REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai kesepakatan damai Amerika Serikat (AS) dan Iran dapat memberikan kepastian bagi perekonomian global dan membawa dampak positif bagi Indonesia. Dia memperkirakan normalisasi jalur perdagangan energi akan memperlancar pasokan minyak dan gas dunia sehingga menekan harga komoditas serta memperbaiki sentimen pasar keuangan.

"Kita berharap, dari damai perang di Timur Tengah membawa kepastian terhadap perekonomian global," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Huda menyampaikan stabilitas di kawasan Timur Tengah sangat penting mengingat Selat Hormuz tersebut merupakan salah satu pemasok utama minyak mentah, gas alam, dan berbagai produk turunannya bagi dunia. Menurutnya, kelancaran distribusi energi akan memperbaiki rantai pasok global sehingga berdampak pada penurunan harga berbagai komoditas strategis, terutama minyak mentah.

"Normalisasi transportasi selat hormuz akan meningkatkan kembali perekonomian global," ucap Huda.

Dengan harga minyak global yang diperkirakan berada di kisaran 80 dolar AS per barel, Huda menilai, Indonesia berpotensi memperoleh keuntungan dari sisi fiskal maupun biaya impor. Pasalnya, pasokan menjadi lebih lancar, harga komoditas global akan menurun, salah satunya minyak mentah.

"Di satu sisi kondisi ini bisa menyelamatkan APBN agar tidak membengkak dan membuat harga komoditas impor menjadi lebih murah," ungkap dia.

Ia menambahkan, sentimen positif tersebut juga tercermin pada pergerakan pasar modal domestik. Huda mengatakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi memberikan dampak positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi pengelolaan subsidi energi.

Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah mengantisipasi risiko gejolak harga energi global dengan menyisihkan sebagian anggaran untuk kebutuhan subsidi.

Jika tekanan geopolitik mereda dan harga energi bergerak lebih stabil, kebutuhan anggaran subsidi diperkirakan akan berkurang.

“Harusnya begitu kan,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, berkurangnya kebutuhan subsidi akan membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program prioritas nasional.

“Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi. Sehingga akan jauh berkurang. Ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh Presiden,” kata Purbaya.

Meski demikian, pemerintah masih akan mencermati perkembangan kondisi global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional sebelum melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap postur APBN.

“Jadi kita lihat seperti apa, dan baru kita sesuaikan (adjust),” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat (AS) dan Iran resmi menyepakati perjanjian perdamaian dan penghentian permanen operasi militer di semua front, termasuk Lebanon.

Pengumuman ini kali pertama disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui unggahan di akun media sosial X miliknya.

Sharif menyebutkan, prosesi penandatanganan dokumen resmi perjanjian damai tersebut bakal dihelat pada Jumat (19/6/2026) di Swiss.

Presiden AS Donald Trump dengan cepat menegaskan kesepakatan itu melalui pernyataannya sendiri pada Minggu (14/6/2026) saat merayakan ulang tahunnya yang ke-80.

"Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai," ujarnya, dikutip dari AFP, Senin (15/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings menyoroti kebijakan fiskal Indonesia yang dinilai berpotensi memberi tekanan terhadap peringkat kredit RI di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan risiko pelebaran defisit anggaran.

Director, Sovereign & International Public Finance Ratings S&P Global Ratings, Rain Yin, mengatakan tekanan utama terhadap rating Indonesia saat ini berasal dari perkembangan fiskal, terutama setelah realisasi penerimaan negara tahun lalu lebih lemah dari proyeksi lembaga pemeringkat tersebut.

“Saat ini kami masih memiliki outlook stabil untuk rating BBB Indonesia, tetapi tekanan negatif mulai meningkat, terutama dari sisi fiskal,” ujar Rain Yin dalam acara Indonesia Credit Spotlight 2026: Navigating Geopolitical Headwinds and Domestic Resilience yang digelar oleh Pefindo di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, defisit fiskal yang sedikit lebih tinggi dari perkiraan dan penerimaan negara yang tidak sesuai prediksi, membuat S&P terus mencermati arah kebijakan pemerintah, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.

Rain menjelaskan, dalam jangka pendek, risiko fiskal muncul dari lonjakan harga minyak global. Sebagai importir neto minyak mentah, Indonesia menghadapi potensi kenaikan beban subsidi energi yang dapat meningkatkan pengeluaran negara.

Akan tetapi, Indonesia juga dinilai memiliki peluang memperoleh tambahan pendapatan dari ekspor komoditas lain yang harganya ikut meningkat di pasar global. Kondisi tersebut membuat dampak terhadap APBN sangat bergantung pada respons kebijakan pemerintah.

”Jadi dalam jangka pendek, kompleksitasnya adalah terdapat potensi sisi positif yang bisa dimanfaatkan sekaligus sisi negatif yang harus dikelola melalui respons kebijakan,” tambahnya.

