Stasiun ini adalah jawaban nyata atas kebutuhan mobilitas warga Jakarta yang terus berkembang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan operasional Stasiun KRL Jakarta International Stadium (JIS) memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas, dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis.

"Stasiun JIS terhubung dengan jaringan KRL yang lebih luas dan menjadikannya bagian dari ekosistem transportasi publik Jabodetabek yang terintegrasi," katanya sebagaimana keterangannya, di Jakarta, Kamis.

Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas Commuter Line Tanjung Priok relasi Jakarta Kota-Tanjung Priok yang berada di antara Stasiun Ancol dan Stasiun Tanjung Priok. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan Stasiun Kampung Bandan dan Stasiun Jakarta Kota.

"Stasiun ini adalah jawaban nyata atas kebutuhan mobilitas warga Jakarta yang terus berkembang," ujar Dudy.

Menurutnya, setiap stasiun yang terbangun merupakan satu langkah menuju Jakarta yang berkelanjutan, efisien, dan nyaman. Selain itu, juga untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Ia mengapresiasi langkah nyata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah membangun stasiun tersebut sebagai wujud komitmen bersama dalam menghadirkan transportasi publik yang terintegrasi dengan kawasan strategis kota.

"Kerjasama antara pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan ini menjadi contoh kolaborasi dalam pembangunan transportasi nasional," ujar Menhub pula.

Kementerian Perhubungan berperan aktif dalam memastikan penyelenggaraan operasional Stasiun JIS berjalan sesuai standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

Melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub juga memberikan pendampingan teknis dan melakukan evaluasi bersama Pemprov DKI Jakarta selama masa operasional terbatas.

Ia menegaskan sinergi antara Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Kereta Commuter Indonesia menjadi kunci hadirnya layanan transportasi publik yang semakin terhubung.

"Kolaborasi ini sekaligus menjadi contoh pengembangan transportasi perkotaan yang mengedepankan integrasi antarlembaga untuk menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Menhub menegaskan.

Pada tahap operasional terbatas, layanan Commuter Line Tanjung Priok mulai berhenti di Stasiun JIS sejak 22 Juni 2026 pukul 13.00 WIB dengan frekuensi perjalanan setiap 30 menit. Layanan itu beroperasi setiap hari mulai pukul 05.30 WIB hingga 21.00 WIB untuk memberikan kemudahan mobilitas masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499, tarif perjalanan menuju dan dari Stasiun JIS ditetapkan sebesar Rp1 selama masa operasional terbatas pada 22-28 Juni 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat mencoba dan membiasakan penggunaan transportasi publik.

Saat ini, pembangunan fisik Stasiun JIS yang meliputi area peron, jalur pedestrian, dan jembatan penghubung telah selesai dibangun. Sejumlah fasilitas pendukung seperti lift, eskalator, dan akses tambahan akan terus disempurnakan secara bertahap agar stasiun dapat berkembang menjadi stasiun berstandar optimal.

Kementerian Perhubungan bersama Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan transportasi publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Kehadiran Stasiun JIS diharapkan mampu mengurangi kemacetan, mendukung penyelenggaraan kegiatan berskala besar di kawasan JIS, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan transportasi yang lebih terintegrasi.

Sebelumnya, Menhub bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meresmikan Stasiun Kereta Api Jakarta International Stadium (JIS) di Sunter, Jakarta Utara, Senin (22/6).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Dari data yang masuk, nanti Kantah setempat akan verifikasi sesuai dengan catatan di Kementerian ATR/BPN, benar tidaknya tanah tersebut letaknya di situ

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan masyarakat bisa melakukan plotting bidang tanah secara mandiri melalui "smartphone".

“Pemilik tanah bisa mengajukan titik lokasi lewat fitur Swaplotting di Sentuh Tanahku. Dari data yang masuk, nanti Kantah setempat akan verifikasi sesuai dengan catatan di Kementerian ATR/BPN, benar tidaknya tanah tersebut letaknya di situ. Kalau benar, nanti akan di-plotting dalam peta digital oleh teman-teman di Kantor Pertanahan atau Kantah,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian ATR/BPN I Gede Ketut Ary Sucaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam aplikasi Sentuh Tanahku terdapat satu fitur yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan plotting bidang tanah secara mandiri melalui "smartphone".

