Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membebaskan bea masuk atau bea impor beberapa jenis bahan baku plastik di tengah disrupsi pasokan bahan baku plastik yakni nafta.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut disrupsi pasokan nafta di dalam negeri telah memicu kenaikan harga plastik kemasan hingga 100%.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan bea masuk 0% atau membebaskan dari pungutan atas impor sejumlah jenis plastik kemasan.

"Produk plastik polipropilena, polyethylene, LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), HDPE (High-Density Polyethylene), seluruhnya diberikan bea masuk 0%. Namun, ini diberi periode dalam enam bulan nanti, kami lihat situasinya setelah enam bulan seperti apa," terang Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut langkah serupa juga diambil oleh pemerintah India. Tujuannya adalah untuk memastikan kenaikan harga plastik kemasan tidak memicu kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain itu, pemerintah turut membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) khususnya untuk industri petrokimia. Keputusan itu juga berdasarkan disrupsi pasokan nafta.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG, bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga.

Sejalan dengan pembebasan pungutan impor ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber nafta yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut.

Selain pembebasan bea masuk, pemerintah akan menyesuaikan perizinan impor berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek). Kementerian Perindustrian disebut akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek dan Kementerian Perdagangan juga akan merevisi aturan terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membebaskan bea masuk atau bea impor beberapa jenis plastik kemasan di tengah disrupsi pasokan bahan baku plastik yakni nafta.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut disrupsi pasokan nafta di dalam negeri telah memicu kenaikan harga plastik kemasan hingga 100%.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan bea masuk 0% atau membebaskan dari pungutan atas impor sejumlah jenis plastik kemasan.

"Produk plastik polipropilena, polyethylene, LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), HDPE (High-Density Polyethylene), seluruhnya diberikan bea masuk 0%. Namun, ini diberi periode dalam enam bulan nanti, kami lihat situasinya setelah enam bulan seperti apa," terang Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut langkah serupa juga diambil oleh pemerintah India. Tujuannya adalah untuk memastikan kenaikan harga plastik kemasan tidak memicu kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain itu, pemerintah turut membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) khususnya untuk industri petrokimia. Keputusan itu juga berdasarkan disrupsi pasokan nafta.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG, bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga.

Sejalan dengan pembebasan pungutan impor ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber nafta yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut.

Selain pembebasan bea masuk, pemerintah akan menyesuaikan perizinan impor berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek). Kementerian Perindustrian disebut akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek dan Kementerian Perdagangan juga akan merevisi aturan terkait.

Pemerintah membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik selama enam bulan untuk merespons lonjakan harga dan gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diambil setelah harga bahan baku plastik melonjak signifikan akibat terganggunya pasokan nafta di tengah tekanan geopolitik global.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harganya naik 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah produk turunan plastik seperti polipropilena, polietilena, hingga Linear Low-Density Polythylene (LLDPE) dan High-Density Polythylene (HDPE). Kebijakan ini bersifat sementara selama enam bulan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi.

"Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa," katanya.

Kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak Mei 2026. Pemberlakuan kebijakan ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mencari sumber alternatif pasokan biji plastik nafta guna menjaga keberlanjutan industri dalam negeri di tengah gangguan rantai pasok global.

"Untuk nafta tentu sedang dicarikan, targetnya kita harapkan bulan Mei nanti kita lihat lagi," ujar Airlangga.

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak merembet ke harga produk akhir, terutama makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik.

"Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," pungkas Airlangga.

[Gambas:Youtube]

Lotte Chemical Indonesia (LCI) menurunkan produksi ke level minimal imbas ketersediaan bahan baku yang menipis gara-gara perang di Timur Tengah. Saat ini, stok bahan baku disebut hanya bisa bertahan sampai beberapa bulan ke depan.

Corporate Planning General Manager LCI Lee Dae Lo mengatakan dengan ketersediaan stok saat ini tidak memungkinkan beroperasi penuh 100 persen. Padahal, perusahaan sudah ada komitmen kerja sama dengan mitra yang harus dipenuhi.

"Kita tetap berusaha untuk beroperasi minimum untuk industri Indonesia," ujar Lee dalam Media Gathering di Living Stone SCBD, Selasa (14/4).

Menurutnya, saat ini bahan baku Lotte untuk pembuatan bahan dasar plastik seperti etilena, polietilena (PE), dan polipropilena (PP) berasal dari nafta impor di mana pembeliannya 100 persen dari kawasan Timur Tengah.

Oleh sebab itu, saat terjadi perang di kawasan tersebut, bahan baku Lotte sangat terdampak. Saat ini, perusahaan tengah menjalin komunikasi dengan beberapa negara lainnya untuk memenuhi stok nafta.

