JAKARTA, KOMPAS.com – Harga ayam hidup (live bird/LB) di tingkat peternak mandiri belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir, harga justru kembali mengalami penurunan, menambah tekanan bagi pelaku usaha unggas rakyat.

Peternak mandiribroiler asal Banten, Asep Saepudin, mengungkapkan bahwa kondisi harga saat ini masih jauh dari harapan.

SHUTTERSTOCK/PHOTOARTE Ilustrasi peternakan ayam.

Ia menyebut, harga ayam hidup ukuran 2,0 kilogram kini hanya berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp18.500 per kilogram.

“Sudah hampir dua bulan harga belum pulih, malah sekarang turun lagi. Harga live bird enggak naik-naik,” ujar Asep kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, kondisi ini membuat peternak kesulitan menutup biaya produksi, terutama ketika harga pakan dan operasional masih relatif tinggi.

Ia berharap dalam jangka pendek harga bisa kembali naik setidaknya di atas harga pokok produksi (HPP) agar usaha peternak tetap berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, Asep mendorong adanya penataan ulang struktur industri perunggasan, termasuk pembagian porsi produksi yang lebih adil antara peternak rakyat dan perusahaan integrator.

“Ke depan, porsi budidaya sebaiknya lebih banyak diberikan ke masyarakat, dengan pengaturan kekuatan pasar di tiap daerah. Peternak integrasi juga perlu dibatasi kuotanya dan fokus untuk kebutuhan rumah potong ayam (RPA) mereka,” jelasnya.

Ia menilai, tanpa pengaturan yang lebih seimbang, mekanisme pasar bebas saat ini cenderung merugikan peternak kecil.

FREEPIK/TAWATCHAI07 Ilustrasi peternakan ayam, ayam broiler.

“Kalau dibiarkan seperti sekarang, yang kuat akan terus menang. Harapannya harga bisa stabil, sehingga baik peternak mandiri maupun integrasi sama-sama bisa menikmati hasil,” tutupnya.

Terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), Kusnan, membenarkan kondisi tersebut terjadi secara luas.

“Betul, harga ayam semakin tertekan di seluruh Pulau Jawa,” ujar Kusnan kepada Kompas.com, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), harga broiler (live bird/kg) dari kandang peternak per Senin, 20 April 2026, kondisi harga di Jawa cenderung stagnan di level rendah.

Di wilayah Banten, harga berada di kisaran Rp 18.500 sampai Rp 19.500 per kg.

Sementara di Jawa Barat berkisar Rp 18.000 hingga Rp 19.500 per kg, dan Jawa Tengah–DIY berada di rentang Rp 18.000 sampai Rp 19.000 per kg.

Jawa Timur sedikit lebih tinggi, yakni Rp 19.000 sampai Rp 19.500 per kg, dengan beberapa daerah seperti Malang, Jember, dan Banyuwangi menyentuh Rp 20.000 per kg.

Di luar Jawa, harga menunjukkan variasi yang cukup lebar.

Di Pulau Sumatera, harga berkisar Rp 18.000 sampai Rp 18.500 per kg di wilayah seperti Palembang dan Lampung, namun bisa mencapai Rp 26.000 per kg di Aceh dan Rp 27.000 hingga Rp 28.000 per kg di Belitung.

Wilayah lain seperti Jambi, Bengkulu, dan Lubuk Linggau masih berada di kisaran Rp 18.500 sampai Rp 19.500 per kg.

Sementara itu, kawasan Indonesia Timur cenderung mencatat harga lebih tinggi.

Di Kalimantan, harga ayam kecil bisa mencapai Rp 24.000 hingga Rp 25.000 per kg, sementara ayam besar berkisar Rp 18.500 sampai Rp 21.000 per kg.

SHUTTERSTOCK/HENADZI PECHAN Ilustrasi peternakan ayam pedaging.

Di Sulawesi, harga bahkan lebih tinggi, seperti di Gorontalo yang berada di kisaran Rp 30.000–Rp 31.000 per kg dan Manado sekitar Rp 26.000 sampai Rp 27.000 per kg.

Di Bali dan Nusa Tenggara, harga juga bervariasi, mulai dari Rp 17.000 hingga Rp 18.500 per kg di Lombok hingga Rp 26.500 per kg di Kupang.

Kusnan menegaskan bahwa harga yang dihimpun tersebut merupakan harga untuk ayam ukuran besar dengan bobot di atas 2 kilogram.

Ia juga menyoroti ketimpangan harga antarwilayah yang masih cukup lebar, dengan tekanan terbesar justru terjadi di daerah produksi utama.

“Ini untuk keseluruhan harga di semua daerah. Harga ini adalah untuk ayam ukuran besar bobot 2 kg ke atas,” tegasnya.

