Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan proyek peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur beserta pabriknya senilai Rp20 triliun pada Februari 2026.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan P Roeslani menjelaskan pemerintah saat ini secara bertahap menyiapkan groundbreaking pabrik peternakan ayam pedaging dan petelur itu.

"Pokoknya semua sudah siap. Kita sih ada 6 [pabrik], semuanya sudah siap. Paling mungkin awal Februari ya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026). Sebanyak 6 pabrik yang disiapkan itu berada di 4 lokasi yang berbeda.

Proyek pembangunan pabrik peternakan ayam sendiri akan melibatkan BUMN di sektor pangan yaitu PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Berdikari.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan pembangunan peternakan ini untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menjaga agar harga bibit ayam (day old chicks/DOC) di pasar tetap stabil.

Amran menambahkan, harga DOC belakangan mengalami lonjakan hingga Rp14.000 dibandingkan biasanya yang seharga Rp9.000. Seiring tren peningkatan ini, pemerintah akan membangun sebanyak 12 unit pabrik, pakan, dan produksi DOC di Indonesia sebagai solusi jangka panjang.

“Kita bangun 12 unit seluruh Indonesia. Ini solusi permanen. Doakan ini tidak terjadi lagi. Kemudian negara harus hadir, termasuk ada daging dan seterusnya. Itu bisa intervensi pasar, itu tujuannya,” kata Amran, Kamis (22/1/2026).

Rencananya, pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur ini akan difokuskan di wilayah-wilayah yang masih mengalami kekurangan pasokan ayam dan telur.

Untuk tahap awal, pembangunan akan dijalankan di Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, hingga Jawa Timur.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan akan mencabut izin impor bibit ayam (day old chick/DOC) jika kenaikan harga telur ayam terus terjadi.

Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya menekan harga di tingkat konsumen, terutama menjelang periode permintaan tinggi seperti Ramadan dan Lebaran.

Amran mengatakan lonjakan harga telur bukan disebabkan oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) melainkan oleh kenaikan harga DOC.

Hal itu ia pastikan setelah memanggil para pelaku usaha dan peternak unggas guna menelusuri sumber kenaikan harga.

"Ayam dengan telur kan? Saya kumpulkan pengusaha (hingga) produsen telur ayam. Saya katakan kenapa harga telur naik? Aku kumpulkan semua peternak, dua-dua nih," ujar dia dalam konferensi pers di Semarang Utara, Sabtu (10/1).

Dari pertemuan tersebut, Amran menyebut harga telur di tingkat peternak relatif tidak mengalami kenaikan. Namun, kenaikan justru terjadi pada harga DOC yang mencapai 30 persen. Kondisi inilah yang dinilai memberi tekanan pada rantai produksi telur.

"(Saya tanya) 'eh peternak, (harga) telur (dan) ayam naik enggak?' (Mereka jawab), enggak. Aku tanya penjual DOC, 'naik enggak DOC-nya?' (Dia jawab), 'naik'. (Saya tanya), 'berapa?', (dia jawab) '30 persen'," ujar Amran.

Merespons temuan tersebut, Amran langsung mengambil langkah dengan meminta penurunan harga DOC. Ia menegaskan akan menghentikan impor DOC indukan (grandparent stock) jika harga tidak terkendali.

"Aku minta turun. Saya pasti setop impor DOC-nya, grandparent stock-nya. Saya setop. Turun hari itu," ujarnya.

Ia menambahkan pencabutan izin impor akan diberlakukan tidak hanya untuk DOC, tetapi juga terhadap komoditas pangan lain jika ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar.

"Saya beritahu, kalau harga minyak goreng naik, ayam dan telur naik, menghadapi Lebaran aku cari produsen dan insyaallah aku cabut izinnya. Coba saja," tegas Amran.

