REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendalami dugaan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya pada komoditas minyak sawit mentah (CPO). Pemerintah menemukan indikasi selisih harga signifikan antara data ekspor Indonesia dan harga di negara tujuan, dengan fokus pemeriksaan pada 10 eksportir besar.

Dugaan tersebut mengarah pada pola penjualan melalui perusahaan perdagangan di Singapura sebelum barang dikirim ke negara tujuan akhir. Pemerintah membandingkan data ekspor domestik dengan data negara tujuan untuk mengidentifikasi potensi perbedaan nilai transaksi.

“Jadi harga di sini, ekspor ke sana, itu setengah harga dari sini ke sana, tujuan di Amerika sana. Jadi ada under invoicing sekitar 50 persen,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut dia, dari sekitar 20 perusahaan yang diperiksa, perhatian utama diarahkan pada 10 eksportir berskala besar. Pemerintah menilai pola yang sama ditemukan pada kelompok perusahaan tersebut. “Yang kita fokus ke yang besar, semuanya begitu yang besar itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, indikasi yang ditemukan menunjukkan adanya perbedaan harga jual meski volume ekspor tetap sama. “Kalau volume, sama. Harga beda,” kata Purbaya.

Pemerintah juga menemukan dugaan keterlibatan skema transfer pricing melalui perusahaan dagang di Singapura. Dalam pola tersebut, CPO dijual ke perusahaan perantara sebelum diteruskan ke pembeli akhir di negara lain.

“Jadi 10 perusahaan itu jual ke Singapura, trading company. Di sini jual ke sana, sana jual ke situ,” ujarnya.

Data awal hasil pemeriksaan telah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung dalam pendalaman kasus tersebut.

“Kami yang menjalankan awal dari data-data itu. Kemudian kami kerja sama dengan BPKP dan Kejaksaan,” kata dia.

Pemerintah juga membuka kemungkinan penarikan kewajiban perusahaan untuk beberapa tahun ke belakang, mengingat dugaan praktik tersebut berlangsung dalam periode yang cukup panjang.

Meski demikian, pemerintah menegaskan langkah penindakan tidak ditujukan untuk menghentikan operasional perusahaan.

“Tapi yang jelas, kita tidak akan membuat perusahaan itu tutup. Tapi dia harus bayar kewajiban sesuai hasil pemeriksaan biasa,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menyiapkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perusahaan pelat merah yang akan terlibat dalam proses ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis. Langkah itu dilakukan untuk menarik devisa hasil ekspor kembali masuk ke Indonesia.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas mengatakan pembentukan DSI merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas. Adapun untuk tahap awal, DSI akan menangani sejumlah komoditas utama seperti sawit, batu bara, dan paduan besi.

“Danantara akan ditunjuk, atau sudah ditunjuk, untuk menjadi sebuah proses bagian dari dalam proses ekspor. Untuk itu, Danantara telah mempersiapkan satu anak perusahaan yang bernama DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia, di mana ini merupakan sebuah perusahaan berbentuk BUMN,” kata Rohan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

Rohan menjelaskan keberadaan DSI dirancang agar devisa hasil ekspor dapat masuk kembali ke sistem keuangan nasional. Selama ini, pemerintah menilai terdapat praktik under invoicing dan parkir dana ekspor di luar negeri.

Rohan mengungkapkan berdasarkan data yang dipaparkan Presiden Prabowo, dugaan praktik under invoicing selama 34 tahun mencapai Rp15.400 triliun.

“Negara tidak menerima pajaknya, dalam arti pajak ekspor sesuai yang seharusnya didapat. Hanya seperlimanya, hanya 20%, 80% hilang,” ujarnya.

Dia menjelaskan praktik tersebut terjadi ketika eksportir dan pembeli luar negeri menyepakati harga transaksi di bawah harga pasar internasional. Setelah barang dijual kembali di luar negeri dengan harga normal, dana hasil penjualan disebut tidak kembali ke Indonesia.

“Dana utamanya pokok penjualannya ya di parkir aja di luar negeri,” katanya.