"Hampir 100 persen (bahan baku) kita beli dari Timur Tengah, tapi sekarang kita lagi jalin komunikasi untuk membeli bahan baku dari Singapura, Malaysia, dan bahkan Afrika, Nigeria," jelasnya.

Begitu juga dengan bahan baku dari LPG juga mengalami kendala imbas perang. Oleh sebab itu, di tengah kondisi ini, Lotte berkomitmen untuk terus berupaya menjaga stabilitas pasokan bagi industri hilir dan manufaktur nasional dengan mengurangi produksi.

Sebelumnya, Direktur Management Support PT Lotte Chemical Indonesia Cho Jin-Woo mengatakan akan memprioritaskan alokasi persediaan produk dan kapasitas produksi yang tersedia untuk pasar domestik Indonesia.

Distribusi pasokan dilakukan secara terukur guna menjaga stabilitas industri hilir nasional.

"Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, prioritas utama kami adalah menjaga keberlangsungan pasokan bagi industri dalam negeri. LCI terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk meminimalkan dampak gangguan terhadap pelanggan, sekaligus mendukung stabilitas sektor manufaktur nasional," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Lotte Chemical Indonesia (LCI) menurunkan produksi menjadi 60 persen dari kapasitas imbas ketersediaan bahan baku yang menipis gara-gara perang di Timur Tengah. Saat ini, stok bahan baku disebut hanya bisa bertahan sampai beberapa bulan ke depan.

Corporate Planning General Manager LCI Lee Dae Lo mengatakan dengan ketersediaan stok saat ini tidak memungkinkan beroperasi penuh 100 persen. Padahal, perusahaan sudah ada komitmen kerja sama dengan mitra yang harus dipenuhi.

"Di tengah perang ini, kita produksi hanya 60 persen. Kita tetap berusaha untuk beroperasi minimum untuk industri Indonesia," ujar Lee dalam Media Gathering di Living Stone SCBD, Selasa (14/4).

Menurutnya, saat ini bahan baku Lotte untuk pembuatan bahan dasar plastik seperti etilena, polietilena (PE), dan polipropilena (PP) berasal dari nafta impor di mana pembeliannya 100 persen dari kawasan Timur Tengah.

Oleh sebab itu, saat terjadi perang di kawasan tersebut, bahan baku Lotte sangat terdampak. Saat ini, perusahaan tengah menjalin komunikasi dengan beberapa negara lainnya untuk memenuhi stok nafta.

"Hampir 100 persen (bahan baku) kita beli dari Timur Tengah, tapi sekarang kita lagi jalin komunikasi untuk membeli bahan baku dari Singapura, Malaysia, dan bahkan Afrika, Nigeria," jelasnya.

Begitu juga dengan bahan baku dari LPG juga mengalami kendala imbas perang. Oleh sebab itu, di tengah kondisi ini, Lotte berkomitmen untuk terus berupaya menjaga stabilitas pasokan bagi industri hilir dan manufaktur nasional dengan mengurangi produksi.

Sebelumnya, Direktur Management Support PT Lotte Chemical Indonesia Cho Jin-Woo mengatakan akan memprioritaskan alokasi persediaan produk dan kapasitas produksi yang tersedia untuk pasar domestik Indonesia.

Distribusi pasokan dilakukan secara terukur guna menjaga stabilitas industri hilir nasional.

"Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, prioritas utama kami adalah menjaga keberlangsungan pasokan bagi industri dalam negeri. LCI terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk meminimalkan dampak gangguan terhadap pelanggan, sekaligus mendukung stabilitas sektor manufaktur nasional," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah negara melaporkan mengamankan bahan baku plastik nafta. Termasuk, Korea Selatan yang melarang ekspor nafta berlaku mulai Jumat (27/3) sebagai bagian dari upaya untuk mengamankan pasokan dalam negeri di tengah kekhawatiran akan potensi gangguan impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan pemerintah tengah mencari sumber alternatif untuk bahan baku plastik mengantisipasi gangguan impor dari negara-negara di Timur Tengah.

Menjawab pertanyaan wartawan usai konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (1/4/2026), Mendag Budi Santoso menyampaikan kondisi Timur Tengah mengakibatkan adanya dampak terkait aktivitas impor nafta yang digunakan untuk memproduksi plastik.

"Nafta itu kita impor dari Timur Tengah. Jadi kita terdampak dari bahan baku, yang kita impor dari Timur Tengah. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti, atau alternatif dari negara lain," kata Mendag Budi.

Mendaf sendiri merujuk kepada nafta yaitu senyawa hidrokarbon turunan minyak bumi yang menjadi bahan baku utama memproduksi plastik resin, karet, dan pelarut.

Dia menyebut sudah dilakukan pendekatan dengar beberapa negara termasuk India serta sejumlah pihak lain di Afrika dan Amerika.