Plotting yang dimaksud dalam hal ini adalah proses penetapan bidang tanah ke dalam peta digital berdasarkan koordinat (GPS) yang akurat. Jadi, tak hanya dapat mengurus langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah), masyarakat yang bidang tanahnya belum terpetakan kini bisa lebih mudah menyampaikannya secara daring.

Menurut dia, fitur Swaplotting dihadirkan untuk membantu pemetaan bidang tanah yang belum terdata ke dalam sistem digital Kementerian ATR/BPN. Fitur ini diperlukan bagi para pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat serta pemilik tanah dengan sertifikat analog.

Kehadiran fitur ini membuka ruang partisipasi publik dalam mendukung pemutakhiran data pertanahan secara lebih akurat dan partisipatif.

“Tanah yang sudah diverifikasi nantinya semakin terintegrasi dengan data keseluruhan bidang. Tujuannya adalah menciptakan kepastian lokasi dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah,” ujar I Gede Ketut Ary Sucaya.

Fitur Swaplotting dapat diakses melalui menu utama Sentuh Tanahku yang tersedia dalam perangkat dengan sistem operasi Android maupun iOS. Untuk menggunakan fitur tersebut, pengguna perlu memberikan izin akses lokasi agar sistem Kementerian ATR/BPN dapat mengidentifikasi posisi secara akurat.

Bagi pemilik sertipikat analog, saat menggunakan Swaplotting bisa memilih opsi “Bersertifikat”. Kemudian, lanjut melengkapi identitas pemegang hak serta informasi yang tercantum pada sertifikat, seperti nomor hak, luas tanah, dan letak bidang. Selanjutnya, pengguna diminta mengunggah foto dokumen sertifikat sebagai data pendukung untuk proses verifikasi oleh Kantah setempat.

Sementara bagi masyarakat yang bidang tanahnya belum bersertifikat, dapat memilih opsi “Belum Sertifikat”. Mereka kemudian perlu melengkapi identitas diri, lokasi bidang tanah, alas hak yang dimiliki, serta bukti pembayaran pajak sebagai dokumen pendukung.

Setelah seluruh data dan dokumen pendukung dikirim, sistem Sentuh Tanahku akan meneruskan informasi tersebut kepada Kantah setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut sebelum data digunakan dalam proses pemutakhiran peta bidang tanah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan masyarakat baik penjual maupun pembeli harus memahami alur jual beli tanah yang sesuai ketentuan hukum.

“Masyarakat perlu memastikan status tanah jelas sejak awal, termasuk keabsahan dokumen dan pastikan tidak tersangkut sengketa, agar proses jual beli dapat berjalan aman dan terhindar dari permasalahan di kemudian hari,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Proses jual beli tanah tidak berhenti pada tahap kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilanjutkan dengan transaksi pembayaran atas tanah. Baik penjual maupun pembeli harus memahami alur jual beli tanah yang sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Menurut Shamy Ardian, secara umum proses jual beli memang dimulai dari kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai objek tanah, harga, serta syarat transaksi. Dalam tahap awal ini, pembeli harus memastikan status tanah jelas, dokumen lengkap, dan tidak terdapat sengketa agar proses berikutnya dapat berjalan lancar.

Dari sisi pembeli, mereka perlu menyediakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan wajib membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Pemenuhan kewajiban ini menjadi bagian dari rangkaian administrasi jual beli tanah.

Sedangkan penjual, kata Shamy Ardian, mereka wajib menyediakan sertipikat tanah asli; KTP, KK, dan NPWP; bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); persetujuan pasangan (jika menikah); serta yang tak kalah penting adalah bukti bayar PPh (Pajak Penghasilan).

Selanjutnya, proses berlanjut ke tahap pembuatan Akta Jual Beli (AJB) melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pada tahap ini, para pihak, baik pembeli dan penjual menyiapkan dokumen, seperti sertipikat tanah asli, identitas diri, serta persyaratan lain sesuai ketentuan.

Menurut dia, PPAT akan memeriksa kelengkapan berkas dan menuangkan kesepakatan kedua pihak ke dalam AJB sebagai dasar peralihan hak. PPAT juga akan melakukan pengecekan terkait kesesuaian data dari sertipikat yang akan dipindahtangankan.