Sebagai informasi, berdasarkan data pemantauan harga per 24 Desember 2025, harga telur ayam ras di tingkat nasional tercatat sebesar Rp34.800 per kilogram, atau sekitar 16 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp30 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga daging ayam ras berada di level Rp42.300 per kilogram, lebih tinggi sekitar 5,75 persen dibandingkan HAP Rp40 ribu per kilogram. Kenaikan harga tersebut terjadi di tengah disparitas harga yang masih tinggi di sejumlah daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pasokan dan distribusi bibit ayam (day old chick/DOC) di seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi aman dan terkendali, serta tidak ada praktik monopoli dalam rantai pasok perunggasan nasional.

“Kami pastikan tidak ada monopoli dalam pasokan DOC. Semua pelaku usaha, baik perusahaan besar maupun koperasi dan peternak rakyat, mendapatkan kesempatan dan akses yang setara,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Ia menegaskan, pemerintah bersama pelaku usaha dan asosiasi perunggasan memperkuat koordinasi untuk menjaga rantai pasok perunggasan nasional tetap lancar serta berpihak kepada peternak rakyat.

Pemerintah, lanjut Agung, telah melakukan transformasi tata kelola distribusi DOC ayam ras berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024. “Regulasi ini mengatur distribusi yang transparan, adil, dan seimbang antara perusahaan pembibit besar serta peternak mandiri,” ujarnya.

Agung menjelaskan, produksi ayam ras nasional terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan prognosa Oktober 2025, produksi ayam ras pedaging diperkirakan mencapai 372.867 ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 325.641 ton. Dengan demikian, terdapat surplus produksi sebesar 47.226 ton.

“Surplus ini menunjukkan bahwa pasokan nasional mencukupi dan sistem perunggasan kita sudah jauh lebih efisien serta adaptif terhadap permintaan pasar,” tuturnya.

Untuk menjamin ketersediaan bibit hingga ke peternak kecil, pemerintah memperkuat kerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan pelaku usaha perunggasan. Pengawasan dilakukan melalui Sistem Informasi Perunggasan Nasional (SIPN) yang memantau stok DOC di pusat-pusat pembibitan.

“Langkah ini menjadi bagian dari program pengendalian produksi dan distribusi DOC yang lebih akurat, sehingga tidak ada daerah yang mengalami kekurangan secara ekstrem,” ujar Agung.

Selain menjaga pemerataan suplai, Kementan juga mendorong adanya harga acuan atau HPP ayam ras hidup (livebird) di tingkat peternak sebesar Rp18.000 per kilogram. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional yang bertujuan melindungi peternak kecil dari tekanan harga pasar.

“Dengan adanya regulasi harga acuan dan mekanisme distribusi yang transparan, seluruh mata rantai industri perunggasan kini lebih stabil dan berpihak kepada peternak rakyat,” kata Agung.

Pemerintah juga mengimbau para pelaku usaha agar menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan DOC di lapangan. Kementan menegaskan, tidak ada kelangkaan bibit ayam secara nasional. Fluktuasi distribusi di lapangan bersifat sementara dan telah direspons cepat melalui koordinasi lintas sektoral.

“Pemerintah memastikan produksi unggas nasional aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir unggas,” ujar Agung.

Pemerintah memastikan produksi unggas nasional aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir unggas.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pasokan dan distribusi bibit ayam (day old chick/DOC) di seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi aman dan terkendali, serta tidak ada praktik monopoli dalam rantai pasok perunggasan nasional.

“Kami pastikan tidak ada monopoli dalam pasokan DOC. Semua pelaku usaha, baik perusahaan besar maupun koperasi dan peternak rakyat, mendapatkan kesempatan dan akses yang setara,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menegaskan pemerintah bersama pelaku usaha dan asosiasi perunggasan memperkuat koordinasi untuk menjaga rantai pasok perunggasan nasional tetap lancar serta berpihak pada peternak rakyat.

Ia menyebut pemerintah telah melakukan transformasi tata kelola distribusi DOC ayam ras berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024.

"Regulasi ini mengatur distribusi yang transparan, adil, dan seimbang antara perusahaan pembibit besar serta peternak mandiri," ujarnya.

