Bisnis.com, SURABAYA - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menilai penguatan nilai tukar dolar terhadap rupiah bisa menguntungkan pengusaha di Tanah Air.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengakui bahwa menguatnya mata uang asing, khususnya dolar AS, sesungguhnya mendatangkan keuntungan bagi para pelaku usaha furnitur ataupun mebel yang tersebar di seluruh tanah air. Namun begitu, ia menegaskan bahwa keuntungan tersebut hanya dirasakan sesaat saja. Sebabnya, berbagai komponen pendukung produksi tetap diperoleh dan dibayar menggunakan dolar AS.

“Iya, tapi untungnya sesaat ya karena kita terima dalam bentuk dolar. Kita mengatakan kayak semacam windfall ya, tapi 'kan juga nanti belanja mesin juga pakai dolar. Logistik juga ada dolarnya. Belanja bahan finishing juga ada dolarnya,” ungkap Sobur di sela-sela Indonesia Forestry and Woodworking Machinery (Indowood) Expo di Grand City, Surabaya, Kamis (4/6/2026).

Sobur tidak menampik bahwa para pengusaha di bidang pengolahan industri kayu tersebut memang merasakan “durian runtuh” imbas dari menguatnya dolar AS terhadap rupiah.

Ia memaparkan bahwa bahan dasar produksi atau kayu yang digunakan oleh para anggota HIMKI untuk memproduksi berbagai produk mayoritas didominasi oleh komoditas lokal, di mana banderolnya lebih terjangkau dan mudah untuk diperoleh oleh para perajin.

“Tentu saja karena kandungan lokal ya, seperti ‘kan kayu ya, kemudian rotan ‘kan berasal dari dalam negeri dan proporsi itu lumayan besar di industri gitu ya. Jadi bisa dibilang 70% itu kandungan lokal kita ya. Jadi kalau dolar naik ya banyak uang berarti memang member HIMKI sekarang, tapi itu sementara. Ya, sementara karena yang diperlukan itu kan dolar stabil supaya membuat rencana lama, rencana jangka panjangnya itu bagus,” bebernya.

Dengan kondisi dolar AS yang menguat, Sobur mengatakan 2.500 anggota HIMKI saat ini berapi-api untuk memproduksi banyak produk untuk diperdagangkan ke luar negeri.

Dengan perolehan yang melonjak karena menguatnya mata uang asing itu, ia menyebut sejumlah pelaku usaha bahkan berani untuk berinvestasi dengan mendatangkan mesin-mesin produksi berteknologi mutakhir.

“Iya, sekarang kita bersemangat dengan dolar seperti ini kalau terus 24 jam kerja gitu terus ya. Makanya mesin-mesin kita datangkan semua untuk menopang outcome-nya besar. Kalau tanpa teknologi kan nilainya volume yang keluarnya kecil. Bayangin tuh, dengan teknologi ini kalau kita bisa bikin 10, bisa jadi 20, bisa jadi 30. Berarti apa? Volumenya naik, permintaannya tumbuh, dolar yang masuknya juga gede. Dari target kita US$6 miliar kan berarti dua kali lipat dari sekarang di waktu mungkin 4-5 tahun lah ke depan,” paparnya.

Walau pendapatan dan omzet usaha meningkat, HIMKI menegaskan bahwa mereka juga berharap adanya langkah-langkah nyata dan terukur yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya untuk menstabilkan nilai tukar mata uang Garuda terhadap mata uang asing, terlebih dolar AS.

Menurutnya, faktor-faktor penghambat yang menyebabkan dunia usaha yang digawangi oleh pemodal lokal maupun asing, sudah sepatutnya dapat dibereskan oleh regulator lewat berbagai kebijakan yang akomodatif bagi dunia investasi.

