REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Narasi mengenai capaian swasembada pangan nasional dinilai telah memiliki dasar data yang kuat dan tidak terbantahkan.

Pakar pangan dari Universitas Andalas, Muhammad Makky, menegaskan capaian tersebut bukan klaim sepihak pemerintah tetapi ditopang data dari lembaga resmi nasional maupun internasional yang kredibel.

Selama ini, Kementerian Pertanian (Kementan) menggunakan rujukan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Food and Agriculture Organization (FAO), serta United States Department of Agriculture (USDA). Ketiga lembaga tersebut disebut menunjukkan angka yang saling menguatkan. “Swasembada pangan terbukti dan tidak terbantahkan,” ujar Makky, Jumat, 1 Mei 2026.

Ia menjelaskan, dalam definisi yang umum digunakan secara internasional, swasembada pangan tidak berarti impor harus nol persen. Mengacu FAO, suatu negara masih dikategorikan swasembada apabila impor pangan pokok strategis tidak melebihi 10 persen dari total kebutuhan konsumsi nasional.

“Jadi, swasembada tidak mensyaratkan impor nol persen, tetapi memberi toleransi hingga batas maksimal 10 persen,” katanya.

Menurut Makky, Indonesia telah memenuhi swasembada pangan, di mana impor yang dilakukan tidak melebihi 10 persen dari total kebutuhan nasional. Pada periode 2025-2026, produksi pangan nasional 73,7 juta ton, kebutuhan konsumsi sekitar 68,7 juta ton.

“Artinya kita surplus dan tingkat impor hanya sekitar 5 persen. Secara objektif, ini menunjukkan Indonesia sudah berada pada posisi swasembada pangan,” katanya.

Menurut Makky, capaian pada komoditas beras sebagai pangan strategis utama bahkan lebih kuat dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang 2025 tidak terdapat impor beras medium, sementara surplus produksi tercatat mencapai 4,07 juta ton.

“Jika melihat data tersebut, Indonesia sejatinya telah mencapai swasembada beras konsumsi secara substansial. Ini bukan klaim sepihak, tetapi didukung konsistensi data dari BPS, FAO, hingga USDA,” katanya.

Di sisi lain, Makky menilai kondisi stok nasional juga sangat kuat. Per April 2026, cadangan beras Bulog mencapai 5,19 juta ton, sedangkan total cadangan nasional di angka 12,53 juta ton. Jumlah itu diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan sekitar 11 bulan ke depan.

“Dengan produksi surplus dan stok yang sangat memadai, pemerintah memiliki dasar kuat untuk menghentikan impor beras, termasuk untuk kebutuhan industri dan pakan,” katanya.

Ia menilai realokasi penggunaan beras domestik juga berpotensi menjaga harga gabah dan beras di tingkat petani agar tetap stabil, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan cadangan nasional.

“Ketika permintaan terhadap beras kualitas rendah meningkat, harga di tingkat produsen akan lebih terjaga. Ini baik bagi petani dan baik pula bagi ketahanan pangan nasional,” katanya.

Makky menegaskan, swasembada pangan Indonesia saat ini tidak hanya sahih secara statistik, juga nyata dalam kapasitas produksi dan kekuatan stok nasional.

“Indonesia punya kesempatan besar membangun sistem pangan yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Karena itu, capaian swasembada yang sudah terbukti ini harus dijaga dan diperkuat bersama,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Para pembuat kebijakan di pasar modal Indonesia yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) disarankan untuk lebih memperkuat transparansi dan konsistensi data free float saham melalui harmonisasi data.

Analis RHB Sekuritas Andrey Wijaya mengatakan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) usai penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan penangguhan rebalancing saham asal Indonesia ini bersifat jangka pendek terhadap aliran dana pasif.

"Otoritas perlu memperkuat transparansi dan konsistensi data free float melalui harmonisasi data antara OJK, BEI, dan KSEI, termasuk kejelasan beneficial ownership dan mitigasi potensi coordinated trading. Komunikasi yang proaktif dan berkelanjutan dengan MSCI juga penting agar reform yang dilakukan dapat segera diakui dalam metodologi indeks," kata Andrey kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Adapun, IHSG anjlok dalam penurunan terbesarnya tahun ini pada Rabu (28/1/2026). IHSG ditutup turun 7,35% ke level 8.320,55 dan bahkan sempat amblas 8% yang memicu trading halt.