Selain tekanan jangka pendek, S&P juga memantau arah kebijakan fiskal pemerintahan baru yang memiliki target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Menurut Rain, strategi ekspansi ekonomi berpotensi mengerek rating apabila Indonesia mampu memperluas basis penerimaan negara dan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah.

Namun, dia mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan negara bukan proses yang mudah dilakukan dalam waktu singkat. Jika ekspansi fiskal dilakukan lebih agresif, kondisi tersebut dapat berisiko pada trajektori fiskal Indonesia dalam jangka menengah.

”Jadi yang sedang kami coba pahami sebenarnya adalah bagaimana kombinasi kebijakan ini akan memengaruhi kebijakan dan hasil fiskal, baik dalam jangka yang lebih pendek maupun jangka menengah,” tambahnya.

Selain faktor fiskal, S&P turut menyoroti risiko eksternal seperti pelemahan rupiah dan kenaikan suku bunga global yang dapat meningkatkan biaya pendanaan pemerintah. Menurut Rain, kondisi tersebut akan menjadi latar belakang penting dalam penilaian terhadap prospek fiskal Indonesia ke depan.

“Jika nilai tukar melemah dan suku bunga meningkat, maka biaya pendanaan pemerintah juga akan naik dan menambah tekanan terhadap belanja fiskal. Jadi semua faktor ini akan menjadi latar belakang dalam cara kami melihat trajektori fiskal [RI],” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF Riza Annisa Pujarama menyoroti ruang fiskal domestik sebelum tekanan global meningkat karena perang Iran vs AS dan Israel sudah ketat. Riza menyampaikan ketatnya ruang fiskal ini lantaran belanja yang terus meningkat di tengah perlambatan penerimaan perpajakan; defisit yang semakin dalam disertai nilai keseimbangan primer yang negatif; pembayaran bunga utang dan belanja subsidi energi yang terus meningkat.

"Kemudian, dominasi belanja rutin yang kini mencapai lebih dari 40 persen dari total belanja pemerintah pusat, sementara belanja produktif seperti belanja modal justru tertekan, tersisa sekitar delapan persen hingga sembilan persen dari total belanja pemerintah pusat," ujar Riza dalam diskusi bertajuk "2 Bulan Perang Israel-AS vs Iran: Waspada Dampak ke Perekonomian!" Di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Di tengah gejolak geopolitik yang terjadi, Riza menyebut, ekonomi domestik ikut terdampak. Sejumlah asumsi makro APBN meleset per April 2026, mulai dari nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp17.280–17.400 per dolar AS, harga minyak yang telah menembus 100 dolar AS per barel, hingga kenaikan yield SBN.

Riza menyampaikan dampaknya tidak hanya pada peningkatan beban subsidi energi, tetapi juga pada pembayaran bunga utang yang kini telah melampaui 20 persen dari belanja pemerintah, dengan total kewajiban jatuh tempo yang besar. Riza mengatakan sensitivitas fiskal pada dokumen RAPBN 2026 menunjukkan setiap kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar akan langsung memperlebar defisit.

"Berdasarkan estimasi tersebut, tambahan kebutuhan subsidi bisa mencapai sekitar Rp219 triliun jika harga minyak mentah mencapai 100 dolar AS per barel," ucap Riza.

Dalam kondisi ini, Riza menekankan bahwa pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal dengan lebih ketat, sekaligus memperbaiki kualitas belanja. Riza mengatakan reformasi subsidi energi menjadi penting agar lebih tepat sasaran, diikuti dengan perbaikan akurasi data penerima.

Selain itu, sambung Riza, perlindungan sosial juga perlu diperkuat, khususnya bagi kelompok kelas menengah yang rentan terdampak kenaikan harga energi, namun belum sepenuhnya terjangkau bantuan sosial. Tanpa langkah yang tepat, Riza menilai, risiko defisit menembus batas tiga persen dapat berdampak pada kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat pada perdagangan Jumat (24/4/2026). Mata uang Garuda naik 57 poin atau 0,33 persen ke level Rp 17.229 per dollar AS.

Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai pergerakan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh geopolitik di Timur Tengah.

Di mana, ketegangan antara AS dan Iran masih berada pada level tinggi, menyusul laporan mundurnya negosiator utama Teheran dalam pembicaraan yang dimediasi Pakistan.

Presiden AS Donald Trump, dalam pernyataannya kepada wartawan pada Kamis malam, menegaskan pihaknya tidak ingin “terburu-buru” mencapai kesepakatan dengan Iran, sembari kembali menyoroti isu penggunaan senjata nuklir.

“Trump juga mengulangi klaimnya bahwa AS telah melumpuhkan kemampuan militer Iran, dan bahwa negara itu dalam keadaan kacau. Komentarnya meningkatkan kekhawatiran atas konflik AS-Iran yang berkepanjangan, yang dapat menyebabkan pasokan minyak melalui Timur Tengah terhenti,” ujar Ibrahim kepada wartawan, Jumat sore.

Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi konflik berkepanjangan antara AS dan Iran, yang berisiko mengganggu pasokan minyak global, khususnya dari kawasan Timur Tengah.

Melalui media sosial, Trump bahkan dilaporkan telah memerintahkan Angkatan Laut AS untuk menembak dan menghancurkan kapal-kapal Iran yang memasang ranjau di Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi dunia.

Di sisi lain, Trump menyebut Israel dan Lebanon telah menyepakati perpanjangan gencatan senjata selama tiga minggu setelah pembicaraan di Washington.

Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup meredakan kekhawatiran pasar.

Washington juga sebelumnya memperpanjang gencatan senjata dengan Teheran tanpa batas waktu pada awal pekan ini.

Perpanjangan ini terjadi di tengah mandeknya pembicaraan damai antara kedua negara.

Iran dan AS masih berselisih terkait pembukaan kembali Selat Hormuz, di mana Iran menuntut pencabutan blokade laut oleh AS, sementara Washington meminta Iran membuka jalur pelayaran secara penuh. Ketegangan di lapangan pun meningkat.

Iran dilaporkan menyita kapal-kapal yang melintas di selat tersebut, sementara AS mengeklaim telah menangkap kapal Iran yang mencoba menembus blokade.

Kondisi ini menempatkan kedua negara dalam kebuntuan yang berpotensi memperpanjang konflik.

Dampak konflik ini mulai dirasakan secara global, termasuk ancaman krisis energi dan lonjakan inflasi di berbagai negara.

Bagi Indonesia, meskipun pemerintah memilih menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tekanan terhadap kondisi fiskal tetap tidak bisa dihindari.

Pemerintah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam kondisi kuat untuk menghadapi gejolak tersebut.

Meski harga minyak mentah dunia berpotensi bertahan di atas asumsi makro APBN 2026, yakni di atas 100 dollar AS per barrel, pemerintah masih mampu menjaga stabilitas harga, khususnya BBM bersubsidi, tanpa harus menggunakan cadangan fiskal secara langsung.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini mencapai sekitar Rp 423 triliun disebut masih belum digunakan untuk menahan lonjakan belanja subsidi energi.

SAL diposisikan sebagai bantalan terakhir apabila tekanan terhadap defisit fiskal semakin besar.

Pemerintah juga menegaskan tetap menjaga defisit APBN 2026 di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara, melalui efisiensi dan realokasi belanja ke sektor prioritas.

BI Siaga

Ibrahim menyebutkan, Bank Indonesia (BI) memastikan akan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Intervensi dilakukan secara simultan di pasar offshore non-deliverable forward (NDF), pasar spot, serta domestic non-deliverable forward (DNDF)," sebut dia.

"Tidak hanya itu, BI juga memperluas operasi moneter valas, termasuk melalui transaksi spot dan swap berbasis yuan offshore, sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas mata uang rupiah sekaligus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi," tambahnya.

Sementara itu Kurs JISDOR hari ini juga mengalami penguatan ke posisi Rp 17.278 per dollar AS dibandingkan kemarin pada Rp 17.308.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka menguat 0,19% atau 32 poin ke Rp17.136 per dolar AS dalam perdagangan Selasa (21/4). Sementara itu, indeks dolar AS naik 0,02% ke 98,11. Hari ini pergerakan rupiah diperkirakan akan tertekan utamanya disebabkan oleh konflik Timur Tengah yang kembali memanas.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah hari ini akan ditutup melemah di rentang Rp17.160-Rp17.200 per dolar AS. Dalam perdagangan awal pekan ini, Senin (20/4), rupiah menguat 21 poin ke level Rp17.168 per dolar AS.

Ibrahim menjelaskan bahwa sentimen global yang menyertai gerak rupiah di pasar keuangan adalah dinamika konflik Timur Tengah, di mana Selat Hormuz kembali ditutup setelah AS dan Iran sama-sama mengatakan pihak lain telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kondisi ini membuat harga minyak global berisiko melonjak lagi dan menyebabkan inflasi energi.

"Harga minyak melonjak hingga 7% pada hari Senin, membuat pasar sebagian besar tegang karena efek inflasi dari perang Iran. Kekhawatiran atas inflasi yang dipicu oleh energi merupakan beban utama pada harga logam sejak dimulainya konflik pada akhir Februari," ujarnya, dikutip Selasa (21/4/2026).

Kondisi perang global juga memengaruhi keputusan bank sentral mengambil kebijakan suku bunga. Ibrahim menilai bahwa ketegangan baru yang dipicu penutupan Selat Hormuz membuat ekspektasi penurunan suku bunga AS tahun ini telah bergeser secara signifikan ke arah sikap higher for longer.

Sementara di dalam negeri, APBN Indonesia sedang mendapat sorotan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang mewanti-wanti agar pemerintah tidak belanja berlebihan di tengah ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah.

