REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan mulai menarik perhatian negara-negara produsen minyak di Timur Tengah yang ingin menyimpan minyak mentah di fasilitas cadangan minyak negara tersebut, di tengah blokade berkepanjangan di Selat Hormuz. Seorang pejabat Korea Selatan dan pengamat energi menyebut kondisi itu terjadi setelah jalur pelayaran strategis tersebut terdampak konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Kepala Kantor Keamanan Industri dan Sumber Daya Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Yang Gi Uk mengatakan blokade Selat Hormuz tidak hanya berdampak pada negara pengimpor minyak seperti Korea Selatan, tetapi juga negara produsen minyak yang kini menghadapi keterbatasan ruang penyimpanan.

“Beberapa negara telah menghubungi Korea Selatan untuk melakukan konsultasi terkait kemungkinan penyimpanan minyak mentah di fasilitas cadangan minyak kami,” ujar Yang kepada wartawan, bulan lalu.

Meski tidak menyebut nama negara, Yang mengatakan negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab sangat bergantung pada ekspor minyak mentah bagi perekonomiannya.

Menurut dia, negara-negara tersebut menilai penyimpanan minyak di luar Selat Hormuz dapat membantu mengurangi risiko distribusi dan menjaga peluang penjualan di masa mendatang.

Permintaan penyimpanan minyak meningkat setelah fasilitas penyimpanan di sejumlah negara produsen mendekati kapasitas maksimum akibat terganggunya jalur ekspor sejak konflik pecah pada akhir Februari lalu.

Berdasarkan data Korea National Oil Corporation (KNOC), Korea Selatan memiliki kapasitas penyimpanan minyak sebesar 146 juta barel yang dibangun sejak krisis minyak 1973 dan 1979.

Selama hampir lima dekade, Korea Selatan membangun sembilan fasilitas cadangan minyak di berbagai wilayah, termasuk fasilitas terbaru di Kota Ulsan yang selesai dibangun pada 2021.

Saat ini, fasilitas tersebut menyimpan sekitar 100 juta barel minyak bumi.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Emirat Arab (UEA) memutuskan keluar dari Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan aliansinya, OPEC+. Langkah itu diambil dengan alasan memprioritaskan kepentingan nasional di tengah gejolak energi global yang dipicu konflik geopolitik

Dalam pernyataan resmi pemerintah UEA, keputusan ini akan berlaku efektif mulai Jumat, 1 Mei mendatang.

“Selama menjadi bagian dari organisasi, kami telah memberikan kontribusi signifikan dan pengorbanan besar bagi kepentingan bersama. Namun, kini saatnya fokus pada kepentingan nasional,” demikian pernyataan resmi pemerintah UEA, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (28/4/2026).

Menteri Energi UEA, Suhail Mohamed al-Mazrouei menyatakan, keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap strategi energi nasional, baik saat ini maupun ke depan. Dia menegaskan kebijakan ini tidak melalui konsultasi dengan negara lain, termasuk Arab Saudi sebagai pemain utama di OPEC.

“Ini adalah keputusan kebijakan yang diambil setelah meninjau secara hati-hati kebijakan produksi saat ini dan masa depan,” ujarnya.

Keputusan keluarnya UEA yang telah lama menjadi anggota OPEC, dinilai berpotensi mengguncang soliditas penguasa minyak dunia. Selama ini, OPEC dikenal berupaya menjaga kesatuan sikap meskipun kerap menghadapi perbedaan pandangan terkait geopolitik hingga kuota produksi.

Kendati demikian, tekanan terhadap OPEC meningkat seiring gangguan distribusi energi di kawasan Teluk. Jalur vital Selat Hormuz, yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair global, menghadapi ancaman keamanan di tengah konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump sebelumnya kerap mengkritik OPEC, menuding kartel tersebut menaikkan harga minyak secara tidak wajar dan membebani ekonomi global. Dia juga mengaitkan dukungan militer AS di kawasan Teluk dengan kebijakan harga minyak negara-negara anggota OPEC.

UAE diketahui telah menjadi bagian dari OPEC sejak 1967 melalui emirat Abu Dhabi, sebelum resmi bergabung sebagai negara pada 1971. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh OPEC cenderung melemah seiring meningkatnya produksi minyak AS.

Selain itu, dinamika hubungan antara UAE dan Arab Saudi juga mengalami pergeseran, baik dalam isu ekonomi maupun geopolitik kawasan, termasuk di wilayah Laut Merah.

