JAKARTA - Lazisnu PBNU bersama Baznas akan menggulirkan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indramayu, Jawa Barat; Jember, Jawa Timur; Serang, Banten; serta Pringsewu, Lampung. Dana usaha UMKM tersebut sebesar Rp2,6 miliar dengan rincian Rp2 miliar dari Baznas dan Rp600 juta dari Lazisnu dalam bentuk gerobak, pendanaan modal usaha, hingga pendampingan selama dua tahun ke depan.

Direktur Eksekutif NU Care-Lazisnu, Riri Khariroh menyampaikan, tujuan program tersebut adalah mengembangkan ekonomi umat. "Kita ingin bahwa program ini menjadi best practice kerja sama antara LAZISNU dan BAZNAS untuk peningkatan ekonomi umat," katanya saat pembukaan rangkaian sinergi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Riri menjelaskan keempat daerah penerima program tersebut berada di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan rentan terhadap radikalisme. "Wilayah-wilayah yang rentan terkait dengan isu-isu radikalisme dan juga kantong kemiskinan, di wilayah ini juga banyak pesantren yang mau berkembang ekonominya. Setiap masing-masing daerah itu sekitar 50 penerimanya," katanya.

Ia mengatakan bahwa target penerima bantuan ialah UMKM di bidang makanan dan minuman. "Pedagang gorengan kemudian minuman-minuman akan menjadi fokus dari UMKM yang akan dikembangkan," ucapnya.

Riri berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada 50 penerima, tetapi dapat terus bertambah selama proses pemberdayaan berlangsung. "Alhamdulillah laporan yang kami dapat dari daerah, sebulan itu dua UMKM tambahan muncul menjadi bagian dari jaringan UMKM-nya NU Care-LAZISNU. Nanti bisa kita kembangkan untuk wilayah-wilayah yang lebih luas," ujarnya.

Ketua PBNU Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Aizzudin Abdurrahman, juga berharap program pemberdayaan ekonomi tersebut dapat diperluas ke daerah lain dan meningkatkan kesejahteraan umat. "Kehadiran Lazisnu setidaknya mengurangi beban (penerima manfaat) dan bisa mencakup (daerah) lebih luas agar ekonomi bisa lebih tinggi," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Baznas, Zainut Tauhid Sa'adi menekankan bahwa program pemberdayaan tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan secara intensif. "Tentu kami tidak lepas begitu saja, ada pendampingan dan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan," katanya.

Ia berharap masyarakat yang mendapat pendampingan dapat meningkat dari penerima bantuan atau mustahik menjadi pemberi bantuan atau muzakki.

"Kita berharap di daerah tersebut juga memastikan ada peningkatan, para mustahik atau yang mendapatkan bantuan, semoga tahun berikutnya menjadi muzakki, terutama di lingkungan pesantren," ujar Kiai Zainut.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk menjangkau kelompok paling rentan. Hal ini disampaikan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

"Kita tidak hanya mengintervensi anaknya, tapi juga keluarganya. Harapannya, ketika anaknya lulus, keluarganya juga ikut naik kelas,” ujar Gus Ipul, Minggu (3/5/2026).

Pendekatan berbasis keluarga menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang selama ini menjadi salah satu akar persoalan pendidikan. “Ada jutaan anak yang tidak terlihat dalam sistem. Mereka ini invisible people. Bisa jadi ada di sekitar kita, tapi tidak tersentuh program,” katanya.

Menurut dia, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai pendongkrak dari lapisan paling bawah agar kesenjangan pendidikan dapat dipersempit secara sistemik.

“Kalau kita bicara standar pendidikan yang baik, tentu tinggi. Tapi, bagaimana semua bisa naik ke sana? Jawabannya gotong royong. Sekolah Rakyat ini menjadi instrumen untuk mengangkat dari bawah,” ujarnya.

Gus Ipul juga menyoroti tantangan baru pendidikan di era teknologi. Di satu sisi, anak-anak Indonesia adalah generasi digital native, namun di sisi lain masih terdapat ketimpangan akses dan kesiapan.

