Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membeberkan kronologi diskusi antara sejumlah pejabat pemerintah dan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung ricuh beberapa waktu lalu.

Menurut Sudaryono, kegiatan tersebut pada awalnya dirancang sebagai forum dialog antara pemerintah dan mahasiswa untuk saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang berkembang di masyarakat.

Ia menjelaskan forum serupa sebenarnya bukan kali pertama dilakukan. Sebelum di UGM, dirinya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko telah beberapa kali berdiskusi dengan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya.

"Tujuannya dua, simpel saja. Kita memberi tahu dan mencari tahu. Kita memberi tahu apa yang pemerintah lakukan, dan kita mencari tahu aspirasi, pertanyaan, komplain, kesedihan, kekecewaan, maupun kemarahan masyarakat," kata Sudaryono dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Rabu (17/6).

Ia mengatakan rombongan pemerintah datang ke UGM dengan tujuan mendengarkan sekaligus menjelaskan berbagai program yang sedang dijalankan pemerintah kepada sivitas akademika dan mahasiswa di Yogyakarta.

Menurut Sudaryono, acara sempat berlangsung normal selama sekitar 30 hingga 40 menit. Ia mengaku sudah menyampaikan paparan awal bersama Nusron dan Budiman sebelum sesi diskusi dibuka.

[Gambas:Youtube]

"Kami sampaikan juga, tanya apa saja. Bahkan kadang kami bilang, adili kami di sini. Secara demokratis kita adu argumen. Tanya, kami jawab. Kalau kurang puas, tanya lagi," ujarnya.

Namun situasi berubah ketika sekelompok peserta disebut memasuki area panggung sambil berteriak-teriak saat acara berlangsung.

Sudaryono mengaku tak terlalu terkejut dengan aksi tersebut karena menurutnya kejadian serupa pernah terjadi dalam forum diskusi lain. Biasanya, kata dia, peserta yang melakukan interupsi tetap diberikan kesempatan berbicara menggunakan mikrofon.

"Orang masuk panggung teriak-teriak, enggak ada masalah, kita kasih mikrofon. Kamu mau apa? Biasanya kemudian menjadi diskusi," katanya.

Akan tetapi, menurut Sudaryono, situasi di UGM berbeda. Ia menilai kelompok tersebut tidak menyampaikan pertanyaan atau aspirasi secara langsung, melainkan mengajak peserta lain untuk ikut naik ke panggung.

"Yang kami dapat bukan pertanyaan, bukan aspirasi, tetapi ada keinginan agar diskusi ini tidak terjadi," ujarnya.

Meski demikian, Sudaryono mengaku tetap berusaha mempertahankan jalannya dialog. Ia mengatakan pemerintah siap menerima kritik maupun ekspresi kemarahan mahasiswa selama disampaikan dalam bentuk diskusi.

"Kami ingin tahu sebenarnya yang membuat marah itu apa. Kalau tidak disampaikan, kami juga tidak mengerti apa yang menjadi persoalannya," katanya.

Ia menyebut situasi kemudian semakin memanas setelah terjadi pelemparan air dan adanya upaya pemukulan. Tim pengamanan akhirnya menyarankan dirinya dan Nusron meninggalkan lokasi.

Sudaryono membantah adanya aksi kejar-kejaran saat dirinya meninggalkan area acara.

"Kami keluar, masuk mobil, lalu menunggu di sana. Setelah itu ada yang mencari-cari dan meminta diskusi. Akhirnya kami keluar lagi dari mobil," ujarnya.

Menurut dia, dialog kemudian berlanjut secara informal di area luar kampus dengan peserta duduk bersama di atas aspal.

Dalam diskusi lanjutan tersebut, kata Sudaryono, mahasiswa menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait kemiskinan, program food estate, hingga isu Pesta Babi di Papua.

Ia mengaku seluruh pertanyaan tersebut dijawab secara langsung oleh perwakilan pemerintah yang hadir.

Sudaryono mengatakan dirinya sebenarnya menyayangkan diskusi formal di dalam ruangan tidak dapat berjalan hingga selesai. Menurut dia, forum resmi akan lebih baik karena seluruh pertanyaan dan jawaban dapat terdokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Meski demikian, ia menegaskan tidak menyesali peristiwa yang terjadi di UGM. Sebaliknya, ia menilai kejadian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa.

"Saya tidak marah dan tidak menyesal dengan kejadian yang ada di UGM. Saya merasa ini menjadi momentum bagaimana mahasiswa yang pintar-pintar ini bisa terkanalisasi dalam sebuah gerakan yang baik," ujarnya.

Sudaryono juga mengaku tetap optimistis terhadap peran mahasiswa dalam mengawal berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, kegelisahan dan kritik yang disampaikan mahasiswa menunjukkan adanya kepedulian terhadap kondisi masyarakat.

