REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan rencana penerapan kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat telah memasuki tahap harmonisasi sebagai upaya mengurangi beban operasional maskapai penerbangan.

"Memang saat ini sedang berproses. Sekarang sudah memasuki tahap harmonisasi," kata Dudy dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Ia memastikan rencana kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat terus berproses. Saat ini, kebijakan tersebut telah memasuki tahap harmonisasi sebelum dapat diterapkan pemerintah.

Menurut Dudy, kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendorong percepatan pembebasan bea masuk sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi industri penerbangan nasional.

Ia menjelaskan proses penyusunan kebijakan tersebut menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah pun berharap tahapan harmonisasi dapat segera selesai sehingga implementasi kebijakan bisa dilakukan dalam waktu dekat.

"Menko Perekonomian sangat membantu kami, khususnya berkaitan dengan usulan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat. Beliau sangat mendorong hal tersebut," kata Dudy.

Ia menilai penerapan pajak nol persen terhadap impor suku cadang pesawat akan membantu mengurangi beban operasional maskapai sehingga memberikan ruang bagi peningkatan efisiensi layanan penerbangan nasional.

Meski demikian, Dudy menegaskan pengurangan beban operasional maskapai tidak serta-merta akan langsung menurunkan harga tiket pesawat. Namun, pemerintah berharap kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi industri penerbangan.

"Harapannya bisa segera diterapkan. Kebijakan ini tentu akan mengurangi beban maskapai penerbangan," katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F Laisa mengatakan kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat kini tinggal menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pelaksanaannya.

"Sudah harmonisasi, tinggal menunggu PMK saja," kata Lukman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan menyelenggarakan Global Talent Day dan Kebumen Job Fair and PMI Expo 2026 di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah untuk menyiapkan calon pekerja migran menuju pasar kerja global.

"Kita tidak sekadar memberangkatkan orang. Kita menyiapkan supaya mereka berangkat dengan terampil, terlindungi, dan tidak perlu khawatir. Peluangnya besar, dan tugas kami sebagai penyelenggara negara memastikan jalurnya resmi dan aman," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari mulai 24 Juni hingga 26 Juni 2026 di Pendopo Kabumian dan Aula Setda Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ini akan menyiapkan talenta Indonesia, calon pekerja migran, siswa SMK, dan mahasiswa agar terampil, kompetitif, dan terlindungi saat memasuki pasar kerja global melalui jalur resmi.

Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang sama atas kesempatan kerja global yang layak, berkualitas, dan aman.

Saat ini, permintaan tenaga kerja global terus meningkat, terutama di negara dengan fenomena penuaan populasi, seperti Jepang dan Jerman yang membuka peluang di sektor manufaktur, perawatan lansia, pariwisata, hingga pertanian.

"Namun, sebagian peluang belum terserap optimal dan praktik penempatan non-prosedural masih terjadi, ini menegaskan pentingnya edukasi migrasi aman serta keterhubungan calon pekerja migran dengan jalur resmi," kata Leontinus Alpha Edison.

Pihaknya berharap kegiatan di Kebumen tersebut dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya, sehingga semakin mengurangi potensi pekerja migran yang tertipu jalur non-prosedural dan ilegal.

Selama tiga hari, peserta dapat mengikuti workshop bersama narasumber dari KP2MI, kedutaan negara tujuan penempatan, IOM Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan, open class trial bahasa Jepang, Korea, dan Jerman.

Juga akan ada kegiatan sesi job canvassing dan matchmaking yang mempertemukan calon pekerja migran dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), lembaga pelatihan kerja, dan test center.

Kegiatan ini juga mendukung program SMK Go Global dalam menyiapkan lulusan vokasi memasuki pasar kerja internasional.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyambut kegiatan ini sebagai upaya mendekatkan peluang sekaligus pelindungan kepada warganya.

"Banyak warga Kebumen, khususnya dan Jawa Tengah umumnya yang merantau bekerja ke luar negeri, dan kami ingin memastikan mereka berangkat dengan aman, terampil, dan terlindungi," ujar Bupati Kebumen Lilis Nuryani.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kudus (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa sebagian besar sapi yang sebelumnya dinyatakan positif terserang penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini mulai sembuh seiring upaya pengobatan yang dilakukan.