Perusahaan riset energi Rystad Energy menilai, keluarnya UAE sebagai perubahan signifikan bagi OPEC. Dengan kapasitas produksi sekitar 4,8 juta barel per hari dan ambisi peningkatan output, absennya UEA dinilai mengurangi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasar.

“Dengan permintaan yang mendekati puncaknya, produsen berbiaya rendah mulai menghitung ulang strategi mereka. Sistem kuota bisa membuat potensi pendapatan tidak optimal,” ujar Kepala Analisis Geopolitik Rystad Energy Jorge Leon.

Dia menambahkan, keluarnya UAE membuat beban stabilisasi harga semakin bertumpu pada Arab Saudi, sekaligus mengurangi salah satu penyangga volatilitas pasar yang tersisa.

Langkah ini diperkirakan akan memperbesar ketidakpastian di pasar energi global, terutama di tengah tekanan geopolitik dan transisi menuju energi yang lebih beragam.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi prediksi sejumlah ekonom global yang memperkirakan harga minyak dunia bisa menembus hingga US$200 per barel. Dia bahkan menyebut prediksi tersebut sebagai tidak berdasar.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).

Sebelumnya, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski harga minyak dunia mengalami kenaikan tajam. Menurutnya, APBN akan tetap digunakan untuk menahan tekanan tersebut.

“Tidak. Jadi kita absorb tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepas kan nanti kayak negara-negara lain pada panik tuh orang-orang. Jadi masyarakat mesti ngerti juga bahwa peran APBN adalah meng-absorb shock seperti ini, sehingga masyarakat masih bisa melakukan bisnisnya, kegiatannya, tanpa kenaikan beban yang berlebihan. Itu yang kadang-kadang dilupakan orang,” ujarnya.

Menanggapi prediksi harga minyak yang disebut-sebut bisa mencapai US$200 per barel, Purbaya mempertanyakan dasar analisis tersebut.

Saat dijelaskan bahwa prediksi tersebut datang dari ekonom luar negeri, dia merespons dengan nada tegas bahwa pernyataan itu belum tentu benar dan berpotensi keliru.

“Ekonom bodoh itu, luar negeri ya? Bodoh. Kenapa? Saya tunjukin. Tahun 2013 kalau enggak salah mereka bilang juga sama, ekonom akan... apa, harga minyak akan naik ke US$200 per barel. Naik sampai US$150, habis itu jatuh. Kenapa? Ekonomi dunia tidak bisa menyesuaikan diri dengan harga seperti itu. Akibatnya resesi. Kalau resesi, demand turun, harga akan collapse hampir pasti,” jelasnya.

Menurut Purbaya, lonjakan harga minyak hingga level ekstrem tidak akan bertahan lama karena akan memicu penurunan permintaan global.

“Jadi kalau US$200 saya bilang, ya paling mungkin sebentar, satu menit dua menit, habis itu jatuh lagi. Ketika jatuh, ini akan jatuh ke bawah. Waktu itu kan jatuhnya ke bawah, ke US$15 dolar. Di satu titik malah kalau beli minyak biayanya negatif, kalau di forward market di satu titik,” ujarnya.

Dia menilai prediksi tersebut tidak mempertimbangkan siklus ekonomi dan dinamika permintaan energi global.

“Jadi orang mesti ngerti siklus minyak itu, enggak oh... kan demand juga. Berarti pengamat yang enggak belajar itu data-data zaman dulu,” katanya.

Purbaya juga menegaskan bahwa harga minyak tidak akan bertahan di level tinggi tanpa adanya penyesuaian dari pasar.

“Enggak akan US$200. Tenang aja. Kalau US$200, global recession akan terjadi. Kalau terjadi, demand turun kan? Demand turun, collapse, harga minyak jatuh turun ke bawah, tajam sekali bisa ke bawah US$15,” ujarnya.

Dia menambahkan, produsen minyak juga memiliki kepentingan untuk menjaga harga agar tetap stabil dan tidak memicu gejolak ekonomi global.

Dengan demikian, pemerintah tetap optimistis harga energi global masih dapat dikelola tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

“Jadi produser minyak juga harus jaga pricing yang pas. Jadi kalau mereka bilang harga naik ke US$200, kalau naik ke US$200 tahan enggak? Enggak. Kita akan adjust sesuai dengan keadaan ya. Tapi enggak akan sampai ke sana,” tandas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Informasi Energi AS (EIA) memperkirakan dunia memproduksi sekitar 106 juta barel minyak per hari pada tahun 2025.