Sebelumnya, Kusnan, menjelaskan bahwa penurunan harga tidak semata-mata disebabkan oleh berakhirnya momentum Ramadhan dan Idul Fitri.

“Penurunan harga ayam saat ini tidak hanya disebabkan oleh faktor pasca Lebaran. Berdasarkan data yang kami lihat, faktor utama adalah masih tingginya suplai ayam di pasar,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (5/4/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peternak ayam mengeluhkan anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak yang kini berada di kisaran Rp 18.000 per kilogram.

Penurunan ini terjadi pasca momentum Idul Fitri dan dinilai semakin menekan kondisi ekonomi peternak kecil.

Seorang peternak yang tergabung dalam Persatuan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), Asep Saepudin, mengungkapkan bahwa tren penurunan harga terjadi sejak sepekan setelah Lebaran.

Ia menyebut, harga ayam sebelumnya sempat berada di level Rp 24.000 per kilogram, namun kini terus merosot.

“Setelah seminggu Idul Fitri harga ayam terus turun dari Rp 24.000 per kg sampai sekarang di Rp 18.500 per kg," kata Asep saat dihubungi Kompas.com, Minggu (5/3/2026).

"Penyebabnya sebagian besar ayam tidak terserap setelah Idul Fitri dan program MBG belum berjalan sehingga terjadi penumpukan ayam besar,” lanjut Asep.

Menurutnya, penurunan harga ini dipicu oleh melimpahnya pasokan yang tidak diimbangi dengan penyerapan pasar, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kemudian berdampak ke Jawa Barat dan Banten.

“Informasi yang saya dapat harga turun karena stok ayam besar tidak terserap, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur yang turun duluan, lalu diikuti Jawa Barat dan Banten,” jelasnya.

Di sisi lain, biaya produksi justru mengalami kenaikan. Harga bibit ayam (DOC) saat ini masih tinggi, berada di kisaran Rp 6.800 hingga Rp 7.500 per ekor di tingkat peternak.

Selain itu, harga pakan juga mengalami kenaikan sekitar Rp 200 per kilogram sejak 1 April 2026, yang berdampak pada meningkatnya harga pokok produksi (HPP).

Dengan kondisi tersebut, Asep menyebut harga pokok produksi kini telah menyentuh Rp 22.000 per kilogram, sehingga harga jual saat ini berada di bawah biaya produksi dan merugikan peternak.

“Kami minta harga kembali normal di atas HPP, yaitu Rp 23.000 sampai Rp 24.000 per kg karena HPP sudah Rp 22.000 per kg,” tegasnya.

Peternak pun mendesak pemerintah untuk turun tangan mengendalikan harga, khususnya dengan mengawasi perusahaan integrator besar sebagai penguasa pasar agar tetap mengacu pada harga acuan penjualan (HAP).

“Kami minta ada pengendali harga dan mengontrol harga jual ayam pada perusahaan besar integrasi sebagai market leader. Kalau tidak dimonitor dan dikendalikan, peternak mandiri yang kecil dengan modal terbatas akan hancur,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga telur dan daging ayam berpotensi terkerek jelang Ramadan seiring dengan makin mahalnya jagung ternak di pasar. Konsumen sebagai rantai pasok paling ujung berisiko merasakan efek domino dari kenaikan harga jagung ternak.

Berdasarkan pemantauan pada awal Februari, Kantor Staf Presiden (KSP) mencatat harga jagung di tingkat peternak mencapai Rp6.935 per kilogram, jauh di atas harga acuan pembelian (HAP) Rp5.800 per kilogram dan berstatus tidak aman. Harga tersebut sekitar 19,57% lebih tinggi dibandingkan HAP.

Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Popy Rufaidah mengatakan lonjakan harga jagung berisiko menekan biaya produksi unggas.

“Jika kondisi ini bertahan, tekanan biaya produksi dapat merembet ke harga telur dan daging ayam. Sehingga penguatan pasokan jagung pakan perlu dipercepat,” kata Popy.

KSP juga mencatat harga telur ayam ras masih berada di atas HAP Rp30.000 per kilogram. Per 6 Februari 2026, harga telur mencapai Rp33.700 per kilogram dan berstatus tidak aman, meski telah turun dibandingkan periode sebelumnya.

“Tentunya ini perlu mendapatkan perhatian karena telur adalah komoditas konsumsi harian. Koreksi harga perlu dipercepat agar tidak mengangkat inflasi pangan,” ucapnya.

Di sisi lain, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai lonjakan harga jagung langsung memukul struktur biaya produksi peternakan unggas. Dia menjelaskan, pakan menyumbang sekitar 60 persen dari total biaya produksi, dengan jagung sebagai komponen utama yang porsinya hampir 50 persen.

