JAKARTA - Mengawal ketahanan energi nasional, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) , Mochamad Iriawan meninjau langsung megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban . Kunjungan hari kedua pria yang akrab disapa Iwan Bule di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Selasa (30/6) untuk memastikan keberlangsungan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) paling krusial ini.

Proyek pembangunan kilang minyak dan petrokimia terintegrasi ini dikelola secara penuh oleh PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP). Kehadiran GRR Tuban diproyeksikan menjadi tulang punggung baru bagi kemandirian energi Indonesia, dengan target kapasitas pengolahan minyak mentah yang sangat masif mencapai 300.000 barel per hari.

Dalam peninjauan lapangan, Mochamad Iriawan menerima, laporan perkembangan komprehensif dari Presiden Direktur PT PRPP, Rezaldi Gustino. Ia memaparkan bahwa megaproyek ini menunjukkan tren positif, di mana saat ini telah memasuki tahapan Final Investment Decision (FID) yang berjalan paralel dengan proses pengadaan sembilan paket tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC).

Menanggapi progres tersebut, Iriawan menekankan bahwa proyek ini merupakan pertaruhan masa depan ketahanan energi bangsa, bukan sekadar pembangunan infrastruktur biasa. “Ini adalah aset strategis nasional. Kehadiran saya secara langsung di Tuban hari ini adalah untuk memastikan dan mengawal keberlangsungan PSN tersebut agar berjalan sesuai target,” tegasnya.

Agenda kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke fasilitas eksisting di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Fuel Terminal (FT) Tuban, hingga Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur. Integrasi antara fasilitas produksi baru (GRR) dan terminal distribusi tersebut diyakini akan mentransformasi kawasan Tuban menjadi megahub energi terbesar di Indonesia.

Berbeda dengan kilang GRR, FT Tuban memainkan peran sebagai terminal transit strategis yang menerima produk BBM jadi melalui kapal tanker maupun jaringan pipa. Fasilitas vital ini didukung oleh belasan tangki penyimpanan (storage tank) berkapasitas total 305.192 Kilo Liter (KL) dengan desain khusus untuk menyesuaikan karakteristik penguapan masing-masing produk BBM.

Iriawan menyaksikan langsung skala operasi FT Tuban yang mampu mengelola volume penyaluran harian (throughput) sekitar 27.000 KL per hari. "Kunjungan saya ini sekaligus memastikan bahwa seluruh instrumen di lapangan bekerja optimal dalam menjaga pasokan bahan bakar di berbagai wilayah tetap aman," tuturnya.

Secara geografis, FT Tuban telah berevolusi menjadi poros utama wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus) sekaligus simpul logistik lintas regional. Jangkauan distribusinya merentang jauh melayani kawasan timur Indonesia, mulai dari Kalimantan Selatan, NTB, NTT, Maluku, hingga negara tetangga Timor-Leste.

Terkait Terminal LPG Tuban, Iriawan mengapresiasi infrastruktur PSN ini yang memegang peran kunci dalam peta jalan energi nasional karena diproyeksikan menyuplai 35% hingga 40% kebutuhan LPG nasional. "Keberadaan terminal ini diharapkan mampu memangkas jalur distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkokoh kerahasiaan stok elpiji nasional," harapnya.

Menutup kunjungan kerjanya, Iriawan memberikan arahan tegas terkait aspek keselamatan dan keandalan infrastruktur perpipaan yang menopang 58% throughput Subholding Gas. "Angka ini adalah urat nadi operasional kita. Kegagalan apapun di lini ini akan berdampak langsung pada sistem ketahanan energi nasional," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memastikan telah mengevaluasi Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Evaluasi ini dilakukan buntut lima orang meninggal dunia pada saat Latsarmil.

Juri pun memastikan perbaikan materi dilakukan untuk memitigasi agar tak ada lagi yang meninggal pada saat Latsarmil.