"Kegalauan mereka, kegundahan mereka, kemarahan mereka itu adalah sikap yang baik karena mereka peduli pada bangsa ini. Tugas pemerintah adalah menjawab kepedulian itu dengan penjelasan, kinerja, dan solusi," kata Sudaryono.

Bisnis.com, SEMARANG - Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyebut langkah pemerintah dalam menaikkan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi sebagai pil pahit yang harus ditelan.

Pasalnya, gejolak geopolitik telah mengerek kenaikan harga bbm di tingkat global dan pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga demi memitigasi dampak pada kelompok masyarakat miskin.
"Pemerintahan Pak Prabowo itu unik, ketika ada beban sosial-ekonomi, diusahakan jangan sampai terus ke bawah. Masyarakat semakin sulit, maka bebannya naik ke atas. Di sini sebenarnya yang membuat masyarakat kelas menengah menjadi resah," jelas Budiman dalam kunjungannya ke Kota Semarang pada Jumat (12/6/2026) sore.
Budiman menyebut, langkah itu terpaksa diambil demi mengurangi beban yang mesti ditanggung oleh kelompok masyarakat di level bawah. Fokus tersebut juga berkesinambungan dengan sejumlah program yang dilakukan pemerintah untuk membangun ekosistem ekonomi baru.
"Kita tidak lagi hidup di negeri dongeng. Dunia sedang berguncang, ada perang Iran dengan Amerika, kenaikan BBM. Kalau ada yang mengatakan pemerintah tidak becus karena menaikkan BBM, berarti tidak ada satu pemerintahan yang becus di dunia ini," ujar Budiman.
Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyinggung aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok mahasiswa usai pemerintah menyesuaikan harga BBM non-subsidi. Budiman menyebut, mahasiswa jangan melihat kebijakan pemerintah hanya dengan mentalitas korban. Tak semata berdemonstrasi, kelompok mahasiswa juga didorong untuk urun rembuk dalam penyelesaian masalah tersebut.
"Saya pernah menjadi aktivis. Saya pernah marah. Tetapi saya ingat bahwa kemarahan saya harus berlandaskan pada argumentasi yang jelas. Kebencian saya pada sistem itu harus dilandasi oleh rasa cinta terhadap bangsa," kata Budiman.
Budiman menyayangkan opini negatif yang menganggap pemerintahan Prabowo tidak mendengar suara masyarakat. Terlebih jika opini tersebut disampaikan oleh mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun sikap itu juga mesti didasari oleh hasil analisis yang mendalam dan objektif.
"Sebagai pemimpin elit pergerakan, elit anak muda, aktivis mahasiswa itu seharusnya bisa melihat lebih jauh. Tidak sekedar yang ramai di permukaan, tetapi apa yang sebenarnya sudah dilakukan pemerintah," ujar Budiman.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi serta pelemahan nilai rupiah semakin membebani biaya hidup kelas menengah Tanah Air. Kenaikan BBM yang diikuti oleh kenaikan biaya transportasi diproyeksikan akan meningkatkan 15-20% beban pengeluaran rumah tangga, jika tidak diikuti oleh penyesuaian pola konsumsi.
"Kondisi tersebut semakin memberatkan kelas menengah, pasalnya bantuan sosial saat ini belum menyentuh kelompok kelas menengah sehingga ketika harga barang dan jasa ikut naik, dampaknya akan terasa secara instan pada daya beli," jelas Wisnu.

Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) bakal diintegerasikan untuk menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat hal ini.

Hal ini disampaikan Ferry saat menghadiri acara Kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih Dengan Program Keluarga Harapan di Kopdes Merah Putih Ranjeng Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (24/2).

"Dengan tambahan dari penerima manfaat PKH Kemensos menjadi anggota (Kopdes Merah Putih) tentu akan menambah partisipasi masyarakat sehingga mereka bisa berbelanja kebutuhan sehari hari mulai dari bahan pokok hingga barang bersubsidi pemerintah," kata Ferry dalam keterangan tertulisnya.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Koperasi farida Farichah, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah serta para penerima program PKH di Desa Ranjeng.

Ferry mengatakan dengan bergabungnya para penerima program PKH maka jumlah anggota akan semakin besar sehingga potensi untuk tumbuh lebih cepat semakin terbuka.

"Kopdes ini akan menjadi instrumen pemutar uang di desa Ranjeng sehingga akan menjadi penggerak ekonomi di sini dan secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional," ujarnya.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menekankan bahwa penerima bantuan sosial tidak hanya menerima perlindungan, tetapi juga diarahkan menuju pemberdayaan melalui koperasi desa. Ia menegaskan pentingnya data akurat dalam pelaksanaan program sosial sesuai Instruksi Presiden No. 4/2025.