Setelah AJB ditandatangani, proses dilanjutkan dengan pengajuan balik nama sertipikat ke Kantor Pertanahan di Kota/Kabupaten setempat. Setelah permohonan diproses, data pemegang hak pada buku tanah dan sertipikat akan diperbarui dari nama penjual menjadi nama pembeli. Tahapan ini penting agar kepemilikan baru tercatat resmi dalam administrasi pertanahan.

Untuk proses pengajuan balik nama di Kantor Pertanahan, pemohon/pembeli dapat menyiapkan sejumlah persyaratan. Mulai dari formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai; surat kuasa apabila dikuasakan; fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; sertipikat tanah asli; AJB dari PPAT; fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; dan juga bukti surat setoran BPHTB serta bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

Informasi pertanahan, kata Shamy Ardian, termasuk soal persyaratan peralihan hak jual beli ini dapat masyarakat lihat secara lengkap dari aplikasi Sentuh Tanahku. Dalam aplikasi itu, pilih menu “Info Layanan”, lalu klik “Peralihan Hak”, dan pilih opsi “Jual Beli”. Melalui fitur dalam Sentuh Tanahku, masyarakat juga dapat melihat simulasi biaya dengan hitungan berdasarkan nilai tanah per m2 dan luas tanah keseluruhan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Krom Bank Indonesia Tbk (IDX: BBSI ) menggelar 2 agenda rapat penting yakni Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) dan Paparan Publik (Public Expose). Para pemegang saham menyetujui pengalokasian laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp 143 Miliar atau 100% dari laba bersih Perseroan untuk menambah saldo laba ditahan Perseroan (retained earnings).

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

“Keputusan untuk mengalokasikan seluruh laba bersih Tahun Buku 2025 ke dalam saldo laba ditahan merupakan langkah strategis Perseroan untuk dapat menjaga fundamental keuangan yang sehat serta memperkuat kapasitas pendanaan internal," ujar Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk, Anton hermawan.

Rupiah Terus Tergerus, OJK Sebut Industri Perbankan RI Masih Memadai Hadapi Ancaman



"Dengan struktur permodalan yang semakin solid, kami optimistis Krom Bank dapat terus menjalankan agenda ekspansi bisnis secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan serta nasabah kami,” lanjutnya.

Adapun mata acara RUPS meliputi, persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 beserta penetapan honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut. Ditambah penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Sepanjang tahun 2025, Krom Bank membukukan pertumbuhan kinerja yang kuat di berbagai indikator utama. Perseroan mencatat pendapatan bunga bersih (audited) sebesar Rp1,85 triliun, meningkat 92% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan Rp965 miliar pada tahun 2024.

Total aset Krom Bank meningkat 84% YoY menjadi Rp12,21 triliun pada 2025, sementara total kredit tumbuh 103% YoY menjadi Rp8,63 triliun dibandingkan Rp4,25 triliun pada tahun sebelumnya. Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 166% YoY menjadi Rp8,39 triliun pada 2025 dari Rp3,15 triliun pada 2024, didorong oleh pertumbuhan simpanan berbasis tabungan dan deposito.

Krom Bank juga berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp 143 miliar atau meningkat 15% YoY, mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Anton mengatakan bahwa di tengah dinamika ekonomi global dan domestik sepanjang tahun 2025, termasuk tantangan geopolitik, tingginya volatilitas pasar keuangan, tekanan suku bunga, serta perubahan perilaku konsumen di era digital, Krom Bank tetap mampu mencatatkan kinerja yang positif dan solid.

Singkirkan Bank-Bank AS, Bank Asal Singapura Ini Dinobatkan Sebagai Bank Terbaik



“Kami melihat kondisi makro ekonomi saat ini menuntut industri perbankan untuk semakin adaptif, prudent, dan inovatif dalam menghadapi perubahan yang berlangsung sangat cepat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang praktis, aman, dan terintegrasi juga membuka peluang pertumbuhan yang besar bagi industri perbankan digital,” tutupnya.

