Bisnis.com, PADANG — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Wilayah Sumatra Barat menyatakan telah mengambil langkah untuk memastikan pasokan listrik bisa sampai secaea normal ke pelanggan pada Sabtu (23/6/2026).

Manager Komunikasi PLN UID Sumbar Yesi Yuliani mengatakan sesuai kebijakan dari pimpinan bahwa upaya yang dilakukan saat ini yakni mengoptimalkan ketersediaan listrik di dua pembangkit PLTU yaitu di PLTU Teluk Sirih dan PLTU Ombilin.

"Pemadaman yang terjadi ini, tidak merata diseluruh wilayah Sumbar, karena sifatnya pemadaman bergilir hingga pukul 21.00 WIB," kata Yesi, Sabtu (23/5/2026).

Yesi menjelaskan adapun total kecukupan daya PLN Sumbar saat ini adalah 70% dari yang dibutuhkan. Jadi kekurangan sebesar 30% itu, sehingga MLS (pemadaman bergilir) dilakukan untuk menyeimbangkan kekurangan yg 30% ini.

"Jadi tidak padam se-Sumatra Barat," ujarnya.

Dia berharap adanya upaya ini bisa mendistribusikan listrik secara optimal ke pelanggan. Namun dalam mengsinkron hal tersebut, diakui Yesi, membutuhkan waktu.

"Jadi memang kami akan melakukan upaya singkron ini secara mungkin dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja di lapangan," tegasnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar bersabar, karena proses singkron tersebut diperkirakan akan berlangsung sesuai rencana yaknk 21.00 Wib.

Seorang warga di Kabupaten Pesisir Selatan, Epa mengatakan bahwa apabila PLN ingin melakukan pemadaman, ada baiknya diwaktu siang saja, karena matahari masih mampu menerangi.

"Kalau di malam hari ini, tidak bisa tidak ada listrik. Jadi sebagusnya malam ini harus nyala listriknya, karena butuh penerangan," jelasnya.

Dia mengaku kondisi yang terjadi ini telah menggaggu banyak aktivitas di rumah, mulai dari warung kopi, hingga ternak ayam yang membutuhkan lampu penerangan.

"Kami maklumi soal kondisi di PLN ini, tapi saya juga minta ada pengertian PLN ke pelangganya, karena pemadaman ini membuat banyak kerugian. Kami tunggu kebajikan PLN," tutupnya.

Kota Padang (ANTARA) - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat (Sumbar) memastikan seluruh gardu induk di provinsi setempat sudah menyala pascagangguan sistem kelistrikan yang berdampak pada padamnya arus listrik sejak Jumat (22/5) malam.

"Sampai dengan pukul 05.00 WIB, 60 persen sistem sudah pulih dan kita masih terus mengupayakan agar bisa normal menyala hingga 100 persen," kata General Manager PLN UID Sumbar Ajrun Karim saat dikonfirmasi di Kota Padang, Sabtu.

Meskipun 21 gardu induk sudah berhasil menyala, terdapat 175 penyulang (feeder) masih padam dari total 394.

Penyulang tersebut tersebar di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Solok, Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.

PLN setempat memastikan secepatnya akan memulihkan sistem kelistrikan agar kembali normal.

Pihaknya juga menegaskan posisi Sumbar dalam keadaan aman terutama untuk jaringan tegangan rendah dan menengah. Hanya saja, petugas di lapangan masih berjibaku untuk mengupayakan atau menormalkan beberapa penyulang.

"Semua gardu induk sudah menyala, ini tinggal proses pembebanan di masing-masing titik penyulang saja," kata dia.

Terkait penyebab utama padamnya listrik di Provinsi Sumbar pada Jumat (22/5) malam sekitar pukul 18.44 WIB, instansi itu hingga kini belum bisa merinci lebih lanjut.

Namun, dugaan sementara gangguan sistem kelistrikan berasal dari Provinsi Jambi.

Selain di Sumbar, gangguan sistem kelistrikan juga terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Riau.

Sejak terjadinya gangguan, PLN langsung menerjunkan tim teknis untuk mengecek seluruh sistem dan jaringan kelistrikan sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi.

Terakhir, PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Informasi perkembangan penanganan gangguan akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile dan layanan contact center PLN 123.