Melalui Kopdes Merah Putih ini, tiga strata kehidupan masyarakat akan terakomodir seluruhnya. Lebih lanjut, ia menegaskan transformasi penerima bansos menuju anggota koperasi desa menjadi suatu pilihan yang rasional.

"Kalau para penerima manfaat PKH ini masuk menjadi anggota Kopdes setiap akhir tahun akan dapat SHU (Sisa Hasil Usaha). Ini dimaksudkan agar bapak ibu lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera," tegasnya.

Sementara itu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan Desa Ranjeng adalah contoh nyata keberhasilan sinergi lintas sektor sehingga operasionalisasi Kopdes Merah Putih dapat berjalan dengan baik.

"Kopdes ini menjadi alat yang akurat dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat benar-benar terjadi di desa, jadi semua harus berpihak dengan desa dengan memberikan afirmasi melalui bisnis perekonomian melalui Kopdes," kata Yandri.

Ia berharap setelah Kopdes Merah Putih beroperasi di setiap desa, pemerintah daerah dapat melakukan pertimbangan yang lebih mendalam terkait perizinan baru pendirian gerai minimarket. Namun bagi minimarket yang sudah ada dan beroperasi, Mendes menegaskan untuk tetap menjalankan aktivitas bisnisnya.

"Mari kita sukseskan Kopdes ini dari, oleh, dan untuk rakyat karena sekurang-kurangnya 20 persen seluruh keuntungannya akan kembali sebagai pendapatan desa," kata Yandri.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan membangun sistem ekonomi dan struktur sosial baru bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.

Langkah ini menjadi bagian dari penanganan pascabencana longsor dan banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menjelaskan, lembaganya tidak terlibat pada fase tanggap darurat karena tahap tersebut menjadi kewenangan badan dan kementerian teknis.

BP Taskin hadir setelah fase tanggap darurat selesai. "Kami hadirnya nanti pada saat tahap rekonstruksi dan rehabilitasi," ujarnya dalam diskusi dengan media di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Maka dari itu, dalam penanganan pascabencana, BP Taskin akan berfokus membangun sistem ekonomi dan struktur sosial baru agar masyarakat terdampak dapat pulih dan kembali beraktivitas secara normal. "Jadi tugas BP Taskin adalah membuat masyarakat baru, sistem ekonomi yang baru. Jadi memang betul-betul kita ingin membangun konstruksi masyarakat baru pascabencana," kata dia.

Ia menjelaskan, bencana alam kerap menghapus struktur sosial dan ekonomi yang sudah ada sebelumnya.

Lahan pertanian hilang akibat longsor, batas kepemilikan tanah menjadi tidak jelas, dan rumah warga hancur.

Kondisi tersebut membuat warga yang sebelumnya berada di berbagai lapisan ekonomi berpotensi sama-sama jatuh miskin.

"Bayangkan ada satu desa, hilang sawahnya habis, rumahnya habis, tadinya di desa itu ada orang sangat kaya, orang sangat miskin. Begitu ada bencana, semua jadi miskin. Tanahnya hilang. Batas-batasnya sudah tidak jelas," ucapnya.

BP Taskin pun menyiapkan pendekatan pembangunan masyarakat baru di wilayah terdampak bencana.

Pendekatan ini mencakup aspek sosiologis, antropologis, dan ekonomi agar masyarakat yang dibangun pascabencana justru lebih adil dibandingkan sebelum bencana terjadi.

Nantinya, persoalan teknis seperti penataan ulang lahan dan kepemilikan tanah akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Pertanian.

Sementara BP Taskin berfokus pada desain sistem ekonomi dan sosial masyarakat pascabencana.

Selain itu, akan melakukan identifikasi wilayah terdampak, mulai dari kampung yang masih bisa dihuni kembali hingga wilayah yang benar-benar hilang dan perlu direlokasi.

Dalam kondisi tertentu, seperti desa dengan jumlah penduduk yang tersisa sangat sedikit akibat bencana, BP Taskin membuka opsi rekomendasi relokasi dan peningkatan konektivitas wilayah. "Tugas BP Taskin bukan teknisnya, tapi bagaimana secara sosiologis, antropologis, dan ekonomi adalah masyarakat baru dibangun, tapi lebih adil daripada sebelum mereka terkena bencana, bisa terkoneksi lagi kepada daerah-daerah yang sifatnya infrastruktur fisik," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) berjanji mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat korban bencana alam di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terdampak banjir bandang disertai tanah longsor. Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan bencana tersebut memberikan dampak yang masif, mulai dari hilangnya lahan pertanian sebagai aset produktif masyarakat, rusaknya rumah, hingga terputusnya berbagai sumber penghidupan. Kondisi itu menempatkan seluruh warga terdampak pada posisi ekonomi yang sangat rentan.