Namun, hanya dua wilayah yang mendominasi pasokan global. Amerika Utara dan Timur Tengah bersama-sama memproduksi hampir 60% minyak dunia, yang menggarisbawahi pengaruh besar mereka terhadap pasar energi.

Amerika Utara adalah wilayah penghasil minyak terbesar di dunia, menyumbang 29,9% dari produksi global pada tahun 2025, dengan rata-rata 31,8 juta barel per hari.

Sebagian besar pasokan ini didorong oleh AS, di mana produksi minyak mencapai rekor tertinggi pada tahun 2025.

Produksinya telah meningkat lebih dari dua kali lipat selama dua dekade terakhir, sebagian besar karena perluasan pengeboran shale. Kanada juga mencapai rekor tertinggi, menghasilkan 5,0 juta barel per hari pada Desember 2025.

Sementara itu, Timur Tengah adalah wilayah penghasil minyak terbesar kedua, menghasilkan 31 juta barel per hari pada tahun 2025.

Arab Saudi tetap menjadi produsen terbesar di kawasan ini dengan produksi 9,6 juta barel per hari. Namun, negara tersebut mengalami penurunan jumlah rig minyak aktif ke level terendah dalam 20 tahun pada tahun 2025, karena investasi energi semakin bergeser ke arah produksi gas alam. Pada tahun 2030, produksi gas alam diperkirakan akan meningkat 60%.

Iran memproduksi 3,1 juta barel per hari pada tahun 2025, masih di bawah puncaknya sebesar 4,0 juta barel pada tahun 2007.

Meskipun demikian, Timur Tengah tetap menjadi kekuatan dominan di pasar minyak global. Pada tahun 2025, kawasan ini memproduksi lebih banyak minyak mentah daripada gabungan Afrika, Eropa, Amerika Tengah dan Selatan, serta Asia-Pasifik.

Perdagangan Minyak Global dan Cadangan Strategis

Selat Hormuz tetap menjadi salah satu jalur perdagangan minyak terpenting di dunia, menangani sekitar 20% perdagangan minyak bumi global.

Meskipun hanya 7% ekspor minyak mentah AS yang melewati koridor ini, perekonomian Asia sangat bergantung pada pengiriman ini, yang mencakup hampir 90% aliran melalui selat tersebut. Untuk melindungi dari gangguan pasokan, banyak negara mempertahankan cadangan minyak strategis.

Anggota Badan Energi Internasional, termasuk importir Eropa, Jepang, dan Korea Selatan, harus memiliki cadangan yang setara dengan setidaknya 90 hari impor bersih. Sementara itu, Tiongkok telah membangun beberapa cadangan terbesar di dunia.

Singkatnya, pasar minyak global bergantung pada sejumlah kecil wilayah, dan beberapa jalur perdagangan penting, sementara cadangan strategis membantu melindungi dari guncangan pasokan.

Berikut adalah tujuh wilayah produsen minyak terbesar dunia pada 2025:

1. Amerika Utara: 31,8 juta barel/hari - 29,9%

2. Timur Tengah: 31,0 juta barel/hari - 29,1%

3. Eurasia (Rusia, Kazakhstan, Azerbaijan): 13,6 juta barel/hari - 12,8%

4. Asia-Pasifik: 9,4 juta barel/hari - 8,9%

5. Amerika Tengah dan Selatan: 8,9 juta barel/hari - 8,4%

6. Afrika: 7,6 juta barel/hari - 7,2%

7. Eropa: 4,0 juta barel/hari - 3,7%

Total Global: 106,3 juta barel/hari - 100,0%

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta produsen minyak goreng untuk memperbanyak produksi minyak goreng second brand yang setipe dengan Minyakita.

Hal ini untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

"Minyak goreng itu jenisnya banyak sebenarnya, ada yang premium kemudian ada second brand. Second brand ini sebenarnya minyak temannya Minyakita. Jadi ada second brand, kemudian ada Minyakita," ujar Budi dalam konferensi pers di PT Mikie Oleo Nabati Industri (MONI), Bekasi, Kamis (5/2).

Budi menjelaskan minyak goreng yang beredar di pasar sebenarnya memiliki banyak jenis, mulai dari premium, second brand, hingga Minyakita.

Namun, selama ini masyarakat cenderung hanya berfokus pada Minyakita, sehingga ketika pasokannya terbatas, muncul kesan kelangkaan dan harga minyak goreng dianggap mahal.

"Nah, kita ingin minta ke produsen untuk mulai banyak memproduksi second brand, dengan harga yang terjangkau seperti Minyakita, tapi kualitasnya sama," katanya.