Menurut Rohan, keberadaan DSI ditujukan untuk memastikan hasil ekspor SDA strategis seperti sawit dan batu bara dapat kembali masuk ke dalam negeri dan memperkuat likuiditas domestik.

“Kalau sekarang, oleh DSI itu sebagai pembeli nantinya dan sebagai pengolah uangnya dibawa ke dalam negeri, ditaruh di bank-bank Himbara jadi deposito, jadi giro, jadi tabungan itu adalah modal untuk memberikan kredit,” ujarnya.

Dia juga membantah kekhawatiran pelaku usaha terkait potensi gangguan pasar ekspor akibat kehadiran DSI. Menurutnya, harga komoditas tetap akan mengacu pada harga pasar internasional dan mekanisme bursa global.

“Harganya akan sebagus harga di pasar, karena pasar akan jadi acuan,” kata Rohan.

Lebih lanjut, Rohan menjelaskan DSI akan berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) karena 1% saham perusahaan dimiliki oleh BP BUMN. Nantinya, perusahaan tersebut akan berada di tengah proses perdagangan ekspor beberapa komoditas strategis.

Menurutnya, pelaksanaan fungsi DSI akan dibagi ke dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan bertugas sebagai penilai dan perantara transaksi antara eksportir dan pembeli luar negeri.

“Di fase pertama DSI ini akan menjadi fungsi penilai dan perantara untuk antara penjual dan pembeli komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor,” ujarnya.

Pada tahap kedua, DSI akan berubah fungsi menjadi trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir domestik untuk kemudian dijual kembali ke pasar internasional.

“Di tahap kedua PT DSI ini jadi buyer. Bukan pihak perantara lagi ya, buyer,” tutupnya.

IDXChannel - Sejumlah kebijakan baru pemerintah mulai dari rencana pajak ekspor produk nikel, revisi harga patokan mineral (HPM), hingga potensi kenaikan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) diperkirakan menjadi sentimen utama bagi sektor nikel pada 2026, di tengah harga nikel yang masih relatif tinggi.

Riset Indo Premier Sekuritas yang terbit pada 26 Maret 2026 menyebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merencanakan relaksasi terukur terhadap kuota RKAB apabila harga nikel tetap tinggi.

Tambahan kuota diperkirakan dapat diberikan pada pertengahan tahun, terutama untuk proyek High Pressure Acid Leach (HPAL) yang mulai beroperasi seperti milik PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Pomalaa dan proyek PT Sulawesi Nickel Cobalt (SLNC) milik PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA).

Namun demikian, peningkatan produksi diperkirakan tidak berlangsung cepat karena proses ramp-up tambang dan persetujuan operasional membutuhkan waktu.

Hal ini tercermin dari realisasi produksi 2025 yang hanya sekitar 290-300 juta wet metric ton (wmt), lebih rendah dari kuota yang disetujui sekitar 370 juta wmt. Dalam jangka pendek, premi bijih nikel diperkirakan tetap tinggi, dengan saprolit kadar 1,6 persen saat ini diperdagangkan sekitar USD40 per wmt.

Pemerintah juga berencana memperkenalkan formula baru HPM bijih nikel yang kemungkinan memasukkan kandungan non-nikel seperti kobalt dan besi atau menaikkan correction factor (CF). Kebijakan ini berpotensi mendorong kenaikan HPM.

Dampaknya diperkirakan terbatas bagi penjual saprolit seperti PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM) dan INCO karena harga pasar bijih sudah berada di atas HPM.

Sebaliknya, produsen limonit berpotensi diuntungkan karena HPM baru bisa melampaui harga pasar saat ini, dengan MBMA menjadi salah satu penerima manfaat utama melalui penjualan limonit ke pihak ketiga, termasuk Huayue Nickel Cobalt (HNC).

Di sisi lain, rencana penerapan pajak ekspor produk nikel dinilai menjadi tekanan bagi sektor ini.

Berdasarkan simulasi, setiap kenaikan pajak ekspor 1 persen akan paling berdampak pada PT Harum Energy Tbk (HRUM) dan INCO, diikuti MBMA, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), serta ANTM.

Pajak ekspor diperkirakan berada pada kisaran rendah hingga menengah satu digit persen dari pendapatan, meski regulasi final masih menunggu kejelasan pemerintah.