"Sebelumnya tercatat ada 24 ekor ternak yang terjangkit PMK, setelah dilakukan pengobatan untuk saat ini sudah berkurang banyak karena yang tersisa tiga ekor yang masih dalam proses penyembuhan," kata Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Arin Nikmah di Kudus, Jumat.

Ia mencatat dari puluhan kasus tersebut, sebanyak 14 ekor ternak dinyatakan sembuh, tiga ekor masih dalam proses penyembuhan, sedangkan tujuh ekor dilakukan potong paksa.

Upaya pencegahan, kata dia, selain melalui sosialisasi dan edukasi kepada peternak untuk menjaga kebersihan kendang dan kesehatan ternak, pihaknya juga kembali menggenjot vaksinasi PMK.

Ia mengungkapkan, selama 2026, pihaknya menargetkan bisa melakukan vaksinasi PMK terhadap 2.500 ekor ternak, baik sapi maupun kerbau.

"Sebelumnya kami sudah menyelesaikan vaksinasi PMK dengan menyasar 1.150 ekor ternak, sedangkan satu bulan mendatang kami ingin menuntaskan sisa 1.300 dosis untuk seribuan ekor ternak," ujarnya.

Pasca Idul Adha, kata dia, yang patut diwaspadai justru hewan ternak yang baru masuk kandang, sehingga harus menjadi prioritas pemeriksaan dan vaksinasi PMK," ujarnya.

Ia juga mengingatkan peternak untuk tetap waspada, karena kasus sebelumnya dari satu ekor ternak yang terjangkit, semua ternak yang dikandang ikut tertular sehingga harus dilakukan potong paksa.

Untuk itulah, kata dia, pentingnya menjaga kebersihan kendang dan pemeriksaan kesehatan secara dini, sehingga ketika muncul gejala yang identik dengan PMK, maka ternak harus segera diisolasi agar tidak menular.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) berharap pemerintah mengkaji ulang wacana kebijakan penerapan penyeragaman kemasan produk tembakau.

Ketua Umum Gappri, Henry Najoan mengatakan langkah Kementerian Kesehatan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berisiko menekan industri.

"Penyeragaman desain dan warna kemasan justru akan menjadi celah bagi maraknya rokok ilegal," kata Henry dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Dia menyebut produk legal dan ilegal akan makin sulit dibedakan, sehingga memicu persaingan tidak sehat dan menyuburkan peredaran rokok murah yang tidak jelas asal-usul serta produsennya.

Menurutnya, penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan semestinya mengacu pada Pasal 437 PP 28/2024 sebagai peraturan pelaksanaan UU 17/2023 tentang Kesehatan. Namun, substansi dalam draf RPMK saat ini terlalu jauh dari mandat regulasi di atasnya.

Henry menjelaskan, Pasal 437 Ayat (6) PP 28/2024 secara gamblang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan, bukan untuk standardisasi atau penyeragaman kemasan produk tembakau.

"Ini bukan lagi mengatur peringatan kesehatan, tapi mengatur desain industri yang merupakan hak merek," katanya.

Gappri juga menyayangkan proses uji publik yang telah digelar beberapa kali, tetapi masukan dari ekosistem pertembakauan tidak mendapatkan respons Kemenkes.

Henry Najoan juga mengkhawatirkan adanya pemaksaan adopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam draf tersebut. Padahal, hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum meratifikasi FCTC.

Dalam berbagai kesempatan, Gappri melihat aturan yang telah ada selama ini dinilai cukup dan hanya perlu penguatan edukasi. Data menunjukkan pengendalian yang berjalan sudah efektif, tecermin dari volume produksi yang terus menurun.

"Dari 356,5 miliar batang pada 2019 menjadi 307 miliar batang pada 2025, atau turun hingga 49,5 miliar batang. Ini bukti bahwa tanpa plain packaging pun, konsumsi terus menurun," kata Henry.

Gappri berharap Kemenkes meninjau ulang draf RPMK demi menjaga kepastian hukum, iklim usaha kondusif, serta keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) legal nasional.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menilai wacana penerapan kemasan seragam (plain packaging) pada produk tembakau berpotensi menciptakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan kemiskinan baru.

Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan wacana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Menurut dia, penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan semestinya mengacu pada Pasal 437 PP 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, ia menilai substansi dalam draf RPMK saat ini terlalu jauh dari mandat regulasi di atasnya.

Pasal 437 Ayat (6) PP 28 Tahun 2024 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan, bukan untuk standardisasi atau penyeragaman kemasan produk tembakau.

Menurut dia, Kemenkes terlalu memaksakan untuk memasukkan standardisasi kemasan, yakni Pasal 3 hingga Pasal 8 dalam draf RPMK, yang tidak menjadi mandat dari pasal 437 PP 28 Tahun 2024.

"Ini bukan lagi mengatur peringatan kesehatan, tapi mengatur desain industri yang merupakan hak merek," kata Henry Najoan menegaskan.

Merujuk pada kajian GAPPRI, ia mengatakan penyeragaman desain dan warna kemasan justru akan menjadi celah bagi maraknya rokok ilegal. Pasalnya, produk legal dan ilegal akan semakin sulit dibedakan, sehingga memicu persaingan tidak sehat dan menyuburkan peredaran rokok murah yang tidak jelas asal-usul serta produsennya.

Henry mengatakan menyayangkan proses uji publik yang telah digelar beberapa kali, tetapi masukan dari ekosistem pertembakauan, terutama standardisasi kemasan, tidak diakomodir Kemenkes.

Selain itu, tambahnya, dikhawatirkan adanya pemaksaan adopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam draf tersebut, padahal hingga hari ini Presiden Republik Indonesia belum meratifikasi FCTC.

Menurut dia. Kemenkes seyogyanya tidak menjadikan FCTC sebagai acuan regulasi, mengingat kondisi Indonesia berbeda dengan negara lain, karena hal itu justru akan menciptakan kemiskinan baru dan PHK massal di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil saat ini.

Ia mengatakan aturan yang telah ada selama ini dinilai cukup dan hanya perlu penguatan edukasi. Data menunjukkan pengendalian yang berjalan sudah efektif, tercermin dari volume produksi yang terus menurun.

"Dari 356,5 miliar batang pada tahun 2019 menjadi 307 miliar batang pada tahun 2025, atau turun hingga 49,5 miliar batang. Ini bukti bahwa tanpa plain packaging pun, konsumsi terus menurun," katanya.

Oleh karena itu, GAPPRI meminta Kemenkes meninjau ulang draf RPMK demi menjaga kepastian hukum, iklim usaha kondusif, serta keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) legal nasional.

"Hal ini sejalan dengan arah Presiden Prabowo yang memprioritaskan perlindungan industri nasional, kelangsungan ekonomi padat karya, dan penerimaan negara demi menjaga kedaulatan ekonomi nasional," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merevisi aturan tata cara penghitungan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2026.

Revisi tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam PMK Nomor 211/PMK.03/2017 dengan penekanan yang lebih kuat pada capaian kinerja organisasi dan kinerja individu pegawai sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.

Adapun peraturan tersebut ditetapkan oleh Purbaya pada 29 Mei 2026 dan mulai berlaku sejak diundangkan.

Dalam beleid tersebut ditegaskan pemberian tukin pegawai pajak dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai.

Selain itu, penghitungan juga memperhatikan peringkat jabatan, pemotongan tukin, status kepegawaian, waktu berlakunya perubahan status pegawai, hingga karakteristik organisasi.

"Kriteria digunakan sebagai dasar untuk menghitung besaran tunjangan kinerja yang dibayarkan kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak," demikian bunyi Pasal 3 ayat (3) PMK tersebut.

[Gambas:Youtube]

Salah satu perubahan penting dalam aturan baru itu adalah komposisi penghitungan tukin yang menggabungkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai.

Dalam Pasal 18 disebutkan tukin dihitung menggunakan formula yang terdiri dari bobot 60 persen hasil penghitungan capaian kinerja organisasi dan 40 persen status capaian kinerja pegawai.