“Ya, evaluasi itu atau perbaikan-perbaikan itu terus ya dilakukan, tapi intinya adalah memitigasi supaya tidak terjadi apa namanya, masalah seperti yang sudah terjadi, meninggalnya lima orang itu tadi. Jadi insyaallah ke depan sudah diantisipasi supaya tidak terjadi korban,” ujar Juri kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Juri memastikan Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menyampaikan kronologi terkait meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes. Bahkan, telah mengambil beberapa langkah yang diambil diantaranya menyampaikan bela sungkawa, perbaikan di dalam proses pendidikan, dan pelatihan Manajer Koperasi Merah Putih.

“Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih apa namanya, menjadi lebih baik gitu,” ujarnya.

Juri mengatakan Latsarmil untuk calon manajer kopdes tetap berjalan. “Pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.”

Juri menambahkan manajer Kopdes tidak hanya dibekali keterampilan manajerial, tetapi juga memahami dan memiliki komitmen kuat untuk kebangsaan.

“Jadi, latihan-latihan yang sifatnya pembekalan pada mental ideologi itu yang juga diberikan kepada mereka. Jadi semuanya tetap berjalan tetapi diperbaiki, dievaluasi supaya lebih baik,” katanya.

JAKARTA - Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program prioritas nasional yang dinilai menghadapi persoalan dalam tata kelola, transparansi, serta pengawasan. Hal itu diperlukan agar program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Nasional Lingkar Pemuda Indonesia Akhrom Saleh, menegaskan seluruh anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami memandang bahwa setiap Rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati dengan budaya korupsi, anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden," ujar Akhrom, Senin (29/6/2026).

LPI menyoroti sedikitnya tiga program prioritas pemerintah yang belakangan menjadi perhatian publik, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta pelaksanaan pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Terkait pelaksanaan Program MBG, Akhrom mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam tata kelola MBG tanpa pandang bulu. Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diaudit. "Kami menuntut transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendidikan harus menjadi pilar peradaban, bukan ladang bancakan fee kontraktor," katanya.

Lihat video: UPDATE GUGURNYA PESERTA PELATIHAN KOPDES MERAH PUTIH, KEMENHAN BUKA SUARA



Akhrom juga menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya sejumlah peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Menurut mereka, pemerintah perlu mengevaluasi kembali pendekatan pelatihan yang diterapkan dalam program tersebut.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes). Kami mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pola pelatihan bagi manajer koperasi. Koperasi membutuhkan manajer dengan kompetensi manajerial dan ekonomi handal," ujarnya.

Akhrom menegaskan LPI tidak menolak program-program prioritas pemerintah. Sebaliknya, organisasi tersebut mendukung penuh berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Namun, menurutnya, pelaksanaan program harus dilakukan secara profesional agar tepat sasaran.

"Kami bukan menolak, namun. Sebaliknya, kami adalah pendukung utama setiap program prioritas pemerintah yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Namun, prakteknya harus profesional," katanya.

Karena itu, Akhrom meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas nasional serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang berpotensi membebani anggaran negara.

"tujuan utama seluruh program prioritas pemerintah harus tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu maupun kelompok yang nantinya bisa menjadi beban anggaran negara," katanya.

JAKARTA - Lubang proyek yang berada di Jalan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan memakan korban jiwa. Seorang bocah berusia 4 tahun berinisial I meninggal dunia setelah jatuh ke lubang proyek sedalam empat meter tersebut.

Kapolsek Tebet AKP Ischak menjelaskan, peristiwa yang menimpa bocah tersebut terjadi pada Sabtu (27/6/2026) sekitar pukul 23.40 WIB. Dia menuturkan, mulanya korban bersama teman-temannya bermain di area sekitar proyek tersebut.

“Korban terperosok ke dalam lubang proyek dengan kedalaman sekitar 3,5 sampai dengan 4 meter dan diameter lubang sekitar 30x30 cm,” kata Ischak, Senin (29/6/2026).

