Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menyiapkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perusahaan pelat merah yang akan terlibat dalam proses ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis. Langkah itu dilakukan untuk menarik devisa hasil ekspor kembali masuk ke Indonesia.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas mengatakan pembentukan DSI merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas. Adapun untuk tahap awal, DSI akan menangani sejumlah komoditas utama seperti sawit, batu bara, dan paduan besi.

“Danantara akan ditunjuk, atau sudah ditunjuk, untuk menjadi sebuah proses bagian dari dalam proses ekspor. Untuk itu, Danantara telah mempersiapkan satu anak perusahaan yang bernama DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia, di mana ini merupakan sebuah perusahaan berbentuk BUMN,” kata Rohan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

Rohan menjelaskan keberadaan DSI dirancang agar devisa hasil ekspor dapat masuk kembali ke sistem keuangan nasional. Selama ini, pemerintah menilai terdapat praktik under invoicing dan parkir dana ekspor di luar negeri.

Rohan mengungkapkan berdasarkan data yang dipaparkan Presiden Prabowo, dugaan praktik under invoicing selama 34 tahun mencapai Rp15.400 triliun.

“Negara tidak menerima pajaknya, dalam arti pajak ekspor sesuai yang seharusnya didapat. Hanya seperlimanya, hanya 20%, 80% hilang,” ujarnya.

Dia menjelaskan praktik tersebut terjadi ketika eksportir dan pembeli luar negeri menyepakati harga transaksi di bawah harga pasar internasional. Setelah barang dijual kembali di luar negeri dengan harga normal, dana hasil penjualan disebut tidak kembali ke Indonesia.

“Dana utamanya pokok penjualannya ya di parkir aja di luar negeri,” katanya.

Menurut Rohan, keberadaan DSI ditujukan untuk memastikan hasil ekspor SDA strategis seperti sawit dan batu bara dapat kembali masuk ke dalam negeri dan memperkuat likuiditas domestik.

“Kalau sekarang, oleh DSI itu sebagai pembeli nantinya dan sebagai pengolah uangnya dibawa ke dalam negeri, ditaruh di bank-bank Himbara jadi deposito, jadi giro, jadi tabungan itu adalah modal untuk memberikan kredit,” ujarnya.

Dia juga membantah kekhawatiran pelaku usaha terkait potensi gangguan pasar ekspor akibat kehadiran DSI. Menurutnya, harga komoditas tetap akan mengacu pada harga pasar internasional dan mekanisme bursa global.

“Harganya akan sebagus harga di pasar, karena pasar akan jadi acuan,” kata Rohan.

Lebih lanjut, Rohan menjelaskan DSI akan berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) karena 1% saham perusahaan dimiliki oleh BP BUMN. Nantinya, perusahaan tersebut akan berada di tengah proses perdagangan ekspor beberapa komoditas strategis.

Menurutnya, pelaksanaan fungsi DSI akan dibagi ke dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan bertugas sebagai penilai dan perantara transaksi antara eksportir dan pembeli luar negeri.

“Di fase pertama DSI ini akan menjadi fungsi penilai dan perantara untuk antara penjual dan pembeli komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor,” ujarnya.

Pada tahap kedua, DSI akan berubah fungsi menjadi trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir domestik untuk kemudian dijual kembali ke pasar internasional.

“Di tahap kedua PT DSI ini jadi buyer. Bukan pihak perantara lagi ya, buyer,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan ilegal yang ada saat ini.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4/2026).

"Saya memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang gak jelas atau IUP gak jelas di hutan lindung," ujar Prabowo di hadapan 800 Menteri, Wakil Menteri, Kepala Kementerian/Lembaga, dan pejabat setara eselon I.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menanyakan terkait perusahaan tambang dan kondisi hutan lindung di Indonesia kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Anthoni.

"Saya cek Menteri Kehutanan, alhamdulillah Menteri Kehutanan ini oke juga. Dia belum kasih izin potong kayu, jadi ESDM segera evaluasi," imbuh Prabowo.

Presiden juga menyapa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera mengeksekusi atau mencabut IUP ilegal yang ditemukan di lapangan.

Menurutnya, saat ini pemerintah sudah tidak memiliki waktu untuk merasa kasihan kepada pihak-pihak tertentu.

"Ga ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan kawan, konco, keluarga, kelompok itu. Kita cabut semua IUP yang enggak beres. [Pengelolaan tambang] harus di tangan negara dan kita bisa memperkuat institusi kita," ucap Presiden.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasannya mengumpulkan lebih kurang 800 pejabat yang terdiri atas menteri sampai dengan eselon I kementerian/lembaga, petinggi TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan direksi BUMN di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

Dalam taklimatnya saat Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo membangkitkan optimisme para birokrat yang telah menjalankan pemerintahan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan.

"Maksud dan tujuan rapat kerja ini adalah kesempatan saya menyampaikan arahan-arahan, bisa dikatakan satu tahun lebih kita menjalankan mandat kita sebagai mandataris rakyat sejak Oktober 2024," kata Presiden Prabowo di hadapan jajaran pejabat negara saat mengawali taklimatnya.

Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, Presiden Prabowo menilai pemerintahannya dapat melewati berbagai tantangan itu dengan baik.

"Kita dapat menavigasi melalui hal-hal yang berbahaya, tetapi 1,5 tahun ini, alhamdulillah, kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita andal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan benar dan baik," ujar Prabowo.

Presiden kemudian melanjutkan penilaian positif terhadap pemerintahannya itu dibuktikan dengan ragam prestasi, yang disebut Presiden, dapat diukur secara matematis dan ada wujud fisiknya di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, dalam 20 menit pertama taklimatnya, Presiden Prabowo juga mengingatkan para birokrat akan potensi ancaman yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ancaman-ancaman itu di antaranya krisis pangan, krisis energi, dan krisis air.

Rapat kerja pemerintah di Istana hari ini dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Presiden Prabowo mengenakan atasan safari berwarna putih lengkap dengan kopiah hitam khasnya.

Atasan berwarna senada juga dikenakan oleh sebagian besar peserta yang hadir, kecuali petinggi TNI yang mengenakan seragam sesuai matra mereka.