"Tunjangan kinerja = konstanta x {(60 persen x hasil penghitungan capaian kinerja organisasi) + (40 persen x status capaian kinerja pegawai)} x tabel tunjangan kinerja berdasarkan jabatan dan peringmat jabatan sesuai dengan lampiran peraturan presiden," tulis Pasal 18 ayat (1).

Adapun capaian kinerja organisasi dihitung berdasarkan dua komponen utama, yakni kinerja penerimaan pajak dan kinerja pendukung penerimaan pajak.

Kinerja penerimaan pajak sendiri dibagi menjadi dua parameter dengan bobot yang sama, yaitu capaian penerimaan pajak dan pertumbuhan penerimaan pajak yang masing-masing memiliki bobot 50 persen dari parameter kinerja penerimaan pajak.

Sementara itu, kinerja pendukung penerimaan pajak memiliki bobot 30 persen dari capaian kinerja organisasi. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang mencakup perspektif customer, internal process, serta learningand growth.

Di sisi lain, PMK baru juga mengubah mekanisme penilaian kinerja individu pegawai. Hasil penilaian kinerja pegawai akan dikonversi ke dalam lima kategori status capaian kinerja, yakni sangat istimewa, istimewa, tinggi, sedang, dan rendah.

Status sangat istimewa memperoleh nilai 100 persen, status istimewa 97,5 persen, status tinggi 95 persen, status sedang 92,5 persen, dan status rendah 90 persen.

Selain mengatur pegawai DJP, aturan baru tersebut juga memuat mekanisme pemberian tukin bagi pegawai dari luar Kementerian Keuangan maupun pegawai Kementerian Keuangan di luar DJP yang ditugaskan bekerja di lingkungan DJP.

Dalam masa transisi, tukin dapat dibayarkan menggunakan dasar penghitungan kinerja sebesar 90 persen dari tabel tunjangan kinerja hingga capaian kinerja organisasi dan pegawai ditetapkan.

PMK Nomor 39 Tahun 2026 juga mengatur ketentuan peralihan.

Pembayaran tukin pada periode 1 Juli 2026 hingga 30 Juni 2027 akan mengacu pada nilai kinerja yang berasal dari capaian kinerja organisasi berdasarkan laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun 2025 yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta capaian kinerja pegawai tahun 2025 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Penolakan terhadap rencana penyeragaman kemasan produk hasil tembakau atau kemasan polos (plain packaging) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) kembali menguat.

Kalangan pelaku usaha bersama Kementerian Perindustrian menilai kebijakan itu berpotensi mengganggu iklim investasi hingga berdampak luas terhadap industri dan tenaga kerja.

Penolakan kembali mencuat usai konsultasi publik Kementerian Kesehatan terkait aturan peringatan kesehatan produk tembakau dan rokok elektronik pada 25 Mei 2026.

Meski terdapat perubahan judul aturan, sejumlah pihak menilai substansi pengaturan belum berubah, termasuk pasal kemasan polos berupa penyeragaman dan standarisasi kemasan masih menuai penolakan berbagai pemangku kepentingan terdampak karena menyalahi Hak Kekayaan Intelektual.

Kementerian Perindustrian menegaskan penolakan terhadap wacana standardisasi kemasan dalam pembahasan aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian RI, Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan pihaknya bersama pemangku kepentingan telah menyampaikan keberatan tersebut dalam proses konsultasi publik.

"Tadi bersama semua stakeholder, kita memberikan masukan. Kita tunggu draft finalnya atas masukan-masukan tadi. Untuk standardisasi kemasan, itu yang kita tolak," ujarnya.

Dari kalangan dunia usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara komprehensif agar tidak memicu ketidakpastian yang mengganggu iklim investasi.

Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO, Sutrisno Iwantono, menekankan pentingnya kepastian hukum dan regulasi bagi keberlanjutan dunia usaha.

"Bagi dunia usaha, kepastian hukum, kepastian regulasi, dan perlindungan terhadap investasi menjadi faktor utama. Jika kita menerapkan satu kebijakan, menurut saya perlu dilakukan kajian yang komprehensif agar tidak mengganggu iklim investasi," katanya.

Menurutnya, industri hasil tembakau (IHT) selama ini memiliki peran penting dalam perekonomian, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja dan keterkaitan dengan berbagai sektor lain.

