Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bakal menghentikan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah 22 Juni–13 Juli 2026. Langkah ini disebut menghemat anggaran hingga Rp3,45 triliun.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menyampaikan bahwa kebijakan ini termaktub dalam Surat Edaran (SE) No. 12/2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur.

“Kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan penataan kembali operasional program,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, hal ini berbeda dengan distribusi MBG pada momentum libur Ramadan dan Idulfitri sebelumnya, yang mana BGN sempat menerapkan mekanisme bundling.

Saat itu, setiap dapur MBG alias SPPG juga tetap menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari meskipun tidak beroperasi penuh. Kali ini, dia menyebut SPPG yang tak beroperasi juga tak akan mendulang insentif.

“Dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah itu yang garis bawah yang penting,” tutur Agustina.

Dia melanjutkan, berdasarkan kalkulasi BGN, saat ini terdapat 27.820 SPPG yang telah beroperasi di Tanah Air.

Seiring penyetopan operasional dan insentif selama 18 hari, maka dia menyebut BGN dapat melakukan efisiensi anggaran hingga Rp3,45 triliun.

“Jumlah SPPG yang telah beroperasi dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3,45 triliun,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan regulator pasar modal mengerahkan upaya maksimal untuk menjaga kepercayaan investor. Adapun, isu kepercayaan ini mencuat setelah MSCI memberikan peringatan pada awal tahun ini.

Berdasarkan data BEI, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah terpangkas lebih dari 30% sejak awal tahun dengan torehan net sell asing Rp57,63 triliun per penutupan pasar Kamis 4 Juni 2026.

Menjawab hal tersebut, Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa reformasi pasar modal yang dilakukan BEI bersama OJK ditujukan untuk memulihkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.

"Dengan kita meningkatkan transparansi, kita meningkatkan granularisasi dari data, kita memberikan informasi terkait dengan high shareholding concentration, itu seluruhnya adalah upaya kita untuk meningkatkan kembali kepercayaan investor kepada pasar kita," kata Jeffrey merespons pertanyaan Bisnis di Kantor BEI, Jakarta, Kamis (5/6/2026).

Adapun secara fundamental, PDB nasional kuartal I/2026 masih tumbuh 5,61% year on year (YoY), sedangkan persentase jumlah perusahaan tercatat yang sukses mencatat laba bersih per kuartal I/2026 mencapai 80%, menjadi capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Ini artinya, penyebab koreksi pasar saham dominan ditekan oleh kepercayaan investor.

Bulan Juni sendiri menjadi waktu yang krusial. Apabila IHSG secara bulanan ditutup koreksi, ini akan menyamai rekor krisis finansial global 2008 silam saat indeks komposit melemah dalam 6 bulan beruntun.

Di sisi lain, otoritas bursa bakal menetapkan jajaran direksi baru periode 2026-2030. Pengumuman Direksi BEI baru dilakukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan RUPST BEI pada 29 Juni 2026, berarti maksimal 22 Juni 2026. Wajah baru pimpinan bursa efek nanti setidaknya bisa memberi sedikit harapan untuk pemulihan kepercayaan pasar.

Sebagai salah satu kandidat yang mencalonkan diri, Jeffrey mengatakan pihaknya akan mengikuti ketentuan OJK. Ihwal kepercayaan pasar, dia menegaskan bahwa hal ini perlu kolaborasi lintas sektoral.

"Tentu kita bersama-sama melakukan segala upaya yang bisa kita lakukan, tadi saya sampaikan, untuk bisa memulihkan kepercayaan tersebut," tandasnya.

Sebelumnya, pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana mengatakan koreksi tajam IHSG sepanjang tahun ini menjadi sinyal bahwa pasar sedang mengalami krisis kepercayaan yang cukup serius.

Menilik data, menurutnya penurunan ini bukan semata-mata dipicu oleh faktor eksternal seperti memanasnya kembali konflik AS-Iran yang mendorong harga minyak dunia mendekati US$100 per barel, tetapi juga diperberat oleh berbagai sentimen domestik yang belum menemukan titik terang.