Saat itu, rekan korban meminta pertolongan kepada warga setempat yang diteruskan ke Polsek Tebet. Korban berhasil dievakuasi sekitar pukul 03.55 WIB, yang kemudian dilarikan ke rumah sakit.

Namun, korban yang sempat mendatkan perawatan, dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. “Korban berhasil dievakuasi pada sekitar pukul 03.55 WIB dan langsung dibawa ke RSCM untuk penanganan medis lebih lanjut. Kondisi korban balita tidak tertolong,” ujarnya.

Proses evakuasi berlangsung dramatis selama lebih dari empat jam. Pada tahap awal, petugas mencoba melakukan evakuasi manual dengan memasukkan personel bertubuh kecil ke dalam lubang untuk menarik korban.

Namun upaya itu terkendala karena lubang terlalu sempit. “Dilakukan pinjam pakai 2 unit ekskavator terdekat TKP. Sebelum penggalian, dilakukan konsolidasi untuk membuat jalur aman di samping lubang guna menghindari longsor. Polsek Tebet juga melakukan pengamanan TKP dengan pemasangan police line agar masyarakat tidak menghambat proses,” pungkasnya.

JAKARTA - Penyelesaian krisis sampah nasional tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Diperlukan sinergi dan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari sekadar mengolah menjadi mencegah timbulnya sampah sejak sumbernya.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Sarasehan Ulama bertajuk "Ekoteologi & Keberlanjutan Indonesia" yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan Sustainability Movement (Inamove) di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis, 25 Juni 2026.

Forum yang dipandu moderator Rahmat Hidayat Pulungan itu mempertemukan ulama, akademisi, praktisi industri, dan pakar kebijakan publik untuk membedah persoalan krisis sampah nasional dari perspektif agama, teknologi, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.

Salah satu sorotan utama dalam sarasehan tersebut adalah peringatan agar pengelolaan sampah nasional tidak berubah menjadi proyek yang hanya menguntungkan investor dengan menggunakan dana publik.

Direktur Badan Pelaksana PKU MUI DKI Jakarta sekaligus penulis Fikih Kota Global Muladi Mughni menegaskan dalam pandangan Islam, sampah (Al-Afsah) merupakan materi yang dibuang, tetapi masih memiliki potensi nilai guna apabila dikelola dengan benar.

Muladi menjelaskan konsep Fikih Ma'alat, yakni pendekatan yang menilai suatu kebijakan berdasarkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat. "Kebijakan yang baik bukan yang paling banyak mengelola sampah, melainkan yang paling berhasil mengurangi lahirnya sampah sejak dari hulu," tegasnya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Muladi, paradigma pengelolaan sampah harus bergeser dari sekadar mengolah menjadi mencegah timbulnya sampah sejak sumbernya. Muladi juga mengingatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan dalam proyek pengelolaan sampah merupakan amanah publik sehingga tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi investor swasta, sementara risiko kerugian justru dibebankan kepada masyarakat.

Lihat video: Pramono Beber Pesan Megawati untuk Bereskan Masalah Banjir, Macet, Sampah Jakarta



Dari sisi pemerintah, CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) Fadli Rahman memaparkan Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 50 juta ton sampah setiap tahun, dengan sekitar 60% di antaranya belum terkelola secara optimal.

Karena itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 109 mendorong pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari upaya mengembalikan kualitas lingkungan sekaligus mengurangi emisi.

Menurut Fadli, teknologi PSEL mampu menekan emisi hingga 80% dibandingkan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Program tersebut direncanakan dibangun di 31 lokasi, dengan tahap awal di Bali, Bekasi, dan Solo. Selain itu, proyek tersebut juga dirancang melibatkan formalisasi tenaga kerja sektor informal seperti para pemulung.

Praktisi Rancang Bangun Industri Edy Sutrisman menilai persoalan utama justru berada pada kebiasaan masyarakat yang belum memilah sampah sejak dari rumah. "Sampah basah sisa makanan yang tercampur plastik bisa merusak mesin insinerator pembangkit listrik," jelasnya.