“Kita tidak punya banyak pilihan selain beradaptasi dengan teknologi. Tapi, dengan keterbatasan anggaran, gotong royong menjadi keharusan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk mempercepat pembangunan Kampung Nelayan sebagai bagian strategi pengentasan kemiskinan. Hal itu diungkapkan Kepala BP Pengentasan Kemiskinan (Taskin) Budiman Sudjatmiko usai mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Budiman menjelaskan, dalam rapat membahas pengembangan kampung-kampung nelayan, terutama kampung nelayan industri perikanan untuk rakyat melalui konsep Kampung Nelayan Merah Putih serta penguatan koperasi.

"Nah, Kampung Nelayan Merah Putih, koperasi, dan tadi kami juga menyampaikan kepada Pak Prabowo Subianto supaya dari BP Taskin merangkaikan program-program strategis beliau dari makan bergizi gratis, kampung nelayan, program perumahan, kemudian program yang lain-lain itu supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem," kata Budiman kepada awak media.

Budiman mengatakan Presiden Prabowo menekankan pentingnya integrasi pembangunan ekonomi kerakyatan untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu, katanya, Presiden Prabowo menekankan orang yang sudah terentaskan bisa kembali jatuh ke jurang kemiskinan jika kelembagaan yang mendukung program pengentasan kemiskinan tidak diperkuat.

"Ya, spesifiknya pengentasan kemiskinan adalah tadi arahan Bapak Presiden bahwa pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi, atau orang yang sudah terentaskan itu bisa saja jatuh miskin kembali kalau kelembagaan seperti koperasi dan kampung nelayan tidak diperkuat," ujarnya.

Budiman pada kesempatan itu mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar kampung nelayan dan koperasi diperkuat dari sisi finansial serta didorong aktivitas produktifnya agar masyarakat dan anggota koperasi dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung.

"Kami menyampaikan beberapa usulan dan diskusi dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden akan memberikan arahan lebih lanjut. Kita tunggu saja arahan dari beliau, ya," pungkasnya.

JAKARTA - Adidaya Institute menegaskan Presiden Prabowo menggunakan pendekatan kerangka kerja Big Bang dan Big Push dalam mengatasi problem kemiskinan di Indonesia. Di mana Presiden Prabowo mengambil jalan cepat dan strategis untuk memecahkan problem kemiskinan mendasar dengan berfokus pada pembangunan manusia dan ekonomi kerakyatan .

Pendekatan ini dahulu diperkenalkan oleh seorang pakar ekonomi pembangunan bernama Jeffrey Sachs. Walaupun demikian, menurut Adidaya Institute, dasar pijakan kebijakan pembangunan di era pemerintahan Prabowo tetaplah mengacu pada konstitusi UUD 1945.

Data BPS Ungkap Kemiskinan Menurun di Perkotaan maupun Pedesaan, Intip Angkanya



“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan strategi kebijakan yang dapat dibaca sebagai big bang dalam pelaksanaan dan big push dalam substansi. Artinya negara bergerak cepat, serentak, dan berskala nasional untuk memecahkan masalah mendasar bangsa—namun tetap fokus pada investasi pembangunan manusia dan ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek satuan,” ucap Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo dalam dialog media, Selasa (10/2).



Bram menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki sejumlah program prioritas yang sebenarnya didesain untuk mengatasi kemiskinan secara terintegrasi dan komprehensif. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan, menurutnya, merupakan paket terintegrasi yang menyelesaikan seluruh aspek kemiskinan mendasar.

“Tujuh program prioritas-Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan-bukanlah “tumpukan program terpisah”. Ini adalah paket terintegrasi yang menargetkan simpul kemiskinan multidimensi sekaligus: gizi, kesehatan, pendidikan, aset rumah, akses pasar desa, rantai pasok pangan, dan produktivitas pesisir dapat diatasi dengan baik,” jelas dia.