“Kalau buat teman-teman HIMKI mungkin dolar makin tinggi makin untung juga dia kayaknya tuh, tapi kita berharap pemerintah memang bisa menstabilkan ya dengan memastikan regulasi atau hambatan-hambatan di dalam dunia usaha itu menjadi hilang. Supaya ada kepercayaan publik yang kuat, termasuk dunia internasional, melihat Indonesia ini adalah peluang untuk membangun pertumbuhan. Jangan sampai outflow keluar mereka karena ribetnya aturan misalnya, ketidakpercayaan ya pergilah dibawalah duitnya. Akhirnya apa? Kebutuhan terhadap dolar meningkat karena dibawa keluar, jadi rupiahnya jatuh. Pasti begitu,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Pameran dagang berskala besar di sektor industri kayu dan furnitur, Indonesia Forestry and Woodworking Machinery Expo (Indowood Expo), kembali digelar di Grand City Convex, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/6/2026) hingga Sabtu (6/6/2026).

Pameran ini menjadi ruang bagi pelaku industri kayu dan furnitur untuk melihat perkembangan teknologi, menjalin kemitraan bisnis, serta membuka peluang pasar baru.

Pada 2025, Indowood Expo diikuti oleh 100exhibitorsdari 72 perusahaan dan 11 negara. Pameran ini dihadiri 3.349 pengunjung yang didominasi oleh pelaku industri mebel dan kerajinan.

Tahun ini, pameran akan menampilkan berbagai inovasi dan teknologi terbaru, seperti mesin pemindai 3D, sistem pengeboran otomatis, teknologi pelapisan cat modern, sistem pencegahan kebakaran, hingga solusi otomasi untuk meningkatkan efisiensi produksi.

Ada pula seminar dan diskusi industri dengan bahasan soal perkembangan teknologi produksi, desain, sertafinishingmebel dan kerajinan.

Kehadiran pelaku industri dari berbagai negara membuka peluang kolaborasi, transfer teknologi, dan investasi bagi pelaku usaha nasional untuk menuju pasar global.

Program pembiayaan dari BRI di Indowood Expo 2026

Di Indowood Expo 2026, pelaku industri juga dapat mengakses pembiayaan secara langsung lewat Kredit Program Pemerintah, yaitu Kredit Industri Padat Karya (KIPK) dengan suku bunga efektif 6 persen per tahun yang disalurkan melalui BRI.

Fasilitas tersebut bisa digunakan untuk merevitalisasi mesin dan peralatan industri. Pelaku industri pun bisa langsung memboyong mesin atau peralatan yang dipamerkan di Indowood Expo. Dengan demikian, produktivitas usaha dapat meningkat, daya saing produk terjaga, serta mampu memperluas lapangan pekerjaan.

Adapun persyaratan pengajuan KIPK berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 4 Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

• Memiliki usaha produktif yang layak.
• Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
• Menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
• Menjalankan usaha minimal 2 tahun di industri padat karya.
• Memiliki rata-rata tenaga kerja paling sedikit 50 orang selama 12 bulan terakhir.
• Memiliki hasil penilaian kelayakan yang baik (BI checking, community checking, bank checking, dll).
• Tidak sedang menerima kredit usaha program pemerintah lainnya secara bersamaan.

Kemudian, terdapat kriteria tambahan sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No 34 Tahun 2025, yakni sebagai berikut.

• Memenuhi komitmen perizinan berusaha.
• Memiliki akun SIINas.
• Menyampaikan data industri melalui SIINas.
• Memenuhi kewajiban perpajakan minimal 1 tahun pajak terakhir.

Seluruh persyaratan akan divalidasi oleh pihak BRI. Jangan lewatkan program menarik ini, kunjungiboothBRI di Indowood Expo untuk mendapatkan informasi lebih lengkap seputar KIPK.

Solusi digital untuk keperluan bisnis sehari-hari

Selain menghadirkan solusi pembiayaan, BRI juga menyediakan layanan QLola by BRI kepada para pengunjung pameran.