Pelemahan rupiah yang mendekati Rp18.000 per dolar AS, kekhawatiran terhadap kebijakan ekspor satu pintu, serta terus berlanjutnya arus keluar dana asing membuat investor memilih mengurangi eksposur terhadap aset berisiko di Indonesia.

"Di tengah bursa Asia yang mayoritas justru menguat, kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap pasar domestik lebih banyak berasal dari faktor internal dibandingkan eksternal," tegas Hendra.

Pernyataan optimisme pejabat negara rupanya juga tak bisa membendung jatuhnya IHSG lebih dalam. Hendra bilang, pasar pada dasarnya tidak bergerak berdasarkan pidato atau pernyataan optimistis semata, melainkan berdasarkan persepsi terhadap risiko dan prospek ke depan.

Menurutnya, ketika pemerintah menyampaikan bahwa fundamental ekonomi masih kuat, namun pada saat yang sama rupiah terus melemah, IHSG menjadi salah satu indeks dengan kinerja terburuk di dunia tahun ini, dan investor asing terus melakukan aksi jual, maka muncul kesenjangan antara narasi dan realitas pasar.

"Kepercayaan investor merupakan aset yang sangat mahal nilainya. Ketika kepastian kebijakan berkurang dan pelaku pasar kesulitan memproyeksikan arah ekonomi ke depan, investor cenderung memilih menunggu atau bahkan memindahkan dananya ke negara lain yang dianggap lebih stabil," jelasnya.

Hendra mengatakan volatilitas pasar akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan selama arus keluar asing masih berlangsung dan belum ada katalis positif yang mampu mengembalikan kepercayaan investor global. Meski demikian, kondisi saat ini menurutnya tidak serta-merta harus disikapi dengan kepanikan.

Dari sisi valuasi, banyak saham unggulan yang dia lihat sebenarnya sudah mengalami koreksi yang sangat dalam sehingga mulai memasuki area yang menarik untuk investasi jangka panjang. Namun, investor juga perlu menyadari bahwa pasar yang sedang mengalami krisis sentimen sering kali bergerak tidak rasional dalam jangka pendek.

"Pada akhirnya, pemulihan pasar tidak hanya membutuhkan stabilisasi rupiah atau meredanya konflik global, tetapi juga membutuhkan kembalinya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi domestik. Pasar membutuhkan kepastian, konsistensi, dan langkah konkret yang mampu meyakinkan pelaku pasar bahwa risiko dapat dikelola dengan baik," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terus mempercepat proses streamlining dengan menargetkan perampingan struktur perusahaan dari 67 entitas menjadi 19 entitas pada akhir 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat posisi Telkom sebagai strategic holding digital nasional.

Upaya transformasi tersebut dibahas dalam pertemuan antara Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, dengan Direktur Strategic Business Development & Portfolio PT Telkom Indonesia, Seno Soemadji di Wisma Danantara pada Senin (25/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Telkom memaparkan sejumlah strategi streamlining yang tengah dijalankan, mulai dari merger, divestasi, likuidasi, konsolidasi bisnis, hingga pembentukan enterprise holding baru.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat fokus bisnis digital dan infrastruktur telekomunikasi nasional di tengah persaingan industri yang semakin ketat.

Dony mengatakan, transformasi yang dijalankan Telkom menjadi bagian penting untuk memperkuat fokus bisnis sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan seiring perkembangan industri digital yang terus berubah.

"Transformasi ini penting untuk memperkuat fokus bisnis dan memastikan Telkom Group bergerak lebih agile dalam menjawab kebutuhan ekosistem digital nasional," ujar Dony dikutip dalam keterangan resminya, Rabu (27/5/2026).

Selain melakukan penyederhanaan entitas usaha, Telkom juga mempercepat sejumlah program prioritas, seperti konsolidasi FiberCo BUMN, pengembangan Data Center, TowerCo, dan InfraCo.

Tak hanya itu, penataan lisensi Telkom Group juga dilakukan guna mendukung transformasi menuju strategic holding digital yang lebih adaptif dan memiliki daya saing global.