“Ketika bencana terjadi, struktur ekonomi lama bisa runtuh. Tugas kami adalah memastikan masyarakat tidak terjebak dalam kondisi berkepanjangan,” ujar Budiman saat ditemui di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Budiman menjelaskan BP Taskin menaruh konsentrasi penuh pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, agar potensi munculnya kemiskinan baru di wilayah terdampak dapat dicegah semaksimal mungkin.

Dalam rencana kerjanya, BP Taskin akan mengambil langkah berbasis kajian sosiologis dan antropologis yang dikoordinasikan secara intensif dengan kementerian dan lembaga terkait. Sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Sosial, Kementerian Transmigrasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta badan usaha milik negara (BUMN).

“Bukan hanya teknis. Kami menghubungkan kebutuhan masyarakat, misalnya hunian sementara dengan BNPB, persoalan lahan dengan Kementerian Pertanian, dan seterusnya,” kata Budiman.

Ia menegaskan, dalam waktu dekat BP Taskin akan mengerahkan tim ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memastikan tingkat kerusakan yang dialami masyarakat.

“Mana sawah yang benar-benar hilang atau rumah yang hancur. Seluruh langkah tersebut akan berbasis kajian sosiologis, antropologis, dan ekonomi, agar pemulihan pascabencana tidak sekadar membangun fisik, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat. Jika, misalnya, ada desa yang mayoritas penduduknya meninggal dan hanya tersisa beberapa rumah tangga, maka opsi seperti transmigrasi lokal juga bisa dipertimbangkan,” ujar Budiman.

Budiman menilai fase rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi momentum untuk membangun sistem sosial ekonomi yang lebih adil dan tangguh dibandingkan kondisi sebelum bencana.

Dengan pendekatan tersebut, BP Taskin berharap masyarakat terdampak bencana dapat bangkit kembali dan memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dalam jangka panjang.

“Bayangkan ada satu desa yang hilang. Sawahnya habis, rumahnya habis. Sebelum bencana, ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin. Ketika bencana terjadi, semuanya menjadi miskin karena tanah dan batas-batasnya hilang. Di sinilah tugas BP Taskin, membangun masyarakat baru dan sistem ekonomi yang baru di atas kondisi pascabencana,” kata Budiman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) terus memperkuat peran koordinatifnya melalui kegiatan Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang digelar sebagai upaya strategis untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan nasional.

Agenda ini fokus menyatukan langkah lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memastikan program-program penanggulangan kemiskinan berjalan terpadu dan efektif.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah mendorong perluasan akses masyarakat miskin terhadap pangan bergizi, pendidikan, kesehatan, dan dukungan ekonomi produktif.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan membutuhkan desain kebijakan yang menyatu, bukan terpisah-pisah. “Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Kemiskinan adalah persoalan kompleks, yang hanya bisa kita atasi melalui kekompakan nasional,” kata Budiman dalam keterangan tertulis, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, BP Taskin dibentuk dengan mandat khusus untuk memastikan seluruh program pemerintah bergerak dalam satu arah, terukur, dan berdampak langsung.

Tugas BP Taskin adalah memastikan bahwa intervensi pemerintah, baik dari pusat maupun daerah, saling terhubung, saling menguatkan, dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Budiman juga menyampaikan bahwa agenda ini bukan hanya koordinasi administratif, melainkan gerakan nasional yang melibatkan banyak pihak. “Kami ingin menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan bukan sekadar program, tetapi misi bangsa. Dengan bekerja bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata bagi keluarga-keluarga yang selama ini terjebak dalam kerentanan sosial dan ekonomi,” ujar Budiman.

Kegiatan sinergi ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko PM, Kemenag, Kementan, KKP, Bappenas, Kemensos, Kemen UMKM, Kemenkes, BKKBN, Kemen ESDM, Kemenaker, Kemenhan, Kemenkop, BAZNAS, LAN, Perum Perhutani, BWI, dan YGSN.

Setiap instansi membawa program intervensi masing-masing, yang kemudian diselaraskan dalam satu platform kolaborasi nasional.

Beberapa program yang disalurkan dalam kegiatan ini mencakup reaktivasi PBI Non-Aktif, KIP Kuliah, PIP Madrasah, Inkubasi Wakaf Produktif, Prisma Umat, bantuan unggas dan benih pangan, bantuan benih ikan, program pangan bergizi, santunan bagi anak yatim dan lansia tunggal, hingga bantuan sosial berupa jamban, bedah rumah, dan subsidi listrik untuk keluarga miskin.

