Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap asuransi berpotensi meningkatkan beban pemerintah dalam menanggung kerugian ekonomi terutama saat terjadi bencana. Karena itu, LPS tengah berupaya mempercepat pelaksanaan program penjaminan polis yang diakselerasi mulai berjalan pada 2027.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Perasuransian Ferdinan Dwikoraja Purba mengatakan keberadaan perusahaan asuransi memiliki peran penting untuk menjaga masyarakat dari risiko kerugian ekonomi atau economic loss. Namun, tingkat kesadaran berasuransi di Indonesia dinilai masih rendah.

“Keberadaan perusahaan asuransi itu untuk menjaga economic loss. Di Indonesia, kesadaran berasuransi masih rendah,” ujar Ferdinan dalam Maipark Award 2026 akhir pekan lalu

Menurut dia, kondisi tersebut membawa konsekuensi terhadap besarnya beban yang harus ditanggung pemerintah ketika terjadi risiko di masyarakat. Pemerintah pada akhirnya harus menutup kerugian ekonomi yang nilainya tidak kecil.

“Ini membawa konsekuensi pemerintah harus meng-cover economic losses yang sangat besar,” katanya.

Ferdinan mengatakan, LPS saat ini tengah mengakselerasi persiapan program penjaminan polis agar dapat mulai diimplementasikan pada 2027. Program tersebut disiapkan untuk memperkuat perlindungan terhadap pemegang polis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

“Program penjaminan polis ini untuk memastikan masyarakat terlindungi,” ujar dia.

Meski demikian, Ferdinan mengakui implementasi program penjaminan polis tidak akan mudah. Berdasarkan pengalaman sejumlah negara, tantangan biasanya muncul ketika program mulai diaktifkan, baik dari sisi internal lembaga, industri asuransi, maupun lembaga penjamin.

“Pengalaman banyak negara, penjaminan polis menghadapi banyak tantangan saat program diaktivasi, baik dari internal, industri, hingga penjamin,” kata Ferdinan

Total aset per 2025 Rp276 triliun (naik 13,6 persen yoy), kemudian kami membukukan surplus Rp31,3 triliun yang sekarang sedang proses audit

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa pihaknya mencatatkan surplus setelah pajak (unaudited) sebesar Rp31,3 triliun pada tahun 2025, meningkat 14,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Total aset per 2025 adalah Rp276 triliun (naik 13,6 persen yoy), kemudian kami membukukan surplus Rp31,3 triliun yang sekarang sedang dalam proses audit,” ujar Anggito Abimanyu dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Selain aset dan surplus, kinerja positif LPS juga terlihat dari konsistensi peningkatan cadangan penjaminan dalam 5 tahun terakhir.

Ia menuturkan nilai cadangan penjaminan tumbuh dari Rp188,3 triliun pada 2024 menjadi Rp213,4 triliun pada 2025, setara dengan 2,1 persen dari target fund. LPS diamanatkan untuk mencapai nilai cadangan penjaminan sebesar 2,5 persen dari target fund.

“Nanti kalau keadaan tetap berjalan seperti sekarang, kurang lebih 2028 kami sudah (bisa) mencapai target fund yang dimandatkan dalam undang-undang,” kata Anggito.

Ia mengatakan pertumbuhan kinerja tersebut juga mendukung peningkatan kontribusi LPS terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pihaknya membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3,0 triliun pada tahun lalu, meningkat dari Rp2,6 triliun pada 2024.

LPS juga memberikan kontribusi lainnya terhadap keuangan negara berupa pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp51,4 triliun pada tahun lalu.

Terkait implementasi program penjaminan, Anggito menuturkan terdapat 1.594 bank yang terdaftar sebagai peserta program tersebut per Desember 2025.

Angka tersebut terdiri dari 105 bank umum dan 1.489 Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS), dengan jumlah rekening kelolaan mencapai 650 juta rekening.

Meskipun total rekening kelolaan cukup besar, pihaknya mencatat masih terdapat 49,7 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening.

Kelompok penduduk yang paling banyak tidak memiliki rekening adalah penduduk usia 5-14 tahun sebesar 33,6 juta orang, diikuti penduduk usia 15-69 tahun sebanyak 15,3 juta orang, dan penduduk usia 70-74 tahun sejumlah 799 ribu orang.