“Jagung merupakan komponen vital atau campurannya hampir 50%-nya. Sementara harga jagung melonjak akibat kebijakan penghentian impor jagung yang memicu kelangkaan stok bagi peternak mandiri dan mengutamakan penggunaan jagung dalam negeri,” kata Eliza kepada Bisnis, dikutip Senin (16/2/2026).

Menurut dia, peternak kini bergantung pada jagung lokal yang harganya lebih mahal karena ongkos produksi domestik relatif tinggi dibandingkan negara produsen utama seperti Amerika Serikat dan Brasil. Jika dibandingkan dengan AS, biaya produksi jagung di Indonesia disebut sekitar 2,5 kali lebih tinggi.

Kenaikan harga jagung juga tercermin dari membaiknya nilai tukar petani pangan (NTPP). Badan Pusat Statistik mencatat NTPP berada di level 113,43 pada Januari 2026.

Namun, Core menilai struktur pasar pakan yang oligopolistik memperburuk situasi. Penyerapan jagung lokal masih didominasi pabrik pakan berskala besar, sehingga peternak mandiri kesulitan memperoleh bahan baku dengan harga terjangkau.

“Peternak mandiri skala kecil kesulitan mendapatkan bahan baku murah dan harus membeli melalui rantai distribusi yang panjang dengan harga mahal. Ini nggak efisien bagi peternak mandiri,” ujarnya.

Eliza memperingatkan, jika pelaku usaha di setiap mata rantai distribusi menyesuaikan harga untuk menjaga margin, maka kenaikan harga berpotensi diteruskan hingga ke konsumen. Risiko itu dinilai makin besar menjelang Ramadan dan Lebaran, ketika permintaan meningkat.

“Apalagi demand ketika puasa dan Lebaran ini akan lebih tinggi dari biasanya, ditambah program MBG [makan bergizi gratis], maka kita harus waspadai kenaikan harga,” sambungnya.

Core menyarankan langkah jangka pendek berupa penguatan operasi pasar dan pemangkasan rantai distribusi, khususnya untuk segmen kelas menengah bawah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Solusi instannya adalah operasi pasar untuk segmen kelas menengah bawah dan UMKM. Sediakan bahan pangan murah dengan memotong rantai distribusi,” tuturnya.

Untuk meredam tekanan inflasi pangan menjelang Ramadan, KSP meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan di kantong-kantong harga tinggi dan menggelar pasar murah. Selain itu, Kementerian Perdagangan diminta memantau pergerakan harga secara harian guna menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas unggas

Jakarta, CNBC Indonesia- Kelangkaan dan mahalnya harga bibit ayam atau anak ayam umur sehari (day old chicken/DOC) kembali dikeluhkan para peternak ayam broiler. Mereka menilai kondisi ini membuat biaya produksi melonjak dan terhambatnya budidaya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman merespons singkat, dan berjanji akan menelusuri persoalan ini lebih lanjut.

"Nanti, aku tanya," ujar Amran singkat saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Sebelumnya, Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) melaporkan, banyak peternak kesulitan mendapatkan pasokan DOC. Ketua KPUN Alvino Antonio mengatakan, kelangkaan bibit ini membuat sebagian peternak tidak bisa melanjutkan budidaya.

"Peternak mengeluhkan tidak kebagian DOC dan tidak bisa untuk budi daya," kata Alvino saat ditemui wartawan, Kamis (9/10/2025).

Menurut Alvino, harga DOC juga melonjak jauh dari harga pokok penjualan (HPP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp5.500 per ekor.

"Saat DOC susah, harganya jadi nggak wajar per hari ini. Ada yang sudah mencapai Rp7.500 per ekor. Bahkan, peternak yang tidak memiliki akses ke peternakan bisa sampai Rp8.500-Rp9.000 per ekor," jelasnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024, yang mengatur distribusi DOC fast growing stock (FS) ayam broiler maksimal 50% untuk internal dan kemitraan, serta minimal 50% untuk eksternal.

"Kalau kata peternak yang jadi anggota kami, mereka tidak merasakan 50% itu, cuma 20%. Jadi Permentan menjelaskan peternak besar harus menjual untuk internal dan mitra sebesar 50% dan eksternal, yakni kita peternak mandiri, 50%. Tapi kenyataannya tidak ada 50%, cuma 20%. Kemana 30%-nya?" ujar Alvino.

Oleh karena itu, KPUN meminta pemerintah untuk turun tangan dan melakukan audit menyeluruh terhadap stok dan pendistribusian DOC agar peternak mandiri dapat kembali berproduksi.

"Tegakkan Permentan Nomor 10 Tahun 2024. Pembagian DOC harus diaudit lagi agar peternak mandiri bisa mendapatkan DOC dan dapat membudidayakan ayamnya," tegasnya.