Meski ada tekanan dari kebijakan pajak ekspor, sektor nikel dinilai masih menarik karena sebagian sentimen negatif telah tercermin pada pergerakan harga saham.

MBMA tetap menjadi pilihan utama Indo Premier berkat rencana buyback saham dan operasional HPAL berbasis Environmental, Social, & Governance (ESG) yang relatif lebih tahan terhadap risiko kekurangan sulfur dari proyek AIM, dengan risiko utama berasal dari eskalasi konflik Amerika Serikat (AS)-Iran yang dapat mendorong kenaikan biaya energi dan sulfur, serta menekan permintaan global. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penerapan bea keluar atau pajak ekspor untuk komoditas batu bara belum akan diberlakukan per 1 April 2026.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut masih menunggu hasil kajian mendalam yang dilakukan Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya pikir belum (berlaku per 1 April 2026), karena itu menunggu hasil kajian kami dengan tim dari ESDM dan tim dari Kementerian Keuangan," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

SHUTTERSTOCK/SMALL SMILES Ilustrasi batu bara.

Menurutnya, pemerintah saat ini mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan skema bea keluar untuk komoditas mineral.

Meski kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan negara, namun Bahlil memastikan hingga saat ini skema teknisnya masih dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi juga kita harus hati-hati dalam pengenaan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1 (April), belum ada pengenaannya," ucap Bahlil.

Salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan ini adalah variasi kualitas batu bara di Indonesia yang tidak seragam.

Bahlil bilang, batu bara dengan kalori tinggi hanya mencakup sekitar 10 persen dari total produksi nasional, sementara sekitar 60 sampai 70 persen lainnya merupakan batu bara berkalori rendah.

Kondisi tersebut dinilai perlu diperhitungkan secara matang agar kebijakan yang diambil tidak berdampak negatif terhadap industri.

PIXABAY/ANATOLY STAFICHUK Ilustrasi batu bara, pertambangan batu bara.

"Kan batu bara kalori 6.300, itu cuma 10 persen. Itu yang sekarang harganya 140-145 dollar AS. Tapi yang kalori rendah, yang 4.100, yang 3.400, itu jumlahnya 60-70 persen. Jadi jangan sampai kita salah membuat kebijakan," ungkapnya.

Meski begitu, Bahlil menyatakan dirinya sejalan dengan pandangan Kementerian Keuangan terkait pentingnya mencari sumber-sumber pendapatan negara baru.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang bergejolak.

"Saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan," kata Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menentukan nilai bea keluar ekspor batu bara.

Meski enggan mengungkapkan berapa nilai bea keluar ekspor yang akan diterapkan, Purbaya sempat menyebut bahwa bea keluar ekspor batu bara akan berlaku efektif pada 1 April 2026.

"Seharusnya kalau besok jadi (rapat), ya (berlaku) 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, kan masih mau saya rapatin dulu,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya mengaku meskipun ada beberapa pelaku usaha yang tidak setuju adanya bea keluar ekspor tersebut.

Namun menurutnya, di satu sisi, harga batu bara kini sedang tinggi dan harus bisa dimanfaatkan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menghitung formulasi pajak ekspor salah satu produk hilirisasi nikel, yakni nickel pig iron (NPI), guna mendorong penerimaan negara melalui optimalisasi sumber pendapatan dari sektor tersebut.

Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut menguatkan rencana pengenaan pajak ekspor produk hilirisasi nikel, termasuk NPI, guna meningkatkan penerimaan negara.

“Produk NPI daripada nikel, kita lagi menghitung. Sekali lagi, saya lagi menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak NPI-nya,” kata Bahlil saat dijumpai di kantor Kemenko Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat.

Terkait rencana penerapan bea keluar batu bara dan nikel yang sebelumnya ditargetkan berlaku 1 April 2026, Bahlil menyebut kebijakan tersebut masih menunggu hasil kajian bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

“Saya pikir belum, karena itu menunggu hasil kajian kami dengan tim dari ESDM dan tim dari Kementerian Keuangan,” kata dia.

