Bisnis.com, JAKARTA – Industri perbankan masih menunggu perkembangan pelaksanaan kebijakan terkait kewajiban entitas pasar modal melaporkan keuangan ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) paling lambat 2027.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja Rusli menilai kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini memiliki tujuan yang baik untuk efisiensi pelaporan dan juga konsistensi data pelaporan.

“Bank saat ini masih menunggu lebih lanjut detail kebijakan tersebut, sebelum dapat mengukur apakah kebijakan ini dapat mengurangi beban administrasi dan compliance bank,” kata Ganda kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Sebagai perusahaan terbuka dan sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai keterbukaan informasinya, Ganda menyebut bahwa pihaknya secara berkala mempublikasikan laporan keuangan bank di website resmi Allo Bank.

Senada, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut mencermati kebijakan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan.

“Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam hal implementasi kebijakan tersebut,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis.

Dorong Keyakinan Investor

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang memandang, kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini menjadi kabar baik bagi investor.

“Kemudahan cari data ini kan mendukung transparansi. Jadi harusnya mendorong keyakinan investor,” kata Anna saat ditemui di Kantor Bank Danamon, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).

Mulai 2027, pemerintah mewajibkan entitas pasar modal menyampaikan laporan keuangan ke PBPK. Kewenangan pengelolaan platform ini langsung di bawah Menteri Keuangan (Menkeu).

Poin tentang integrasi data laporan keuangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan regulasi ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Industri perbankan masih menunggu perkembangan pelaksanaan kebijakan terkait kewajiban entitas pasar modal melaporkan keuangan ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) paling lambat 2027.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja Rusli menilai kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini memiliki tujuan yang baik untuk efisiensi pelaporan dan juga konsistensi data pelaporan.

“Bank saat ini masih menunggu lebih lanjut detail kebijakan tersebut, sebelum dapat mengukur apakah kebijakan ini dapat mengurangi beban administrasi dan compliance bank,” kata Ganda kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Sebagai perusahaan terbuka dan sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai keterbukaan informasinya, Ganda menyebut bahwa pihaknya secara berkala mempublikasikan laporan keuangan bank di website resmi Allo Bank.

Senada, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut mencermati kebijakan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan.

“Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam hal implementasi kebijakan tersebut,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis.

Dorong Keyakinan Investor

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang memandang, kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini menjadi kabar baik bagi investor.

“Kemudahan cari data ini kan mendukung transparansi. Jadi harusnya mendorong keyakinan investor,” kata Anna saat ditemui di Kantor Bank Danamon, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).

Mulai 2027, pemerintah mewajibkan entitas pasar modal menyampaikan laporan keuangan ke PBPK. Kewenangan pengelolaan platform ini langsung di bawah Menteri Keuangan (Menkeu).

Poin tentang integrasi data laporan keuangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan regulasi ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi melakukan integrasi nasional pelaporan keuangan dengan tenggat waktu migrasi pelaporan bagi pelaku industri pasar modal paling lambat pada 2027.

Nantinya, integrasi itu akan dilakukan dalam bentuk Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) yang kewenangan pengelolaannya ada di bawah langsung Menteri Keuangan.

Adapun poin tentang integrasi data laporan keuangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan regulasi ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan ini mencakup mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan lintas sektor. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga sektor riil dan entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.

Platform Terpusat Pemerintah

Salah satu ketentuan utama dalam PP 43/2025 adalah pembentukan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Masyita menyebut platform ini akan berfungsi sebagai simpul utama integrasi data.

Kehadiran PBPK diharapkan menyederhanakan proses pelaporan bagi pelaku usaha karena tidak perlu lagi melakukan pelaporan berulang ke berbagai otoritas, sekaligus memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.

Adapun, PBPK akan bertanggung jawab langsung ke menteri yang menangani urusan keuangan pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2).

“Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” kata Masyita.

Terkait lini masa implementasi, pemerintah menerapkan pendekatan transisi. Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK diwajibkan paling lambat tahun 2027.

Sementara itu, sektor lainnya akan menyesuaikan tahapan implementasi berdasarkan kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.

Masyita menyatakan pendekatan ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kewajiban pelaporan ini tidak membebani secara biaya maupun administratif.

Pemerintah berharap peraturan dapat memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, serta menjadi fondasi bagi penguatan stabilitas sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi melakukan integrasi nasional pelaporan keuangan dengan tenggat waktu migrasi pelaporan bagi pelaku industri pasar modal paling lambat pada 2027.

Nantinya, integrasi itu akan dilakukan dalam bentuk Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) yang kewenangan pengelolaannya ada di bawah langsung Menteri Keuangan.

Adapun poin tentang integrasi data laporan keuangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan regulasi ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan ini mencakup mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan lintas sektor. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga sektor riil dan entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.

Platform Terpusat Pemerintah

Salah satu ketentuan utama dalam PP 43/2025 adalah pembentukan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Masyita menyebut platform ini akan berfungsi sebagai simpul utama integrasi data.

Kehadiran PBPK diharapkan menyederhanakan proses pelaporan bagi pelaku usaha karena tidak perlu lagi melakukan pelaporan berulang ke berbagai otoritas, sekaligus memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.

Adapun, PBPK akan bertanggung jawab langsung ke menteri yang menangani urusan keuangan pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2).

“Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” kata Masyita.

Terkait lini masa implementasi, pemerintah menerapkan pendekatan transisi. Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK diwajibkan paling lambat tahun 2027.

Sementara itu, sektor lainnya akan menyesuaikan tahapan implementasi berdasarkan kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.

Masyita menyatakan pendekatan ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kewajiban pelaporan ini tidak membebani secara biaya maupun administratif.

Pemerintah berharap peraturan dapat memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, serta menjadi fondasi bagi penguatan stabilitas sektor keuangan.