"Kita tahu bahwa IHT itu merupakan salah satu sektor yang perannya penting dalam ekonomi, memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan apapun tentu akan berdampak pada hal tersebut," ujarnya.

Sutrisno juga menyoroti luasnya keterkaitan industri ini dengan sektor lain dalam rantai pasok.

"Khususnya kalau dikaitkan juga dengan industrial linkages-nya, dengan sektor-sektor ikutan seperti distribusi, retail, bahkan juga industri pendukung, termasuk industri kreatif," katanya.

Terkait implementasi kebijakan, APINDO menilai pemerintah perlu memberi masa transisi yang memadai serta melakukan kajian dampak regulasi secara terbuka.

"Kebijakan itu seharusnya ada masa transisi yang cukup, sehingga pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian, serta perlu pemerintah melakukan regulatory impact assessment secara terbuka, yang juga melibatkan berbagai asosiasi pelaku usaha," ujar Sutrisno.

Ia menegaskan bahwa dunia usaha mendukung upaya pengendalian konsumsi. Namun, kebijakan yang diterapkan perlu tetap memperhatikan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri nasional.

"Kebijakan pengendalian konsumsi tentu kita dukung sepenuhnya, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri nasional," katanya.

Selain itu, APINDO juga menyoroti potensi dampak terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya terkait nilai merek dagang yang selama ini dilindungi secara hukum.

"Dalam perspektif dunia usaha, merek dagang merupakan bagian penting dari hak kekayaan intelektual yang juga harus dilindungi secara hukum, karena memiliki nilai ekonomi," ujar Sutrisno.

Sebelumnya, sejumlah pemangku kepentingan juga telah mengingatkan bahwa kebijakan penyeragaman kemasan dan aturan turunan PP 28/2024 lainnya seperti pembatasan kadar nikotin dan tar serta pelarangan bahan tambahan berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas.

Hal ini mengingat industri tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja dan memiliki keterkaitan kuat dengan sektor lain.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) mendorong pemerintah memperkuat integrasi dan transparansi data antarkementerian guna menciptakan kebijakan industri yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto mengatakan, selama ini, banyak regulasi perdagangan dan industri dinilai belum sepenuhnya berbasis data riil kondisi industri nasional. Menurutnya, data yang dimiliki Kementerian Keuangan Republik Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh kementerian teknis lainnya dalam penyusunan kebijakan.

“Kita minta Kemenkeu men-share data-datanya kepada kementerian lain supaya regulasi yang dibuat bukan regulasi coba-coba, tetapi berdasarkan database,” ujarnya pada acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Anne mengungkapkan, AGTI telah beberapa kali berdiskusi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebutuhan industri tekstil dan garmen nasional. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menegaskan bahwa kebutuhan utama dunia usaha saat ini bukan semata insentif pendanaan, melainkan kebijakan yang berbasis data dan relevan dengan kondisi industri.

Menurut Anne, pemanfaatan data lintas kementerian akan membantu pemerintah menyusun regulasi perdagangan, khususnya terkait impor, secara lebih presisi. Dia mencontohkan, kebijakan pembatasan impor seharusnya hanya diterapkan pada produk yang memang sudah mampu diproduksi di dalam negeri.

Sebaliknya, apabila bahan baku atau produk tertentu belum dapat diproduksi domestik tetapi tetap dibatasi impornya, kebijakan tersebut justru akan membebani industri dan masyarakat.

“Kalau Indonesia tidak memproduksi tetapi impornya dibatasi, itu menurut saya kebijakan yang kurang bijak dan akhirnya bebannya ke masyarakat,” sebut Anne.

Untuk itu, sinkronisasi data antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian Perindustrian menjadi penting agar kebijakan industri lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Dia menegaskan, distribusi data tersebut bukan untuk konsumsi dunia usaha, melainkan untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dalam menghasilkan smart policy.

“Yang harus memahami dinamika pasar itu bukan asosiasi sektor, tetapi negara,” katanya.