Sementara itu, terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara, Bahlil memastikan belum ada perubahan dan hanya akan menerapkan relaksasi secara terukur.

Ia menjelaskan, relaksasi tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan kebutuhan dalam negeri serta mempertimbangkan keseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand).

“Kalau harganya bagus terus, kita akan memproduksi juga lebih banyak. Tetapi kalau harganya turun, kita akan menyesuaikan dengan permintaan di pasar,” kata dia.

Begitu pula untuk RKAB nikel, Kementerian ESDM akan menerapkan prinsip keseimbangan antara pasokan dan permintaan guna menjaga stabilitas harga.

“Berapa kebutuhan pabrik kita, itu yang kita akan mengeluarkan, supaya harganya tidak juga jatuh,” ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga memastikan bahwa Kementerian ESDM akan menaikkan Harga Mineral Acuan (HMA) nikel sebagai bagian dari upaya menjaga kestabilan harga di pasar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar (BK) batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

“Seharusnya kalau besok jadi (rapat), ya (berlaku) 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, kan masih mau sayarapatin dulu,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3).

Selain batu bara, Pemerintah juga sedang menggodok aturan untuk bea keluar khusus nikel.

Besaran bea keluar untuk komoditas batu bara dan nikel itu sebenarnya telah disetujui oleh Presiden. Namun, detail kebijakan tersebut akan dirapatkan kembali lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Purbaya menegaskan belum dapat mengungkapkan besaran pasti tarif bea keluar mengingat aspek teknis masih dalam tahap finalisasi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa dalam rangka untuk lebih berhati-hati, kita setuju untuk meningkatkan pendapatan negara tapi juga kita harus hati-hati dalam pengenaan pajak ekspor

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih melakukan pembahasan teknis pengenaan pajak ekspor batu bara bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, seraya menekankan kehati-hatian guna menjaga harga dan keberlanjutan usaha.

“Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa dalam rangka untuk lebih berhati-hati, kita setuju untuk meningkatkan pendapatan negara tapi juga kita harus hati-hati dalam pengenaan pajak ekspor,” kata Bahlil saat dijumpai di kantor Kemenko Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini, termasuk per 1 April 2026, kebijakan tersebut belum diberlakukan karena Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan masih membahas teknisnya.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan secara hati-hati mengingat kualitas batu bara Indonesia tidak seragam, di mana batu bara kalori rendah mencapai 60-70 persen sehingga berisiko menimbulkan kebijakan yang kurang tepat.

Meski begitu, Bahlil tetap sepakat terhadap upaya untuk mencari sumber pendapatan negara, namun kebijakan harus dirumuskan secara cermat.

“Tapi saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari semakin tidak ada yang bisa menentukan,” kata dia.

Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Bahlil menegaskan belum ada perubahan namun pihaknya akan menerapkan relaksasi terukur.

Relaksasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan batu bara sebagai sumber energi utama nasional serta menjaga keseimbangan supply dan demand, di mana produksi dapat ditingkatkan saat harga membaik dan disesuaikan ketika harga menurun.

“Tujuannya apa? Kita harus memprioritaskan kepentingan domestik. Kita ingin PLN, pupuk, kemudian industri-industri dalam negeri, harus semua terpenuhi. Ini yang kami akan lakukan,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar (BK) batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

“Seharusnya kalau besok jadi (rapat), ya (berlaku) 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, kan masih mau saya rapatin dulu,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3).

Selain batu bara, Pemerintah juga sedang menggodok aturan untuk bea keluar khusus nikel.

Besaran bea keluar untuk komoditas batu bara dan nikel itu sebenarnya telah disetujui oleh Presiden. Namun, detail kebijakan tersebut akan dirapatkan kembali lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Purbaya menegaskan belum dapat mengungkapkan besaran pasti tarif bea keluar mengingat aspek teknis masih dalam tahap finalisasi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah masih mengkaji rencana penerapan pajak ekspor untuk komoditas mineral dan batu bara sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan negara di tengah tekanan global.