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada kisaran 8.187-8.596. Kapitalisasi pasar di BEI tercatat mencapai Rp15.121 triliun, atau menguap Rp1.259 triliun dalam sehari, dari Rp16.380 triliun.

Andrey menilai sentimen MSCI ini masih membuka peluang buy on weakness terutama untuk saham-saham big caps dengan fundamental solid, likuiditas tinggi, dan eksposur domestik yang kuat.

"Meski demikian, potensi overhang dapat bertahan hingga ada kejelasan lebih lanjut dari MSCI, sehingga strategi akumulasi bertahap lebih prudent," ujarnya.

Sekretaris Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan bahwa otoritas pasar modal yang meliputi OJK, BEI, dan KSEI akan terus melakukan diskusi intensif dengan pihak MSCI setelah pengumuman tersebut.

Selain itu, otoritas Bursa juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi data emiten guna memenuhi standar global.

“Kami telah meningkatkan keterbukaan dengan menyampaikan pengumuman data free float di situs web BEI. Namun, jika dirasakan MSCI belum cukup, kami akan terus melakukan diskusi atas transparansi data sesuai proposal MSCI untuk menemukan kesepakatan,” ucap Kautsar.

Langkah penangguhan oleh MSCI ini menjadi kemunduran terbaru bagi pasar saham Indonesia setelah penyusun indeks tersebut mengidentifikasi adanya masalah mendasar terkait kelayakan investasi.

MSCI juga menyebut masih ada kekhawatiran terhadap upaya terkoordinasi untuk mendistorsi harga untuk saham-saham asal Indonesia.

Jika Indonesia gagal menunjukkan kemajuan transparansi hingga Mei mendatang, MSCI akan meninjau ulang status aksesibilitas pasar yang berisiko menurunkan bobot saham Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Index.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Industri perbankan masih menunggu perkembangan pelaksanaan kebijakan terkait kewajiban entitas pasar modal melaporkan keuangan ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) paling lambat 2027.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja Rusli menilai kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini memiliki tujuan yang baik untuk efisiensi pelaporan dan juga konsistensi data pelaporan.

“Bank saat ini masih menunggu lebih lanjut detail kebijakan tersebut, sebelum dapat mengukur apakah kebijakan ini dapat mengurangi beban administrasi dan compliance bank,” kata Ganda kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Sebagai perusahaan terbuka dan sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai keterbukaan informasinya, Ganda menyebut bahwa pihaknya secara berkala mempublikasikan laporan keuangan bank di website resmi Allo Bank.

Senada, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut mencermati kebijakan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan.

“Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam hal implementasi kebijakan tersebut,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis.

Dorong Keyakinan Investor

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang memandang, kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini menjadi kabar baik bagi investor.

“Kemudahan cari data ini kan mendukung transparansi. Jadi harusnya mendorong keyakinan investor,” kata Anna saat ditemui di Kantor Bank Danamon, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).

Mulai 2027, pemerintah mewajibkan entitas pasar modal menyampaikan laporan keuangan ke PBPK. Kewenangan pengelolaan platform ini langsung di bawah Menteri Keuangan (Menkeu).

Poin tentang integrasi data laporan keuangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan regulasi ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Industri perbankan masih menunggu perkembangan pelaksanaan kebijakan terkait kewajiban entitas pasar modal melaporkan keuangan ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) paling lambat 2027.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja Rusli menilai kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini memiliki tujuan yang baik untuk efisiensi pelaporan dan juga konsistensi data pelaporan.

“Bank saat ini masih menunggu lebih lanjut detail kebijakan tersebut, sebelum dapat mengukur apakah kebijakan ini dapat mengurangi beban administrasi dan compliance bank,” kata Ganda kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Sebagai perusahaan terbuka dan sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai keterbukaan informasinya, Ganda menyebut bahwa pihaknya secara berkala mempublikasikan laporan keuangan bank di website resmi Allo Bank.

Senada, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut mencermati kebijakan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan.

“Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam hal implementasi kebijakan tersebut,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis.

Dorong Keyakinan Investor

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang memandang, kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini menjadi kabar baik bagi investor.

“Kemudahan cari data ini kan mendukung transparansi. Jadi harusnya mendorong keyakinan investor,” kata Anna saat ditemui di Kantor Bank Danamon, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).

Mulai 2027, pemerintah mewajibkan entitas pasar modal menyampaikan laporan keuangan ke PBPK. Kewenangan pengelolaan platform ini langsung di bawah Menteri Keuangan (Menkeu).

Poin tentang integrasi data laporan keuangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan regulasi ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).