Bagi Adidaya Institute, kerangka kerja ini sejalan dengan evolusi pemikiran ekonom Jeffrey Sachs via strategi ’reform cepat’ yang dulu dikenal sebagai big bang lalu berkembang menjadi big push era pembangunan berkelanjutan (SDGs). Di mana terjadi lompatan investasi terkoordinasi di human capital, sistem layanan publik, dan ekonomi lokal untuk memutus ’perangkap kemiskinan’.

Dengan kata lain, ungkap Bram, pendekatan Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai big bang gaya eksekusi yang membawa big push gaya isi kebijakan. Di tangan Presiden Prabowo, negara muncul dan hadir sangat kuat sebagai perencana, koordinator, dan investor layanan-layanan dasar.

”Seluruh program prioritas tersebut juga memenuhi tiga kriteria kerangka kerja Big Bang Reform. Pertama, program dilakukan secara massif (nasional). Kedua, dilaksanakan dengan cepat (speed). Dan yang terakhir, tidak bisa dihentikan atau irreversible,” sambungnya.

Namun demikian, skala besar kebijakan Presiden selalu membawa konsekuensi kesiapan dan kinerja mesin birokrasi negara. Sebab menurut Bram, program sebesar ini hidup-mati bukan di ruang seremoni, melainkan di kantor dinas, sekolah, puskesmas, dapur layanan, pengadaan, gudang, cold storage, koperasi, hingga unit lapangan pesisir.

Karena itu, ungkapnya, bila publik ingin mendukung keberhasilan program pro-rakyat ini, pengawasan harus diarahkan pada kualitas eksekusi, bukan sekadar ramai di ruang perdebatan politik.

“Big push tidak bisa ditopang oleh menteri saja. Jika yang macet adalah eksekusi, maka yang harus dibenahi adalah ekosistem pelaksanaannya—Menteri dan birokrasi sekaligus,” tegas dia.

Meskipun demikian, bagi Adidaya, evaluasi yang sehat bukan hanya soal reshuffle kabinet, melainkan juga reshuffle eksekusi. Yaitu perbaikan rantai komando, standar layanan minimum nasional, satu data, transparansi biaya satuan, penguatan SDM garis depan, serta audit dan respons keluhan yang cepat.

Adidaya pun menawarkan mekanisme kepada publik untuk mengawal program prioritas Presiden Prabowo ini. Mekanismenya disebut Rapor Negara (Rapor Birokrasi) dengan enam (6) indikator sederhana, yaitu: Komando & koordinasi lintas instansi, standar minimum layanan, Satu data & dashboard publik, Pengadaan–logistik–biaya satuan, Kesiapan SDM garis depan dan Pengawasan & respons keluhan.

“Dengan kerangka Rapor Negara, dukungan publik menjadi dukungan yang cerdas: mendukung arah program, menuntut mutu pelaksanaan, dan memastikan lompatan kebijakan benar-benar menghasilkan dampak. Sebab perbedaan antara “big push yang berhasil” dan “big push yang mengecewakan” selalu sama: disiplin eksekusi dan kualitas birokrasi,” tutur dia.

Meski demikian, Bram tetap menekankan aspek masukan dari masyarakat atau feedback loop untuk menyempurnakan strategi kebijakan big bang dan big push ini. Pasalnya feedback loop ini memang menjadi keniscayaan dalam kerangka strategi Big Bang dan Big Push.

Sehingga ungkap dia, pemerintah pun dapat secara terbuka mendapat informasi yang sejelas-jelasnya dari lapangan. Dan, tentu saja bukan informasi yang bersifat Asal Bapak Senang (ABS) dan penuh rekayasa.

Prabowo Tegaskan Pemberantasan Kemiskinan Jadi Program Prioritas Pemerintahannya



“Feedback loop menjadi suatu kemestian dalam kerangka ini. Sehingga segala evaluasi dapat dilakukan sambil berjalan. Dengan demikian, pemerintah perlu terbuka mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya di lapangan. Bukan Asal Bapak Senang (ABS), karena itu akan mencelakakan Presiden Prabowo,” tegasnya.