Kebijakan tersebut dipastikan belum akan diberlakukan dalam waktu dekat karena masih memerlukan perhitungan matang lintas kementerian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait pengenaan pajak ekspor, baik untuk produk turunan nikel seperti nickel pig iron (NPI) maupun batu bara. Pembahasan masih dilakukan bersama Kementerian Keuangan guna merumuskan skema yang tepat.

"Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1, belum ada pengenaannya itu. Karena Kementerian ESDM sama Menteri Keuangan akan membahas teknis," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, kehati-hatian diperlukan karena karakteristik batu bara Indonesia yang beragam. Ia menjelaskan, batu bara dengan kalori tinggi hanya menyumbang sekitar 10 persen dari total produksi nasional, sementara mayoritas merupakan batu bara kalori rendah yang mencapai 60–70 persen. Perbedaan kualitas ini berpengaruh besar terhadap harga jual di pasar global.

Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan dinamika harga komoditas global yang fluktuatif. Kebijakan fiskal, termasuk pajak ekspor, harus mampu menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri.

Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya menjaga pasokan dalam negeri. Untuk komoditas batu bara dan nikel, kebijakan produksi akan tetap mengacu pada keseimbangan supply and demand, dengan prioritas utama memenuhi kebutuhan domestik seperti listrik, pupuk, dan industri pengolahan.

"Kalau harga bagus, produksi bisa ditingkatkan. Tapi kalau harga turun, kita sesuaikan. Yang penting kebutuhan dalam negeri harus terpenuhi," lanjutnya.

Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah langkah lain untuk mendongkrak penerimaan negara dari sektor energi dan mineral, termasuk melalui hilirisasi. Namun, seluruh kebijakan disebut akan dirumuskan secara hati-hati agar tidak berdampak negatif terhadap industri maupun masyarakat.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa bea ekspor batu bara belum akan berlaku sampai dengan 1 April 2026. Dia mengatakan pembahasan belum tuntas dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Pernyataan Bahlil ini berbeda dengan Purbaya yang sempat membuka kemungkinan bahwa bea keluar batu bara bakal berlaku untuk 1 April 2026. Sebab, target penerimaan dari tarif ekspor batu bara itu sudah masuk ke dalam asumsi penerimaan APBN 2026.

"Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa untuk lebih berhati-hati. Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga kami harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1, belum ada pengenaannya itu," terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Bahlil, pembahasan di level teknis termasuk terkait dengan rentang asumsi penerimaan dari tarif ekspor batu bara masih berlangsung di antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Bagi Bahlil, kementeriannya masih ingin memastikan agar pemerintah tidak salah membuat kebijakan. Sebab, mayoritas batu bara yang diekspor Indonesia atau sebesar 60% sampai 70% itu berkalori rendah sehingga tidak berharga tinggi.

Sementara itu, lanjutnya, porsi ekspor batu bara dari Indonesia yang berkalori tinggi hanya sekitar 10%.

"Jadi jangan sampai kami salah membuat kebijakan. Tetapi, saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan," papar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Adapun Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu (25/3/2026) sempat menyebut bea keluar batu bara berpeluang untuk mulai berlaku 1 April 2026. Namun, dia menyebut kini sudah ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Menteri ESDM sehingga dinilai lebih sesuai.

Purbaya mengaku ada dua kali rapat terpisah membahas soal rencana pengenaan bea keluar batu bara. Rapat pertama diselenggarakan di Istana Kepresidenan, kemudian di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Ada strategi baru yang diterapkan. Nanti Pak Bahlil yang akan nentuin, bukan saya tetapi sudah dapat strategi yang pas sekali. Jadi Pak Bahlil menerapkan strategi yang pas, yang tidak mengganggu pendapatan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Purbaya, strategi yang akan diterapkan Bahlil bersifat komprehensif. Ini tidak berlaku hanya untuk bea keluar batu bara saja, melainkan juga untuk produk turunan nikel.

Target Melonjak

Sebagai informasi, dalam rincian anggaran APBN 2026, target penerimaan dari bea keluar diproyeksikan melonjak hingga 852%, sedangkan pos Pendapatan Pajak Lainnya meroket ribuan persen.

Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 November 2025, pemerintah menargetkan Pendapatan Bea Keluar sebesar Rp42,56 triliun pada 2026.

