Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan harga maupun pasokan gas bumi.

Dia menilai, tekanan terhadap dunia usaha saat ini berasal dari kombinasi berbagai faktor. Hal itu mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain.

Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar PHK tidak semakin meluas di sektor industri. Menurutnya, persoalan yang dihadapi dunia usaha jauh lebih kompleks daripada sekadar isu harga energi.

Dia menjelaskan, konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas non-subsidi. Kemudian, daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun.

"Di sisi lain ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan rupiah yang membuat biaya produksi meningkat. Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (28/6/2026).

Iqbal juga meluruskan informasi mengenai gelombang PHK yang disebut mencapai sekitar 55.000 pekerja. Menurutnya, pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap berbagai kasus yang terjadi di lapangan karena tidak seluruhnya merupakan PHK baru.

"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," katanya.

Dia mencontohkan upaya mitigasi dilakukan di sejumlah perusahaan, seperti Grup Yazaki yang berhasil menekan rencana relokasi produksi ke Vietnam melalui perundingan bipartit. Dengan begitu, pengurangan tenaga kerja diarahkan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, harga gas hanya merupakan salah satu komponen dalam struktur biaya produksi industri. Oleh karena itu, dia berpendapat keniakan harga gas tidak tepat dijadikan satu-satunya penyebab melemahnya daya saing maupun meningkatnya ancaman PHK.

"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," ujar Komaidi dalam kajian ReforMiner bertajuk 'DampakKonflik Timur Tengah

terhadap Harga LNG, Harga Gas Domestik dan Daya Saing Industri Nasional'.

Komaidi menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, porsi biaya bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan tenaga listrik dalam struktur biaya input industri hanya sekitar 6,35%.

Sebaliknya, komponen terbesar berasal dari bahan baku dan bahan penolong yang porsinya mencapai 64,60% hingga 96,76%, tergantung jenis industrinya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan daya saing industri tidak dapat diselesaikan hanya melalui penurunan harga gas.

Komaidi menekankan bahwa pemerintah justru perlu memperkuat strategi industri, menjaga permintaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memastikan ketersediaan bahan baku bagi sektor manufaktur.

ReforMiner juga mencatat tidak semua industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memiliki ketergantungan tinggi terhadap biaya gas. Porsi biaya gas pada industri oleokimia hanya sekitar 3,3%, industri sarung tangan karet sekitar 7-14%, sedangkan industri kaca sekitar 16% dari total biaya produksi.

Oleh karena itu, Komaidi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan harga gas. Selain mengevaluasi alokasi HGBT, pemerintah juga dapat menambah pasokan gas pipa untuk mengurangi ketergantungan terhadap LNG.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan fleksibilitas bagi industri selama harga LNG global masih tinggi. Tak hanya itu, pemerintah harus mempertimbangkan pemberian insentif pajak langsung yang dinilai lebih efektif dalam menjaga daya saing industri nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang diikuti rencana pembukaan kembali Selat Hormuz dinilai berpotensi memperbaiki prospek sektor manufaktur Indonesia. Meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dapat menekan harga minyak dunia dan mengurangi tekanan biaya produksi sejumlah industri.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan normalisasi aktivitas di Selat Hormuz berpotensi memberikan sentimen positif bagi sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap energi dan biaya logistik.

“Pembukaan kembali Selat Hormuz dan turunnya harga minyak dunia menjadi angin segar bagi industri, terutama sektor padat energi seperti petrokimia, semen, baja, pupuk, tekstil, logistik, hingga manufaktur berbasis bahan bakar,” ujar Rizal kepada Bisnis, Senin (15/6/2026).

Menurut dia, apabila harga minyak Brent turun dari kisaran US$80–US$90 per barel dan risiko geopolitik terus mereda, biaya energi, ongkos angkut (freight), serta harga bahan baku impor berpotensi ikut menurun. Kondisi tersebut dapat memperbaiki margin perusahaan manufaktur yang selama ini tertekan oleh kenaikan biaya produksi.