“Kami menaruh perhatian pada yang usia produktif yang seharusnya sudah memiliki rekening sendiri, nah itu ada 15,3 juta penduduk (usia produktif) yang belum memiliki rekening yang akan menjadi sasaran (sosialisasi) kami bersama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ucap Anggito.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

perlu mekanisme untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa dalam hal terjadi kegagalan perusahaan asuransi

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan dua skenario implementasi Program Penjaminan Polis (PPP), yaitu skenario percepatan aktivasi PPP dengan tingkat kesiapan minimum pada 2027 dan skenario implementasi penuh pada 2028 dengan tingkat kesiapan ideal.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinand D. Purba melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menyampaikan perlu mekanisme untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa dalam hal terjadi kegagalan perusahaan asuransi, dampaknya dapat dikelola secara tertib tanpa merugikan pemegang polis dan tanpa mengganggu stabilitas industri.

Kegagalan perusahaan asuransi merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam dinamika industri keuangan.

Dalam periode 2011 hingga 2024, tercatat sekitar 428 kegagalan perusahaan asuransi di berbagai negara, dengan mayoritas terjadi pada asuransi umum.

Sementara itu di Indonesia, Ferdinand mencatat bahwa dalam periode 2011 hingga 2025, terdapat 25 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya, dan sekitar 17 di antaranya dapat dikategorikan sebagai kegagalan perusahaan.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa peran strategis Program Penjaminan Polis (PPP) sangat diperlukan untuk memperkuat industri asuransi.

Melalui skema penjaminan polis, kegagalan perusahaan asuransi dapat ditangani secara cepat dan tepat tanpa mengganggu stabilitas industri secara keseluruhan.

“Di Indonesia, PPP memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem industri asuransi. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi pemegang polis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap industri asuransi,” kata Ferdinand.

Mengenai perkembangan persiapan PPP pada tahun ini, LPS antara lain telah membentuk kerangka regulasi dan operasional, pendaftaran keanggotaan PPP dan pelaksanaan simulasi, dengan bekerja sama dengan para ahli dan praktisi industri.

“Jika dipercepat aktivasinya pada tahun 2027, LPS telah siap menerapkan,” tutup Ferdinand.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

saat ini industri jasa keuangan masih harus menghadapi berbagai tantangan baik domestik maupun global

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Rabu, melantik para pejabat baru yang mengisi posisi sebagai direktur eksekutif, direktur group, kepala divisi, dan kepala tim, sebagai bagian dari langkah reorganisasi hingga persiapan pelaksanaan program penjaminan polis (PPP).

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan langkah ini merupakan salah satu upaya LPS agar senantiasa menjadi lembaga resolusi terdepan dan terpercaya bagi masyarakat.

“Momentum ini tidak hanya sekedar seremonial pergantian pejabat, saat ini industri jasa keuangan masih harus menghadapi berbagai tantangan baik domestik maupun global. Oleh karenanya kami senantiasa bersiap diri dan menambah kekuatan dengan melantik pejabat baru,” kata Anggito.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menambahkan, pelantikan pejabat baru di LPS juga merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi program penjaminan polis yang kemungkinan berlaku lebih cepat.

“LPS memastikan siap menyelenggarakan PPP jika kebijakan itu diimplementasikan pada 2027, lebih cepat dari semestinya pada 2028. Berdasar pengalaman LPS dalam program penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan jadi meningkat, dana pihak ketiga juga naik,” kata Farid.

Pejabat baru LPS yang dilantik pada hari ini antara lain, Direktur Eksekutif Teknologi Informasi Monang Siringoringo, Direktur Group Komunikasi dan Hubungan Lembaga Nur Budiantoro, Direktur Group Pengelolaan Data Bank The Daniel, Direktur Group Regulasi Lembaga Vitri Pascauli, Plt. Direktur Group Layanan Umum Haydin Haritzon, dan Plt. Direktur Group Resolusi dan Hubungan Investor Asuransi Aroma Patria Perdana.

Dalam kesempatan yang sama juga dilantik sembilan orang Kepala Divisi dan 25 orang Kepala Tim, di antaranya, Plt. Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan KPW II Surabaya Bayu Permana Jati, Kepala Divisi Hukum Pendukung Firman Kusbianto, Plt. Kepala Divisi Kehumasan Rhein Valleno Oktoriansyah, dan Plt. Kepala Divisi Logistik dan Rumah Tangga Tri Hartanto.

Kemudian, Plt. Kepala Divisi Pelaksanaan Resolusi Bank I Andreas Suryo Adhitama, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Likuiditas dan Setelmen Nidya Rose Wahyuni, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Rencana Resolusi Bank Steffanie Berlian Simatupang, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan SCV Polis Achmad Rasyad Rangkuti, dan Plt. Kepala Divisi Pengolahan Data Hanna Mutia Agista.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menuturkan bahwa 29 Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan asuransi ditargetkan untuk melakukan pemisahan (spin-off) menjadi entitas mandiri (full-fledged) pada 2026.

Ia mengatakan, rencana spin-off tersebut merupakan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yang mewajibkan pemisahan tersebut dilakukan paling lambat Desember 2026.