Seperti diketahui, di tengah kebutuhan bisnis yang semakin dinamis, digitalisasi pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan.

Oleh karena itu, QLola by BRI hadir sebagai platform digital terintegrasi yang membantu nasabah bisnis dan korporasi mengelola berbagai kebutuhan transaksi dan layanan perbankan dalam satu ekosistem.

Melalui satu kalilogin, pengguna dapat mengakses beragam layanan yang mendukung aktivitas operasional perusahaan secara lebih praktis, seperti Financial Dashboard,Single dan Mass Fund Transfer, Payroll, Billing Payment, Virtual Account, Liquidity Management, Supply Chain Management, Trade Finance dan Bank Garansi.

Untuk bisa mengakses QLola by BRI, pengusaha wajib memiliki rekening bisnis BRI, seperti BritAma Bisnis, Simpedes Usaha, atau Giro. Silakan kunjungiboothBRI untuk mencoba langsung QLola by BRI.

Kehadiran KIPK dan QLola by BRI di Indowood Expo 2026 diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi serta mengelola bisnis secara lebih efektif.

Informasi lebih lengkap mengenaiboothBRI di Indowood Expo 2026 dapat diakses melaluibbri.id/indowoodexpo.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan serta imbauan serupa kepada sektor swasta dinilai belum tentu efektif dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Adapun, kebijakan tersebut sebagai salah satu langkah efisiensi energi pasca Lebaran, serta mendorong pariwisata. Namun, kalangan buruh menilai rencana tersebut dapat menurunkan produktivitas pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan kebijakan WFH tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“WFH ASN dan imbauan ke swasta tidak akan banyak berpengaruh terhadap efisiensi konsumsi BBM, bahkan bisa kontraproduktif,” kata Ristadi dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2026).

Ristadi menjelaskan, secara proporsi jumlah ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hanya sekitar 5,58 juta orang atau sekitar 3,8% dari total penduduk bekerja yang mencapai 146 juta orang. Dengan komposisi tersebut, kontribusi penghematan BBM dari kebijakan WFH ASN dinilai sangat terbatas.

Dia juga memperkirakan, jika seluruh ASN bekerja dari rumah selama satu minggu penuh, penghematan BBM secara nasional hanya sekitar 3,8%. Sementara jika WFH hanya diterapkan satu hari dalam seminggu, maka potensi efisiensinya turun menjadi sekitar 0,76%.

“Jika berharap dari WFH ASN dan imbau swasta untuk WFH bisa efisiensi konsumsi BBM sampai 20%, hitungan tersebut keliru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ristadi menilai konsumsi BBM terbesar justru berasal dari aktivitas produksi industri dan sektor pendukungnya, bukan dari mobilitas pekerja. Karena itu, pengurangan perjalanan harian pekerja dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap konsumsi BBM secara keseluruhan.

Di sisi lain, penerapan WFH di sektor swasta dinilai tidak mudah karena sebagian besar pekerjaan berkaitan langsung dengan proses produksi yang tidak dapat dilakukan dari rumah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam manajemen serta menurunkan produktivitas kerja jika dipaksakan.

Ristadi juga mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap ASN yang menjalankan WFH, terutama terkait kemungkinan tetap melakukan aktivitas di luar rumah yang justru dapat meningkatkan konsumsi BBM.

“Selain itu bisakah dijamin ASN yang WFH tidak keluyuran keluar rumah yang justru akan berdampak konsumsi BBM lebih banyak?” tuturnya.

Menurut Ristadi, jika kebijakan tersebut tidak dirancang dengan matang, dampak lanjutan yang mungkin terjadi adalah penurunan produktivitas. Hal ini berisiko memicu kelangkaan barang, kenaikan harga, hingga gejolak ekonomi dan sosial.

