matang sehingga hadirnya jaringan 5G dapat dirasakan oleh banyak pengguna.

“Kami monitor kalau kami pasang 5G tetapi tidak ada perangkat untuk apa. Di 88 kota itu penetrasi 5G sudah 20% lebih dan ini akan makin naik,” kata Shurish.

Bisnis.com, MALANG — Pemkot Malang meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah kategori utama dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 atas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa Universal Health Coverage merupakan kondisi ketika seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dan memiliki tingkat keaktifan yang baik. Dengan demikian, mereka dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

“Keberhasilan daerah dalam mencapai UHC menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang Kesehatan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/1/2026).

Cak Imin, sapaan akrabnya, berharap pemerintah daerah terus mempertahankan serta meningkatkan capaian tersebut.

“Tahun depan, daerah yang masih berstatus madya harus meningkat menjadi utama. Bagi daerah yang sudah berstatus utama, tidak ada pilihan lain selain fokus meningkatkan kualitas layanan kesehatannya,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu fokus utama Pemkot Malang, sejalan dengan Dasa Bakti Kota Malang yakni Ngalam Tahes.

“Program JKN kami tetapkan sebagai program prioritas daerah melalui penguatan kebijakan, komitmen penganggaran, serta penerapan strategi Universal Health Coverage. Kesehatan adalah hak dasar warga dan faktor strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Data Dinas Kesehatan Kota Malang menyebutkan, kepesertaan JKN di Kota Malang terus mengalami peningkatan signifikan sejak diberlakukan secara nasional pada 1 Januari 2014.

Pemkot Malang secara bertahap mendaftarkan penduduk, khususnya kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Wahyu mengeklaim keberhasilan Program JKN tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, didukung oleh regulasi yang jelas serta kolaborasi lintas sektor.

Ke depan, pihaknya akan terus memperkuat sistem pendataan kepesertaan, meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan kesehatan, serta menjaga komitmen penganggaran agar perlindungan JKN dapat berkelanjutan dan tepat sasaran.

Bisnis.com, DENPASAR – Operator seluler Smartfren (XLSMART) menargetkan seluruh wilayah Bali terkoneksi dengan jaringan 5G pada kuartal II/2026.

Chief Marketing Officer Smartfren XLSMART, Sukaca Purwokardjono, menjelaskan saat ini baru Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang terkoneksi dengan jaringan 5G secara blanket coverage, yaitu penyediaan jaringan 5G yang merata dalam satu wilayah kota.

"Untuk 7 kabupaten lainnya di Bali akan segera menyusul, kami menargetkan di kuartal II/2026 sudah 100%," kata Sukaca dikutip Minggu (18/1/2026).

Walaupun dipasang secara menyeluruh, Sukaca menjamin keandalan 5G XLSMART, karena jaringan 5G XLSMART dibangun menggunakan teknologi baru dengan spektrum yang dialokasikan khusus untuk layanan 5G (dedicated spectrum) dengan tujuan menjaga kualitas koneksi.

XLSMART memanfaatkan spektrum mid-band yang memberikan keseimbangan optimal antara kecepatan dan jangkauan, sehingga mampu menghadirkan performa jaringan yang lebih merata, baik di area terbuka maupun di dalam ruangan.

Sukaca menjelaskan tidak ada kendala dalam proses transisi ke 5G, pengguna smartphone 5G sudah di atas 60%.

Dia optimistis proyek ini akan sukses di Bali maupun di seluruh Indonesia, apalagi ditopang sekitar 3.400 BTS 5G di 13 kota/kabupaten, termasuk lebih dari 600 BTS 5G yang berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung Bali.

"Hanya prosesnya memang butuh waktu agar kualitasnya terjaga," kata Sukaca.

Sebagai tambahan informasi, Layanan 5G XLSMART tahap awal tersedia di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung Bali dan 11 kota/kabupaten lainnya, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik di Jawa Timur, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Salatiga di Jawa Tengah, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di DI Yogyakarta, Kota Makassar di Sulawesi, serta Kota Balikpapan di Kalimantan.