Selain itu, tersedia pula layanan cek kesehatan gratis, bantuan tablet pembelajaran, pelatihan vokasi, pemagangan, TNI Manunggal Masuk Desa, serta program Akademi Pengentasan Kemiskinan. "Kegiatan ini juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memenuhi agenda prioritas Presiden Prabowo yang menargetkan penurunan kemiskinan dari 8,47 persen pada 2025 menjadi 4,5 persen pada 2029. Target tersebut hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga secara konsisten setiap tahun," jelas dia.

Budiman menegaskan, BP Taskin akan terus mengawal integrasi kebijakan dari pusat hingga daerah. “Presiden telah memberikan target jelas. Kami akan pastikan semua program berjalan, terpantau, dan menghasilkan dampak. Pengentasan kemiskinan adalah jalan menuju Indonesia yang lebih makmur, dan sinergi ini adalah fondasinya,” ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menjelaskan bahwa program-program tersebut dirancang untuk menjangkau masyarakat secara langsung dengan pendekatan berbasis data. “Kami memastikan setiap intervensi benar-benar tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan. Semua kementerian dan pemerintah daerah harus bergerak dalam ritme yang sama,” tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengaku akan menyampaikan laporan hasil kerja lembaganya selama satu tahun terakhir, termasuk penyusunan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional.

“Melanjutkan dari yang kemarin, kebetulan memang kan presentasi beberapa menteri. Kebetulan dari BP Taskin kemarin belum sempat karena sudah harus istirahat magrib,” ujar Budiman saat rapat terbatas (Ratas ) di Istana bersama Presiden Prabowo Subianto.

Budiman menjelaskan bahwa rapat tersebut menjadi ajang pelaporan hasil-hasil penugasan yang diberikan Presiden sejak pembentukan BP Taskin melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024.

“Ya melaporkan hasil-hasil yang penugasan-penugasan yang diberikan Bapak Presiden selama setahun terakhir kepada kami. Yang mana sesuai Perpres 163 tahun 2024, tugas kami menyusun rencana induk,” jelasnya.

Budiman menambahkan, BP Taskin telah merampungkan penyusunan rencana induk pengentasan kemiskinan serta melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Menurutnya, upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat langkah konkret dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

“Kami akan melaporkan hasil rencana induk yang sudah kami susun dan kerja-kerja lain koordinasi dengan berbagai K/L dan juga pemerintah daerah mengenai pengentasan, percepatan pengentasan kemiskinan,” katanya.

Lebih lanjut, dia menyebut, BP Taskin kini menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo terkait prioritas baru lembaga tersebut dalam program percepatan pengentasan kemiskinan ke depan.

“Kami menunggu arahan dari beliau langsung tentang apa yang menjadi prioritas BP Taskin berikutnya berkaitan dengan percepatan-percepatan pengentasan kemiskinan,” tandas Budiman.

Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yakin kolaborasi lintas sektor dalam program pengentasan kemiskinan di pedesaan dapat mendorong pendapatan petani naik signifikan.

Ia memperkirakan jika program berjalan efektif, nilai ekonomi yang bisa tercipta mencapai Rp113 triliun.

"Penduduk Indonesia dari sektor pertanian ini sekitar 160 juta, atau 60 persen. Bahkan kalau dihitung dengan hilirnya mencapai 70 persen. Kalau ini bergerak, seperti pada komoditas padi misalnya, ada kenaikan pendapatan Rp113 triliun karena HPP dinaikkan Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," ujar Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (14/10).

Amran mengatakan perbaikan kesejahteraan petani juga tercermin dari nilai tukar petani (NTP) yang kini mencapai 124, jauh di atas target 110. Capaian itu merupakan hasil dari kemudahan akses pupuk, bantuan alat mesin pertanian, serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat rantai produksi hingga hilirisasi.

Optimisme tersebut disampaikan setelah Amran dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat meneken Nota Kesepahaman (MoU) untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan di sektor pertanian.

Menurut Budiman, kerja sama ini akan dimulai dengan pendataan masyarakat miskin secara by name, by address di 10 kabupaten prioritas tahun ini. Data tersebut akan menjadi dasar integrasi dengan berbagai program Kementerian Pertanian di bidang peternakan, ketahanan pangan, serta perkebunan dan hortikultura.

"Tugas kami dari BP Taskin adalah mendata kantong-kantong kemiskinan by name, by address, minimal di tahun ini 10 kabupaten, yang tentu saja di wilayah pertanian, dan akan dikaitkan dengan program Kementerian Pertanian di sektor peternakan, ketahanan pangan, dan perkebunan hortikultura," ujar Budiman.

Program ini tidak hanya akan berhenti pada 10 kabupaten utama, tetapi akan diperluas dengan konsep aglomerasi wilayah. Setiap kabupaten prioritas akan dihubungkan dengan empat kabupaten di sekitarnya agar terbentuk kluster pembangunan yang saling menguatkan.