BP BUMN bersama Danantara pun akan terus mendorong penguatan tata kelola perusahaan, mengoptimalkan aset, serta memperkuat konsolidasi ekosistem digital nasional.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap BUMN sektor telekomunikasi dapat menjadi lebih sehat, lincah, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi digital Indonesia ke depan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memangkas pagu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026), menjelaskan keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien.

Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April tercatat sebesar Rp75 triliun, yang telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun. Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” ujar Purbaya.

Menkeu memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan. Namun, Purbaya mengatakan, Presiden Prabowo tengah memperbaiki manajemen program MBG serta cara BGN membelanjakan anggaran.

“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” tuturnya.

Sebagai catatan, belanja negara tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen dengan nilai Rp1.082,8 triliun. Realisasi ini setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 51,1 persen senilai Rp826 triliun. Bendahara negara menyatakan realisasi ini merupakan hasil dari strategi untuk meratakan penyaluran belanja pemerintah sepanjang tahun.

Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen atau senilai Rp400,5 triliun, sedangkan belanja non-K/L tumbuh 45,2 triliun atau Rp425,5 triliun. Di sisi lain, pendapatan negara tercatat tumbuh sebesar 13,3 persen dengan realisasi senilai Rp918,4 triliun, sehingga defisit APBN mencapai 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp164,4 triliun pada 30 April 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas potongan pendapatan pengemudi ojek daring melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Dalam aturan tersebut, potongan maksimal yang boleh diambil perusahaan aplikator ditetapkan sebesar delapan persen.

Kebijakan ini disampaikan Presiden saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Ia menilai skema pembagian hasil sebelumnya belum mencerminkan keadilan bagi pengemudi.

“Saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh.

Selama ini, potongan yang diambil aplikator disebut bisa mencapai sekitar 20 persen. Dengan aturan baru tersebut, pemerintah menetapkan pengemudi minimal menerima 92 persen dari pendapatan, sementara perusahaan aplikasi maksimal mengambil delapan persen.

Prabowo menegaskan kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi yang setiap hari bekerja di lapangan dengan risiko tinggi. Pemerintah juga mewajibkan perusahaan aplikator memberikan perlindungan jaminan sosial, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan akses layanan kesehatan.

“Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan,” kata Prabowo.

Menanggapi kebijakan tersebut, Grab Indonesia menyatakan menghormati arahan pemerintah dan siap mempelajari lebih lanjut implementasi aturan tersebut.

Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan pihaknya masih menunggu rincian teknis dari Peraturan Presiden sebelum mengambil langkah lanjutan.

“Kami menghormati arahan yang disampaikan Presiden. Saat ini kami menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden untuk meninjau lebih lanjut detail kebijakan tersebut,” ujar Neneng dalam keterangan tertulis.

Ia menilai perubahan struktur komisi tersebut merupakan langkah mendasar terhadap model bisnis platform digital yang selama ini berfungsi sebagai marketplace.

Karena itu, Grab akan berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi kebijakan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi, keterjangkauan harga bagi konsumen, serta keberlanjutan industri.

“Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan ini dapat mencapai tujuannya,” katanya.

Grab menambahkan, sejak beroperasi di Indonesia, perusahaan telah melibatkan jutaan mitra pengemudi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekosistem ekonomi digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sudah membeli saham sebagian aplikator ojek online (ojol). Tujuan dari pembelian itu untuk menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10-20 persen menjadi delapan persen.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," kata Dasco saat menerima audiensi aliansi serikat buruh di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Adapun untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengendara ojol dengan mitra, dia mengatakan hal itu masih disimulasikan. Namun, dia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan itu.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," kata dia.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan bila ada perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan, maka akan dibantu atau bahkan diambil alih oleh pemerintah. Hal itu dilakukan agar para buruh tetap bisa bekerja dan memiliki tempat kerja.