Public Expose 2026

Pada hari yang sama, Krom Bank melaksanakan agenda tahunan Paparan Publik atau Public Expose 2026. Dalam pemaparan tersebut disampaikan bahwa kondisi industri perbankan nasional masih menunjukkan pertumbuhan yang positif di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan pasar. Perseroan terus memperkuat fundamental bisnis melalui pengembangan layanan perbankan digital, pengelolaan risiko yang prudent, serta peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

Sampai dengan Kuartal I tahun 2026, Perseroan mencatat sejumlah capaian penting, antara lain, pertumbuhan aset menjadi sebesar Rp14,77 triliun atau tumbuh 78% YoY. Sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 138% sebesar Rp10,86 triliun.

Penyaluran kredit tumbuh sebesar Rp9,88 triliun atau tumbuh 98%, Rasio kecukupan modal (CAR) terjaga pada level 39,78%. Lalu laba sebelum pajak meningkat menjadi Rp89,95 miliar atau tumbuh 99%.

Selain itu, Perseroan juga terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola perusahaan guna mendukung ekspansi bisnis yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan yang sama, manajemen Perseroan memaparkan fokus strategi tahun 2026, yang meliputi penguatan ekosistem digital dan pengalaman pengguna (user experience), Peningkatan kualitas aset dan manajemen risiko, dan Pengembangan produk dan layanan berbasis kebutuhan nasabah. Terakhir ada, peningkatan kolaborasi strategis dengan berbagai mitra usaha.

Anton Hermawan menyampaikan, “Krom Bank terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan digital yang inovatif, aman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kami meyakini bahwa konsistensi transformasi digital akan menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Dalam dunia yang semakin terhubung dan dipenuhi informasi, siapa yang mampu mengontrol narasi akan memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan

Jakarta (ANTARA) - Public relations (PR) telah mengalami transformasi yang signifikan. Jika dulu PR hanya dipandang sebagai fungsi komunikasi atau relasi media, kini perannya telah berkembang menjadi instrumen strategis yang penting dalam membentuk persepsi, legitimasi, bahkan kekuasaan.

Di era digital, saat ini, kompetisi tidak lagi hanya berkisar pada produk atau layanan, melainkan pada kemampuan untuk membentuk narasi dan persepsi yang beredar di masyarakat.

Pada Rabu, 13 Mei, saya menyampaikan perihal perubahan peran strategis PR ini di hadapan mahasiswa Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Dalam kelas marketing di mana saya menjadi dosen tamu tersebut, PR diperkenalkan bukan sekadar alat publisitas, melainkan alat strategis untuk membangun reputasi, mengelola relasi dengan para pemangku kepentingan, dan mendukung tujuan bisnis. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap dinamika pasar, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuatan narasi dapat memengaruhi perilaku dan keputusan masyarakat.

Dalam lingkup masyarakat digital, persepsi memiliki dampak yang besar terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan ini kemudian memengaruhi perilaku individu, yang pada gilirannya berdampak pada kekuatan institusi. Oleh karena itu, pengelolaan PR yang efektif sangat penting, tidak hanya untuk membangun citra positif, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kekuatan institusi dalam menghadapi tantangan di dunia yang semakin terhubung.

Kita hidup di zaman hiper-konektivitas, di mana informasi berlimpah dan krisis kepercayaan menjadi nyata. Kepercayaan kini menjadi fondasi hubungan antara publik dan institusi, baik perusahaan maupun pemerintah. Menurut Edelman Trust Barometer (2025), Indonesia berada di peringkat tertinggi dalam hal kepercayaan publik secara global.

Namun, menariknya, kepercayaan ini tidak lagi sepenuhnya dibentuk oleh media formal. Masyarakat semakin mengandalkan komunitas, rekomendasi dari teman satu lingkaran dan pengalaman pribadi. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari komunikasi satu arah menjadi ekosistem hubungan yang lebih kompleks.

Institusi, kini semakin fokus untuk menjangkau Generasi Z, yang bukan sekadar pasar, tetapi juga penggerak budaya, penentu tren, dan pembuat keputusan di masa depan. Data dari Jakpat dan Katadata menunjukkan bahwa mayoritas Gen Z di Indonesia menggunakan Instagram dan TikTok sebagai platform utama untuk konsumsi informasi dan gaya hidup, serta menghabiskan lebih dari lima jam setiap hari di media sosial. Realitas ini menegaskan bahwa opini publik, kini lebih banyak dibentuk oleh algoritma, komunitas, dan budaya digital.