Angka ini melonjak tajam 852% dibandingkan dengan target tahun 2025 yang hanya dipatok senilai Rp4,47 triliun.

Lonjakan pada pos Bea Keluar ini sekaligus menjadi penopang utama Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional yang ditargetkan tumbuh 61,07% menjadi Rp92,46 triliun, mengingat pos Pendapatan Bea Masuk justru diproyeksikan terkontraksi 5,73% dari Rp52,40 triliun (2025) menjadi Rp49,90 triliun (2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meski harga minyak global meningkat akibat tensi geopolitik di Timur Tengah. Pemerintah menargetkan defisit tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Airlangga menyebut pemerintah akan menjaga defisit melalui efisiensi belanja operasional dan peningkatan penerimaan negara. Kebijakan tersebut mengacu pada amanat UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

“Tadi dilaporkan dalam rapat dengan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, yang pertama tentu yang terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen,” kata Airlangga seusai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Airlangga menjelaskan, efisiensi belanja akan dilakukan di berbagai kementerian dan lembaga. Langkah tersebut sebelumnya telah dibahas bersama instansi terkait.

Pemerintah juga mengkaji fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara, termasuk opsi bekerja dari rumah satu hari dalam lima hari kerja sebagai bagian dari efisiensi operasional. Kebijakan serupa juga terbuka untuk sektor swasta.

“Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” kata Airlangga.

Dari sisi penerimaan, Airlangga mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan optimalisasi pendapatan dari komoditas batu bara. Langkah ini memanfaatkan kenaikan harga batu bara di tengah gangguan pasokan energi global.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026. Pemerintah juga mengkaji penerapan pajak ekspor untuk meningkatkan penerimaan.

“Kemudian juga terkait dengan adanya tambahan harga, maka terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, besarannya nanti dikaji oleh tim. Di mana nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit,” kata Airlangga.

Selain APBN, rapat tersebut juga membahas percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak. Program ini diminta untuk segera direalisasikan dengan melibatkan Danantara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026), yang menitikberatkan pada penguatan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.

“Arahan Bapak Presiden, yang pertama tentu yang terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen, dan sesuai dengan arahan pada saat sidang Kabinet paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L, dan dengan efisiensi berbagai K/L itu, defisit 3% bisa dijaga,” ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti dampak kenaikan harga energi terhadap perekonomian. Airlangga menyebut Presiden meminta peningkatan produksi batu bara untuk menjaga stabilitas harga.

“Kemudian yang kedua, itu yang terkait dengan kenaikan harga BBM dan juga ikutannya terhadap harga-harga komoditas, maka tadi Bapak Presiden juga meminta agar volume produksi batubara bisa ditingkatkan, artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB,” katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan pemerintah juga akan mengkaji kebijakan pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara.

Airlangga menjelaskan bahwa tambahan harga batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, sehingga pendapatan pemerintah diharapkan meningkat dengan adanya kebijakan tersebut.

“Kemudian juga berikut untuk terkait dengan adanya tambahan daripada harga, maka terhadap batubara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, sehingga nanti batubara bisa di, besarnya nanti dikaji oleh tim, dimana nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya win for profit, itu juga akan ada pendapatan pemerintah yang ikut meningkat,” jelasnya.

Di sektor energi, kata Airlangga, Presiden juga mengarahkan percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) seiring tingginya harga minyak dunia.

“Kemudian yang berikut terkait dengan pembangkit listrik tenaga diesel, karena sekarang dengan harga minyak tinggi, Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversi menjadi pembangkit listrik tenaga solar, dan diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pada PLTD tersebut,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja guna meningkatkan efisiensi di tengah tekanan biaya energi.

“Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi dalam waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home, dalam satu hari, dalam lima hari kerja,” kata Airlangga.

Dia menambahkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.

“Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN, tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda. Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bukan bisnis pelayaran nasional jika tidak komplain, mengeluh, dan lain sebagainya. Sah-sah saja sih. Namun, keseringan juga tidak bagus bagi citra pengusahanya yang semestinya memperlihatkan sikap perseverance, persistence, dan patience dalam menjalankan aktivitasnya. Apapun tantangan yang dihadapi.