Sementara itu, Asna, salah seorang warga Kota Bukittinggi, mengatakan listrik sudah menyala antara pukul 01.00 hingga 03.00 WIB. Ia berharap kondisi tersebut kembali normal sepenuhnya.

"Pukul 01.00 dini hari saya cek listrik belum menyala, tapi pukul 03.00 WIB listrik sudah menyala," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: PT PLN (Persero) berhasil memulihkan sistem kelistrikan Sumatra Barat pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir November lalu.

Berkat kerja keras tim di lapangan, listrik wilayah Sumatra Barat pulih 100 persen setelah Kabupaten Agam sebagai wilayah terdampak terakhir berhasil dinyalakan pada Jumat, 5 Desember 2025 pukul 17:53 WIB.

Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi atas langkah cepat PLN dan kolaborasi lintas sektor dalam pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak bencana. Dengan pulihnya kelistrikan di Sumatra Barat, aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan normal.

“Kami mengapresiasi dedikasi petugas PLN dan seluruh pihak yang bekerja tanpa henti untuk memulihkan kembali listrik di wilayah-wilayah terdampak banjir dan tanah longsor, meski kondisi medan yang sangat berat. Insyaallah listrik sudah bisa dinikmati oleh masyarakat dan aktivitas bisa berjalan seperti biasa,” ucap Mahyeldi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 Desember 2025.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa hadirnya listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Maka, sejak awal pihaknya all out untuk merampungkan proses pemulihan kelistrikan pascabencana di wilayah Sumatra Barat.

“Sesuai arahan Pemerintah, melalui Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Pak Bahlil Lahadia, seluruh personel bekerja 24 jam penuh di lapangan untuk memastikan semua titik terdampak mendapatkan suplai listrik kembali. Alhamdulillah, saat ini pasokan listrik Sumatra Barat telah pulih 100%. Semoga ini semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya serta mengoptimalkan layanan publik,” ucapnya.

Darmawan juga menyampaikan, pemulihan cepat yang dikerjakan tak lepas dari kolaborasi erat berbagai pihak. Menurutnya, sinergi Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat krusial dalam proses penormalan kelistrikan Sumatra Barat.

“Kami menyaksikan bagaimana semangat gotong royong benar-benar hidup. Pemerintah Daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan tim PLN bergerak sebagai satu tubuh. Ini merupakan misi kemanusiaan untuk mengembalikan terang pascabencana di Sumatra Barat,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim menyampaikan, proses pemulihan di berbagai lokasi terdampak, seperti Agam, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Dharmasraya, Sawah Lunto, Pasaman Timur, Solok, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Solok Selatan, dan Kota Padang memiliki tantangan yang besar. Menurutnya, penanganan tersebut memerlukan langkah teknis yang kompleks akibat terputusnya akses sejumlah lokasi jaringan listrik tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR) dan gardu distribusi terdampak.

“Petugas kami bersama TNI, Polri, dan masyarakat menembus jalur terjal, membawa peralatan berat secara manual, dan bekerja hingga malam hari karena akses ke titik-titik lokasi yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki,” ujar Ajrun.

Dirinya melanjutkan, untuk memulihkan kondisi kelistrikan Sumatra Barat, pihaknya membangun kembali beberapa tiang jaringan listrik dan gardu trafo distribusi pada sejumlah daerah terdampak.

“Dalam pemulihan ini, PLN berhasil memasang 619 tiang JTM dan JTR, serta 30,95 kilometer sirkuit (kms) kabel listrik pengganti untuk memastikan suplai listrik untuk masyarakat kembali normal,” tutupnya.

(ANN)

Bisnis.com, PADANG - Provinsi Sumatra Barat terus menggenjot penggarapan potensi energi baru terbarukan (EBT) dalam peran mencapai Indonesia swasembada energi dan mewujudkan net zero emission pada 2060 serta menjadikan Ranah Minang sebagai lumbung energi hijau nasional.

Berdasarkan data Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar tahun 2024, potensi EBT di Ranah Minang ini dapat dilihat mulai dari sumber energi air (hydropower) sebesar 1.100 MW dan baru termanfaatkan 29,75%. Lalu potensi panas bumi (geothermal) mencapai 1.705 MWe (Megawatt Energi) dan baru 5% yang sudah dimanfaatkan.