Komunikasi korporasi modern tidak lagi hanya tentang promosi. Ia mencakup upaya membentuk dan mengelola reputasi, membangun kepercayaan, dan memahami dan beradaptasi pada perubahan budaya, sosial, tren, nilai, dan ekspektasi masyarakat. Tujuannya bukan sekadar membuat sebuah jenama dikenal, tetapi juga untuk memastikan bahwa jenama tersebut diterima secara sosial dan budaya.

Contoh nyata dari hal ini dapat dilihat pada transformasi citra sebuah bank berstatus badan usaha milik negara. Bank yang secara historis dipersepsikan sebagai lembaga formal dan konservatif, kini berupaya mengubah citranya dengan membangun kedekatan emosional dan menciptakan relevansi budaya, atau sebuah proses yang disebut sebagai transformasi narasi. Transformasi narasi membutuhkan upaya yang lebih dari sekadar mengganti logo atau slogan, tetapi mengubah makna brand yang terbentuk di kepala publik.

Dalam praktik modern, kampanye komunikasi tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus berfungsi sebagai sistem terintegrasi yang melibatkan media arus utama, platform digital, keterlibatan komunitas, ajang pemengaruh, dan komunikasi internal. Banyak perusahaan kini membentuk tim kampanye atau unit manajemen narasi untuk memastikan konsistensi dan keselarasan pesan, koordinasi strategis, respons cepat terhadap isu, pengelolaan narasi, dan peningkatan engagement.

Dengan membentuk tim kampanye atau unit manajemen narasi, perusahaan tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi mereka, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk membangun reputasi dan kepercayaan di mata publik.

Salah satu fenomena menarik di era digital adalah munculnya pasukan media sosial atau internal buzzer yang memiliki peran krusial dalam strategi komunikasi modern. Mereka berfungsi untuk meningkatkan distribusi narasi perusahaan di berbagai platform media sosial, sekaligus meningkatkan interaksi antara perusahaan dan audiens melalui algoritma yang fokus pada engagement. Selain itu, mereka menciptakan efek bukti sosial dengan meningkatkan jumlah pembicaraan tentang merek atau produk. Dalam komunikasi modern, jangkauan pesan sama pentingnya dengan kualitas pesan itu sendiri.

Pendekatan soft selling, seperti aktivasi kafe, klub lari, dan lokakarya kreatif, juga semakin diminati. Masyarakat, kini cenderung lebih menghargai pengalaman dan keterlibatan dalam komunitas daripada sekadar kepemilikan barang. Survei mopays.com (2025) menunjukkan bahwa 75 persen Generasi Z lebih memilih "membeli pengalaman dan kenangan" dibandingkan membeli barang fisik. Hal ini sejalan dengan keinginan mereka akan keaslian, rasa memiliki, dan pengalaman atau partisipasi.

Komunikasi pemerintah

Ketika sebuah institusi berpartisipasi dalam forum global, seperti IMF atau World Economic Forum, mereka memperoleh reputasi atau prestise, otoritas, dan transfer kepercayaan. Pemimpin yang mewakili institusi di platform ini meningkatkan legitimasi simbolis dan kepercayaan publik. Fenomena ini dikenal sebagai konstruksi kekuasaan simbolis yang sangat penting dalam komunikasi.

Bila komunikasi korporasi berfokus pada kepercayaan pasar, komunikasi pemerintah lebih menekankan legitimasi, stabilitas, dan kepercayaan publik. Komunikasi pemerintah dengan demikian harus terkoordinasi dan terorkestrasi agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan dan kebingungan.

Di era digital ini, institusi juga sering dipersonifikasikan melalui figur yang dianggap mewakili institusi tersebut. Seorang menteri, sebagai contoh, seringkali dianggap sebagai “wajah” kementerian secara keseluruhan. Branding pribadi pemimpin, kini berfungsi sebagai representasi kebijakan, stabilitas, dan simbol institusi, yang dikenal dengan istilah personified governance.