"Memang ini butuh waktu, karena tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. Jadi kita harapan proses ini bisa berjalan dengan baik, sehingga harga bisa kembali normal," tambahnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri sudah melakukan pembicaraan dengan asosiasi dan pelaku industri untuk mencarikan alternatif lain selain Timur Tengah

Kemendag juga terus berkomunikasi dengan perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri untuk membantu mencari pemasok baru untuk memastikan pasokan bahan baku plastik tetap lancar.

Dia menyoroti bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di sejumlah lain termasuk Singapura, China, Korea Selatan, Thailand dan Taiwan.

"Tapi kita untuk bahan baku terus kita lakukan sehingga produksi di dalam negeri tetap normal kembali dan pasokan plastik tetap dijaga dengan baik," jelasnya.

Bisnis.com, INDRAMAYU – Tumpukan polipropilena (PP) di gudang produksi PT Polytama Propindo (Polytama) menunggu giliran untuk dikirimkan ke konsumen, Jumat (30/1/2026).

Polytama memainkan peran strategis di sektor petrokimia untuk memenuhi bahan baku plastik di Tanah Air. Bersama dengan Chandra Asri dan Lotte Chemical memenuhi setidaknya 50% pasokan PP di dalam negeri.

Polytama saat ini memiliki kapasitas produksi mencapai 300.000 metrik ton (MT) polipropilena per tahun. Adapun realisasi produksi Polytama tertinggi mencapai 266.262 MT pada tahun lalu.

Saat ini, kebutuhan PP di Indonesia mencapai sekitar 1,9–2,1 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi dalam negeri baru mampu memenuhi kurang dari separuhnya. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya peluang penguatan industri petrokimia nasional melalui peningkatan kapasitas dan efisiensi produksi.

Polytama sendiri dapat berproduksi dengan mendapat pasokan propilen dari Refinery Unit (RU) VI Balongan milik Pertamina. Perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas oleh Pertamina dan Kementerian Keuangan ini, sedang melakukan ekspansi kapasitas produksi PP.

Nantinya, Polytama akan menyerap propilen dari proyek RDMP Balikpapan yang akan mampu memproduksi bahan baku petrokimia sebesar 225.000 ton per tahun. Adapun, berdasarkan rencana pengembangan RDMP Balikpapan, fasilitas produksi propilen akan rampung pada 2028. Nantinya, setelah ekspansi, kapasitas produksi Polytama mencapai 600.000 ton per tahun.

PIC Manager PT Polytama Propindo Riko Bimantara menjelaskan sejauh ini Kilang Pertamina selalu berkomitmen memenuhi pasokan bahan baku, dalam hal ini propilen.

“Untuk bahan baku tidak ada impor, semuanya dari Pertamina. (dengan ada proyek ekspansi) Kami harapkan 100% juga dari Pertamina,” katanya, Jumat (30/1/2026).

Adapun selama ini, propilen dari Kilang Balongan mengalir melalui pipa sepanjang 4 kilometer (km) menuju fasilitas produksi Polytama. Tidak hanya pasokan bahan baku, Pertamina juga mendukung pasokan bahan bakar gas pipa dari Pertagas.

Terpisah, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengungkapkan, Selain memproduksi BBM, kilang-kilang Pertamina juga menghasilkan produk antara (intermediary) yang menjadi bahan baku penting bagi industri petrokimia nasional.

Peran ini sejalan dengan upaya Pertamina dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya energi serta memperkuat ketahanan industri dalam negeri. "Eksistensi Pertamina melalui Polytama, menjadi bukti peran Pertamina dalam mendorong hilirisasi migas," jelasnya.

Baron menambahkan pemanfaatan propilen dari kilang Pertamina ini berperan strategis dalam mengurangi ketergantungan impor bahan baku petrokimia, serta memperkuat ketahanan industri petrokimia nasional.

“Ini sekaligus memperkuat nilai tambah sumber daya dalam negeri,” ujar Baron.

Di sisi lain, Direktur PT Polytama Propindo, Dwinanto Kurniawan, menegaskan bahwa Polytama merupakan bagian integral dari ekosistem Pertamina Group yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Polytama tidak berdiri sendiri. Kami merupakan bagian dari sistem industri nasional yang menghubungkan sektor hulu dan hilir, mulai dari kilang hingga ke industri manufaktur. Integrasi ini menjadi fondasi penting bagi ketahanan industri petrokimia Indonesia,” ujar Dwinanto.

Berdasarkan data Polytama, rata-rata pasokan dari Kilang Balongan mencapai 250.000 ton per tahun. Selanjutnya, bahan baku tersebut diolah menggunakan teknologi Spheripol dari LyondellBasell untuk menghasilkan produk polypropylene berkualitas.

Produk polypropylene Polytama dipasarkan dalam berbagai jenis (grade) untuk memenuhi kebutuhan sektor kemasan, peralatan rumah tangga, industri kesehatan, hingga ritel.