Oleh karena itu, Adidaya Institute pun mendorong Presiden Prabowo dapat memilih anggota kabinet yang bukan saja memahami desain dan strategi kerja Presiden, tetapi juga memiliki kemampuan mengeksekusinya. Tujuannya, supaya para Pembantu Presiden tersebut hadir sebagai penopang dan bukan justru malah menjadi penghambat strategi Big Bang dan Big Push dalam mempercepat agenda kesejahteraan rakyat.

“Atas dasar itu pula lah, Presiden Prabowo perlu untuk memilih anggota kabinetnya yang paham strategi ini dan bisa mendelivery (mengeksekusi) arah besar (kerja) Presiden,” tutur dia.

JAKARTA - Universitas Jember (UNEJ) bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmen bersama menjadikan kopi sebagai instrumen strategis pengurangan kemiskinan di wilayah Tapal Kuda. Komitmen ini mengemuka dalam Seminar Nasional dan Temu Usaha bertema “Industrialisasi Kopi dan Pengentasan Kemiskinan” yang digelar di Auditorium Universitas Jember pada Selasa (25/11).

Seminar yang mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas petani ini menghadirkan beragam narasumber lintas sektor. Tamu utama seminar ini adalah Wakil Kepala BP Taskin, Ir. Iwan Sumule, yang membawakan keynote “Industrialisasi Kopi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, serta Bupati Jember, Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., yang memaparkan arah pengembangan kopi dan kebijakan penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jember.

Selain kedua tokoh tersebut, turut hadir Kepala LP2M UNEJ Prof. Yuli Witono, Sekolah Kopi RAISA M. Saleh, Kopi Roeli Nurul Iksan, Kepala Puslit Koka Dini Artika Sari, Direktur KDMP Sidomulyo, GM Kapal Api Global Roby Wibisono, hingga Bale Kopi Gucialit Nur Kholifah. Seluruh narasumber memberikan perspektif komprehensif mulai dari kebijakan pusat dan daerah, riset akademik, inovasi pemberdayaan, hingga rantai nilai industri kopi nasional.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc., Ph.D., dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan para pegiat kopi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menurunkan angka kemiskinan.

“Seperti yang kita ketahui, wilayah Tapal Kuda, memiliki sekitar 30.000 hektare lahan kopi. Melalui forum ini, kita berharap muncul banyak usulan strategis untuk meningkatkan pemasaran, budidaya, dan hasil-hasil pengembangan kopi yang dapat memberikan dampak bagi pengurangan kemiskinan. Kemiskinan di beberapa daerah masih tergolong tinggi, dan ini menjadi tantangan bersama bagi pemerintah daerah maupun Universitas Jember untuk terus berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui komoditas kopi,” pungkasnya.

Dari sisi kebijakan nasional, Wakil Kepala BP Taskin, Ir. Iwan Sumule, memaparkan bahwa pengembangan kopi berbasis desa harus dipahami sebagai strategi konkret untuk menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

“Kita harus membalik struktur pasar yang selama ini menempatkan desa hanya sebagai pemasok bahan mentah. Karena itu, industrialisasi kopi berbasis desa harus menjadi jalan baru, nilai tambahnya harus tinggal di desa, mulai dari pencucian, sangrai, pengemasan, hingga branding. Ketika nilai tambah kopi kembali ke desa, barulah petani memperoleh porsi yang layak, dan kopi benar-benar menjadi alat pembebasan sosial serta pengentasan kemiskinan di Jember dan seluruh Tapal Kuda,” tegas Iwan Sumule.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., menyoroti ironi bahwa Jember, yang memiliki potensi agraris justru memiliki kantong kemiskinan tertinggi, sehingga diperlukan terobosan strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menurunkan kemiskinan, serta memperkuat posisi Jember sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Tapal Kuda.