"Jadi, satu kabupaten kami akan konstruksikan empat kabupaten di sekitar. Totalnya jadi 50 kabupaten yang terlibat. Karena titik-titiknya ke pertanian, tapi bisa jadi kabupaten sekitarnya kuat di industri, pendidikan, atau sektor lain," jelas Budiman.

Ia mencontohkan konsep serupa telah diterapkan di wilayah Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Brebes, serta akan dikembangkan di kawasan Jember dan Probolinggo di Jawa Timur, yang termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Program ini ditargetkan mulai berjalan penuh dalam waktu dekat. Budiman menyebut rata-rata tingkat kemiskinan di daerah yang menjadi sasaran program masih berada di kisaran 11 persen-15 persen, di atas rata-rata nasional yang kini sekitar 8 persen.

"Targetnya jelas, nol kemiskinan ekstrem. Minimal penurunannya bisa 40 persen-50 persen dalam dua tahun pertama," ujar Budiman.

Mentan Amran menambahkan jika model 10 kabupaten ini berhasil, skemanya akan diperluas ke wilayah lain sebagai role model nasional.

"Kalau bisa, dua tahun cukup. Tinggal kita konsisten dan kolaborasi," ucapnya.

Kementan akan membuka akses koordinasi langsung bagi BP Taskin dengan para direktur jenderal di bawahnya agar pelaksanaan program tidak terhambat birokrasi. Pendekatan program akan bersifat praktis dan produktif, menyesuaikan kondisi warga miskin di tiap daerah.

Misalnya, petani yang memiliki lahan akan diberi bantuan benih dan alat pertanian, sementara warga yang tidak memiliki lahan akan dibantu usaha ternak kecil.

"Contohnya, ada orang miskin yang punya lahan, kita tanami lahannya dan bantu alat mesin pertanian. Ada yang lahannya sempit, beri ayam 50 ekor, bertelur. Dia bisa keluar dari kemiskinan dalam waktu satu-dua tahun. Ini mudah kalau kita kolaborasi semua sektor produktif," kata Amran.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) bersinergi memanfaatkan potensi sektor pertanian sebagai motor utama pemberdayaan masyarakat desa untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

"Mewujudkan swasembada pangan tidak hanya berarti mencukupi kebutuhan nasional, tetapi juga mengangkat harkat dengan memberdayakan masyarakat dari kemiskinan menuju kemandirian," kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementan bersama BP Taskin di Jakarta, Selasa.

Amran yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan kerja sama lintas sektor merupakan kunci utama keberhasilan program ini.

Amran menjelaskan upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan di atas kertas, tetapi harus menyentuh langsung akar persoalan di lapangan. Ia mencontohkan keberhasilan pendekatan program pertanian berbasis nama dan alamat (by name by address) yang pernah diterapkan di salah satu kabupaten.

Dikatakan tingkat kemiskinan yang semula mencapai 38 persen berhasil ditekan menjadi hanya 8 persen dalam kurun satu hingga dua tahun melalui program pemberdayaan berbasis pertanian yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi warga miskin secara langsung, kemudian memberikan bantuan sesuai kondisi mereka, mulai dari alat dan mesin pertanian hingga ternak ayam bagi yang memiliki lahan terbatas.

“Kalau punya lahan kita bantu tanam dan beri alat mesin pertanian. Kalau lahannya sempit, kita bantu ternak ayam 50 ekor. Dalam dua tahun, mereka bisa keluar dari garis kemiskinan,” tuturnya.

Amran menegaskan kolaborasi lintas sektor penting karena sektor pertanian melibatkan 160 juta penduduk dan menopang 70 persen masyarakat Indonesia, sehingga berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

Ia juga menuturkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani menjadi Rp6.500 per kilogram serta kemudahan akses pupuk yang diberikan Presiden Prabowo Subianto turut mendorong peningkatan signifikan terhadap pendapatan petani di berbagai daerah.

"Nilai Tukar Petani kita sekarang 124, jauh di atas target 110 yang ditetapkan Kementerian Keuangan,” terang Amran.

Adapun kolaborasi program antara Kementan dan BP Taskin akan dimulai dengan pilot project di 10 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi, namun dengan kepala daerah yang dinilai proaktif dan berkomitmen tinggi terhadap perubahan.

Pendekatan yang diusung tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis potensi pertanian rakyat, mulai dari peningkatan produktivitas, penyediaan alat dan mesin pertanian, hingga pemberdayaan rumah tangga miskin melalui peternakan dan usaha kecil.