Kemudian energi surya, potensinya mencapai 5.898 MW, ternyata baru 1% yang dimanfaatkan. Selanjutnya, energi angin/bayu yang memiliki potensi yang diperkirakan mencapai 428 MW. Potensi ini, tersebar di sejumlah daerah di Sumbar, seperti Kabupaten Solok, Pasaman, Solok Selatan, Tanah Datar dan lainnya.

Dari segala potensi ini, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar mendukung dan siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi EBT tersebut, demi Indonesia terang.

General Manager PLN UID Sumbar Ajrun Karim mengatakan jika melihat pada rasio elektrifikasi (RE) di Sumbar saat ini telah mencapai 99,01%, dan kabupaten yang masih perlu untuk diupayakan mendapatkan jaringan listrik adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, serta beberapa kantong permukiman lainnya yang secara geografis cukup menantang.

“Untuk daerah yang belum mendapat jaringan listrik ini, kami melihat salah satu solusinya adalah memanfaatkan potensi EBT, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), baik dalam skema PLTS komunal (desa), PLTS terpusat berskala kecil,” katanya kepada Bisnis, Sabtu (22/11/2025).

Selain berupaya memanfaatkan EBT untuk menjangkau desa-desa yang belum memiliki jaringan listrik itu, PLN UID Sumbar juga memiliki sebuah program untuk ikut membantu rumah tangga kurang mampu untuk bisa menikmati listrik secara gratis. Terobosan PLN ini dituangkan melalui program LUTD (Light Up the Dream), sumber dananya itu berasal dari pegawai PLN.

“Khusus di Sumbar, saat ini program LUTD telah menjangkau 3.409 rumah tangga kurang mampu untuk mendapat sambungan listrik gratis. Bagi kami, peran program ini sangat bagus mendorong RE Sumbar 100%,” tegasnya.

Langkah dan terobosan PLN untuk menerangi rumah-rumah warga hingga ke pelosok negeri ini, kata Ajrun, secara bertahap kebutuhan dasar listrik di Sumbar akan terpenuhi.

Dengan kondisi yang demikian, dan adanya potensi EBT yang begitu besar yang akan terus dikembangkan, PLN melihat Sumbar mempunyai peluang sangat besar untuk menjadi lumbung energi hijau di Regional Sumatra dan bahkan nasional. Hal ini dikarenakan potensi EBT di Sumbar di sini sangat beragam, mulai dari energi surya, energi air (hydro) hingga panas bumi .

“Kalau kami melihat potensinya, Sumbar ini sangat bisa diwujudkan sebagai lumbung energi, khususnya energi hijau, asalkan didukung dengan kolaborasi yang kuat dari semua pihak,” sebutnya,

Peluang Sumbar menjadi lumbung energi hijau ini, lanjut Ajrun, apabila merujuk pada data yang ada, sistem kelistrikan Sumbar memiliki peranan yang cukup penting di jaringan listrik nasional, khususnya di sistem interkoneksi Sumatra.

“Jadi, listrik yang dibangkitkan di Sumbar tidak hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan di dalam provinsi saja, tapi juga ikut mengalir ke provinsi lain,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini energi listrik dari Sumbar sudah turut dikirim dan dimanfaatkan di sebagian wilayah Sumatra Utara dan juga Provinsi Riau.

Artinya, kata dia, setiap penguatan pembangkit dan jaringan di Sumbar bukan hanya mendukung keandalan listrik di Sumbar saja, tetapi juga membantu menjaga kecukupan daya dan keandalan pasokan di level regional.

Oleh karena itu, PLN mendukung swasembada energi dengan mempercepat pengembangan EBT, melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Hijau 2025-2034. Ajrun menyatakan langkah ini selaras dengan target pemerintah untuk mencapai 75% EBT pada tahun 2040, serta memperkuat kolaborasi global untuk transisi energi.

Upaya Menggaet Investor Sektor Energi Hijau

Komitmen dan konsistensi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan potensi EBT ini, juga telah ditunjukkan dari Pemprov Sumbar. Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah fokus untuk mengembangkan potensi EBT ini, terutama untuk potensi panas bumi seiring masih rendahnya pemanfaatan dari potensi yang ada.

“Untuk saat ini potensi EBT panas bumi yang belum tergarap tercatat sebesar 1.651 MWe. Sebenarnya secara keseluruhan potensi EBT panas bumi Sumbar ini 1.705 MWe, alhamdulillah 5% nya sudah dimanfaatkan. Kalau ditotalk potensinya sangat besar yaitu 10.054 MW, bisa jadi lumbung energi hijau nasional Sumbar ini” jelasnya.