“Selama ini kita dikenal sebagai penghasil emas hitam, tetapi justru daerah yang menjadi pusat komoditas ini adalah wilayah dengan kemiskinan tertinggi. Karena itu, kami mendorong hutan sosial untuk menjadi solusi konkret. Dengan lebih dari 41 ribu hektare lahan yang dapat dikelola masyarakat, setidaknya 41 ribu rumah tangga bisa kita angkat dari kemiskinan. Ini bagian dari upaya kita menuju zero miskin ekstrem di tahun 2029 dan menjadikan Jember sebagai surga kopi Nusantara sekaligus motor penggerak ekonomi di Tapal Kuda,” jelas Fawait.

Dalam sesi diskusi, Kepala LP2M UNEJ, Prof. Dr. Yuli Witono, S.T.P., M.P., menegaskan bahwa kemajuan industri kopi tidak boleh berhenti di tingkat hilir saja. Ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada di hulu, di mana sebagian besar kebun kopi rakyat masih tertinggal dalam inovasi.

“Hari ini bisnis kopi di hilir berkembang luar biasa, kafe muncul di kota besar sampai kota kecil, harga kopi naik, dan ini tentu kabar baik. Tapi masalah besarnya, kita justru stagnan di hulunya. Banyak tanaman kopi yang sudah berumur 40–50 tahun, kualitas kopi petani kecil cenderung rendah, dan terutama, kopi kita kaya rasa namun masih miskin inovasi. Padahal dunia sudah bergerak ke arah specialty coffee, fine robusta, hingga fermentasi. Jika inovasi di hulu tidak diperkuat, maka sebesar apa pun geliat industri hilir, petani tetap tidak akan mendapatkan nilai tambah yang layak.”

Setelah memaparkan tantangan tersebut, Prof. Yuli menekankan bahwa kopi menyimpan potensi kuat sebagai instrumen nyata pengentasan kemiskinan, asalkan nilai tambahnya benar-benar kembali ke desa, selaras dengan arah industrialisasi berbasis komunitas yang juga ditekankan BP Taskin.

“Kopi bukan sekadar komoditas, tetapi jalan keluar dari kemiskinan ketika petani diberi akses pada pengetahuan, teknologi, dan kelembagaan yang berpihak,” ujarnya. “Di Sidomulyo misalnya, pendampingan UNEJ membuat robusta rakyat naik kelas hingga kategori fine-robusta. Begitu pula Kopi Raisa, yang awalnya produk desa biasa, kini punya standar cita rasa dan identitas yang membuatnya bersaing. Ketika inovasi dan nilai tambah itu tinggal di desa, posisi tawar petani berubah, pendapatan meningkat, dan desa-desa perkebunan mulai melihat jalan keluar dari lingkaran kemiskinan.”

Menanggapi komitmen Universitas Jember dalam memastikan petani kopi Jember tidak lagi identik dengan kemiskinan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc., Ph.D., menegaskan bahwa penguatan agroindustri berkelanjutan menjadi fondasi utama kebijakan kampus.

“Visi Universitas Jember jelas; membangun pertanian industrial yang berkelanjutan. Karena itu kami melakukan banyak riset tentang kopi dan pendampingan masyarakat secara konsisten. Di Sidomulyo, misalnya, kami mendampingi koperasi petani kopi, sementara di Bondowoso kami mengembangkan Sekolah Kopi Raisa. Ke depan kami bahkan menyiapkan ‘pesantren kopi’ agar para santri memiliki keterampilan pengolahan kopi. Intinya, kami ingin kampus ini bukan hanya unggul secara akademik, tapi benar-benar menjadi kampus yang berdampak bagi petani dan masyarakat.”

Prof. Bambang juga menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut harus diiringi kerja sama lintas sektor agar dampaknya benar-benar dirasakan petani, terutama dalam memperkuat posisi mereka di rantai nilai kopi.

“Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah dan industri agar petani tidak hanya menjadi buruh, tetapi mampu mengelola kopinya sendiri sehingga harga menjadi lebih kompetitif. Dengan pendampingan yang tepat, angka kemiskinan di kalangan petani kopi bisa kita tekan secara signifikan,” tutupnya

JAKARTA - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono optimistis partisipasi Partai Perindo bisa membantu mewujudkan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Apalagi, kata dia, Partai Perindo memiliki instrumen kader kuat di daerah.

Hal ini diungkapkan Agus usai dialog bertajuk"Envisioning Indonesia: Executing National Agenda," yang digelar di forum Rakernas Partai Perindo, di Discovery Hotel, Jakarta Utara, Senin (3/11/2025).

Agus menyadari, pemerintah tak bisa bergerak sendiri dalam mengentaskan kemiskinan di Tanah Air. "Di situlah, ya, partisipasi dari berbagai macam unsur di republik ini, termasuk partai politik, ya, khususnya Perindo, gitu loh, terlibat dalam program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujar Agus.



Menurutnya, pengentasan kemiskinan bisa terwujud bila ada partisipasi Partai Perindo. Apalagi, partai berlogo burung Rajawali mengepakan sayap ini dinilai punya instrumen kader kuat di daerah.

"Saya pikir karena Perindo juga punya instrumen yang cukup kuat ya, kalau kita bisa bersinergi, perintah Pak Presiden untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem bisa terwujudlah," katanya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pada para menteri untuk bersinergi dan kolaborasi dalam mengentaskan kemiskinan. Ia menuturkan, sinergi itu tak hanya lintas kementerian, melainkan dengan pemerintah pusat-daerah hingga dengan partai politik.

"Kenapa? Karena perintah Pak Presiden, di tahun 2026 itu kemiskinan ekstrem di Indonesia harus 0 persen, ya. Terus kemudian kemiskinan di tahun 2029 itu Presiden perintahkan di bawah 5 persen, gitu loh," ucao Agus.

"Tentunya ini kan program yang apa namanya, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, harus sinergi," tambahnya.

Agus mengatakan, pihaknya tengah menggalakkan program pemberdayaan dalam mengentaskan kemiskinan. Melalui program ini, ia mengatakan, pemerintah ingin menggraduasi para penerima bansos hingga PKH. Hal itu ditujukan agar penerima bansos nisa mandiri.

"Apa bentuknya? Siapa yang mau bekerja, kita kasih lapangan-lapangan pekerjaan. Siapa yang mau usaha, kita kasih lapangan-lapangan usaha. Jadi, Kemensos juga sedang mengubah, ya, konsep yang selama ini itu fokusnya di Linjamsos, sekarang kita mau masuk ke Dayasos, gitu loh," pungkasnya.

JAKARTA - Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri terus berinovasi mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan nasional. Salah satunya dengan mengembangkan Knowledge Management System (KMS) PEDULI, platform digital yang mengintegrasikan manajemen pengetahuan Korps Bhayangkara untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Kegiatan ini dipimpin Widya Iswara Sespimen Lemdiklat Polri Kombes Pol Dudung Adijono, selaku Leader Project Perubahan di Lemdiklat Polri. Dudung menerangkan, KMS PEDULI tidak hanya berfungsi sebagai sistem digital penyimpanan data, tetapi juga sebagai wadah strategis berbagi pengetahuan, memperkuat kapasitas SDM, dan mendukung sinergi lintas lembaga dalam pengentasan kemiskinan.

“KMS PEDULI merupakan bentuk nyata transformasi digital Polri di bidang pendidikan dan pelatihan. Sistem ini akan menjadi jembatan antara data, kebijakan, dan aksi nyata dalam mendukung masyarakat miskin agar lebih berdaya,” ujar Dudung Adijono., Sabtu (1/11/2025)

KMS PEDULI, dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai mitra, seperti Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog, NGO My Foundation, serta akademisi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Langkah awal proyek ini meliputi penyusunan blueprint sistem, pembuatan SOP, penyusunan draf perjanjian kerja sama (PKS), serta kegiatan sosialisasi dan pelatihan literasi digital bagi SDM Lemdiklat Polri.