Agung menjelaskan, produksi ayam ras nasional juga terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan prognosa Oktober 2025, produksi ayam ras pedaging diperkirakan mencapai 372.867 ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 325.641 ton, sehingga ada surplus produksi sebesar 47.226 ton.

“Surplus ini menunjukkan bahwa pasokan nasional mencukupi, dan sistem perunggasan kita sudah jauh lebih efisien serta adaptif terhadap permintaan pasar,” ujarnya pula.

Untuk menjamin ketersediaan bibit hingga ke peternak kecil, pemerintah telah memperkuat kerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan pelaku usaha perunggasan. Pengawasan dilakukan melalui Sistem Informasi Perunggasan Nasional (SIPN) yang memantau stok DOC di pusat-pusat pembibitan.

“Langkah ini menjadi bagian dari program pengendalian produksi dan distribusi DOC yang lebih akurat, sehingga tidak ada daerah yang mengalami kekurangan secara ekstrem,” kata Agung lagi.

Selain menjaga pemerataan suplai, Kementan juga mendorong adanya harga acuan HPP ayam ras hidup (livebird) di tingkat peternak sebesar Rp18.000 per kilogram. Kebijakan ini hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional, yang bertujuan melindungi peternak kecil dari tekanan harga pasar.

“Dengan adanya regulasi harga acuan dan mekanisme distribusi yang transparan, seluruh mata rantai industri perunggasan kini lebih stabil dan berpihak kepada peternak rakyat,” ujar Agung.

Pemerintah juga mengimbau para pelaku usaha, agar menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan DOC di lapangan.

Kementan menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan bibit ayam secara nasional. Fluktuasi distribusi di lapangan bersifat sementara dan kini telah direspons dengan cepat melalui koordinasi lintas sektoral.

"Pemerintah memastikan produksi unggas nasional aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir unggas," kata Agung pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia- Kelangkaan dan mahalnya harga bibit ayam atau anak ayam umur sehari (day old chicken/DOC) kembali dikeluhkan para peternak ayam broiler. Mereka menilai kondisi ini membuat biaya produksi melonjak dan terhambatnya budidaya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman merespons singkat, dan berjanji akan menelusuri persoalan ini lebih lanjut.

"Nanti, aku tanya," ujar Amran singkat saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Sebelumnya, Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) melaporkan, banyak peternak kesulitan mendapatkan pasokan DOC. Ketua KPUN Alvino Antonio mengatakan, kelangkaan bibit ini membuat sebagian peternak tidak bisa melanjutkan budidaya.

"Peternak mengeluhkan tidak kebagian DOC dan tidak bisa untuk budi daya," kata Alvino saat ditemui wartawan, Kamis (9/10/2025).

Menurut Alvino, harga DOC juga melonjak jauh dari harga pokok penjualan (HPP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp5.500 per ekor.

"Saat DOC susah, harganya jadi nggak wajar per hari ini. Ada yang sudah mencapai Rp7.500 per ekor. Bahkan, peternak yang tidak memiliki akses ke peternakan bisa sampai Rp8.500-Rp9.000 per ekor," jelasnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024, yang mengatur distribusi DOC fast growing stock (FS) ayam broiler maksimal 50% untuk internal dan kemitraan, serta minimal 50% untuk eksternal.

"Kalau kata peternak yang jadi anggota kami, mereka tidak merasakan 50% itu, cuma 20%. Jadi Permentan menjelaskan peternak besar harus menjual untuk internal dan mitra sebesar 50% dan eksternal, yakni kita peternak mandiri, 50%. Tapi kenyataannya tidak ada 50%, cuma 20%. Kemana 30%-nya?" ujar Alvino.

Oleh karena itu, KPUN meminta pemerintah untuk turun tangan dan melakukan audit menyeluruh terhadap stok dan pendistribusian DOC agar peternak mandiri dapat kembali berproduksi.

"Tegakkan Permentan Nomor 10 Tahun 2024. Pembagian DOC harus diaudit lagi agar peternak mandiri bisa mendapatkan DOC dan dapat membudidayakan ayamnya," tegasnya.