Tidak disebutkan saham aplikasi yang dibeli oleh Danantara. Namun Danantara sempat dikabarkan tertarik oleh membeli saham GoTo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sudah membeli saham sebagian aplikator ojek online (ojol). Tujuan dari pembelian itu untuk menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10-20 persen menjadi delapan persen.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," kata Dasco saat menerima audiensi aliansi serikat buruh di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Adapun untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengendara ojol dengan mitra, dia mengatakan hal itu masih disimulasikan. Namun, dia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan itu.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," kata dia.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan bila ada perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan, maka akan dibantu atau bahkan diambil alih oleh pemerintah. Hal itu dilakukan agar para buruh tetap bisa bekerja dan memiliki tempat kerja.

Tidak disebutkan saham aplikasi yang dibeli oleh Danantara. Namun Danantara sempat dikabarkan tertarik oleh membeli saham GoTo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di tengah kekhawatiran global soal krisis pangan dan ketergantungan impor, Indonesia justru mencatatkan capaian yang tak biasa. Cadangan beras pemerintah menembus 4,8 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah, sebuah lonjakan yang bukan sekadar statistik, tetapi sinyal bahwa arah kebijakan pangan nasional sedang mengalami pergeseran besar.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari serangkaian langkah strategis yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Ia bahkan menegaskan target swasembada pangan nasional yang sebelumnya diproyeksikan dalam waktu empat tahun kini berhasil dipercepat menjadi hanya satu tahun.

Menurut Amran, fondasi dari percepatan tersebut terletak pada reformasi kebijakan dan regulasi. Pemerintah memangkas ratusan aturan yang selama ini dinilai menghambat produksi dan distribusi pangan. Sedikitnya 16 regulasi strategis dalam bentuk Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden diterbitkan untuk mempercepat koordinasi lintas sektor.

Salah satu langkah paling signifikan adalah pemangkasan 145 aturan pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk harus melalui proses panjang dengan melibatkan banyak pihak, kini mekanismenya disederhanakan sehingga penyaluran dapat dilakukan langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, lalu ke petani secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Di saat yang sama, pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola pupuk dengan meningkatkan alokasi hingga 9,55 juta ton dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Kebijakan ini dinilai mampu meringankan beban petani sekaligus mendorong peningkatan produktivitas.

Langkah berikutnya adalah realokasi anggaran sebesar Rp3,8 triliun dari belanja non-prioritas ke sektor produktif. Dana tersebut difokuskan untuk mendukung irigasi, benih unggul, pompanisasi, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian.

Di sektor produksi, intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul dan pemupukan tepat waktu. Program pompanisasi juga menjangkau sekitar 500 ribu hektare lahan tadah hujan, yang memungkinkan peningkatan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali dalam setahun.

Selain itu, optimalisasi lahan rawa dilakukan pada sekitar 800 ribu hektare. Jika digabungkan dengan program intensifikasi lainnya, total peningkatan luas tanam mencapai sekitar 1,3 juta hektare, memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan produksi nasional.

Lotte Chemical Indonesia (LCI) menurunkan produksi ke level minimal imbas ketersediaan bahan baku yang menipis gara-gara perang di Timur Tengah. Saat ini, stok bahan baku disebut hanya bisa bertahan sampai beberapa bulan ke depan.

Corporate Planning General Manager LCI Lee Dae Lo mengatakan dengan ketersediaan stok saat ini tidak memungkinkan beroperasi penuh 100 persen. Padahal, perusahaan sudah ada komitmen kerja sama dengan mitra yang harus dipenuhi.

"Kita tetap berusaha untuk beroperasi minimum untuk industri Indonesia," ujar Lee dalam Media Gathering di Living Stone SCBD, Selasa (14/4).

Menurutnya, saat ini bahan baku Lotte untuk pembuatan bahan dasar plastik seperti etilena, polietilena (PE), dan polipropilena (PP) berasal dari nafta impor di mana pembeliannya 100 persen dari kawasan Timur Tengah.

Oleh sebab itu, saat terjadi perang di kawasan tersebut, bahan baku Lotte sangat terdampak. Saat ini, perusahaan tengah menjalin komunikasi dengan beberapa negara lainnya untuk memenuhi stok nafta.