Dia mengaku bahwa tidak dapat dipungkiri butuh kerjasama yang solid serta upaya yang cukup ekstra, agar potensi EBT yang di bumi Sumbar bisa tergarap secara baik. Upaya yang dilakukan kini adalah melakukan pemetaan potensi untuk ditawarkan ke pihak investor, kemudian melakukan koordinasi secara intens dengan Kementerian ESDM dan ke PT PLN (Persero).

Langkah menggaet investor ini, lanjut Helmi, Pemprov Sumbar telah mempersiapkan 7 area potensi EBT panas bumi untuk ditawarkan ke investor dan ditargetkan bisa digarap pada tahun 2026 mendatang.

Adapun untuk 7 area potensi EBT panas bumi itu tersebar di Kabupaten Pasaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Agam, dan di Kabupaten Solok. Dimana saat ini ketujuh titik itu statusnya masih dalam tahapan penyelidikan potensi, dan hal ini nantinya akan menjadi data penting untuk bisa ditawarkan ke investor.

“Kami memang fokus untuk mengembangkan potensi EBT panas bumi ini. Kalau potensi ini dikembangkan dengan baik, tidak hanya menjadikan Sumbar sumber energi listrik di Regional Sumatra saja, bisa untuk nasional, dan bahkan ekspor,” ucapnya.

Helmi menjelaskan adapun data untuk usulan percepatan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) panas bumi di Sumbar pada tahun ini, berada di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dengan potensi 100 MWe. Pariangan, Kabupaten Tanah Datar dengan potensi hipotesis 44 MWe.

Kemudian di Talamau, kabupaten Pasaman Barat dengan potensi 57 MWe. Koto Baru Marapi, Kabupaten Tanah Datar dengan potensi 50 MWe. Maninjau, Kabupaten Agam, dengan potensi 25 MWe. Serta ada di Surian, Kabupaten Solok dengan potensi 10 MWe.

Menurutnya pengusulan tersebut juga telah disampaikan ke Gubernur Sumbar, sembari menunggu hasilnya dari tim Badan Geologi bersama Dinas ESDM yang kini terus melakukan penyelidikan potensi panas bumi di tujuh lokasi tersebut. Langkah ini penting dilakukan, agar dalam pelaksanaan proses pengembangannya, mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari masyarakat.

Dia melihat ada sejumlah persoalan untuk menggarap potensi panas bumi ini. Tapi yang saat ini sering muncul adalah penolakan dari masyarakat, dan setelah dilakukan verifikasi di lapangan, permasalahannya lebih kepada koordinasi antara pihak calon investor dengan daerah.

Dengan adanya data untuk usulan percepatan PSPE panas bumi ini, pada tahun 2026 mendatang Pemprov Sumbar sudah bisa melakukan promosi potensi EBT panas bumi ke investor.

“Untuk investor di bidang panas bumi tidaklah terlalu rumit, hanya saja pemerintah daerah perlu memastikan segala kondisi di lapangan benar-benar telah aman dan tidak ada gangguan lainnya,” tegasnya.

Helmi melihat apabila pengembangan pada 7 area potensi EBT panas bumi itu berjalan nantinya, maka Sumbar semakin kokoh menjadi daerah lumbung energi hijau nasional. Di satu juga turut memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi daerah, mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan hingga turut mendorong tumbuh positif terhadap sektor lainya.

“Kenapa bicara soal distribusi dan peran nasional, karena memang untuk kebutuhan listrik di dalam daerah Sumbar ini sudah cukup, rasio elektrifikasi (RE) Sumbar bisa dikatakan hampir 100%. Daerah remote (sulit dialiri listrik), akan dilakukan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH),” jelasnya.

Terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi juga mengatakan sebagai salah satu bentuk konsistensi Pemprov Sumbar untuk mengoptimalkan penggarapan potensi EBT ini, rapat bersama Kementerian ESDM, PLN, serta sejumlah investor dan pengembang panas bumi lainnya cukup sering dilakukan.

Dia bilang Sumbar memiliki potensi geothermal yang melimpah dan tersebar di berbagai kabupaten dan kota, siap dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan energi nasional.