Meski demikian, Rizal mengingatkan dampak positif tersebut tidak akan langsung dirasakan secara penuh oleh pelaku industri.

“Normalisasi Hormuz belum otomatis memulihkan rantai pasok global,” sebutnya.

Dia menjelaskan bahwa yang mereda saat ini baru premi risiko geopolitik. Sementara itu, sejumlah faktor lain masih berpotensi mengganggu distribusi energi global, mulai dari implementasi gencatan senjata, keamanan kapal tanker, premi asuransi pelayaran, pemulihan infrastruktur energi, hingga potensi munculnya konflik baru di kawasan.

"Selat Hormuz sangat strategis karena sekitar seperlima perdagangan minyak dan LNG dunia melewati jalur ini. Pasar akan tetap sensitif terhadap sinyal eskalasi sekecil apa pun," tutur Rizal.

Menurutnya, perbaikan kinerja industri akan berlangsung secara bertahap. Industri dengan porsi biaya energi yang besar berpotensi mulai menikmati perbaikan margin dalam satu hingga tiga bulan apabila harga minyak bertahan pada tren penurunan.

Sementara itu, pemulihan pendapatan perusahaan diperkirakan membutuhkan waktu lebih panjang, yakni sekitar tiga hingga enam bulan. Hal itu disebabkan penyesuaian permintaan pasar, harga jual produk, serta kontrak pasokan tidak berlangsung secara instan.

"Jadi, ini sentimen positif, tetapi belum cukup disebut sebagai pemulihan penuh sampai pasokan benar-benar lancar, biaya logistik turun, dan harga energi stabil dalam beberapa bulan ke depan," tutur Rizal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai memberi tekanan signifikan terhadap industri manufaktur nasional, terutama sektor yang masih bergantung pada bahan baku impor. Pelaku usaha disebut terus melakukan penyesuaian guna menjaga keberlanjutan produksi di tengah volatilitas kurs.

Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, dunia usaha selama ini berupaya menyesuaikan perubahan nilai tukar agar operasional industri tetap berjalan. “Dunia usaha selalu melakukan penyesuaian perubahan nilai tukar. Hal tersebut di samping terjadi perubahan biaya produksi juga berdampak pada struktur pembiayaan industri,” ujar Benny saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Menurut Benny, tekanan terbesar dirasakan industri manufaktur yang masih mengandalkan bahan baku dan bahan penolong impor. Kenaikan kurs dolar secara langsung meningkatkan biaya produksi sehingga margin usaha semakin tertekan.

“Dampak untuk biaya produksi industri manufaktur, terutama terjadi pada sektor yang bahan baku dan bahan penolongnya masih diimpor,” lanjut mantan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) tersebut.

Benny menambahkan, ketergantungan industri manufaktur terhadap bahan baku impor masih tinggi. Secara nasional, sekitar 70 persen bahan baku industri manufaktur masih berasal dari impor sehingga pelemahan rupiah sangat memengaruhi ongkos produksi. “Bahan baku dalam struktur biaya produksi sekitar 60 persen dari total biaya,” ucap Benny.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurrahman menilai pelemahan rupiah hingga menembus kisaran Rp17.500 per dolar AS memberi tekanan besar bagi industri manufaktur nasional. Rizal menyebut banyak sektor masih bergantung pada impor bahan baku, mesin, dan komponen.

“Industri otomotif, elektronik, farmasi, tekstil, hingga makanan-minuman menjadi paling rentan karena depresiasi rupiah langsung menaikkan biaya produksi, logistik, dan energi,” ujar Rizal.

Rizal menjelaskan, industri juga menghadapi tekanan dari sisi permintaan domestik yang melemah akibat daya beli masyarakat tertekan sehingga muncul tekanan ganda terhadap sektor manufaktur.

Faktor eksternal seperti penguatan dolar AS, suku bunga global yang tinggi, perang dagang, serta ketidakpastian geopolitik mendorong arus modal keluar dari negara berkembang. Dari sisi domestik, tingginya ketergantungan impor dan lemahnya struktur industri hulu membuat manufaktur sensitif terhadap gejolak kurs.