"Hampir 100 persen (bahan baku) kita beli dari Timur Tengah, tapi sekarang kita lagi jalin komunikasi untuk membeli bahan baku dari Singapura, Malaysia, dan bahkan Afrika, Nigeria," jelasnya.

Begitu juga dengan bahan baku dari LPG juga mengalami kendala imbas perang. Oleh sebab itu, di tengah kondisi ini, Lotte berkomitmen untuk terus berupaya menjaga stabilitas pasokan bagi industri hilir dan manufaktur nasional dengan mengurangi produksi.

Sebelumnya, Direktur Management Support PT Lotte Chemical Indonesia Cho Jin-Woo mengatakan akan memprioritaskan alokasi persediaan produk dan kapasitas produksi yang tersedia untuk pasar domestik Indonesia.

Distribusi pasokan dilakukan secara terukur guna menjaga stabilitas industri hilir nasional.

"Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, prioritas utama kami adalah menjaga keberlangsungan pasokan bagi industri dalam negeri. LCI terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk meminimalkan dampak gangguan terhadap pelanggan, sekaligus mendukung stabilitas sektor manufaktur nasional," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan efisiensi anggaran infrastruktur dinilai berisiko menekan daya saing ekonomi nasional. Pengurangan belanja berpotensi meningkatkan biaya logistik dan menurunkan kualitas layanan publik.

Pengamat ekonomi Wijayanto Samirin menilai pemangkasan anggaran dapat berdampak pada perawatan infrastruktur. Kondisi ini berisiko mengganggu efisiensi distribusi barang.

"Efisiensi ini berpotensi mengurangi daya saing ekonomi, proyek infrastruktur dan perawatannya tetap penting untuk memastikan efisiensi logistik terjaga," kata Samirin kepadaBisnis, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, tantangan juga muncul dari sisi investasi. Ketidakpastian global dinilai menyulitkan pemerintah menarik minat swasta melalui skema KPBU.

Secara terpisah, ekonom senior Indef Tauhid Ahmad mengingatkan bahwa pengurangan volume proyek dapat berdampak pada layanan publik. Risiko ini terutama dirasakan di daerah yang bergantung pada pembangunan infrastruktur.

"Ya mudah-mudahan yang dikurangi itu ya yang tadi yang katakanlah readiness, kriterianya memang belum siap ya," ujarnya.

Tauhid menekankan pentingnya menjaga iklim investasi tetap kondusif. Hal ini diperlukan agar proyek jalan tol dan penyediaan air bersih tetap menarik bagi investor swasta.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menjalankan pengetatan fiskal dengan memangkas belanja infrastruktur guna menjaga defisit APBN di tengah gejolak global. Kebijakan ini menjadi respons atas eskalasi konflik geopolitik yang menekan stabilitas ekonomi nasional.

Kementerian PU sendiri mendapat instruksi efisiensi dari Kementerian Keuangan. Optimalisasi anggaran dilakukan sebesar Rp12,71 triliun dari total pagu awal Rp118,89 triliun.

Dengan penyesuaian tersebut, anggaran Kementerian PU menyusut menjadi Rp106,18 triliun. Revisi ini masih dalam tahap finalisasi bersama Kementerian Keuangan sebelum diajukan ke DPR.

"Penajaman belanja ini berdasarkan surat Menkeu No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 melalui optimalisasi pagu sebesar Rp12,71 triliun," ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kompleks Parlemen RI, Selasa (7/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan contoh langkah Pemerintah Pakistan dalam menghadapi krisis seiring dampak perang di Timur Tengah. Efisiensi dilakukan di Pakistan dengan cara, salah satunya, memangkas gaji menteri hingga DPR.

Hal itu dibeberkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026). Prabowo menjelaskan bahwa gejolak geopolitik yang terjadi, yakni perang Iran dengan AS-Israel, memberikan dampak terhadap harga minyak dunia.

Kondisi tersebut membuat Indonesia mesti memasang ancang-ancang strategi. Dia pun memberikan contoh respons negara lain, yakni Pakistan atas gangguan yang terjadi di negaranya.