“Potensi panas bumi di Sumbar sangat besar. Kita harus mengelolanya secara bijak agar bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung transisi menuju energi bersih,” tegas Mahyeldi.

Menurutnya, pemanfaatan panas bumi bukan sekadar proyek energi, tetapi juga wujud komitmen Sumbar mendukung target Net Zero Emission 2060. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar siap membuka pintu bagi investasi dan kerja sama, dengan prinsip berkelanjutan serta melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap pengembangan.

Saat ini, lanjutnya, proyek-proyek geothermal tengah bergulir di Solok Selatan, Agam, Tanah Datar, Pasaman, dan Solok. Keberadaannya diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian energi, tetapi juga membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan mengangkat kesejahteraan masyarakat.

ada 36 panel surya yang kita pasang atau menyesuaikan kebutuhan pompa untuk menaikkan air sampai 200 meter

Kota Padang (ANTARA) - PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat (Sumbar) segera membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk menjalankan program pompanisasi guna mengairi sawah tadah hujan seluas 800 hektare (ha) di Kabupaten Tanah Datar.

"Rencananya ada 36 panel surya yang kita pasang atau menyesuaikan kapasitas kebutuhan pompa untuk menaikkan air sampai dengan ketinggian 200 meter," kata General Manager PLN UID Sumbar Ajrun Karim di Kota Padang, Selasa.

Ajrun Karim mengatakan inisiasi pembangunan PLTS tersebut berangkat dari upaya pemerintah pusat yang saat ini fokus pada program Astacita Presiden Prabowo khususnya dalam hal ketahanan pangan.

Berdasarkan survei yang dilakukan PLN, selama ini masyarakat terutama petani di daerah itu sangat bergantung pada air hujan. Sebab, sumber utama atau aliran sungai terdekat tergolong jauh yakni sekitar tiga kilometer dari sawah rakyat.

"Dengan bantuan PLTS maka pompanisasi bisa bekerja untuk menyerap air yang kemudian bisa mengairi 800 ha sawah tadah hujan," sebut dia.

Sementara itu tokoh masyarakat di Nagari Tanjuang Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar menyambut baik upaya PLN yang segera membangun PLTS sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan pompa guna mengalirkan air ke area persawahan.

"Biasanya dalam setahun kita hanya bisa satu kali bercocok tanam, tapi nantinya kalau sudah ada pompanisasi kita upayakan dua hingga tiga kali tanam," sebut Budiman.

Budiman mengatakan program pompanisasi menggunakan PLTS tersebut mencontoh praktik baik yang lebih dulu dilakukan di daerah Talawi, Kota Sawahlunto.

Beberapa waktu lalu, Universitas Andalas juga telah membuat prototipe pompanisasi menggunakan tenaga surya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Padang (ANTARA) - Berhadapan dengan hamparan sawah-sawah hijau yang membentang luas, sebuah mesin huler terdengar mulai berderu pelan. Suaranya yang tidak berisik beriringan dengan kicauan burung-burung yang sesekali menyantap padi.

Huler semi modern yang terletak di Jorong (dusun) Batu Palano, Nagari (desa) Salayo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) ini sudah menjadi jantung penggilingan padi milik masyarakat setempat.

Keberadaannya merupakan bukti implementasi energi terbarukan bisa selaras dalam mendukung swasembada pangan. Dahulunya, huler ini menggunakan mesin diesel atau berbahan bakar solar. Kemudian, dialihkan ke energi listrik pada 2023.

Kini, huler ini menjadi salah satu percontohan di Ranah Minang di mana energi terbarukan tidak hanya mendukung program net zero emission (NZE), melainkan juga berdampak langsung kepada kesejahteraan petani.

Yon Harmen (51) selaku pemilik huler mengatakan telah menjalankan usaha penggilingan padi sejak lima tahun terakhir atau ketika di awal pandemi COVID-19 melanda dunia. Awalnya, ia bersama istri mengandalkan mesin diesel berbahan bakar solar untuk operasional. Kelangkaan solar serta tingginya biaya produksi menjadi permasalahan utama yang kerap mereka hadapi dalam menjalankan bisnis tersebut.