Selain integrasi data, AGTI juga meminta pemerintah mengevaluasi berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dinilai sudah tidak relevan atau sulit dimanfaatkan oleh industri. Anne menyebut, aturan yang tidak efektif sebaiknya dicabut agar tidak sekadar menjadi formalitas kebijakan.

“Kalau PMK-nya tidak relevan, lebih baik dicabut saja daripada kelihatannya ada tetapi tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Salah satu kebijakan yang disoroti AGTI ialah PMK terkait insentif riset dan pengembangan atau research and development (R&D). Anne mengatakan, penguatan R&D menjadi faktor penting untuk mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah domestik.

Menurutnya, tanpa penguatan riset nasional, hilirisasi hanya akan bergantung pada teknologi asing sehingga nilai tambah dan devisa lebih banyak mengalir ke luar negeri. “Kalau kita tidak punya R&D sendiri, hilirisasi yang terjadi teknologinya dari luar dan devisanya bukan untuk Indonesia,” jelasnya,

Anne juga menilai persoalan utama yang membuat industri Indonesia tertinggal dibanding negara-negara Asia lainnya bukan terletak pada kualitas pengusaha maupun tenaga kerja, melainkan pada efisiensi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

“Saya tidak merasa pengusaha Indonesia kalah dari negara lain di Asia. Tapi kenapa size industrinya tidak sebesar mereka? Karena pemerintah kita belum efisien,” ujarnya.

Karena itu, dia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, legislatif, dan yudikatif untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif menuju target Indonesia Emas 2045. “Kita ingin Indonesia Emas itu benar-benar emas 24 karat,” pungkasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku plastik turun pada Maret 2026, dibandingkan bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan impor bahan baku plastik yang mencakup kode HS 3901 hingga 3914 tercatat sebesar US$338,1 juta pada Maret 2026.

"Pada kondisi Maret 2026 ini untuk yang impor plastik itu sebesar US$338,1 juta atau turun secara month to month impor plastik itu 14,96 persen," ujar Ateng dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Ia merinci impor bahan baku plastik tersebut didominasi dari China dengan porsi 34,79 persen.

Selain itu, pasokan juga berasal dari Singapura sebesar 12,35 persen dan Thailand sebesar 11,65 persen.

Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan pembebasan bea masuk impor bahan baku plastik selama enam bulan untuk merespons lonjakan harga dan gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diambil setelah harga bahan baku plastik melonjak signifikan akibat terganggunya pasokan nafta di tengah tekanan geopolitik global.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harganya naik 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah produk turunan plastik seperti polipropilena, polietilena, hingga Linear Low-Density Polythylene (LLDPE) dan High-Density Polythylene (HDPE).

Kebijakan ini bersifat sementara selama enam bulan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi

"Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa," katanya.

Kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak Mei 2026. Pemberlakuan kebijakan ini akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (pmk) dan peraturan menteri perindustrian (permenperin).

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno menyatakan pemerintah telah sepakat membentuk gugus tugas untuk memperbaiki tata kelola tempat penitipan anak atau daycare. Langkah ini diambil buntut kasus kekerasan di daycare Little Aresh, Yogyakarta.

“Tadi kita sepakati untuk membuat, membentuk gugus tugas mengenai perbaikan tata kelola daycare ke depan secepat-cepatnya, baik itu jangka panjang, jangka menengah, maupun sangat jangka pendek juga akan segera dirumuskan," kata Pratikno usai memimpin rapat tingkat menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat., Kamis (30/4/2026).

Pratikno menerangkan dalam RTM itu, banyak sejumlah hal yang perlu dibenahi. Mulai dari standardisasi hingga perizinan daycare.

“Banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan. Mulai dari standardisasi, perizinan, integrasi program, sistem informasi terpadu, dan lain-lain termasuk pengawasan di lapangan, insentif, dan disinsentif,” ujarnya.

Pratikno menuturkan, kasus Little Aresha tak bisa ditoleransi. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar negara hadir memberi solusi bagi masalah warga.

"Sebagaimana berkali-kali diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa negara harus hadir cepat menjawab permasalahan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk dalam kasus daycare ini," ungkapnya.

Lihat video: UPDATE DAYCARE! Kasus Mencuat, Daycare Little Aresha Disegel Polisi



Pratikno mengatakan Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk perbaikan. Pratikno berharap kasus kekerasan di daycare dapat dicegah.