Menurut Prabowo, Pakistan menganggap kondisi saat ini sudah kritis dan dikatakan critical measures seperti Covid-19. Pakistan melaksanakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah. Kemudian, hari kerja dipotong hanya menjadi 4 hari.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," ujar Prabowo.

Pemerintah Pakistan juga memotong semua ketersediaan BBM untuk kementerian. Pemerintah Pakistan mewajibkan 60% kendaraan pemerintah agar tidak digunakan setiap saat. Lalu, Pemerintah Pakistan menghentikan belanja AC, belanja kendaraan, dan belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan.

Selain itu, Pemerintah Pakistan menghentikan semua kunjungan ke luar negeri, mengurangi dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya. Semua lembaga pendidikan tinggi di Pakistan pindah ke online. Sekolah berhenti untuk dua pekan.

"Ini hanya contoh. Maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan," ujar Prabowo.

Presiden percaya bahwa dalam 2 sampai 3 tahun Indonesia akan kuat. Akan tetapi, Indonesia harus tetap hemat dalam konsumsi.

"Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga agar defisit kita tidak bertambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN kita harus balance budget, itu paling ideal. Dan itu saya kira kita bisa melakukan," ujarnya.

Jakarta: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berencana melakukan penyederhanaan struktur anak usaha. Telkom akan mengurangi jumlah entitas dari sekitar 60 anak perusahaan menjadi 14 anak perusahaan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Arthur Angelo Syailendra mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui berbagai aksi korporasi yang merupakan bagian dari program transformasi perusahaan.

“Dari sekitar 60 (subsidiaries) entitas yang ada saat ini, intensinya ialah kita mau reduce angka itu ke sekitar 14. Jadi kurang lebih ada sekitar 50-an yang kita melakukan aksi korporasi,” ujar Lolo, sapaan akrabnya, dalam konferensi video di acara media update di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 12 Maret 2026.

Puluhan anak usaha akan ditata ulang

Menurut dia, dari sekitar 50-an entitas yang akan ditata ulang tersebut, Telkom telah memetakan sejumlah opsi aksi korporasi.

Pertama, sejumlah entitas akan dilepas atau divestasi. Kedua, terdapat perusahaan yang akan ditutup karena sudah tidak lagi aktif atau tidak memiliki kegiatan operasional.

"Ini karena (entitas) sudah lama, atau sudah tidak update, maka itu akan kita tutup," ujarnya.

Selain itu, beberapa anak usaha juga akan ditransfer atau digabungkan (merger) untuk memperkuat fokus bisnis perusahaan.

Telkom juga mengevaluasi sejumlah kepemilikan minoritas di beberapa perusahaan yang dinilai tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi perusahaan.

"Investasi minoritas di beberapa perusahaan ini yang mungkin nilainya tidak terlalu meaningful juga bagi kita," kata dia.

Transformasi perusahaan

Langkah perampingan tersebut merupakan bagian dari agenda transformasi perusahaan untuk memperkuat fokus bisnis utama serta meningkatkan pengelolaan aset.

Telkom juga tengah melakukan penataan portofolio bisnis agar dapat menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

Secara holistik, Telkom menerapkan empat pilar transformasi menuju transformasi jangka menengah Telkom di 2030 (TLKM 30). Salah satu pilar utamanya adalah streamlining yakni perampingan struktur Telkom Group.

Perampingan ini diterapkan dengan menggabungkan unit bisnis yang tumpang tindih, melepas bisnis yang tidak terkait langsung dengan inti bisnis Telkom, dan fokus kembali ke bisnis inti Telkom. Dengan begitu, struktur grup dapat lebih efisien, tidak terlalu banyak anak perusahaan, dan fokus pada bisnis utama.

Sejalan dengan itu, Telkom juga memperkuat peran perusahaan sebagai induk usaha strategis (strategic holding). Sementara operasional bisnis dijalankan oleh entitas operating company yang menjadi penggerak utama pada masing-masing lini usaha.

Empat pilar utama Grup Telkom ke depan yang menjadi mesin pertumbuhan perusahaan adalah B2C Business, B2B IT Services, Digital Infrastructure, serta International Business.

(ANN)