"Peringatan ini muncul sejalan dengan adanya risiko resesi jika perang terus berkecamuk di Iran dan menekan harga bahan bakar minyak," kata Ibrahim.

Inflasi energi membuat ruang fiskal pemerintah jauh lebih sempit daripada sebelumnya, apalagi Indonesia adalah net importir minyak. Ibrahim mengatakan bahwa dalam skenario terburuk, kebijakan moneter dan fiskal harus siap untuk beralih mendukung perekonomian dan melindungi sistem keuangan, bersamaan dengan kebijakan keuangan dan likuiditas yang tepat.

"Namun, bank sentral tidak akan bisa berbuat banyak dalam hal memengaruhi harga energi yang akan mendorong inflasi naik. Pasar pun akan memperhitungkan kenaikan suku bunga. Dalam situasi ini, IMF juga meminta Bank Indonesia tidak buru-buru menaikkan suku bunga selama ekspektasi inflasi tetap terkendali," tandasnya.

Kepastian mengenai kapan konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat akan berakhir tampaknya masih jauh dari harapan, setidaknya dalam waktu dekat. Ketidaksepakatan di antara perwakilan ketiga negara dalam proses perundingan yang sedang berlangsung menjadi akar permasalahan utama. Meski pembicaraan damai masih terus diupayakan, kondisi ketidakpastian ini telah mendorong volatilitas harga minyak global secara signifikan.

Ketidakstabilan geopolitik tersebut berdampak langsung pada pergerakan harga minyak dunia yang kini sangat fluktuatif. Harga minyak Brent sempat menyentuh US$109 per barel, sementara WTI mencapai US$111 per barel — masing-masing mencatat lonjakan harian sekitar 8% dan 11% pada awal April.

Rata-rata harga Brent sepanjang Maret bahkan telah melampaui US$80 per barel, jauh di atas asumsi APBN Indonesia yang dipatok sebesar US$70 per barel. Kondisi ini menimbulkan risiko fiskal yang nyata dan perlu diantisipasi dengan serius oleh pemerintah.

Dengan kenaikan ini, sudah tentu pemerintah berpotensi menanggung beban melalui kenaikan alokasi anggaran subsidi. Pada skenario harga US$85 per barel, pemerintah harus menanggung tambahan subsidi hingga Rp100 triliun.

Jika melihat harga rata-rata saat ini maka potensi beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah bisa bertambah hingga Rp300 triliun. Bahkan, defisit anggaran terhadap PDB, pada asumsi tertentu, juga bisa melebar melewati angka rasio 3%.

Pada kondisi ini mau tidak mau pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran. Pemerintah menargetkan bisa melakukan efisiensi hingga Rp200 triliun rupiah dengan melakukan realokasi dan refocusing anggaran.

Namun, angka tersebut berpotensi tidak cukup mengkompensasi anggaran jika geopolitik tidak ter de-eskalasi dalam waktu dekat dan harga minyak secara year-to-date mencapai US$100 per barel. Di sisi lain, efisiensi yang dilakukan pemerintah juga menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan.

Efisiensi anggaran yang membatasi belanja pemerintah bisa berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana tercermin dari capaian kuartal I-2025 yang hanya 4,87%, di bawah 5,11% pada periode yang sama tahun sebelumnya, ketika pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Pola ini berisiko terulang di tahun ini, di tengah upaya ambisius pemerintah mendorong pertumbuhan hingga 5,4%.

Dengan ruang fiskal yang semakin sempit dan risiko perlambatan ekonomi yang kian nyata, beban untuk menjaga momentum pertumbuhan pun bergeser , dari kebijakan fiskal yang kian menyempit ke kebijakan moneter yang diharapkan mampu mengisi celah tersebut.

Bank Indonesia sebenarnya telah menempuh pelonggaran moneter secara terukur dengan menurunkan BI Rate sebesar 150 bps sejak September 2024 hingga menyentuh level 4,75% pada September 2025 dan dipertahankan pada level tersebut hingga Februari 2026. Kebijakan ini mulai tertransmisi ke pasar, tercermin dari penurunan INDONIA ke 4,16% dan suku bunga kredit ke 8,80%.

Ekspansi likuiditas turut diperkuat melalui penurunan instrumen SRBI serta total pembelian SBN yang mencapai Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026, di mana Rp46,72 triliun di antaranya dilakukan melalui pasar sekunder.

Namun efektivitas kebijakan ini menghadapi dua hambatan sekaligus. Transmisi penurunan BI Rate ke suku bunga kredit masih berjalan lambat, di mana penurunan 150 bps BI Rate hanya ditransmisikan sekitar 40 bps ke suku bunga kredit perbankan.

Di sisi lain, ruang untuk terus menurunkan suku bunga acuan semakin sempit di tengah ketidakpastian geopolitik global yang menekan nilai tukar dan mendorong arus modal keluar dari negara berkembang.