Dudung menambahkan, Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Lemdiklat Polri dalam mendukung RPJMN 2025–2029, khususnya pada misi peningkatan sumber daya manusia unggul dan pengentasan kemiskinan berkelanjutan.

Selain itu, KMS PEDULI juga selaras dengan arah kebijakan Asta Cita Presiden dan visi Polri Presisi dalam mewujudkan institusi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan publik.

Dengan hadirnya KMS PEDULI, Polri diharapkan dapat membangun budaya berbagi pengetahuan (knowledge sharing culture) yang kuat, meningkatkan literasi digital, dan menciptakan dampak sosial nyata melalui kebijakan berbasis data.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap pengetahuan yang dihasilkan oleh Lemdiklat Polri dapat diakses, dimanfaatkan, dan dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” tambah Dudung Adijono.

Melalui KMS PEDULI, Lemdiklat Polri menunjukkan komitmen bahwa inovasi dan kepedulian sosial dapat berjalan beriringan, menjadikan Polri bukan hanya pelindung dan pengayom masyarakat, tetapi juga motor penggerak perubahan menuju Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

JAKARTA - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Gelar Mandaya Awards 2025. Kegiatan tersebut sebagai apresiasi terhadap kontribusi nyata masyarakat dalam membangun martabat bangsa.

Selain itu, Mandaya Awards merupakan wujud pengakuan negara terhadap kerja-kerja nyata masyarakat. "Mandaya Awards wujud pengakuan negara terhadap kontribusi nyata masyarakat dalam membangun daya dan martabat bangsa," ujar Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Kamis (16/10/2025).

Tahun ini, Mandaya Awards mencatat antusiasme tinggi dengan 789 pendaftar dari 26 provinsi, meliputi 28 kota, 60 kabupaten, 44 desa, 11 badan usaha, 52 LSM, 32 perguruan tinggi, 463 individu, dan 79 tokoh dengan kontribusi sepanjang hayat. Dari jumlah tersebut, terpilih 50 inisiatif terbaik yang dinilai memiliki dampak signifikan dalam peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Cak Imin, arah pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo kini memasuki fase baru. "Fase pemberdayaan, di mana keberhasilan diukur bukan hanya dari bantuan sosial, tetapi dari tumbuhnya kemandirian masyarakat," ujarnya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengungkap, tantangan yang dihadapi bangsa ini masih belum teratasi. Berdasarkan data BPS 2025, angka kemiskinan nasional masih 8,47%, dengan lebih dari 50% penduduk miskin berada di desa. Selain itu, ketimpangan sosial masih di angka 0,375, sementara 4,85 juta dari 7,28 juta pengangguran merupakan lulusan terdidik.

“Cara cepat menghadapi tantangan tersebut tidak lain adalah dengan pemberdayaan. Kita membutuhkan lebih banyak champion of empowerment, orang-orang yang bergerak karena nurani untuk memberdayakan sesama," katanya.

Cak Imin menekankan pentingnya pendekatan the whole of community dalam pemberdayaan, yakni kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas lokal.

“Pemerintah menyiapkan kebijakan yang inklusif; dunia usaha menciptakan nilai tambah melalui kemitraan. Akademisi memberikan inovasi, media menyebarkan inspirasi, dan masyarakat menjadi pelaku utama yang menumbuhkan kemandirian dari dalam,” tuturnya.

Cak Imin mengapresiasi seluruh penerima penghargaan sebagai agent of change yang telah mengkonversi ide menjadi dampak nyata di lapangan.

Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris menilai, pemberdayaan masyarakat terus digalakkan, salah satunya dengan transformasi desa dan inovasi kebijakan sebagai fondasi pemberdayaan yang tepat sasaran.

“Melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN), seluruh program penanggulangan kemiskinan kini dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Data ini memungkinkan pemerintah memastikan setiap bantuan dan program benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” ujarnya.