‘Nyanyian’ pebisnis sektor ini yang terbaru, disuarakan oleh asosiasi pengusaha pelayaran, adalah kapal-kapal asing yang ‘cari makan’ di Indonesia, tetapi tidak bayar pajak sebagaimana pelaku usaha lokal yang pajaknya seabrek.

Menurut petinggi asosiasi pengusaha pelayaran, berdasarkan data BPS pada 2021, ada muatan ekspor sebesar Rp387 triliun. Seharusnya dari total ekspor tersebut, sekitar Rp6 triliun—Rp8 triliun potensi pajak yang bisa didapatkan.

Hanya saja, per 2024, cuma kurang lebih Rp600 miliar saja pendapatan pajak yang masuk ke kocek negara. Tak sampai 10% dari total potensi pendapatan pajak. Sang petinggi, Darmansyah Tanamas, sekretaris umum INSA, menilai situasi ini terjadi karena perlakuan perpajakan yang tidak adil antara kapal asing dan kapal nasional.

Lebih lanjut, diungkapkannya, unequal treatment itu bermula dari minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pajak kapal asing. Sejatinya, kewajiban membayar pajak sebelum berlayar meninggalkan perairan Indonesia tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 417/1996 dan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. 32/1996.

Namun, kenyataannya, hanya segelintir kapal asing yang membayar pajak, sedangkan kapal nasional selalu membayar pajak.

Karenanya, organisasinya mendesak Kementerian Keuangan mendorong implementasi nyata aturan yang ada, melakukan monitor, dan penegakan hukum terhadap perusahaan pelayaran asing yang nakal.

INSA meminta pula adanya penguatan kebijakan melalui revisi kedua aturan yang disebut sebelumnya. (Kabarnya, Direktorat Jenderal Pajak tengah menyiapkan aturan turunan KMK).

Selanjutnya, kepatuhan pajak dapat disinkronisasi melalui surat persetujuan berlayar (SPB). Saat ini, dokumen yang wajib dilampirkan untuk mendapatkan SPB hanyalah dokumen kepabeanan, keimigrasian, dan karantina (customs, immigration, quarantine/CIQ) tanpa bukti pajak.

SESAT NALAR

Wacana pengenaan pajak atas kapal asing yang hilir-mudik di Indonesia sesungguhnya sebuah sesat nalar (fallacy). Loh, kok bisa? Ada beberapa catatan yang bisa dikemukakan untuk mendukung ‘tudingan’ ini.

Pertama, kapal asing pada dasarnya merupakan entitas luar negeri yang diatur oleh regulasi yang dikeluarkan oleh negara atau flag state-nya sendiri.

Adapun aspek regulasi yang dicakup bisa bermacam-macam: safety, security, manning, perpajakan dan lain sebagainya. Dalam kalimat lain, negara pelabuhan—port state—jelas tidak memiliki yurisdiksi atas mereka dan karenanya tidak bisa mengenakan pajak.

Fakta bahwa ada pendapatan pajak sekira Rp600 miliar selama satu dekade sejak 1996 seperti disampaikan di muka, bisa jadi itu adalah setoran yang dibayarkan oleh agen pelayaran asing yang merupakan badan hukum lokal, bukan pelayaran asing itu sendiri. Tidak ada kapal asing yang masuk ke Indonesia tanpa ada mitra domestik; just unimagined. Biasanya mereka adalah perusahaan pelayaran juga yang lebih memilih usaha ‘hanya’ sebagai kepanjangan tangan pelayaran asing agar terhindar dari berbagai aturan pemerintah yang mencekik usahanya bila mengoperasikan kapal.

Kedua, pajak yang akan dikencangkan penerapannya terhadap kapal asing yang dimintakan oleh INSA kepada pemerintah dikhawatirkan bukanlah pajak tunggal (dalam hal ini PPh). Sesuai rezim perpajakan di Indonesia, pasti akan ada ikutannya, seperti PNBP, retribusi ini-itu, dll.