Menurut Budi, Minyakita pada dasarnya merupakan instrumen intervensi pasar melalui skema Domestic Market Obligation (DMO). Itu karena produk bergantung pada kinerja ekspor, jumlah Minyakita di pasar tidak selalu stabil meski pasokan minyak goreng jenis lain sebenarnya masih tersedia.

"Minyakita itu minyak DMO. Kalau ekspor turun, jumlah Minyakita juga tidak banyak. Padahal minyak yang lain banyak di pasar," ujarnya.

Karena itu, pemerintah mendorong kehadiran second brand sebagai pendamping Minyakita di pasar rakyat, agar konsumen tetap memiliki pilihan minyak goreng dengan harga terjangkau tanpa bergantung pada satu produk saja.

"Kita minta produsen membuat produk second brand yang setipe Minyakita, sehingga masyarakat bisa membeli minyak dengan harga terjangkau seperti Minyakita, dengan kualitas yang sama," kata Budi.

Terkait harga, Budi menegaskan minyak goreng second brand tidak akan diatur dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) seperti Minyakita. Namun, pemerintah meminta agar harga second brand tetap mengacu pada Minyakita.

"Enggak pakai HET, tapi kita minta acuannya adalah Minyakita," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menjelaskan kecenderungan konsumen yang beralih ke Minyakita merupakan konsekuensi dari perbedaan harga di pasar.

"Karena Minyakita itu ditentukan HET-nya, tentu konsumen akan mencari yang lebih murah. Itu hukum pasar," kata Iqbal.

Ia menambahkan dorongan kepada produsen untuk kembali menggalakkan second brand bertujuan menyeimbangkan pasar dan mengurangi ketergantungan pada Minyakita, terlebih karena kualitas sejumlah second brand dinilai tidak kalah.

"Dari segi kualitas, bahkan beberapa second brand itu lebih bagus kualitasnya," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan produksi minyak dalam negeri terus membaik jelang akhir tahun 2025 ini.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut, per 10 November 2025, produksi minyak dalam negeri tercatat telah mencapai 606,02 ribu barel per hari (bph). Dia pun optimistis produksi tetap akan terjaga hingga akhir tahun ini.

"Nah prediksi sampai dengan Desember, Desember itu nanti produksi kita 625 ribu (bph)," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, dikutip Kamis (13/11/2025).

Adapun, produksi minyak rata-rata dari awal tahun hingga akhir tahun ini diperkirakan bisa mencapai 606.000-607.000 bph, lebih tinggi dari target APBN sebesar 605.000 bph.

"Jadi rata-rata per tahun itu bisa total liftingnya nanti sekitar 606 atau 607 ribu barrels oil per day. Ini sudah melebihi target APBN," ujarnya.

Djoko memaparkan bahwa setidaknya terdapat sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau perusahaan migas besar yang berkontribusi pada capaian produksi minyak nasional.

Saat ini, produsen minyak terbesar di Indonesia dipimpin oleh perusahaan migas asal Amerika Serikat (AS) yakni ExxonMobil, dari hanya satu blok minyak, yakni Blok Cepu.

"Nah ini Bapak-Ibu sekalian dari ExxonMobil, ini per 10 November itu 153.932 bph," kata Djoko.

Di bawah ExxonMobil, produksi minyak terbesar kedua berasal dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), pengelola Blok Rokan, Riau, dengan produksi sebesar 151.053 bph.

Kemudian, disusul oleh PT Pertamina EP dengan produksi tercatat sebesar 68.504 bph.

Berdasarkan data SKK Migas, berikut daftar 10 KKKS dengan produksi minyak terbesar per 10 November 2025:

1. ExxonMobil Cepu 153.932 bph

2.⁠ ⁠Pertamina Hulu Rokan (PHR) 151.053 bph

3.⁠ ⁠Pertamina EP 68.504 bph

4.⁠ ⁠Pertamina Hulu Energi ONWJ 25.538 bph

5.⁠ ⁠Pertamina Hulu Mahakam (PHM) 23.559 bph

6.⁠ ⁠Pertamina Hulu Energi OSES 17.180 bph

7.⁠ ⁠Petrochina International Jabung 13.212 bph

8.⁠ ⁠Medco E&P Natuna 16.747 bph

9.⁠ ⁠Pertamina Hulu Sanga-Sanga 13.209 bph

10.⁠ ⁠BP Berau 7.653 bph.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia naik sekitar 5% ke level tertinggi dalam dua pekan setelah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap dua raksasa energi Rusia, Rosneft dan Lukoil, yang memicu kekhawatiran gangguan pasokan global.