Selain tantangan teknis, Edy juga menyoroti aspek ekonomi. Menurutnya, wilayah Jawa, Bali, dan Madura saat ini mengalami surplus listrik hingga sekitar 50%, sehingga urgensi menjual listrik hasil pengolahan sampah kepada PLN masih menjadi perdebatan.

Edy menambahkan, pembangunan fasilitas PSEL memerlukan investasi yang sangat besar, bahkan sekitar dua pertiga biaya proyek digunakan untuk pembangunan pembangkit listriknya. Persoalan tata kelola juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.

Mantan Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, menilai Indonesia sedang melakukan lompatan jauh menuju teknologi energi sampah, sementara negara-negara maju seperti Jepang dan China membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun budaya pemilahan sampah di tingkat masyarakat.

Ahmad Alamsyah juga mempertanyakan minimnya konsultasi publik dalam penyusunan regulasi seperti Perpres Nomor 109. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memunculkan maladministrasi sekaligus meningkatkan tekanan fiskal apabila proyek-proyek tersebut bergantung pada investasi asing dalam jangka panjang.

Peneliti Lingkungan Senior Institut Pertanian Bogor Kiman Siregar menekankan pentingnya penggunaan pendekatan Life Cycle Assessment (LCA) dalam setiap kebijakan pengelolaan sampah. Menurut Kiman, narasi mengenai pengolahan sampah perlu diubah dari sekadar membakar sampah menjadi mereduksi karbon agar memiliki nilai ekonomi hijau yang lebih jelas.

Kiman juga mengkritik kebijakan harga biomassa yang selama ini masih mengacu pada nilai kalor batu bara. Padahal, kemampuan biomassa atau sampah dalam mengurangi emisi karbon semestinya menjadi faktor utama dalam penentuan nilai ekonominya.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah oleh pelaku usaha kecil, BUMD, maupun berbagai lembaga pengelola dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional. Sarasehan Ulama akhirnya menyimpulkan bahwa penyelesaian krisis sampah nasional tidak cukup hanya mengandalkan teknologi.

Diperlukan sinergi antara penguatan literasi budaya dan keagamaan (tarbiah), penerapan teknologi yang tepat guna, serta kebijakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat agar pengelolaan sampah benar-benar menghadirkan keberlanjutan bagi Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperkuat pengawasan berbagai program prioritas nasional di sektor pangan melalui penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPN LS) guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta mencegah kegagalan proyek pangan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan penerapan MRPN LS menjadi instrumen pengendalian pelaksanaan program prioritas nasional yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

"Jadi kita melaksanakan mandat Perpres 147 Tahun 2024 tentang Kemenko Pangan. Kemenko Pangan diminta mengoordinasikan dan melakukan pengendalian pelaksanaan program-program prioritas nasional," kata Hanif dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan pengawasan tidak hanya difokuskan pada pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air, tetapi juga mencakup Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga pengelolaan sampah sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Menurut Hanif, pemerintah tidak ingin mengulangi kekurangan pada sejumlah proyek swasembada pangan sebelumnya seperti dalam proyek lahan gambut sejuta hektare, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), maupun food estate yang dinilai belum memberikan hasil optimal.

"Karena itu, pemerintah menilai besarnya anggaran tidak menjadi jaminan keberhasilan apabila tata kelola dan pengendalian risiko tidak dijalankan secara konsisten," ujarnya.

Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air sehingga berbagai potensi risiko harus dipetakan sejak awal agar pelaksanaan program berjalan sesuai target.

Salah satu penyebab kurang optimalnya proyek pembangunan selama ini, menurut dia, adalah lemahnya tata kelola dan rendahnya akuntabilitas pelaksanaan program.

Untuk itu, pemerintah tengah menyusun dokumen MRPN LS yang akan menjadi pedoman bersama kementerian dan lembaga dalam mengawal program prioritas nasional secara terukur, transparan, dan akuntabel sehingga koordinasi lintas instansi menjadi lebih efektif.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan rapat koordinasi di Bandung, Jawa Barat, melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Koperasi, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyusun strategi mitigasi risiko secara terpadu.