Di sisi lain, kapal asing itu biasanya dioperasikan dengan skema tramper atau tanpa jadwal tetap. Dapat muatan, mereka berlayar ke Indonesia. Setelah tuntas bongkar-muat barang yang diangkut, keluar dari Indonesia. Jelas mereka tidak mau bayar pajak penghasilan. Ngapain bayar pajak, wong cuma sekali jalan. Begitulah kira-kira logika operatornya.

Daripada mendorong kapal asing agar diperlakukan sama (equal treatment) dari sisi pembayaran pajak seperti kapal nasional, ada baiknya dicari cara lain. Jalan ini besar kemungkinannya akan berakhir sama dengan praktik yang sudah ada selama ini: jumlah uang masuk ke kas negara tidak signifikan. Sebaliknya, para stakeholder pelayaran dalam negeri perlu mendorong sekuat mungkin agar pemerintah meringankan beban industri pelayaran yang segunung.

Misalnya, sudah sejak lama suku bunga pinjaman perbankan untuk modal usaha pelayaran, pembangunan kapal baru berada di level dua digit, jauh di atas suku bunga kemaritiman di Singapura atau Malaysia. Akan jauh lebih heroik memperjuangkan penurunan ini ketimbang mendesak pemerintah supaya juga ‘menyiksa’ pelayaran asing agar membayar pajak dengan nilai yang sama dengan pelayaran lokal. Besar kemungkinannya pelayaran asing dan berbagai subsistemnya akan mendukung.

Pasalnya, Indonesia merupakan pasar yang amat sangat lucrative bagi mereka. Persoalannya hanya satu, sistemnya jauh berbeda dengan apa yang mereka jalani di berbagai belahan dunia di mana bidang kemaritiman (pelayaran, pelabuhan, dll) menerima banyak insentif dan kemudahan berusaha.

Jadi, lebih baik merangkul mereka dengan, salah satunya, tidak memajaki dengan brutal. Perlakukanlah mereka sebagaimana mereka diperlakukan di negara maritim lainnya yang lebih beradab.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap negara tujuan ekspor ilegal turunan sawit yang ditahan di Pelabuhan Tanjung Priok adalah China. Sebanyak 87 kontainer milik PT MMS diduga berisi produk turunan crude palm oil (CPO) yang disamarkan sebagai fatty matter agar lolos dari pungutan dan bea keluar.

“Negara tujuannya China. Kami melakukan pendalaman karena menemukan pola baru penghindaran pajak. Sebelumnya modus memakai POME diawasi, lalu bergeser ke fatty matter,” ujar Dirjen Bea dan Cukai Letjen (Purn) Djaka Budi Utama di New Port Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

Barang senilai Rp28,7 miliar itu semula dilaporkan sebagai fatty matter, komoditas yang tidak termasuk dalam larangan atau pembatasan ekspor (Lartas) dan bebas bea keluar. Namun, hasil pemeriksaan laboratorium Bea Cukai dan IPB menunjukkan kandungan produk turunan sawit wajib dikenai pungutan ekspor.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut pola ekspor ilegal ini bukan kasus tunggal. “Dari satu komoditas saja, nilai transaksi mencapai sekitar Rp2,8 triliun. Kami sedang mendalami perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan pola serupa,” kata Sigit.

Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgasus OPN) Polri menemukan praktik manipulasi klasifikasi dan nilai transaksi ekspor untuk menghindari kewajiban pajak. Dari hasil kajian, ekspor fatty matter ke China melonjak signifikan setelah ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) dibatasi pada 2025.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, sepanjang 2025 terdapat 25 wajib pajak yang melaporkan ekspor fatty matter dengan nilai PEB Rp2,08 triliun. Pola ini menimbulkan selisih mencolok antara data ekspor Indonesia dan data impor China, atau dikenal sebagai mirror gap.

Kementerian Keuangan dan Polri menilai anomali ini sebagai bentuk shadow economy yang menggerus penerimaan negara. Pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan ekspor sawit dengan integrasi data lintas instansi dan sistem pengawasan berbasis risiko agar kebocoran fiskal dapat ditekan.

“Penegakan hukum dan koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar tidak ada lagi celah bagi pelaku usaha memanipulasi dokumen ekspor,” tegas Djaka.