Melansir Reuters pada Jumat (24/10/2025), harga minyak mentah jenis Brent naik US$3,40 atau 5,4% menjadi US$65,99 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) menguat US$3,29 atau 5,6% menjadi US$61,79 per barel.

Kenaikan ini merupakan lonjakan harian terbesar sejak pertengahan Juni sekaligus penutupan tertinggi sejak 8 Oktober.

“Pengumuman sanksi AS terhadap Rosneft dan Lukoil merupakan eskalasi besar dalam upaya menekan sektor energi Rusia dan berpotensi cukup kuat untuk menggeser pasar minyak global ke kondisi defisit tahun depan,” ujar David Oxley, Kepala Ekonom Iklim dan Komoditas di Capital Economics.

Data energi AS mencatat Rusia sebagai produsen minyak mentah terbesar kedua di dunia pada 2024 setelah AS.

Selain harga minyak mentah, kontrak berjangka diesel AS juga melonjak hampir 7%, mendorong crack spread—selisih margin keuntungan kilang—ke posisi tertinggi sejak Februari 2024.

Menurut analis Saxo Bank, Ole Hansen, sanksi baru AS membuat kilang di China dan India, yang selama ini menjadi pembeli utama minyak Rusia, perlu mencari pemasok alternatif agar tidak terisolasi dari sistem keuangan Barat.

Beberapa sumber perdagangan menyebutkan kepada Reuters bahwa perusahaan minyak milik negara China telah menangguhkan pembelian minyak Rusia yang dikirim melalui laut dari Rosneft dan Lukoil, dua perusahaan yang kini masuk dalam daftar sanksi AS. Langkah ini turut memperkuat kenaikan harga minyak global.

Sementara itu, Menteri Perminyakan Kuwait menyatakan bahwa Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) siap menambah produksi untuk menutupi potensi kekurangan pasokan di pasar global.

Presiden Rusia Vladimir Putin menilai pasar global akan membutuhkan waktu untuk menggantikan pasokan minyak Rusia.

“Ini jelas merupakan upaya untuk menekan Rusia. Namun, tidak ada negara atau rakyat yang bermartabat akan mengambil keputusan di bawah tekanan," kata Putin.

Pemerintah AS menegaskan siap mengambil langkah tambahan dan kembali mendesak Moskow untuk segera menyetujui gencatan senjata di Ukraina.

Pavel Molchanov, analis strategi investasi di Raymond James menuturkan, berbagai sanksi AS dan Uni Eropa sejauh ini belum berdampak signifikan pada kemampuan Rusia mengekspor minyak. Oleh karena itu, dia ragu putaran sanksi terbaru ini akan menjadi titik balik.

"Meski begitu, Kremlin mungkin harus menggunakan cara-cara yang lebih rumit untuk menyalurkan minyaknya secara tersembunyi, yang akan meningkatkan biaya,” ujarnya.

Molchanov menambahkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan ini mengingat ekspor minyak Rusia menyumbang sekitar 7% dari pasokan global.

Sebelumnya, Inggris juga telah menjatuhkan sanksi terhadap Rosneft dan Lukoil pada pekan lalu, sedangkan Uni Eropa menyetujui paket sanksi ke-19 yang mencakup larangan impor gas alam cair (LNG) Rusia.

Dalam daftar sanksi terbarunya, Uni Eropa turut menambahkan dua kilang China dengan kapasitas gabungan 600.000 barel per hari serta Chinaoil Hong Kong, unit perdagangan PetroChina.

Menurut analis UBS, Giovanni Staunovo, dampak sanksi terhadap pasar minyak akan bergantung pada reaksi India dan kemampuan Rusia mencari pembeli baru.

Sejumlah sumber industri menyebutkan, kilang-kilang di India—yang selama ini menjadi pembeli terbesar minyak Rusia berharga diskon sejak pecahnya perang di Ukraina—berencana memangkas drastis impor dari Rosneft dan Lukoil untuk mematuhi sanksi baru AS. Langkah ini berpotensi membuka jalan bagi kesepakatan dagang energi antara AS dan India.

Perusahaan swasta Reliance Industries, pembeli terbesar minyak Rusia di India, disebut tengah mempertimbangkan untuk mengurangi atau menghentikan sepenuhnya impor minyak dari Rusia, menurut dua sumber yang mengetahui rencana tersebut.