Dalam konteks ini, komunikasi pemerintah menjadi sangat penting, karena keberhasilan pemimpin dalam membangun citra publik dapat memengaruhi legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Transformasi peran komunikasi pemerintah dengan demikian menjadi semakin relevan, terutama dalam merespons peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komunikasi pemerintah yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun hubungan yang saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Tim komunikasi kepresidenan dan kementerian harus mampu menyampaikan informasi dengan cara yang elegan dan profesional, sekaligus memerhatikan hak masyarakat atas informasi yang akurat dan transparan.

Dalam situasi krisis atau peristiwa besar, komunikasi yang responsif dan empatik sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan publik. Hal ini mencakup penggunaan saluran komunikasi yang tepat dan strategi pesan yang jelas, sehingga masyarakat merasa terlibat dan dihargai.

Dengan cara ini, pejabat publik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menunjukkan empati dan memahami dampak dari setiap kebijakan yang diambil, sehingga komunikasi dapat membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi perusahaan dan komunikasi pemerintahan, kini bergerak ke arah yang sama, yaitu mengelola persepsi secara luas dan membangun legitimasi. Dalam dunia yang semakin terhubung dan dipenuhi informasi, siapa yang mampu mengontrol narasi akan memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan.

Memahami dan mengelola komunikasi dengan bijak adalah kunci untuk meraih sukses di era digital ini.

*) Alia Karenina, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2020–2023)

Copyright © ANTARA 2026

Tahun ini adalah tahun infrastruktur. Kita akan melakukan perbaikan di hampir seluruh ruas jalan, sekaligus memperkuat sistem transportasi publik,

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung menetapkan tahun 2026 sebagai momentum untuk memprioritaskan pada pembenahan sistem transportasi publik melalui proyek Bus Rapid Transit (BRT) serta peremajaan angkutan kota (angkot) berbasis listrik.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, penguatan sektor transportasi publik menjadi prioritas utama, sejalan dengan hasil evaluasi kinerja yang masih berada di bawah tingkat kepuasan masyarakat.

“Tahun ini adalah tahun infrastruktur. Kita akan melakukan perbaikan di hampir seluruh ruas jalan, sekaligus memperkuat sistem transportasi publik,” ujar Farhan di Bandung, Jumat

Menurut dia, pengembangan layanan BRT dengan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan diharapkan mampu menjadi tulang punggung transportasi massal di Kota Bandung.

“Untuk BRT, kami mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan. Ini akan menjadi solusi transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi,” katanya.

Selain BRT, Pemkot Bandung juga akan meremajakan angkot secara bertahap dengan mengadopsi teknologi kendaraan listrik.

Transformasi ini, kata dia, tidak hanya bertujuan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan, tetapi juga mendukung pengurangan emisi dan penciptaan lingkungan yang lebih bersih.

“Angkot akan kita dorong beralih ke sistem listrik. Ini bagian dari transformasi transportasi yang ramah lingkungan,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah kota juga akan menggenjot perbaikan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mobilitas warga.

Farhan mengakui, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program tersebut, namun optimistis dapat diselesaikan secara bertahap.

“Kita sadar ada banyak tantangan, tetapi yang penting pekerjaan berjalan dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Jasa Raharja menyiagakan seluruh petugasnya dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Saya mewakili insan Jasa Raharja, khususnya Bogor dan Cianjur,menyampaikan terima kasih atas dukungannya. Sebagai langkah nyata komitmen dukungan untuk terselenggaranya kelancaran PAM Natal-Tahun Baru Jasa Raharja telah menyiagakan seluruh petugas yang berada 29 kantor wilayah, dan 67 kantor cabang juga siap untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ujar Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dewi menambahkan bersama dengan Korlantas Polri dan pemangku kepentingan terkait sudah menyiapkan 76 titik pos pelayanan terpadu itu sepanjang Jawa, Bali, Lampung, dan Sumatera Selatan, yang siaga melayani sepenuh hati dan memastikan bahwa negara hadir dalam setiap aspek pelayanan keselamatan publik.

Jasa Raharja bersama jajaran Kepolisian Republik Indonesia melakukan survei kesiapan Operasi Lilin 2025 di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Melalui keterlibatannya dalam survei kesiapan Ops Lilin 2025 di Puncak, Jasa Raharja menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya menurunkan risiko kecelakaan dan melindungi masyarakat selama perjalanan libur Natal dan Tahun Baru, sekaligus memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Survei ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru 2025–2026.