Sementara itu, Staf Ahli Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sugeng Santoso mengatakan penguatan manajemen risiko juga diarahkan untuk mendukung peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Pemerintah menargetkan Indeks Ketahanan Pangan meningkat dari 73 pada 2025 menjadi 82 pada 2029 melalui penguatan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan," ujar Sugeng.

Menurut dia, ketersediaan pangan menjadi faktor paling menentukan karena berkaitan langsung dengan kemampuan produksi nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kualitas gizi.

Menghadapi ancaman kemarau panjang dan berbagai tantangan sektor pangan tahun ini, pemerintah akan mengintegrasikan peningkatan produksi dengan transformasi tata kelola berbasis manajemen risiko agar program prioritas berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model 'computable general equilibrium' yang disusun untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami perlambatan sebesar 0,21 persen apabila konflik Timur Tengah yang disertai dengan lonjakan harga energi global berlanjut hingga akhir tahun ini.

Direktur Program Indef Eisha M. Rachbini dalam seminar di Jakarta, Kamis, mengatakan proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model computable general equilibrium (CGE) yang disusun tim Indef untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam skenario pertama, yakni konflik Timur Tengah yang berkepanjangan hingga akhir 2026 dan memicu lonjakan harga energi global, dengan asumsi harga minyak dunia naik 30 persen dari baseline 70 dolar AS per barel, maka indeks harga konsumen (IHK) diperkirakan meningkat 0,28 persen.

Pada saat yang sama, upah riil diperkirakan turun 0,26 persen, ekspor terkontraksi 2,44 persen, sementara impor melonjak 7,80 persen akibat kenaikan kebutuhan dan biaya energi.

“Karena ketika harga minyak bumi naik maka daya beli akan tergerus, inflasi naik, sehingga upah riil juga turun. Ekspor juga akan turun karena impornya akan semakin banyak. Walaupun kita juga memiliki komoditas ekspor yang naik, tetapi ada kontraksi dari impor pembelian BBM yang sangat tinggi,” jelas dia.

Selanjutnya, investasi diperkirakan meningkat 1,20 persen, namun pertumbuhan ekonomi tetap melambat 0,21 persen.

Skenario kedua menggambarkan perlambatan ekonomi negara mitra utama. Dengan asumsi permintaan impor dari negara tujuan ekspor Indonesia turun 5 persen, IHK diperkirakan naik 0,11 persen, upah riil turun 0,29 persen, dan investasi meningkat 0,36 persen.

Di sisi lain, ekspor diproyeksikan turun paling dalam, yakni 5,05 persen, sementara impor berkurang 0,23 persen. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkoreksi sebesar 0,24 persen.

Adapun pada skenario ketiga, yaitu fragmentasi perdagangan dan disrupsi rantai pasok global akibat meningkatnya tarif maupun hambatan non-tarif, IHK diperkirakan naik 0,18 persen dan upah riil turun 0,23 persen.

Investasi hampir stagnan dengan kenaikan hanya 0,07 persen, sedangkan ekspor dan impor masing-masing turun 1,16 persen dan 0,30 persen. Dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat 0,17 persen.

“Kami menyimpulkan bahwa jika risiko geopolitik, disrupsi dan fragmentasi rantai pasok, serta perubahan iklim yang tidak diantisipasi oleh fundamental ekonomi yang cukup dan kebijakan yang baik, maka ini akan berdampak pada kontraksi pertumbuhan,” kata Eisha.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Indef pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 berpotensi melambat ke kisaran 5 persen secara tahunan (year on year/yoy), seiring normalisasi konsumsi pasca-Lebaran, tekanan harga energi dan pangan, pelemahan rupiah, serta kenaikan biaya produksi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT PAL Indonesia resmi menandatangani kontrak kerja sama ‎dengan West Natuna Exploration Limited (WNEL) untuk pelaksanaan proyek ‎Engineering, Procurement, Construction and Transportation (EPCT) Conductor ‎Support Frame (CSF) pada Proyek Pengembangan Mako di Wilayah Kerja Duyung, ‎Laut Natuna, Kepulauan Riau.‎