Mandaya Awards 2025 diharapkan menjadi momentum konsolidasi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gerakan pemberdayaan nasional yang inklusif, terukur, dan berkelanjutan. Meneguhkan semangat Mandaya, dari daya menuju kemajuan

Bisnis.com, CIREBON- Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun depan diperkirakan akan berdampak pada kemampuan daerah dalam menangani kemiskinan, termasuk di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Meski demikian, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyatakan langkah mitigasi telah disiapkan melalui skema kolaboratif yang lebih mandiri dan partisipatif, tanpa hanya bergantung pada dana APBN.

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menilai bahwa penurunan alokasi TKD memang menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan, paradigma pengentasan kemiskinan tidak lagi bisa hanya disandarkan pada anggaran pemerintah.

“Kami melihat, sekarang yang banyak bergerak justru komunitas, baik komunitas usaha swasta maupun komunitas petani. Pemerintah hanya memastikan regulasi berjalan baik,” ujar Budiman beberapa waktu lalu.

Strategi yang dimaksud adalah pembentukan Konsorsium Masyarakat Petani dan Industri Nasional (KMP Pasin), sebuah inisiatif berbasis industri pertanian yang melibatkan berbagai elemen ekonomi lokal.

Di dalamnya tergabung petani, pemilik penggilingan padi, pengelola gudang, dan investor swasta. Konsorsium ini menjadi platform kolaborasi untuk memperkuat rantai nilai pertanian sekaligus menciptakan model pembiayaan baru dalam program pengentasan kemiskinan.

Budiman menjelaskan, pembiayaan proyek-proyek KMP Pasin tidak lagi mengandalkan subsidi pemerintah, melainkan investasi swasta dan reinvestasi dari sisa hasil usaha (SHU) koperasi petani.

“Dari investasi swasta dan hasil usaha koperasi, kita putar kembali ke lapangan. Jadi, tanpa TKD pun, roda penghidupan petani tetap bergerak,” katanya.

Model tersebut saat ini sedang diujicobakan di Kabupaten Cirebon, dan direncanakan diperluas ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam waktu dekat.

Untuk tahun ini saja, BP Taskin menargetkan 7.000 hektare lahan pertanian di Jawa Barat menjadi bagian dari konsorsium. Adapun target jangka menengahnya mencapai 100.000 hektare lahan yang terintegrasi dalam program konsolidasi nasional.

Namun di balik optimisme itu, sejumlah pengamat menilai model kemitraan ini belum tentu mampu menggantikan fungsi fiskal pemerintah daerah.

Sebab, transfer daerah bukan sekadar dana, tetapi juga instrumen pemerataan pembangunan dan penjamin stabilitas ekonomi lokal. Pemangkasan TKD berpotensi menekan belanja sosial daerah, termasuk subsidi benih, perbaikan irigasi, dan dukungan logistik bagi petani kecil—unsur yang belum tentu bisa segera ditutupi oleh investasi swasta.

Budiman tidak menampik risiko tersebut, namun ia menilai arah kebijakan ini tetap realistis di tengah tekanan fiskal nasional.

“Tugas pemerintah bukan lagi menjadi operator ekonomi, tetapi memastikan regulasi tidak menghambat inisiatif masyarakat. Justru yang harus diperkuat adalah kolaborasi ekonomi rakyat dengan modal sosial yang sudah terbentuk di desa,” ucapnya.

Ia menegaskan, Indonesia tidak akan bisa keluar dari jerat kemiskinan struktural tanpa mengubah cara pandang pembangunan. Selama ini, kebijakan sosial masih sangat birokratis dan tergantung pada fiskal pusat.

Melalui KMP Pasin, Budiman ingin menunjukkan bahwa sektor pertanian bisa menjadi motor pertumbuhan baru bila diintegrasikan dengan sektor industri dan investasi komunitas.

Dengan demikian, meski pemangkasan TKD menimbulkan kekhawatiran, program seperti KMP Pasin menawarkan alternatif model pembangunan berbasis kemandirian ekonomi rakyat.