Selain melakukan survei jalur, tim juga menerima paparan dari Kasatlantas Polresta Bogor, Kasatlantas Polres Bogor, dan Kasatlantas Polres Cianjur mengenai strategi yang telah dipersiapkan untuk menghadapi peningkatan volume kendaraan di wilayah masing-masing.

Langkah pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini juga sejalan dengan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Polkam Djamari Chaniago pada 4 Desember 2025, yang menekankan pentingnya meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, fokus utama pengamanan adalah menurunkan angka kejahatan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, serta jumlah korban jika terjadi kecelakaan.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menegaskan kesiapan Polri untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran masyarakat
saat menjalani libur Natal dan Tahun Baru, termasuk di kawasan Puncak dan sekitarnya.

“Ada tiga hal yang harus dipastikan. Pertama, negara hadir memastikan seluruh rangkaian pengamanan Natal dan Tahun Baru berjalan aman serta menjaga harkamtibmas. Kedua, negara menjamin kamseltibcarlantas. Ketiga, kondisi darurat seperti cuaca ekstrem yang bisa menyebabkan tanah longsor dan sebagainya. Semua skenario sudah disusun dan kita harus siap berkolaborasi,” ujarnya

Agus juga menjelaskan bahwa Operasi Lilin 2025 mencakup empat klaster utama yang harus dikelola secara komprehensif. Kluster pertama adalah jalan tol dan arteri, termasuk jalur alternatif, dengan skenario rekayasa lalu lintas yang siap diterapkan.

Kedua adalah tempat wisata beserta jalur aksesnya. Ketiga adalah tempat ibadah, yang harus dijaga agar tidak ada peristiwa menonjol selama perayaan Natal dan tahun baru. Sedangkan yang keempat adalah pelabuhan penyeberangan sebagai salah satu simpul mobilitas masyarakat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Asosiasi Investor Relations Indonesia (AIIR) secara resmi diluncurkan dalam sebuah acara akbar di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) , Jakarta, Selasa (9/12/2025). Kehadiran AIIR bukan sekadar tambahan komunitas, melainkan organisasi profesi Investor Relations (IR) berbadan hukum yang pertama di Tanah Air, mengisi kekosongan penting yang selama ini dirasakan para pelaku pasar.

Peluncuran ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap membawa standar profesionalisme IR ke level yang lebih tinggi, demi meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan kepercayaan investor, baik domestik maupun global. “Kami hadir untuk mengembangkan profesionalisme IR di Indonesia. Membangun standarisasi praktik IR, menciptakan kolaborasi, dan mendorong keterbukaan informasi yang transparan serta dapat dipercaya,” jelas Ketua Asosiasi Investor Relations Indonesia, Julius Caesar Samosir.

Menurutnya, AIIR juga hadir sebagai jawaban atas tantangan komunikasi strategis yang semakin kompleks dan jumlah emiten serta investor yang terus bertambah di pasar modal. Selama ini, para praktisi IR yang berperan sebagai jembatan vital antara perusahaan dan investor bekerja tanpa wadah formal yang terstruktur.

“Profesi Investor Relations selama ini belum memiliki wadah resmi yang terstruktur. Kehadiran AIIR menandai langkah awal yang penting untuk memperkuat kualitas keterbukaan informasi dan meningkatkan standar interaksi antara emiten, investor, dan regulator,” ujar Vice Director Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI, Saptono Adi Junarso.

Dukungan penuh juga datang dari Danantara Indonesia. Ketua Dewan Penasihat AIIR, Wuddy Warsono, yang juga menjabat sebagai Senior Advisor IR Danantara Investment Management melihat AIIR sebagai langkah strategis.

“Organisasi ini lahir dari kebutuhan, keinginan berinovasi, berpartisipasi, dan memberikan kontribusi kepada bangsa. Danantara bahagia, bisa menjadi mitra untuk mengembangkan profesionalisme di pasar modal Indonesia,” ujarnya. Kejar Target Produksi 1 Juta Barel, Investor Diajak Garap 108 Cekungan Migas

Wuddy menambahkan, dukungan penuh dari Danantara juga ditunjukkan dengan kesediaan dari Chief Investment Officer (CIO) Danantara Investment Management, Pandu Patria Sjahrir yang menjabat sebagai Dewan Kehormatan dan Penasehat AIIR.