"Sekarang itu kan sekitar ada 16 perusahaan asuransi syariah yang full-fledged, yang sudah terpisah. Dari laporan rencana pemisahan itu, ada 29 yang merencanakan untuk spin-off di tahun 2026," kata Ogi Prastomiyono saat ditemui di Jakarta, Senin.

Ia menyatakan, jika pemisahan tersebut berjalan sesuai rencana, maka pada akhir 2026, jumlah perusahaan asuransi syariah yang beroperasi secara penuh di Indonesia akan meningkat signifikan menjadi 45 perusahaan.

Pihaknya berharap peningkatan jumlah perusahaan penyedia layanan asuransi syariah tersebut dapat memperkaya ekosistem keuangan syariah yang sudah ada.

Ogi menyampaikan bahwa proses spin-off tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas industri asuransi nasional, mengingat perusahaan asuransi syariah akan memiliki permodalan yang lebih kuat dan fleksibilitas lebih besar untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dengan menjadi entitas mandiri.

Ia optimis industri asuransi syariah akan semakin berkembang serta memiliki pasar yang luas karena banyak masyarakat yang membutuhkan produk-produk yang berbasis syariah.

“Pendalaman pasar, penetrasi (produk asuransi), itu nanti akan berkembang karena ekonominya membesar, kemudian (semakin banyak aktivitas) lembaga jasa keuangan pun akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Selain fokus pada spin-off unit usaha syariah, OJK juga menyoroti persiapan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan dijalankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saat ini, terdapat wacana untuk mempercepat implementasi program tersebut dari 2028 menjadi 2027.

Ogi pun memastikan kesiapan industri asuransi jika target pelaksanaan program penjaminan tersebut dimajukan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku nantinya.

Ia menuturkan, revisi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menjadi dasar pelaksanaan penjaminan polis, dijadwalkan untuk menjadi prioritas pembahasan DPR dan pemerintah pada awal 2026.

“Nah, kalau (program) itu (mau dimajukan menjadi di 2027), ya PP-nya harus cepat-cepat gitu. Kami sih mengikuti ketentuan Undang-Undang dan PP-nya, ya kami sih siap harusnya,” imbuh Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan kesiapannya apabila program penjaminan polis asuransi diimplementasikan pada 2027 dari semestinya pada 2028, mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Jika dipercepat 2027, LPS telah siap menerapkan,” ujar Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba dalam Temu Media LPS di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Purba mengatakan berlakunya program penjaminan polis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, serta dapat meningkatkan premi industri asuransi.

“Keberadaan program ini bagian dari recovery and resolution framework untuk menghadapi kemungkinan gagal perusahaan asuransi. Berdasar pengalaman LPS dalam program penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan jadi meningkat, dana pihak ketiga juga naik,” ujar Purba.

Ia menjelaskan, rata-rata pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 15,3 persen setelah LPS beroperasi, dibandingkan sebesar 7,7 persen sebelum LPS beroperasi.

Ia mencontohkan, penerapan program penjaminan polis di Malaysia, juga mencatatkan peningkatan premi yang lebih tinggi setelah berlakunya program ini di negara tersebut.

Tiga tahun sebelum berlakunya program penjaminan polis asuransi pada 2007-2009, rata-rata pertumbuhan pendapatan premi asuransi sebesar 5,5 persen per tahun.

Setelah program penjaminan polis berlaku pada 2010, rata-rata pertumbuhan premi pada periode 2011-2013 menjadi 9,7 persen per tahun.

Melihat contoh tersebut, Purba meyakini bahwa pemberlakuan program penjaminan polis akan meningkatkan kepercayaan publik, sehingga pada gilirannya pendapatan premi asuransi akan meningkat.

Ia menjelaskan, LPS menyiapkan tiga jenis jaminan dalam program ini, diantaranya, pertama, jaminan klaim polis yaitu apabila perusahaan asuransi bermasalah maka LPS akan menjamin pembayaran klaim baik penuh maupun sebagian.

Kedua, pengalihan portofolio polis ke perusahaan sehat, polis nasabah tetap berjalan dengan manfaat yang sama.

Kemudian, ketiga, pengembalian polis yaitu apabila pengalihan tidak dapat dilakukan maka LPS akan membayar polis sesuai batas penjaminan.

Pihaknya memproyeksikan penjaminan akan mencakup nilai pertanggungan antara Rp500 juta-Rp700 juta, yang mencakup sekitar 90 persen dari rata-rata nilai polis di Indonesia.

“Skema ini akan otomatis dilakukan oleh LPS tanpa perlu pilihan dari pemegang polis,” ujar Purba.