Melalui skema aglomerasi, lanjut Amran, satu kabupaten sasaran akan menjadi poros bagi empat kabupaten sekitarnya, sehingga intervensi tidak hanya berdampak lokal, melainkan juga membentuk resonansi ekonomi kawasan.

Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan secara terukur dan menjadi model pembangunan inklusif di wilayah lain di Indonesia.

Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyebut kolaborasi itu menjadi contoh konkret sinergi antarlembaga yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin.

Budiman menjelaskan, MoU itu akan segera ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi antara Kedeputian BP Taskin dan tiga Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian, untuk memastikan data dan intervensi berjalan tepat sasaran.

“Kami mendata kantong-kantong kemiskinan secara by name by address di 10 kabupaten tahun ini, dan akan mengaitkannya dengan program Kementerian Pertanian di subsektor peternakan, tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura,” kata Budiman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan nol kemiskinan ekstrem di 50 kabupaten melalui sektor pertanian, paling lambat pada tahun 2029, dimulai lewat kerja sama antara Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Program ini akan diawali dengan proyek percontohan di 10 kabupaten prioritas, dan kemudian diperluas ke 50 kabupaten melalui pendekatan aglomerasi lintas sektor.

"Kami diterima dengan baik di Kantor Kementerian Pertanian oleh Bapak Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, Bapak Amran Sulaiman. Kami membicarakan pengentasan kemiskinan di sektor pertanian," kata Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko saat konferensi pers usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementan untuk program pengentasan kemiskinan di sektor pertanian. di kantor Kementan, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Ia menyampaikan, kerja sama ini akan langsung ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi antara Kedeputian 1 dan 2 BP Taskin bersama minimal tiga direktorat umum di lingkungan Kementan.

"Dirjen-Dirjen Kementerian Pertanian berhak, bisa diundang rapat oleh BP Taskin. Tugas kami mengirimkan kantong-kantong kemiskinan by name, by address, minimal di tahun ini 10 kabupaten," ujarnya.

Menurut Budiman, data tersebut akan dikaitkan dengan program Kementan di sektor peternakan, ketahanan pangan, hingga perkebunan hortikultura.

"Kami juga sudah membuat skema aglomerasi. Jadi satu kabupaten prioritas akan dikonstruksikan dengan empat kabupaten sekitarnya. Artinya, program 10 kabupaten prioritas akan melibatkan 50 kabupaten," jelasnya.

Adapun skema itu, kata dia, sebelumnya sudah diterapkan di wilayah Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Brebes. Ke depan, model serupa akan berlanjut di Jember, Probolinggo, dan sekitarnya.

"Sesuai pendekatan Pak Amran, program ini holistik, ada pangannya, ada industrinya, ada digitalnya, ada transportasinya, bahkan sekolah rakyat juga kita taruh di titik-titik itu," kata Budiman.

Sementara itu, Menteri Pertanian/ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Beliau (Kepala BP Taskin) datang sebagai sahabat saya. Jadi, yang saya ingin sampaikan, Dirjen saya ada lebih dari 10. Itu dirjen Bapak juga. Ini tidak boleh ada ego sektoral. Kalau ada ego sektoral, yang korban adalah rakyat," tegas Amran.

Ia menekankan, program ini harus dijalankan secara cepat dan efisien tanpa kompromi.

"Apa yang bisa dimanfaatkan di sini untuk orang miskin, silahkan optimalkan. Tanpa harus melalui birokrasi yang panjang," ujarnya.

Amran optimistis pilot project atau proyek percontohan di 10 kabupaten prioritas bisa menjadi contoh nasional. Ia pun menuturkan, sebelumnya pernah ada pengalaman menurunkan angka kemiskinan dari 38% menjadi 8% hanya dalam dua tahun melalui pendekatan berdasarkan nama (by name), berdasarkan alamat (by address).

"Contoh nih, ada orang miskin. Dia punya lahan, kita tanami lahannya. Bantu alat mesin pertanian. Kalau lahannya sempit, beri ayam 50 ekor. Dalam waktu 1-2 tahun dia keluar dari kemiskinan. Ini mudah kalau kita kolaborasi," ujar Amran.

Menurutnya, sektor pertanian memegang peranan penting dalam pengentasan kemiskinan karena melibatkan sekitar 60-70% penduduk Indonesia.

"Penduduknya pertanian ini 160 juta. Kalau ini bergerak, dampaknya besar. Seperti Padi, ada peningkatan pendapatan Rp113 triliun karena HPP (harga pokok penjualan) dinaikkan. Nilai tukar petani sekarang naik dari 106, 110, sekarang 124, jauh di atas target," jelasnya.

Target Nol Kemiskinan Ekstrem

Budiman menambahkan, daerah yang dipilih nantinya adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kepala daerah yang proaktif.