“Jika berlangsung lama, kondisi ini berisiko menahan ekspansi industri, menekan utilisasi pabrik, hingga mempercepat deindustrialisasi dini,” sambung Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan serta imbauan serupa kepada sektor swasta dinilai belum tentu efektif dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Adapun, kebijakan tersebut sebagai salah satu langkah efisiensi energi pasca Lebaran, serta mendorong pariwisata. Namun, kalangan buruh menilai rencana tersebut dapat menurunkan produktivitas pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan kebijakan WFH tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“WFH ASN dan imbauan ke swasta tidak akan banyak berpengaruh terhadap efisiensi konsumsi BBM, bahkan bisa kontraproduktif,” kata Ristadi dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2026).

Ristadi menjelaskan, secara proporsi jumlah ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hanya sekitar 5,58 juta orang atau sekitar 3,8% dari total penduduk bekerja yang mencapai 146 juta orang. Dengan komposisi tersebut, kontribusi penghematan BBM dari kebijakan WFH ASN dinilai sangat terbatas.

Dia juga memperkirakan, jika seluruh ASN bekerja dari rumah selama satu minggu penuh, penghematan BBM secara nasional hanya sekitar 3,8%. Sementara jika WFH hanya diterapkan satu hari dalam seminggu, maka potensi efisiensinya turun menjadi sekitar 0,76%.

“Jika berharap dari WFH ASN dan imbau swasta untuk WFH bisa efisiensi konsumsi BBM sampai 20%, hitungan tersebut keliru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ristadi menilai konsumsi BBM terbesar justru berasal dari aktivitas produksi industri dan sektor pendukungnya, bukan dari mobilitas pekerja. Karena itu, pengurangan perjalanan harian pekerja dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap konsumsi BBM secara keseluruhan.

Di sisi lain, penerapan WFH di sektor swasta dinilai tidak mudah karena sebagian besar pekerjaan berkaitan langsung dengan proses produksi yang tidak dapat dilakukan dari rumah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam manajemen serta menurunkan produktivitas kerja jika dipaksakan.

Ristadi juga mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap ASN yang menjalankan WFH, terutama terkait kemungkinan tetap melakukan aktivitas di luar rumah yang justru dapat meningkatkan konsumsi BBM.

“Selain itu bisakah dijamin ASN yang WFH tidak keluyuran keluar rumah yang justru akan berdampak konsumsi BBM lebih banyak?” tuturnya.

Menurut Ristadi, jika kebijakan tersebut tidak dirancang dengan matang, dampak lanjutan yang mungkin terjadi adalah penurunan produktivitas. Hal ini berisiko memicu kelangkaan barang, kenaikan harga, hingga gejolak ekonomi dan sosial.

Sebagai alternatif, KSPN mengusulkan kebijakan yang dinilai lebih realistis untuk menekan konsumsi BBM. Salah satunya adalah mendorong penggunaan transportasi non-BBM bagi ASN dan pekerja yang tinggal dekat dengan tempat kerja, serta mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum atau kendaraan yang lebih hemat energi.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan mendorong transformasi teknologi produksi di sektor industri agar lebih efisien dalam penggunaan energi. Langkah ini dinilai dapat memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam menghadapi potensi kelangkaan BBM di masa depan.

Untuk diketahui, rencana kebijakan WFH untuk hemat BBM dan mendorong pariwisata diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut secara kasar potensi penghematan BBM dari kebijakan ini bisa mencapai sekitar 20% dalam satu hari.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, kira-kira 20%,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Purbaya menjelaskan, angka tersebut merupakan perhitungan kasar yang dilakukan pihak lain, bukan dirinya secara langsung. Dia menyebut, estimasi tersebut menunjukkan adanya potensi pengurangan konsumsi BBM yang cukup signifikan meski belum dihitung secara rinci.