Mereka bahkan menghabiskan 20 jeriken solar dalam sebulan atau untuk 20 hari kerja. Satu jeriken berisikan 33 liter dengan harga per liternya Rp10 ribu. Artinya, mereka harus mengeluarkan biaya Rp6,6 juta per bulan untuk operasional mesin diesel.

Selain biaya yang tergolong tinggi, Yon Harmen mengaku juga kesulitan mendapatkan solar. Tak jarang ia harus berkelana ke beberapa kabupaten dan kota di Sumbar untuk mendapatkan solar agar usaha yang ia jalankan tetap beroperasi, dan padi-padi yang dipasok petani bisa digiling menjadi beras.

Setelah tiga tahun menjalankan huler bertenaga diesel, ia bersama istri memberanikan diri untuk beralih ke energi listrik. Yon Harmen mendatangi PLN setempat untuk mengetahui syarat dan besaran biaya yang mesti dikeluarkan agar dapat beralih ke energi yang ramah lingkungan.

"Di awal peralihan ke energi listrik, saya memasang daya 41.500 Volt Ampere dengan biaya pemasangan, instalasi, izin dan sebagainya mencapai Rp44 juta," ujar Yon Harmen.

Kala itu, penggilingan padi ini masuk ke dalam kategori bisnis atau masih menggunakan skema token listrik. Dalam sehari, ia harus merogoh saku sebesar Rp200 ribu untuk pembelian token listrik atau Rp1 juta untuk lima hari kerja.

"Ketika menggunakan token, biaya yang saya keluarkan sebulan atau 20 hari kerja itu Rp4 juta. Artinya ini jauh lebih hemat daripada menggunakan solar," kata dia.

Setelah beralih ke PLN, orderan penggilingan padi di huler miliknya meningkat pesat. Hal ini dilatarbelakangi hasil kerja yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, padi yang dihasilkan juga lebih bagus berkat kestabilan perputaran mesin.

Seiring lonjakan volume penggilingan gabah kering, ia berinisiatif menaikkan daya listrik huler dari 41.500 VA menjadi 53.000 VA. Gayung bersambut, PLN justru menawari Yon Harmen agar usaha miliknya beralih ke kategori industri dengan tujuan menekan biaya operasional. Ia pun mengeluarkan biaya sekitar Rp20 juta untuk beralih dari bisnis ke industri serta menaikkan daya kelistrikan.

"Jadi, ketika saya beralih ke kategori industri biaya operasional khususnya listrik jauh lebih murah lagi, sebulan itu hanya Rp2,2 juta," tuturnya.

Sebagai perbandingan, huler miliknya hanya mampu memproduksi paling banyak 50 ton beras saat masih menggunakan mesin diesel. Sementara setelah beralih ke listrik, produksi padi bisa mencapai 60 hingga 70 ton setiap bulannya.

Selain hemat, efektif dan efisien, peralihan usaha Yon Harmen ke kategori industri sejak tiga bulan lalu nyatanya juga mempermudahnya untuk dapat menggunakan mesin oven padi. Ialah mesin yang berfungsi sebagai pengeringan padi berbahan bakar sekam.

Dalam operasional mesin oven, blower akan menghisap asap hasil pembakaran sekam yang kemudian diarahkan ke padi. Artinya, pemilik huler tetap bisa mengeringkan gabah dengan menggunakan mesin oven meskipun musim penghujan tiba.

Masa ini, Yon Harmen tidak hanya ikut berkontribusi terhadap implementasi energi hijau dan bersih, tetapi ia juga sukses membuka lapangan pekerjaan bagi warga di desanya. Dia sudah mempekerjakan 25 orang dengan gaji bervariasi antara Rp2,5 juta hingga Rp8 juta per bulannya.

Transisi energi

Sementara itu, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Provinsi Sumbar Hery Kurniawan Indarto mengatakan instansinya sedang menggencarkan transisi energi peralihan penggunaan generator set berbahan bakar minyak ke energi listrik.

Langkah ini sejatinya menyasar sektor pertanian, peternakan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Program ini memiliki tujuan besar agar semua pelaku usaha di Tanah Air khususnya Ranah Minang mulai beralih pada penggunaan energi bersih dan hijau. Sebab selain ramah lingkungan, langkah ini dapat memaksimalkan swasembada energi untuk mendorong swasembada pangan.