Lebih lanjut, program akan diformalkan melalui Peraturan Pemerintah (PP), dengan ketentuan teknis seperti nilai batas penjaminan dan jenis produk yang dijamin akan ditetapkan lebih lanjut.

Tingkat penetrasi industri asuransi di Indonesia masih rendah, dibandingkan dengan negara-negara kawasan ASEAN, yang mana berada di bawah Filipina, Malaysia, Thailand dan Singapura.

Penetrasi industri asuransi Indonesia tercatat hanya sebesar 1,40 persen per akhir 2024, atau relatif tidak banyak berubah sejak sebelum krisis keuangan Asia melanda.

Sementara itu, Filipina mencapai 1,80 persen, Malaysia 3,80 persen, Thailand 5,10 persen, dan Singapura 7,40 persen pada akhir 2024, dan untuk negara-negara maju umumnya berada di level 9-10 persen.

Direktur Eksekutif Surveilans, Data, dan Pemeriksaan Asuransi LPS Suwandi menyebut beberapa variabel yang menjadi penghambat tingkat penetrasi, di antaranya maraknya sejumlah kasus yang mendera perusahaan asuransi dan berujung menggerus kepercayaan publik terhadap industri asuransi.

“Kasus-kasus yang melibatkan perusahaan asuransi memang cukup menekan penetrasi industri asuransi. Sejak 2016 hingga 2025, sudah ada 19 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ujar Suwandi.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah menyusun desain awal skema penjaminan polis asuransi yang disesuaikan dengan karakteristik industri perasuransian Indonesia. Hal ini sehubungan dengan persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan dijalankan LPS.

Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menyampaikan bahwa skema tersebut nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Adapun, PPP ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

Sebagai inisiatif dan pondasi langkah awal, Mahendra mengatakan OJK telah meluncurkan database polis nasional pada Juni lalu. Tujuannya, untuk memastikan penjaminan polis asuransi berbasis data yang akurat.

"Implementasi penuh skema ini akan memperkuat mekanisme resolusi perusahaan asuransi, memberikan kepastian pembayaran klaim pasca likuidasi, dan menjadi pilar utama dalam pemulihan serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi," terang Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025).

Program tersebut merupakan hal penting yang merupakan mandat penting dalam memperkuat perlindungan konsumen dan kepercayaan publik. Mahendra menjelaskan, secara historis, program ini diamanatkan dalam UU nomor 40 2014 tentang perasuransian yang seharusnya berlaku tahun 2017, namun belum dapat diimplementasikan sampai sekarang karena belum tersedia landasan operasional dan lembaga.

"Namun, melalui Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK, maka mandat tersebut kembali ditegaskan pelaksanaannya dilakukan dalam 5 tahun sejak Undang-Undang P2SK yaitu tahun 2028," terang Mahendra.

Sebagai informasi, PPP merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK) No.4/2023. Dalam penyelenggaraan PPP, setiap perusahaan asuransi wajib menjadi peserta penjamin polis. Selain itu, perusahaan asuransi yang akan mengikuti program tersebut harus dinyatakan memenuhi tingkat kesehatan tertentu.

Salah satu indikator untuk kepesertaan program tersebut adalah tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Maka, risk based capital (RBC) menjadi salah satu kriterianya. Tetapi, hal itu masih dalam pembahasan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengungkapkan ada 26 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang bermasalah dan masuk dalam penanganan selama setahun terakhir.

Sebanyak 23 di antaranya telah dilikuidasi, 1 telah diselamatkan lewat investor baru dan dua lagi masih dalam proses penanganan.

Selain itu, Anggito juga menyampaikan sejumlah program yang menjadi fokus utama LPS.

"Ke depannya seperti yang diketahui LPS mendapatkan mandat baru untuk melakukan persiapan program penjaminan polis asuransi yang diaktivasi sebelum 2028," ujar Anggito dalam konferensi pers Komite Stabilitas Ekonomi (KSSK), Senin (3/11/2025).

Selanjutnya dirinya juga menyebut LPS per September 2025 telah menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebesar 25 basis poin (bps) dari 3,75% menjadi 3,5% untuk simpanan rupiah di Bank Umum.

"Meskipun demikian rata-rata suku bunga simpanan masih tetap berada di atas TBP, dengan proporsi nasabah yang memperoleh bunga simpanan di atas TBP meningkat dari 13% jadi 32% di September 2025," ujar Anggito.

Dirinya menyebut LPS bersama lembaga KSSK lainnya terus mendorong perbankan untuk menyesuaikan suku bunga simpanan.

Terakhir, Anggito mengungkapkan LPS berperan aktif memperluas basis masyarakat Indonesia yang menabung. Anggito menyebut saat ini jumlah masyarakat yang menabung mencapai 51 juta atau 19,9% dari total populasi produktif.