Dalam kerja sama ini, WNEL menunjuk PT PAL Indonesia sebagai kontraktor utama ‎yang bertanggung jawab atas pekerjaan rekayasa, pengadaan material, konstruksi, ‎hingga transportasi struktur Conductor Support Frame yang akan menjadi bagian ‎dari infrastruktur produksi Lapangan Gas Mako.‎

"Kepercayaan ini menunjukkan kapabilitas rekayasa dan manufaktur yang selama ini dikembangkan PT PAL untuk menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur eksploitasi gas lepas pantai," kata General Manager Sales & Marketing PT PAL Indonesia Aris Wacana Putra di Surabaya, Senin.

Aris ‎mengatakan kontrak ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperluas ‎pasar komersial sekaligus memperkuat peran industri nasional dalam mendukung ‎pengembangan sektor energi.

Selain memperluas portofolio bisnis perusahaan, kata dia, proyek ini juga menjadi kontribusi nyata industri nasional dalam mendukung penguatan ketahanan energi Indonesia.

Proyek Mako sendiri merupakan salah satu proyek pengembangan lapangan gas strategis nasional yang telah melalui milestone Final Investment Decision (FID) pada Maret 2026.

Berlokasi di Laut Natuna, proyek ini akan menjadi sumber pasokan gas domestik yang penting untuk mendukung kebutuhan pembangkit listrik nasional serta memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Keterlibatan PT PAL dalam proyek ini menandai perluasan kompetensi perusahaan dari sektor perkapalan dan pertahanan menuju industri energi lepas pantai dan tidak menutup kemungkinan akan ada perluasan bisnis di wilayah kerja Duyung.

Pengalaman dalam pembangunan kapal perang, kapal niaga, dan berbagai platform maritim dinilai memberikan fondasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan konstruksi struktur offshore bagi industri hulu minyak dan gas.

Kepercayaan terhadap pelaksanaan Proyek Mako didukung oleh rekam jejak perusahaan dalam mengerjakan berbagai proyek offshore oil dan gas sejak 2005.

Beberapa proyek yang berhasil diselesaikan antara lain EPC Zelda Platform (CNOOC SES Ltd), EPCI Wellhead Platform Ujung Pangkah (Amerada Hess), dan EPC KE-32 Platform (Kodeco Energy).

Kemudian juga EPCI Wellhead Platform Wortel dan EPC Wellhead Platform Peluang (Santos Pty Ltd), EPC Jacket Bukit Tua (Petronas), EPCI Gas Compressor, serta EPCI Platform Madura BD.

Menurut Aris, proyek ini akan mampu mendukung pengembangan infrastruktur energi nasional sekaligus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mendorong partisipasi rantai pasok lokal melalui keterlibatan berbagai industri pendukung nasional.

PT PAL menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai standar kualitas, keselamatan, dan jadwal yang telah ditetapkan dengan dukungan transformasi digital berbasis Industri Maritim 4.0 (IM4).

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman melakukan serangkaian kunjungan verifikasi lapangan ke proyek pembangunan PT MRT Jakarta fase 2A, Rabu.

Sebagaimana keterangan yang diterima, kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengawal pengendalian Proyek Strategis Nasional (PSN) serta memantau perkembangan sektor transportasi massal perkotaan di wilayah DKI Jakarta.

"Hari ini, saya melihat program strategi nasional, bagaimana pembuatan MRT kelanjutan dari Bundaran HI sampai ke Stasiun Kota. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh KSP dengan pihak MRT manajemen. Sudah tuntas, ada beberapa hambatan dan ini sudah selesai, dan ini sekarang tinggal langsung proses pekerjaan," kata Dudung.