Sinyal ini diperkuat oleh hilangnya frasa “mencermati ruang penurunan BI Rate lebih lanjut” dalam komunikasi RDG terakhir. Dalam bahasa bank sentral adalah pesan tersendiri bahwa ekspektasi penurunan suku bunga dalam waktu dekat perlu direvisi.

Ruang yang Masih Terbuka untuk Dioptimalkan

Untuk mengisi keterbatasan BI Rate, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) hadir sebagai instrumen moneter yang memberikan insentif pengurangan GWM secara targeted kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas. Apalagi, efektivitasnya kini diperkuat melalui skema forward looking kondisi ketika bank dapat memperoleh kelonggaran likuiditas sejak awal periode berdasarkan komitmen penyaluran kredit kepada Bank Indonesia. Kombinasi keduanya menciptakan dorongan ganda yang berpotensi memperbesar aliran kredit ke sektor riil sekaligus menekan biaya kredit agar lebih terjangkau.

Penyesuaian kebijakan KLM di atas memberikan hasil signifikan melalui lonjakan insentif yang diterima perbankan pada Maret 2026 hingga mencapai Rp427,1 triliun atau setara 4,83% dari Dana Pihak Ketiga. Dari jumlah tersebut, Rp357,6 triliun mengalir melalui lending channel dan Rp69,5 triliun melalui interest rate channel.

Hal ini mencerminkan bahwa perbankan tidak hanya berlomba memperbesar penyaluran kredit ke sektor prioritas, tetapi juga semakin responsif menurunkan suku bunga kredit sejalan arah kebijakan Bank Indonesia.

Untuk memaksimalkan efektivitas KLM, terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan. Pada skema forward looking, potensi terbesarnya masih dapat digali oleh bank-bank yang terus memperkuat kapasitas dan mematangkan pipeline debiturnya.

Sementara pada komponen interest rate channel, bank-bank yang masih bergantung pada deposan besar dengan special rate tinggi perlu didorong untuk merestrukturisasi biaya dananya sehingga dapat memenuhi ambang elastisitas minimal 0,3 dan berhak atas insentif penuh dari Bank Indonesia.

Untuk mendukung hal ini, Bank Indonesia dapat menerapkan diferensiasi ambang elastisitas berdasarkan kelompok bank agar insentif KLM turut mendorong bank menengah dan kecil berperan aktif dalam transmisi moneter. Ini seiring dengan penguatan ekosistem pembiayaan oleh pemerintah melalui penjaminan kredit, pendampingan usaha, dan penyederhanaan perizinan guna memastikan ketersediaan debitur yang layak di sektor prioritas.

Pada level yang lebih strategis, koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, dan kementerian teknis perlu dilembagakan secara formal agar insentif KLM tidak berjalan sendirian. Akan tetapi, bersinergi dengan kebijakan sisi penawaran yang memastikan kredit murah terserap secara produktif oleh pelaku ekonomi yang paling membutuhkan.

Di tengah ketidakpastian global yang semakin tinggi, otoritas terkait tidak bisa hanya mengandalkan satu instrumen kebijakan. KLM hadir sebagai pembeda karena ia bekerja langsung ke jantung perekonomian, mendorong kredit mengalir ke sektor yang paling dibutuhkan sekaligus mempermurah biayanya.

Ketika ruang penurunan suku bunga makin sempit dan kebijakan fiskal makin terukur, KLM justru masih punya ruang untuk dioptimalkan. Inilah yang menjadikannya sebagai kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk tetap tumbuh di tengah tekanan global yang tidak menentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan aset negara dari kawasan hutan dengan nilai mencapai Rp370 triliun.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada agenda Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

“Satgas ini berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara kawasan hutan yang bila dinilai sekitar Rp370 triliun,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa nilai aset yang berhasil diselamatkan tersebut sangat signifikan jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Seluruh APBN kita adalah Rp3.700 triliun kurang lebih, berarti yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam satu setengah tahun ini menyelamatkan hampir 10% dari APBN,” jelasnya.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi kerugian negara yang selama ini terjadi di sektor kehutanan.

Prabowo menggambarkan besarnya dampak yang dapat dihasilkan jika nilai aset tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan nasional.

“Kalau kita hitung Rp370 triliun, kita bisa perkirakan semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi,” katanya.

Dia juga menyebut dana tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, termasuk penguatan pembelajaran matematika dan teknologi di sekolah-sekolah.

Selain sektor pendidikan, dana tersebut dinilai mampu mendorong pembangunan infrastruktur dasar di berbagai daerah seperti jembatan.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa penyelamatan aset negara bukan sekadar angka, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang saudara-saudara telah hasilkan,” tegasnya.

Sebagai informasi, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan uang hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11.420.104.815.858 atau Rp11,4 triliun ke kas negara dalam agenda Tahap VI yang digelar di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya transparansi kinerja pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan sekaligus memulihkan kerugian negara.