"Jadi, Kemenko PMK terus berkoordinasi dengan K/L (kementerian/lembaga), dengan Kementerian PPPA, Kemendagri, Pemda, dan kementerian yang lain, KPAI, dan kepolisian juga mengenai kasus penanganan daycare di Yogyakarta," ucapnya.

Pratikno menegaskan, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak di Little Aresha akan dilanjutkan. Pratikno menambahkan, korban juga bakal mendapat pendampingan.

“Telah dilakukan penutupan dan penyegelan daycare Little Arissa. Kemudian juga Polri, dalam hal ini Polda DIY, juga telah melakukan penegakan hukum, proses penegakan hukum berjalan, dan di saat yang sama juga ada pendampingan korban dikawal oleh Bu Menteri PPPA dan kementerian yang lain. Di lapangan banyak itu Dinas Pemkot, Pemprov juga aktif terlibat, Dinas KPPPA, KPAI juga untuk layanan trauma healing bagi anak dan keluarga korban," jelas dia.

ide untuk mengaktifkan aset sebelum lelang sebenarnya masuk akal, apalagi kalau tujuannya mempercepat pemulihan piutang

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyatakan pemanfaatan aset sitaan oleh negara harus diiringi dengan transparansi.

Yusuf berpendapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 yang merevisi PMK 240/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara menjawab persoalan klasik mengenai aset sitaan, yakni aset yang menganggur dan terus kehilangan nilai.

“Secara ekonomi, itu tidak efisien. Negara menanggung biaya, tapi tidak ada arus kas yang masuk. Jadi ide untuk mengaktifkan aset sebelum lelang sebenarnya masuk akal, apalagi kalau tujuannya mempercepat pemulihan piutang,” ujar Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Namun, mekanisme pasar yang digantikan oleh keputusan administratif menjadi tantangan.

Menurut Yusuf, lelang bukan hanya sekadar prosedur, tetapi alat untuk memastikan harga wajar dan proses yang terbuka.

Ketika sistem lelang dihilangkan, nasib aset sitaan bergantung pada penilaian internal dan diskresi pejabat.

“Di sinilah potensi penyimpangan terbuka, terutama kalau tidak ada pembanding harga yang transparan atau kompetisi antar pihak yang ingin memanfaatkan aset tersebut,” tambahnya.

Maka dari itu, Yusuf menggarisbawahi desain pengawasan harus diterapkan secara optimal, di mana transparansi menjadi fondasi.

Semua aset yang didayagunakan perlu diumumkan ke publik dengan nilai taksiran, skema pemanfaatan, dan siapa penggunanya.

Selain itu, penilaian harga wajib melibatkan pihak independen supaya tidak ada ruang untuk "undervaluation".

“Idealnya juga tetap ada unsur kompetisi, meskipun bukan lelang penuh, misalnya melalui penawaran terbatas agar harga yang terbentuk tetap rasional,” kata Yusuf.

Dari sisi dampak, Yusuf melihat adanya efek positif terhadap penerimaan negara dalam jangka pendek. Aset yang sebelumnya idle bisa mulai menghasilkan.

Di sisi lain, terdapat trade off yang relatif signifikan terhadap kepastian hukum.

“Pelaku usaha bisa melihat ini sebagai sinyal bahwa negara punya kewenangan yang sangat besar atas aset dalam sengketa, bahkan sebelum proses benar-benar tuntas. Ini bisa mempengaruhi persepsi risiko dalam berbisnis,” tuturnya.

Sebagai catatan, salah satu perubahan dalam PMK 23/2026 yakni tambahan pasal sisipan pada Pasal 186A, yang menyatakan barang jaminan atau harta lainnya milik penanggung utang dan telah disita oleh negara dapat dimanfaatkan oleh pemerintah melalui panitia urusan piutang negara (PUPN) tanpa perlu memperoleh persetujuan penanggung utang.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyatakan pemanfaatan aset sitaan tanpa lelang oleh pemerintah dikelola dengan ketat dan berlapis guna menghindari risiko konflik kepentingan.