Hery menyampaikan dalam menjalankan program transisi energi, PLN Sumbar bekerja sama dengan Bank Nagari selaku pihak yang memberikan pinjaman pada calon nasabah dan PLN Electricity Services sebagai penyedia peralatan elektrifikasi. Skema ini dibuat untuk memudahkan konsumen yang ingin beralih dari genset ke listrik.

Sejak program transisi energi bersih mulai digencarkan, PLN UID Sumbar telah berhasil melakukan elektrifikasi 38 huler se-Sumbar dari yang awalnya menggunakan mesin diesel, kini beralih ke listrik. Untuk jangka panjang, PLN setempat berupaya mengajak semua pemilik huler agar mau berpindah ke listrik karena jauh lebih efektif, efisien dan menguntungkan.

Menurut Hery, potensi transisi dari huler diesel ke huler elektrik tergolong besar. Apalagi, produksi gabah kering giling di Ranah Minang dalam setahun berkisar di angka 1,3 juta ton. Hal ini berarti para petani sangat bergantung pada tempat penggilingan agar hasil panen mereka bisa digiling menjadi beras.

"Yang pasti penggunaan huler listrik bisa menghemat biaya pengeluaran 50 hingga 70 persen daripada menggunakan solar," kata dia.

Tidak hanya itu, dengan skema kerja sama antara PLN dan Bank Nagari, pelanggan juga bisa mendapatkan pinjaman serta cicilan pembayaran maksimal hingga tiga tahun.

Hery mengatakan selama sosialisasi transisi energi dilakukan, PLN selalu menyampaikan bahwa genset yang selama ini digunakan agar tidak dijual. Sebab, mesin tersebut bisa dijadikan solusi ketika terjadi pemadaman listrik atau adanya gangguan teknis kelistrikan.

Transisi energi fosil ke energi terbarukan merupakan salah satu tujuan besar PLN yang juga selaras dengan Sustainable Development Goals atau SDGs tepatnya poin ketujuh yakni energi bersih dan terjangkau, poin kesembilan tentang industri, inovasi dan infrastruktur serta poin 13 yaitu penanganan perubahan iklim.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Dalam waktu dekat kami menambah 30 SPKLU tiang yang disiapkan di masing-masing Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN UID Sumbar

Padang (ANTARA) - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat (Sumbar) segera menambah 30 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) tiang untuk mendukung transisi penggunaan kendaraan listrik di Ranah Minang.

"Dalam waktu dekat kami menambah 30 SPKLU tiang yang disiapkan di masing-masing Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN UID Sumbar," kata Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Sumbar Heri Kurniawan Indarto di Padang, Senin.

Heri mengatakan saat ini terdapat 73 SPKLU tiang (pole mounted charging) maupun nontiang yang tersebar di 18 kabupaten dan kota di Sumbar.

Rinciannya 12 SPKLU dengan daya tujuh kiloWatt (kW), 52 SPKLU berdaya 22 kW, masing-masing satu unit SPKLU berdaya 25 kW, 200 kW dan 60 kW serta enam unit SPKLU dengan daya kelistrikan 50 kW.

Tidak hanya itu, pada 2026 PLN UID Sumbar juga berencana menambah sekitar 20 unit SPKLU yang saat ini sedang dalam tahap menunggu pagu anggaran guna membangun fasilitas kendaraan listrik di Ranah Minang.

Heri menyebutkan untuk 30 SPKLU tiang yang segera dibangun menggunakan daya 22 kW, dan 100 kW untuk pengadaan 2026.

Langkah ini diharapkan mempermudah masyarakat yang sudah menggunakan kendaraan listrik.

Selain itu, pemasangan tersebut juga dalam rangka menyiapkan sekaligus mengantisipasi peningkatan volume kendaraan listrik saat Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Berdasarkan data Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Provinsi Sumbar saat ini tercatat 630 unit kendaraan listrik roda dua, serta 139 kendaraan listrik roda empat. Artinya, puluhan SPKLU tiang maupun nontiang sudah cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat.

"Paling dominan SPKLU itu berada di Kota Padang dan sisanya tersebar di 17 kabupaten dan kota lainnya," kata dia.

Ia mengatakan hingga saat ini hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum memiliki SPKLU karena belum adanya kendaraan listrik di pulau terluar Indonesia tersebut.

Namun, PLN UID Sumbar memastikan perusahaan itu siap mendirikan SPKLU jika masyarakat sudah beralih menggunakan kendaraan listrik.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025