"Rata-rata kemiskinannya 11-15%, masih di atas rata-rata nasional. Presiden targetkan tahun 2029 bisa turun jadi sekitar 4,5-5%. Jadi minimal 40-50% bisa turun," kata Budiman.

Adapun salah satu daerah yang akan masuk dalam program klaster ini adalah Probolinggo, yang termasuk kabupaten termiskin di Jawa Timur. "Kebetulan antara itu, Probolinggo adalah salah satu kabupaten termiskin di Jawa Timur. Dalam klaster itu nanti kita akan memperkenalkannya," ujarnya.

Mengenai target akhirnya, Budiman menyebut nol kemiskinan pada tahun 2029. Namun, ia optimistis perubahan nyata bisa terlihat lebih cepat. "Kalau bisa, paling lambat 2 tahun. Ya kira-kira begitu. Dua tahun bisa," tegasnya.

Amran pun menambahkan, tahap awal program akan segera dimulai setelah koordinasi teknis rampung. "Beliau sudah kerja," ucap Amran menimpali.

Bisnis.com, CIREBON- Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun depan diperkirakan akan berdampak pada kemampuan daerah dalam menangani kemiskinan, termasuk di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Meski demikian, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyatakan langkah mitigasi telah disiapkan melalui skema kolaboratif yang lebih mandiri dan partisipatif, tanpa hanya bergantung pada dana APBN.

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menilai bahwa penurunan alokasi TKD memang menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan, paradigma pengentasan kemiskinan tidak lagi bisa hanya disandarkan pada anggaran pemerintah.

“Kami melihat, sekarang yang banyak bergerak justru komunitas, baik komunitas usaha swasta maupun komunitas petani. Pemerintah hanya memastikan regulasi berjalan baik,” ujar Budiman beberapa waktu lalu.

Strategi yang dimaksud adalah pembentukan Konsorsium Masyarakat Petani dan Industri Nasional (KMP Pasin), sebuah inisiatif berbasis industri pertanian yang melibatkan berbagai elemen ekonomi lokal.

Di dalamnya tergabung petani, pemilik penggilingan padi, pengelola gudang, dan investor swasta. Konsorsium ini menjadi platform kolaborasi untuk memperkuat rantai nilai pertanian sekaligus menciptakan model pembiayaan baru dalam program pengentasan kemiskinan.

Budiman menjelaskan, pembiayaan proyek-proyek KMP Pasin tidak lagi mengandalkan subsidi pemerintah, melainkan investasi swasta dan reinvestasi dari sisa hasil usaha (SHU) koperasi petani.

“Dari investasi swasta dan hasil usaha koperasi, kita putar kembali ke lapangan. Jadi, tanpa TKD pun, roda penghidupan petani tetap bergerak,” katanya.

Model tersebut saat ini sedang diujicobakan di Kabupaten Cirebon, dan direncanakan diperluas ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam waktu dekat.

Untuk tahun ini saja, BP Taskin menargetkan 7.000 hektare lahan pertanian di Jawa Barat menjadi bagian dari konsorsium. Adapun target jangka menengahnya mencapai 100.000 hektare lahan yang terintegrasi dalam program konsolidasi nasional.

Namun di balik optimisme itu, sejumlah pengamat menilai model kemitraan ini belum tentu mampu menggantikan fungsi fiskal pemerintah daerah.

Sebab, transfer daerah bukan sekadar dana, tetapi juga instrumen pemerataan pembangunan dan penjamin stabilitas ekonomi lokal. Pemangkasan TKD berpotensi menekan belanja sosial daerah, termasuk subsidi benih, perbaikan irigasi, dan dukungan logistik bagi petani kecil—unsur yang belum tentu bisa segera ditutupi oleh investasi swasta.

Budiman tidak menampik risiko tersebut, namun ia menilai arah kebijakan ini tetap realistis di tengah tekanan fiskal nasional.

“Tugas pemerintah bukan lagi menjadi operator ekonomi, tetapi memastikan regulasi tidak menghambat inisiatif masyarakat. Justru yang harus diperkuat adalah kolaborasi ekonomi rakyat dengan modal sosial yang sudah terbentuk di desa,” ucapnya.

Ia menegaskan, Indonesia tidak akan bisa keluar dari jerat kemiskinan struktural tanpa mengubah cara pandang pembangunan. Selama ini, kebijakan sosial masih sangat birokratis dan tergantung pada fiskal pusat.

Melalui KMP Pasin, Budiman ingin menunjukkan bahwa sektor pertanian bisa menjadi motor pertumbuhan baru bila diintegrasikan dengan sektor industri dan investasi komunitas.

Dengan demikian, meski pemangkasan TKD menimbulkan kekhawatiran, program seperti KMP Pasin menawarkan alternatif model pembangunan berbasis kemandirian ekonomi rakyat.