Dana Rp11,4 triliun tersebut berasal dari berbagai sumber, di antaranya denda administratif kehutanan sebesar Rp7,23 triliun; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp1,96 triliun.

Kemudian, sumber lainnya adalah setoran pajak periode Januari–April 2026 sebesar Rp967,7 miliar; setoran pajak dari PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar; denda lingkungan hidup sebesar Rp1,14 triliun

Selain penyelamatan keuangan negara, Satgas PKH juga mencatat capaian besar dalam penguasaan kembali kawasan hutan dari sektor ilegal.

Sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas berhasil menguasai kembali 5,88 juta hektare kawasan hutan di sektor perkebunan sawit dan menguasai kembali 10.257,22 hektare kawasan hutan di sektor pertambangan

Pada tahap VI ini, sebagian kawasan hutan yang telah dikuasai kembali diserahkan kepada sejumlah kementerian dan lembaga.

Sebanyak 254.780,12 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, termasuk kawasan strategis seperti hutan produksi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Taman Hutan Raya Lae Kombih di Aceh dan Kawasan Hutan Gunung Halimun Salak di Jawa Barat.

Selain itu, lahan seluas 30.543,40 hektare disalurkan melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk pengelolaan lebih lanjut oleh BPI Danantara dan PT Agrinas Palma Nusantara.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Perang di Timur Tengah yang pecah antara Iran dan AS-Israel diprediksi berkepanjangan, menyusul bergabungnya kelompok Houthi yang mengancam penutupan Selat Bab al-Mandab. Dampaknya, harga komoditas minyak mentah dunia diprediksi melonjak lebih tinggi. Indonesia perlu mewaspadai berbagai risiko dan dampak yang bakal timbul akibat kondisi tersebut.

“Perang Iran vs Israel+AS akan berlangsung lama. Kita harus bersiap bahwa harga energi, khususnya minyak dan LPG akan meningkat,” ungkap ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, saat dihubungi Republika, Senin (30/3/2026).

Harga minyak mentah dunia saat ini terpantau telah menembus level 115 dolar AS per barel. Angka tersebut jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel.

Dengan terjadinya lonjakan harga minyak mentah dunia, beban anggaran negara untuk subsidi dan kompensasi energi akan membengkak. Defisit APBN tak ayal berpotensi melebar.

“Defisit APBN akan melejit, inflasi akan meningkat, daya beli masyarakat akan melemah,” tegasnya.

Pada saat yang bersamaan, lanjut Wijayanto, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi semakin melemah. Posisi rupiah pada penutupan perdagangan Senin (30/3/2026) telah menembus level Rp 17.002 per dolar AS. Mata uang Garuda diprediksi masih akan terus terkoreksi.

“Rupiah berpotensi semakin tertekan. Jika tidak hati-hati, Indonesia bisa mengalami krisis fiskal yang dapat berujung pada krisis nilai tukar rupiah,” ungkapnya.

Tekanan terhadap rupiah, kata Wijayanto, sebenarnya lebih disebabkan oleh situasi fiskal yang kurang solid sebelum perang Iran vs AS-Israel pecah. Namun, peperangan yang terus bergulir di Timur Tengah tersebut telah memperburuk nilai tukar rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim APBN masih bisa berfungsi dengan baik sebagai peredam kejut atau shock absorber kenaikan harga BBM jika harga minyak mentah berada sampai level US$100 per barel.

Pada acara pelantikan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu) yang baru, Jumat (27/3/2026), Purbaya mengakui bahwa harga komoditas masih fluktuatif sejalan dengan tensi geopolitik yang masih berkembang.

Akan tetapi, dia menilai Indonesia masih aman terlihat dari harga BBM yang belum naik seperti di negara-negara tetangga. Menurutnya, otoritas fiskal masih bisa mendayagunakan APBN untuk menjadi shock absorber kenaikan harga minyak dunia.

Kondisi tersebut disampaikan langsung oleh Purbaya ke Presiden Prabowo Subianto saat harga minyak dunia sempat menyentuh level di atas US$100 per barel. Dia memastikan APBN masih bisa menyerap kenaikan harga minyak dunia, tanpa menaikkan harga BBM.

"Ditanya oleh Presiden, 'Gimana APBN?'. [Dijawab] 'Aman Pak. 'Oh, aman?'. Kalau US$100 [per barel], aman, sudah kami hitung sampai US$100 [per barel] aman semua," terangnya di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Purbaya pun mengapresiasi kinerja anak buahnya. Menurutnya, para pejabat Kemenkeu masih kurang dihargai atas kinerja yang sudah dilakukan selama ini.

Untuk itu, Purbaya menugaskan kepada Robert Leonard Marbun selaku Sekjen Kemenkeu baru untuk melakukan komunikasi yang lebih baik ke masyarakat.

