Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten di pasar modal seperti GOTO, BUKA, hingga RATU mengumumkan realisasi dana penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) sampai akhir 2025. Pasar berharap dana IPO bisa dikonversi menjadi aset produktif.

Tim Riset Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI) menjelaskan pasar mengharapkan dana IPO bisa dikonversi menjadi aset produktif, agar tidak hanya parkir di instrumen perbankan.

“Emiten yang cepat merealisasikan dana IPO dinilai positif karena membuktikan eksekusi rencana bisnis agresif,” ujar Tim KISI, Kamis (22/1/2026).

Selanjutnya, ekspektasi pasar berikutnya adalah kenaikan pendapatan atau efisiensi biaya di laporan keuangan.

Tim riset KISI juga menuturkan pasar cenderung melihat negatif emiten yang mengempit dana IPO mereka dalam waktu yang lama. Menurutnya, penahanan dana dalam jangka waktu yang lama mengindikasikan manajemen tengah kebingungan mencari peluang ekspansi.

“Investor masuk ke saham growth untuk pertumbuhan eksponensial, bukan cari yield setara deposito. Hal ini menekan return on equity dan membuat harga saham susah naik,” kata Tim KISI.

Sebagai informasi, sejumlah emiten telah mengumumkan realisasi penggunaan dana IPO mereka sampai akhir tahun 2025. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) misalnya, telah menghabiskan dana IPO sebesar Rp13,57 triliun.

Demikian juga dengan PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) milik Happy Hapsoro yang melakukan IPO pada awal 2025. RATU telah menghabiskan dana IPO sebesar Rp212,23 miliar sampai akhir 2025.

Di sisi lain, PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) diketahui masih mengantongi dana IPO sebesar Rp4,28 triliun sampai akhir tahun 2025.

BUKA diketahui mengantongi hasil bersih IPO sebesar Rp21,32 triliun. Sebagai informasi, IPO Bukalapak mendapat izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 6 Agustus 2021.

Adapun dengan sisa dana tersebut, artinya BUKA telah merealisasikan dana IPO senilai Rp17.041.361.421.957 atau Rp17,04 triliun hingga 31 Desember 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana kenaikan batas minimal free float saham perdana menjadi 10% dinilai bakal sulit terealisasikan. Pasalnya, saat ini saja banyak emiten yang belum mampu memenuhi aturan free float minimal 7,5% yang berlaku di pasar modal Indonesia.

Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat mengatakan menilai persentase kepemilikan saham publik di beberapa emiten hanya berada di kisaran 4% –5 %.

Kondisi ini menandakan bahwa masih banyak perusahaan yang harus diperbaiki struktur kepemilikan sahamnya sebelum regulasi dinaikkan.

"Sebelum batasnya dinaikkan, lebih baik OJK atau BEI fokus dulu pada perusahaan yang sudah ada karena banyak yang belum mencapai 7,5%," ujarnya kepada Bisnis baru-baru ini.

Menurutnya persoalan menjadi lebih kompleks karena sebagian porsi free float justru masih dikuasai pihak satu grup, bukan investor publik murni.

"Harus dicek lagi juga. Beberapa yang sudah memenuhi juga pemegang saham publiknya masih sesama grupnya. Itu harus diperbaiki dulu,” imbuhnya.

Lebih jauh, pasar juga masih melihat kuatnya peran pemodal besar atau “bandar” dalam menentukan arah harga saham. Meski secara teori peningkatan free float akan menambah kedalaman pasar, kenyataannya distribusi saham bisa berjalan tidak seragam.

Tak hanya itu pelepasan kepemilikan juga harus dilakukan secara bertahap supaya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG tidak langsung jeblok.

Teguh menilai pasar saham Indonesia juga masih kesulitan untuk menyerap pelepasan saham tersebut. Hal ini dengan melihat komposisi investor domestik yang menjadi penopang IHSG. Sementara investor asing masih melakukan aksi keluar pasar.

"Nilainya Rp21 triliun bagi investor asing mungkin kecil tapi kalau bagi investor domestik yang mendominasi itu berat," imbuhnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Industri perbankan masih menunggu perkembangan pelaksanaan kebijakan terkait kewajiban entitas pasar modal melaporkan keuangan ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) paling lambat 2027.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja Rusli menilai kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini memiliki tujuan yang baik untuk efisiensi pelaporan dan juga konsistensi data pelaporan.

“Bank saat ini masih menunggu lebih lanjut detail kebijakan tersebut, sebelum dapat mengukur apakah kebijakan ini dapat mengurangi beban administrasi dan compliance bank,” kata Ganda kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Sebagai perusahaan terbuka dan sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai keterbukaan informasinya, Ganda menyebut bahwa pihaknya secara berkala mempublikasikan laporan keuangan bank di website resmi Allo Bank.

Senada, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut mencermati kebijakan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan.

“Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam hal implementasi kebijakan tersebut,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis.

Dorong Keyakinan Investor

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang memandang, kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini menjadi kabar baik bagi investor.

“Kemudahan cari data ini kan mendukung transparansi. Jadi harusnya mendorong keyakinan investor,” kata Anna saat ditemui di Kantor Bank Danamon, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).

Mulai 2027, pemerintah mewajibkan entitas pasar modal menyampaikan laporan keuangan ke PBPK. Kewenangan pengelolaan platform ini langsung di bawah Menteri Keuangan (Menkeu).

Poin tentang integrasi data laporan keuangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan regulasi ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Industri perbankan masih menunggu perkembangan pelaksanaan kebijakan terkait kewajiban entitas pasar modal melaporkan keuangan ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) paling lambat 2027.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja Rusli menilai kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini memiliki tujuan yang baik untuk efisiensi pelaporan dan juga konsistensi data pelaporan.

“Bank saat ini masih menunggu lebih lanjut detail kebijakan tersebut, sebelum dapat mengukur apakah kebijakan ini dapat mengurangi beban administrasi dan compliance bank,” kata Ganda kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Sebagai perusahaan terbuka dan sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai keterbukaan informasinya, Ganda menyebut bahwa pihaknya secara berkala mempublikasikan laporan keuangan bank di website resmi Allo Bank.

Senada, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut mencermati kebijakan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan.

“Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam hal implementasi kebijakan tersebut,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis.

Dorong Keyakinan Investor

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang memandang, kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini menjadi kabar baik bagi investor.

“Kemudahan cari data ini kan mendukung transparansi. Jadi harusnya mendorong keyakinan investor,” kata Anna saat ditemui di Kantor Bank Danamon, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).

Mulai 2027, pemerintah mewajibkan entitas pasar modal menyampaikan laporan keuangan ke PBPK. Kewenangan pengelolaan platform ini langsung di bawah Menteri Keuangan (Menkeu).

Poin tentang integrasi data laporan keuangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan regulasi ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Belasan emiten di pasar modal RI terpantau sedang dalam proses melancarkan aksi korporasi penambahan modal lewat hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Terdesak kebutuhan modal kerja, rights issue menjadi solusi di tengah lesunya pasar modal Tanah Air.

Data yang dihimpun Bisnis dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan ada belasan emiten yang tengah mempersiapkan aksi Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.