Mengawali rangkaian kegiatan, Kepala Staf Kepresidenan meninjau langsung kawasan Transit Oriented Development (TOD) Blok M. Peninjauan ini difokuskan pada kesiapan pengembangan kawasan mixed-use Blok M sebagai salah satu pusat integrasi transportasi dan kegiatan ekonomi.

Usai melihat progres pengembangan TOD di Blok M, Dudung beserta rombongan bertolak menumpangi MRT menuju Stasiun Bundaran HI untuk melanjutkan agenda peninjauan utama, yakni proyek pembangunan MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2A (Bundaran HI-Kota).

Dalam peninjauan di titik pembangunan Fase 2A tersebut, Kepala Staf Kepresidenan melihat langsung progres konstruksi bawah tanah dan memastikan bahwa hambatan-hambatan strategis lintas instansi yang sebelumnya muncul telah berhasil diurai melalui koordinasi aktif Kantor Staf Presiden (KSP) bersama manajemen MRT Jakarta.

"Tadi saya lihat ke bawah sampai kedalaman 18 meter, memang ini dikerjakan oleh putra-putra Indonesia," ujar Dudung di lokasi proyek.

Dudung juga memberikan apresiasi tinggi pada kualitas pengerjaan proyek yang digarap anak bangsa.

Menurutnya, kualitas infrastruktur yang dihasilkan memiliki standar internasional yang membanggakan.

"Ini luar biasa saya lihat, kualitasnya sama dengan di Jepang. Keretanya lebih bagus dan ini pasti akan sangat bermanfaat, kemudahan-kemudahan bagi masyarakat menggunakan sarana transportasi," ucapnya.

Mengenai target operasional terdekat, Dudung optimistis jalur penghubung hingga ke kawasan Monas dapat segera dinikmati oleh masyarakat pada tahun depan.

"Operasional tahun depanlah ya. Tahun depan operasional sampai Monas, ini baru sampai Monas," jelasnya.

Per April 2026, proyek sepanjang lebih kurang 5,8 kilometer dari Bundaran HI menuju Kota Tua ini secara umum menunjukkan tren pembangunan yang positif.

Monitoring berkala terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target operasi Segmen 1 pada Desember 2027 dan operasi penuh pada Februari 2030 tetap berjalan sesuai garis waktu (milestone).

Selain fokus pada transportasi fisik, KSP juga mendorong optimalisasi pendapatan nontarif (non-farebox) melalui percepatan kawasan komersial terpadu Blok M Mixed-Use sebagai showcase TOD nasional yang terintegrasi sesuai mandat Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2024.

Dudung menegaskan komitmen KSP untuk selalu siap menjadi jembatan penyelesaian masalah (debottlenecking) bagi proyek-proyek strategis nasional jika ditemukan hambatan di lapangan.

"Ya, rekomendasinya dari KSP ke MRT ya sesuai dengan waktu saja. Kemudian tenaga-tenaga yang dikerahkan profesional. Dan kalau misalnya ada hambatan-hambatan, nanti segera laporkan ke kami sehingga kami nanti bisa merealisasikan ke kementerian yang terkait," kata Dudung.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran guna menjaga kesehatan fiskal negara. Salah satunya melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hal itu untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran,” Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Untuk itu, Fithrah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai bentuk provokasi dan disinformasi yang berkembang terkait isu Reformasi Jilid II yang diusung sejumlah kelompok, termasuk BEM SI.

“Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk MBG. Berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp100–150 triliun. Kondisi ini tentu dapat semakin memperkuat kesehatan fiskal nasional,” ujarnya.

Fithra menjelaskan penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas sosial maupun ekonomi. Salah satunya, munculnya informasi palsu mengenai kelangkaan komoditas yang dapat memicu panic buying di masyarakat meskipun ketersediaan stok sebenarnya masih aman.

“Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai bentuk provokasi, disinformasi, maupun narasi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan keresahan,” katanya.

Lihat video: Nanik: BGN Akan Efisiensi Anggaran dan 27.877 Dapur MBG Dihentikan Sementara



Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus bekerja keras untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini direspons melalui koordinasi yang erat antarinstansi dan kebijakan yang saling mendukung.

“Beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” katanya.

Prasetyo meyakini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah akan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Fithra menambahkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai arahan Presiden. “Presiden telah mengarahkan agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8%,” ungkapnya.

Karena itu, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dengan persatuan, literasi informasi yang baik, dan dukungan terhadap upaya perbaikan ekonomi, Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan serta melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.

PAPUA - Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menepis TNI memaksa Yasinta Moiwend atau Mama Sinta berangkat ke Jakarta. Berkembangnya isu tersebut tidak lepas dari kurangnya konfirmasi langsung kepada pihak terkait, sehingga memunculkan asumsi yang berpotensi menyesatkan publik.

"Saya jamin itu bukan perbuatan TNI. Tidak ada penculikan seperti yang ramai diberitakan," kata Mayjen Frits, Kamis (11/6/2026).

Menurut Mayjen TNI Frits, klarifikasi utama justru datang dari Mama Yasinta sebagai pihak yang mengalami langsung kejadian tersebut. Frits menyebut, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, tidak pernah ada pemaksaan ataupun tindakan penculikan.

“Yang mengalami itu Mama Yasinta. Dan pengakuannya jelas, tidak ada penculikan. Ia dalam kondisi aman dan sehat," ujarnya.

Mayjen TNI Frits juga membantah berbagai spekulasi yang menyebut adanya keterlibatan aparat, termasuk penggunaan pesawat tertentu dalam proses keberangkatan. Mayjen TNI Frits menilai narasi tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan. “Isu dibawa dengan pesawat tertentu itu tidak benar. Itu spekulasi yang tidak sesuai fakta,” tegasnya.

Lihat video: Mama Sinta Buka Suara, Bantah Isu Intimidasi Aparat dalam Film Pesta Babi



Mayjen TNI Frits menambahkan, hingga saat ini tidak ada laporan dari jajaran TNI di lapangan terkait tindakan di luar prosedur terhadap warga sipil, termasuk dalam kasus Mama Yasinta. "Kalau tidak ada yang bertanya langsung atau mengonfirmasi, lalu muncul asumsi seolah-olah TNI terlibat, ini yang harus diluruskan,” ujarnya.

Mayjen TNI Frits juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi. "Kita harus melihat fakta dari yang bersangkutan langsung, jangan sampai informasi yang tidak benar justru memperkeruh situasi,” katanya.

Dengan penegasan ini, TNI berharap polemik terkait Mama Sinta tidak berkembang menjadi disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas, khususnya di wilayah Papua Selatan.

PAPUA SELATAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menyebut kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam menjadi bagian dari proses pembangunan dan penciptaaan lapangan kerja. Kehadiran PSN Wanam menjawab persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Papua.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kehadiran negara untuk membangun Papua diwujudkan melalui berbagai PSN yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi. Program tersebut mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi industri bioetanol.

"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," katanya, Rabu (10/6/2026).

Apolo berpandangan, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti hanya karena adanya perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang. Justru, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 15 ribu pekerja pada 2027.

Pemprov Papua Selatan juga secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan tersebut. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.

Lihat video: Kunker Perdana di Merauke, Presiden Prabowo Bertemu Petani dan Masyarakat



"Kami meminta agar sekitar 80% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.

Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama puluhan tahun justru sering dituntut berbagai pihak. Karena itu, pemerintah menilai penting untuk melihat pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah tidak menampik adanya dinamika dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan PSN. Sebagian kelompok mendukung, sementara sebagian lainnya menyampaikan keberatan. Namun bagi Apolo, perbedaan sikap tersebut merupakan hal yang lazim dalam setiap proses pembangunan.

“Yang terpenting adalah memastikan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak hanya menerima narasi dari satu sudut pandang. Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," jelasnya.

Apolo juga menegaskan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan. Berbagai proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat yang nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua. "Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami," ucapnya.