"Di luar kami tenang terus, walaupun kalau rapat panik, sih. Namun, kami approach secara terukur, enggak pernah ada angka yang aneh-aneh yang enggak bisa kami hitung," tuturnya.

Adapun harga minyak dunia mengalami lonjakan dan terus berfluktuasi seiring dengan perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Sebab, perang ini turut memicu pembatasan hingga penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur logistik energi dunia.

Beberapa negara di Asia pun menerapkan berbagai respons berbeda terhadap gangguan pasokan minyak. Misalnya, Filipina menyatakan kondisi darurat energi. Korea Selatan juga akan meluncurkan tim ekonomi darurat untuk merespons krisis tersebut.

Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (27/3/2026), harga minyak mentah jenis Brent untuk pengiriman Mei turun 1,4% menjadi US$106,55 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei juga turun 1,4% menjadi US$93,20 per barel.

Pergerakan harga minyak dipengaruhi oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut meskipun Teheran meminta waktu tujuh hari, pemerintah AS memberikan tenggat 10 hari. Dengan revisi tersebut, batas waktu baru diperpanjang hingga 6 April 2026.

Perpanjangan tenggat ini memberi ruang lebih besar untuk negosiasi sekaligus memungkinkan AS menambah kekuatan militernya di kawasan. Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, pengerahan itu mencakup Marine Expeditionary Units serta pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS. (Lorenzo Anugrah Mahardhika)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi prediksi sejumlah ekonom global yang memperkirakan harga minyak dunia bisa menembus hingga US$200 per barel. Dia bahkan menyebut prediksi tersebut sebagai tidak berdasar.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).

Sebelumnya, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski harga minyak dunia mengalami kenaikan tajam. Menurutnya, APBN akan tetap digunakan untuk menahan tekanan tersebut.

“Tidak. Jadi kita absorb tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepas kan nanti kayak negara-negara lain pada panik tuh orang-orang. Jadi masyarakat mesti ngerti juga bahwa peran APBN adalah meng-absorb shock seperti ini, sehingga masyarakat masih bisa melakukan bisnisnya, kegiatannya, tanpa kenaikan beban yang berlebihan. Itu yang kadang-kadang dilupakan orang,” ujarnya.

Menanggapi prediksi harga minyak yang disebut-sebut bisa mencapai US$200 per barel, Purbaya mempertanyakan dasar analisis tersebut.

Saat dijelaskan bahwa prediksi tersebut datang dari ekonom luar negeri, dia merespons dengan nada tegas bahwa pernyataan itu belum tentu benar dan berpotensi keliru.

“Ekonom bodoh itu, luar negeri ya? Bodoh. Kenapa? Saya tunjukin. Tahun 2013 kalau enggak salah mereka bilang juga sama, ekonom akan... apa, harga minyak akan naik ke US$200 per barel. Naik sampai US$150, habis itu jatuh. Kenapa? Ekonomi dunia tidak bisa menyesuaikan diri dengan harga seperti itu. Akibatnya resesi. Kalau resesi, demand turun, harga akan collapse hampir pasti,” jelasnya.

Menurut Purbaya, lonjakan harga minyak hingga level ekstrem tidak akan bertahan lama karena akan memicu penurunan permintaan global.

“Jadi kalau US$200 saya bilang, ya paling mungkin sebentar, satu menit dua menit, habis itu jatuh lagi. Ketika jatuh, ini akan jatuh ke bawah. Waktu itu kan jatuhnya ke bawah, ke US$15 dolar. Di satu titik malah kalau beli minyak biayanya negatif, kalau di forward market di satu titik,” ujarnya.

Dia menilai prediksi tersebut tidak mempertimbangkan siklus ekonomi dan dinamika permintaan energi global.

“Jadi orang mesti ngerti siklus minyak itu, enggak oh... kan demand juga. Berarti pengamat yang enggak belajar itu data-data zaman dulu,” katanya.

Purbaya juga menegaskan bahwa harga minyak tidak akan bertahan di level tinggi tanpa adanya penyesuaian dari pasar.

“Enggak akan US$200. Tenang aja. Kalau US$200, global recession akan terjadi. Kalau terjadi, demand turun kan? Demand turun, collapse, harga minyak jatuh turun ke bawah, tajam sekali bisa ke bawah US$15,” ujarnya.

Dia menambahkan, produsen minyak juga memiliki kepentingan untuk menjaga harga agar tetap stabil dan tidak memicu gejolak ekonomi global.

Dengan demikian, pemerintah tetap optimistis harga energi global masih dapat dikelola tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

“Jadi produser minyak juga harus jaga pricing yang pas. Jadi kalau mereka bilang harga naik ke US$200, kalau naik ke US$200 tahan enggak? Enggak. Kita akan adjust sesuai dengan keadaan ya. Tapi enggak akan sampai ke sana,” tandas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur distribusi 20% pasokan minyak global berisiko meningkatkan beban fiskal pemerintah.

