Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan juga didampingi oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad, dan Cucun Mustopa.

Dalam kesempatan itu, Puan mempersilakan pimpinan Komisi XIII untuk menyampaikan ringkasan RUU PSDK yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pariera.

"Secara keseluruhan RUU PSDK terdiri dari 12 bab dan 78 pasal," katanya, Selasa (21/4/2026).

Setelah Hugo menyampaikan semua paparan RUU, Puan kemudian menanyakan kepada para anggota paripurna untuk meminta keputusan.

"Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang saksi dan korban apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?" ucap Puan.

"Setuju," jawab anggota paripurna.

UU PSDK dirancang untuk menjamin perlindungan bagi saksi pelaku, pembentukan kantor perwakilan LPSK di setiap provinsi, penguatan kelembagaan, pendanaan layanan pemulihan korban melalui mekanisme dana abadi korban, serta penguatan skema restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtias, mengatakan perubahan aturan bertujuan memperluas layanan perlindungan, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mekanisme perlindungan saksi dan korban, serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan perlindungan tersebut.

"Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban yang ada saat ini telah menjadi landasan penting dalam sistem peradilan pidana. Namun, seiring perkembangan kebutuhan dan dinamika penegakan hukum, penguatan melalui RUU PSDK menjadi penting agar perlindungan bagi saksi dan korban dapat semakin optimal,” ujar Susilaningtias dilansir dari laman resmi LPSK, dilihat pada Selasa (21/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara mengenai keberadaan Indonesia di dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Palestina. Perkumpulan negara yang juga terdapat Israel di dalamnya.

Perlu diketahui, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan digelar pada hari ini, Kamis (19/2/2026) di AS. Presiden RI Prabowo Subianto akan hadir dalam KTT BoP, demikian juga utusan Israel.

Puan mengatakan bahwa Indonesia harus mengoptimalkan posisi strategis sebagai anggota BoP guna memperjuangkan kemerdekaan Gaza, Palestina.

"Pemerintah harus dapat mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB maupun dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina," katanya saat Rapat Paripurna ke-14 Penutupan Masa Sidang ke-III Tahun Sidang 2025-2026, Kamis (19/2/2026).

Puan menyampaikan bahwa Indonesia harus berada di jalur politik bebas aktif dengan mendorong kemerdekaan Palestina. Hal ini tidak lepas dari dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan isi Piagam PBB.

"Kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian harus tetap berlandaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif, menjunjung tinggi prinsip sovereign equality atau kesetaraan kedaulatan negara sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB dan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," jelasnya.

Puan menyampaikan diplomasi Indonesia bukan sekadar simbolik, tetapi harus menjunjung tinggi kedaulatan dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Terlebih, katanya, DPR juga telah memperkuat hubungan bilateral melalui pertemuan dengan delegasi parlemen negara sahabat seperti Korea Selatan, Jepang, Sudan, Kuwait, Iran, Kuba, Albania, Afrika Selatan, Aljazair, dan Amerika Serikat.

Langkah ini sebagai upaya DPR berperan mendukung politik luar negeri Indonesia, membangun kepercayaan antarnegara, serta menginisiasi dialog atas berbagai isu global. "DPR RI berkomitmen mendorong terwujudnya tata dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan lima Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan pada hari ini, Selasa (10/2/2026).

Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?” ucap Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang dijawab dengan persetujuan para anggota dewan.

Dia melanjutkan, pihaknya akan segera menjalankan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, lima anggota yang ditetapkan itu terdiri dari dua unsur pekerja dan dua unsur pemberi kerja, serta satu tokoh masyarakat.

Penetapan itu dilakukan setelah kelima anggota itu menjalani uji penetapan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi IX DPR RI pada Senin (2/2/2026) dan Selasa (3/2/2026). Tes ini dilakukan kepada 10 calon anggota.

Pada Senin (2/2/2026), mereka diberikan waktu selama dua jam untuk menyusun makalah sesuai dengan tema yang diberikan. Kemudian, mereka mengambil nomor urut untuk mempresentasikan visi dan misi serta makalah mereka keesokan harinya, Selasa (3/2/2026).

Berikut Lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

1. Afif Johan (Pekerja)
2. Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
3. Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
4. Sunarto (Pemberi Kerja)
5. Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi secara menyeluruh pelayanan rumah sakit (RS) setelah ibu hamil meninggal dunia bersama anak dalam kandungan usai ditolak 4 rumah sakit di Papua.

Puan mengatakan peristiwa itu telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut bahwa kejadian serupa telah terjadi berkali-kali.

Dirinya turut prihatin atas peristiwa yang menimpa sang ibu beserta anaknya. Menurutnya, selain dari presiden, perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak termasuk komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan di fasilitas kesehatan.

"Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya, untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di Rumah Sakit Rumah Sakit," kata Puan kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11/2025).

Puan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T," tegas Puan.

Diketahui ibu tersebut bernama, Irene Sokoy asal Kampung Hobong, Santani, Jayapura. Dia diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Kabupaten dan kota pada Senin (17/11/2025).

Atas peristiwa nahas tersebut, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri mengancam mencopot Direktur RSUD jika terbukti lalai dalam pelayanan.

Bahkan Presiden Prabowo Subianto turun tangan dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.

Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan, guna mengetahui pokok permasalahan dan segera melakukan perbaikan, baik dari segi fasilitas, tata kelola, SDM atau aturannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRPuan Maharani meminta kepada komisi terkait untuk membahas kasus kematian bocah bernama Alvaro yang sempat hilang selama 8 bulan.

Puan turut berbelasungkawa atas peristiwa yang menimpa bocah 6 tahun itu. Menurutnya, hal ini merupakan sinyal situasi darurat yang harus ditanggapi secara bersama.

Penanganan serta pencegahan merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah, dan negara sehingga meminta kepada seluruh stakeholder terkait menindaklanjuti kasus Alvaro secara serius.

"Di DPR, kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil dan menindaklanjuti hal ini secara serius untuk bisa melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan mengevaluasi," jelas Puan kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Dia mendesak Polri untuk lebih gesit mencegah dan menangani kasus kekerasan maupun penculikan anak di bawah umur.

Saan turut meminta Komisi III bersama KPAI berkolaborasi dengan kepolisian guna menangani kasus kekerasan terhadap anak.

"Kita sangat berharap dan meminta kepolisian untuk cepat tanggap, untuk bisa lebih gesit lagi nanti dalam menangani berbagai kasus-kasus kejahatan terutama terkait dengan soal penculikan terhadap anak-anak," kata Saan.

Diketahui, melansir laman Pusiknas.Polri.go.id, dalam rentang Januari hingga 12 November telah terjadi 50 kasus penculikan anak yang berumur di bawah 20 tahun.

Sedangkan, Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan mencatat 14 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga 3 Juli 2025.