Dia pun menegaskan pemanfaatan aset sitaan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme check and balance yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pemanfaatan aset sitaan tanpa lelang oleh pemerintah dikelola dengan ketat dan berlapis guna menghindari risiko konflik kepentingan.

“Mekanisme pemanfaatan aset sitaan tanpa lelang (pengambilalihan aset) tetap dilakukan dalam tata kelola yang ketat dan berlapis, sehingga tidak membuka ruang penyalahgunaan atau konflik kepentingan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Deni menjelaskan proses pemanfaatan aset sitaan tanpa lelang harus melalui permohonan kementerian/lembaga, diproses oleh penyerah piutang, dan ditetapkan melalui keputusan panitia urusan piutang negara (PUPN).

Dengan rangkaian proses itu, pemanfaatan aset sitaan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme check and balance yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.

“Selain itu, pelaksanaannya mencerminkan prinsip tata kelola yang baik, antara lain melalui pemberitahuan kepada penanggung/penjamin utang, serta mekanisme penilaian oleh penilai pemerintah/publik serta adanya reviu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ujar dia.

Sebagai catatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan aturan baru pengurusan piutang negara melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 yang merevisi PMK 240/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Pertimbangan PMK 23/2026 menyebutkan perubahan atas aturan sebelumnya dibutuhkan guna meningkatkan optimalisasi penyelesaian piutang negara sesuai dengan perkembangan pengurusan piutang negara.

Salah satu perubahan dalam beleid baru yakni tambahan pasal sisipan pada Pasal 186A, yang menyatakan barang jaminan atau harta lainnya milik penanggung utang dan telah disita oleh negara dapat dimanfaatkan oleh pemerintah melalui PUPN tanpa perlu memperoleh persetujuan penanggung utang.

Pendayagunaan oleh PUPN cabang tanpa persetujuan Penanggung Utang/Penjamin Utang dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang Penanggung Utang, menurut Pasal 186A Ayat (1) butir b.

Sedangkan dalam Pasal 186B dijelaskan bahwa pemanfaatan oleh negara dilaksanakan dengan ketentuan Surat Perintah Penyitaan (SPP) dan berita acara penyitaan harus sudah diterbitkan, K/L sebagai pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada penyerah piutang, dan pelaksanaan dilakukan setelah diterbitkannya keputusan ketua PUPN cabang.

Permohonan K/L juga perlu menyertakan analisis yang menjelaskan bahwa pemanfaatan aset digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah atau kepentingan umum serta kesediaan menerima aset dalam kondisi fisik apa adanya (as is) dan menanggung segala biaya yang tertunggak.

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, ketua PUPN cabang akan menetapkan surat keputusan penggunaan aset dalam jangka waktu paling singkat 10 hari kerja.

Penguasaan aset oleh negara berlaku dalam jangka waktu dua tahun, tanpa mengurangi utang penanggung utang/penjamin utang.

Dalam Pasal 186C, permohonan tidak hanya dapat diajukan oleh kementerian atau lembaga, tetapi juga oleh badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik desa (BUMDes), perorangan, hingga unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan negara seperti perhimpunan ASN maupun TNI/Polri.

Badan usaha lain dan badan hukum lain seperti perseroan terbatas, koperasi, serta berbagai bentuk persekutuan juga masuk dalam pihak yang dapat mengajukan permohonan tersebut.

Adapun aset yang dapat dialihkan secara paksa mencakup aset bergerak dan keuangan, seperti uang tunai, aset digital atau kripto, simpanan di lembaga keuangan (deposito, tabungan, hingga giro), serta instrumen seperti obligasi, saham, piutang, dan penyertaan modal.

Untuk aset berupa tanah bangunan, syarat yang perlu dipenuhi di antaranya sudah bersertifikat atas nama pihak terkait, tidak dalam sengketa hukum, tidak dikuasai pihak ketiga secara tidak sah, serta tidak dijaminkan ke kreditur lain.

Pasal 297D juga menegaskan bahwa pembayaran utang melalui pengambilalihan aset hanya akan mengurangi jumlah pokok utang penanggung utang atau penjamin utang. Mekanisme ini tidak mengurangi biaya administrasi pengurusan piutang negara.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026