Purbaya menyebut bahwa blokade Selat Hormuz akan mengerek harga minyak hingga pada akhirnya akan mengakibatkan pembengkakan alokasi anggaran subsidi energi dan pembayaran bunga utang.

Kendati demikian, Purbaya juga menyatakan APBN juga berpeluang mendapatkan tambahan penerimaan (windfall profit) dari kenaikan harga komoditas andalan ekspor seperti batu bara, nikel, dan crude palm oil (CPO).

"Pemerintah juga terus memantau perkembangan geopolitik ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat," kata Purbaya, dikutip Kamis (12/3/2026).

Selain tekanan terhadap pengelolaan fiskal, bendahara negara juga mengungkapkan dua jalur transmisi utama yang dampaknya harus diwaspadai oleh Indonesia.

Pertama, dari jalur perdagangan. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi mengerek beban impor minyak dan gas (migas) nasional, yang pada dasarnya berisiko menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia.

Kedua, dari jalur pasar keuangan. Purbaya menjelaskan sentimen risk-off global sangat rentan memicu arus modal keluar asing sehingga berpotensi memberikan tekanan beruntun pada pasar saham, pasar obligasi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya dana (cost of fund).

Penjelasan Soal Bunga Utang

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menegaskan bahwa pemerintah mengelola utang, baik dari sisi portofolio maupun penerbitan tahunan (annual issuance), dengan sangat hati-hati untuk memastikan risiko tetap terjaga, termasuk dari sisi pengelolaan rasio pembayaran bunga utang (interest ratio) dan Debt Service Ratio (DSR).

"Dengan utang yang terkelola dengan baik dan semakin efisien, risikonya terkendali. Tentunya nanti ditopang oleh revenue [pendapatan] yang meningkat dengan berbagai reformasi," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Dia mencontohkan, penerimaan pajak yang mampu tumbuh hingga 30,4% pada Februari 2026 akan berdampak langsung pada perbaikan rasio pembayaran bunga utang maupun DSR.

Suminto menambahkan bahwa rasio pembayaran bunga utang DSR menggunakan pendapatan negara sebagai faktor pembagi (denominator) sehingga peningkatan penerimaan otomatis akan menyusutkan angka rasio beban utang.

"Tentu dengan utang yang semakin efisien, didukung oleh kinerja penerimaan yang semakin baik, rasio-rasio itu nanti juga akan mengalami perbaikan. Pada saat ini pun, rasio-rasio tersebut berada pada level yang masih terkelola dengan baik," tegasnya.

Perubahan Struktur Pendapatan

Senada, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan memang menjadi indikator standar yang lazim digunakan untuk menganalisis entitas bisnis, dunia usaha, maupun pemerintahan.

Kendati demikian, dia menggarisbawahi adanya perubahan struktural dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang perlu dipahami oleh lembaga pemeringkat, yaitu sejak 2025 dividen BUMN tidak lagi disetorkan ke APBN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melainkan dikelola langsung oleh Danantara.

"Kita mesti menggaungkan terus, menjelaskan kepada seluruh sektor keuangan dan perekonomian, bahwa saat ini ada sejumlah pendapatan negara yang tidak masuk ke APBN, tidak jadi PNBP, tapi dikelola secara terpisah," papar Suahasil.

Dia mengingatkan bahwa keluarnya pos dividen BUMN dari APBN secara otomatis membuat angka pendapatan negara terlihat lebih kecil, yang pada gilirannya membuat rasio beban bunga utang seolah-olah melonjak. Oleh karena itu, sambungnya, edukasi dan komunikasi kepada lembaga pemeringkat menjadi krusial.

"Tentu kalau nanti rating companies menanyakan, ya kita mesti menjelaskan setting-nya Indonesia seperti ini, sehingga ketika dikaitkan dengan pembayaran bunga utang, nanti dapat dilihat perhitungan rasionya seharusnya seperti apa," tutup Suahasil.

Beban Bunga Utang RI

Adapun, Kemenkeu masih belum mengungkapkan angka rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.

Kendati demikian, dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia mengungkapkan rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan mencapai 20,5% per Oktober 2025. Artinya, seperlima dari total pendapatan negara habis hanya untuk melunasi kewajiban bunga.

Masalahnya lagi, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara cenderung meningkat. Dalam laporan IEP edisi Desember 2024, Bank Dunia mencatat bahwa rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan 'hanya' 14% selama 2015—2022.

Jika sekarang rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan sebesar 20,5% maka ada peningkatan 6,5 poin persentase dibandingkan posisi rata-rata pada 2015—2022.

Tak sampai situ, jika dibandingkan dengan negara sebanding maka posisi Indonesia tampak lebih mengkhawatirkan.

Bank Dunia mencatat rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan di negara-negara berpendapatan menengah-atas cuma sebesar 8,5% selama 2015—2022; bahkan angkanya lebih kecil di negara-negara berpendapatan tinggi yaitu 4% pada periode yang sama.