Sebagai alternatif, KSPN mengusulkan kebijakan yang dinilai lebih realistis untuk menekan konsumsi BBM. Salah satunya adalah mendorong penggunaan transportasi non-BBM bagi ASN dan pekerja yang tinggal dekat dengan tempat kerja, serta mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum atau kendaraan yang lebih hemat energi.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan mendorong transformasi teknologi produksi di sektor industri agar lebih efisien dalam penggunaan energi. Langkah ini dinilai dapat memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam menghadapi potensi kelangkaan BBM di masa depan.

Untuk diketahui, rencana kebijakan WFH untuk hemat BBM dan mendorong pariwisata diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut secara kasar potensi penghematan BBM dari kebijakan ini bisa mencapai sekitar 20% dalam satu hari.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, kira-kira 20%,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Purbaya menjelaskan, angka tersebut merupakan perhitungan kasar yang dilakukan pihak lain, bukan dirinya secara langsung. Dia menyebut, estimasi tersebut menunjukkan adanya potensi pengurangan konsumsi BBM yang cukup signifikan meski belum dihitung secara rinci.

Bisnis.com, GARUT- Industri kulit yang selama puluhan tahun menjadi identitas ekonomi Kabupaten Garut mulai menghadapi tekanan serius akibat persaingan produk impor, keterbatasan teknologi produksi, serta minimnya akses ke pasar global.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mencari strategi baru agar sektor unggulan tersebut tidak semakin tertinggal.

Bupati Garut,Abdusy Syakur Amin, mengatakan industri kulit Garut saat ini berada pada titik penting yang membutuhkan pembenahan menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, tanpa perubahan signifikan, industri yang pernah berjaya itu berpotensi semakin terdesak oleh produk kulit dari luar negeri.

“Kami melihat sektor industri kulit di Garut memiliki potensi besar, tetapi juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Karena itu kami membuka kerja sama dengan berbagai pihak agar sektor ini bisa kembali berkembang dan mampu bersaing,” ujar Syakur, Selasa (10/3/2026).

Ia menjelaskan, salah satu persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha kulit di Garut adalah derasnya arus produk impor yang masuk ke pasar domestik.

Produk-produk tersebut dinilai memiliki keunggulan dari sisi desain, teknologi produksi, hingga efisiensi biaya yang sulit ditandingi oleh industri lokal yang masih didominasi usaha kecil dan menengah.

Menurut Syakur, kondisi tersebut membuat banyak pengrajin dan produsen kulit di Garut kesulitan mempertahankan pangsa pasar. Jika tidak segera diantisipasi, bukan tidak mungkin sektor industri yang selama ini menjadi kebanggaan daerah itu akan semakin kehilangan daya saing.

Selain tekanan dari produk impor, masalah lain yang masih membayangi industri kulit Garut adalah teknologi produksi yang relatif tradisional.

Banyak pelaku usaha masih mengandalkan metode produksi lama yang belum sepenuhnya efisien dan belum mampu memenuhi standar kualitas pasar internasional.

“Kami menyadari sebagian besar proses produksi masih menggunakan teknologi yang sederhana. Ini tentu memengaruhi kualitas, kapasitas produksi, hingga kemampuan untuk memenuhi standar pasar global,” kata Syakur.

Padahal, menurutnya, peningkatan teknologi menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong daya saing industri. Tanpa modernisasi produksi, pelaku usaha akan sulit meningkatkan kualitas produk sekaligus menekan biaya produksi.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses pasar global. Selama ini sebagian besar produk kulit Garut masih beredar di pasar domestik, sementara penetrasi ke pasar ekspor masih sangat terbatas.

Syakur menilai, kondisi tersebut bukan semata karena kualitas produk, tetapi juga berkaitan dengan jaringan pemasaran, standar ekspor, hingga keterbatasan informasi pasar internasional yang dimiliki pelaku usaha.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut mulai menjajaki kolaborasi dengan kalangan akademisi dan lembaga internasional. Salah satunya melalui kerja sama denganIPB UniversitysertaAustralia-Indonesia Centreyang diharapkan dapat memperkuat pengembangan industri kulit di daerah itu.

Syakur mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan konsep pengembangan industri yang lebih terintegrasi, termasuk melalui kajian akademik mengenai persoalan yang dihadapi sektor kulit Garut saat ini.

“Kami berharap kerja sama ini dapat membantu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di sektor industri kulit, sekaligus merumuskan solusi yang lebih komprehensif agar industri ini bisa berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak ingin industri kulit Garut hanya bertahan sebagai simbol sejarah ekonomi daerah, tetapi juga mampu berkembang menjadi sektor industri yang modern dan berorientasi ekspor.

Menurut Syakur, jika pembenahan dilakukan secara serius, industri kulit Garut masih memiliki peluang besar untuk kembali bersaing, bahkan menembus pasar global.

“Kami ingin industri kulit Garut tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga mampu menjangkau pasar internasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya dibuktikan melalui partisipasi dalam kegiatan Produk Anak Bangsa Unggulan (PRABU) Expo 2025 yang digelar oleh Kementerian UMKM di Jakarta pada 5 - 6 November 2025.

Mengangkat tema "Produk Anak Bangsa, Unggul dan Berdaya Saing", kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan inovasi teknologi produksi sekaligus memperluas kolaborasi antar pelaku usaha, lembaga keuangan, riset, dan pemerintah. Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan teknologi produksi agar UMKM Indonesia tidak tertinggal di tengah disrupsi digital dan kompetisi global.

"Penguatan teknologi produksi adalah langkah strategis agar produk lokal mampu bersaing dan mengambil peran lebih besar, baik di pasar dalam negeri maupun internasional," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/11/2025).

Melalui PRABU Expo, pemerintah memperkenalkan skema Kredit Investasi Padat Karya (KUR Padat Karya) dengan target penyaluran Rp20 triliun pada 2025 guna membantu UMKM bertransformasi menuju teknologi modern serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Selain itu, program Help Me Grow juga diluncurkan untuk memfasilitasi bantuan alat dan mesin produksi bagi UMKM terpilih dengan dukungan lembaga keuangan, BUMN, dan industri besar.

Sebagai bank dengan mandat utama memperkuat ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten menghadirkan solusi pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar dapat naik kelas. Dalam ajang ini, BRI menampilkan UKM binaan terkurasi yang telah berhasil memanfaatkan teknologi produksi dan digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

Sementara itu, Corporate Secretary BRI Dhanny menyatakan, dukungan terhadap kegiatan PRABU Expo merupakan wujud nyata sinergi BRI dengan pemerintah dalam mempercepat adopsi teknologi di sektor UMKM.

"Melalui partisipasi BRI di PRABU Expo, kami ingin menegaskan komitmen BRI untuk terus mendorong transformasi digital dan inovasi teknologi bagi pelaku UMKM. Kami percaya, penguatan kapasitas dan modernisasi produksi adalah kunci agar UMKM Indonesia semakin berdaya saing," ungkap Dhanny.

Selain menghadirkan booth pameran dan layanan konsultasi pembiayaan, BRI juga berpartisipasi dalam sesi business matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan investor, supplier, dan marketplace, baik dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat terwujudnya ekosistem UMKM yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Tak ketinggalan, dalam rangkaian acara tersebut, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian UMKM, Bank Indonesia, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai sinergi pengembangan UMKM dalam pembiayaan, riset, dan inovasi produksi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan pentingnya penguatan kapasitas, perluasan akses pasar, serta digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung akselerasi UMKM naik kelas. Sementara Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyoroti pentingnya riset terapan agar komoditas lokal memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Pada akhirnya, partisipasi BRI dalam PRABU Expo 2025 mencerminkan semangat perusahaan dalam memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang modern dan inklusif.

"Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BRI terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh lebih kuat, tangguh, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global," pungkas Dhanny.