Peluncuran AIIR ditutup dengan dua sesi panel diskusi yang mempertemukan regulator, asosiasi emiten, manajer investasi, analis pasar, hingga kepala IR dari berbagai industri. Diskusi ini berfokus pada evolusi fungsi IR, tantangan di lapangan, dan kebutuhan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menentukan arah masa depan profesi di Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tarif LRT Jakarta dipastikan tetap Rp5.000 untuk rute Pegangsaan Dua-Velodrome sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) Nomor 34 Tahun 2019. Tarif ini kembali ditegaskan sebagai bagian dari skema Public Service Obligation (PSO) atau subsidi, sehingga masyarakat dapat terus menikmati layanan transportasi modern dengan biaya terjangkau.

Direktur Utama PT LRT Jakarta, Roberto Akyuwen menegaskan, penetapan tarif tetap berada di tangan Pemprov DKI termasuk rute lanjutan dari Velodrome menuju Manggarai.

"Sejak resmi beroperasi secara komersial pada 1 Desember 2019 lalu, LRT Jakarta hadir sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun sistem transportasi Jakarta yang berorientasi pada masyarakat. Untuk itu, kami mengedepankan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat," kata Roberto dalam keterangan resminya, Selasa (18/11/2025).

"Sama seperti yang sudah berjalan hingga saat ini, penetapan tarif untuk fase lanjutan (Velodrome-Manggarai) sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang nantinya akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur," imbuhnya.

Kebijakan tarif terjangkau ini dianggap relevan dengan meningkatnya penggunaan LRT Jakarta. Hingga 31 Oktober 2025, moda transportasi ini sudah melayani lebih dari 1,1 juta penumpang atau rata-rata lebih dari 3.500 pengguna per hari, melampaui target harian yang diberikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Kinerja layanan, kata Roberto, juga mencatat hasil positif. Tingkat kepuasan pelanggan sepanjang tahun berjalan mencapai 93,85%, dengan on time performance 99,88% serta capaian standar pelayanan minimum 98,54 persen per Oktober 2025. Angka-angka ini menjadi bukti bahwa tarif murah tak mengurangi kualitas layanan.

Foto: Penumpang menaiki LRT Jakarta saat melintas di kawasan Rawamangun, Jakarta, Sabtu (22/6/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Penumpang menaiki LRT Jakarta saat melintas di kawasan Rawamangun, Jakarta, Sabtu (22/6/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Sebagai transportasi publik yang inklusif, LRT Jakarta menyediakan fasilitas ramah disabilitas dan kelompok rentan, termasuk ruang tenang, ruang laktasi, Pos SAPA, Pos Kesehatan, toilet disabilitas, lost and found, ramp, elevator, guiding block, kursi prioritas, hingga area khusus sepeda. Semua stasiun dirancang untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman.

Roberto mengatakan, PT LRT Jakarta juga tengah mempersiapkan fase operasi baru untuk lintas Velodrome-Manggarai.

"Persiapan dari berbagai aspek teknis, operasi, hingga kesiapan SDM sudah dijalankan guna memastikan kualitas pelayanan tetap prima selayaknya yang sudah kami berikan kepada seluruh pelanggan selama ini," ujarnya.

Selain mengandalkan pendapatan tiket, PT LRT Jakarta terus memperkuat pendapatan non-farebox melalui kerja sama ritel, penyewaan lahan komersial, dan layanan periklanan untuk menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - LRT Jakarta rute Pegangsaan Dua di Kelapa Gading menuju Velodrome di Jakarta Timur sepanjang 5,8 Km dikenakan tarif Rp 5.000. Tarif tersebut sudah mendapatkan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta.

Namun ternyata tarif LRT Jakarta sebenarnya tanpa subsidi adalah Rp 160.000.

"Seperti yang diberitakan sebelum-sebelumnya, tarif Rp 160.000 ini merupakan tarif riil (belum disubsidi Pemerintah) untuk rute yang dioperasikan LRT Jakarta saat ini (Pegangsaan Dua - Velodrome), yang mana tarif subsidi yang dinikmati masyarakat saat ini adalah Rp 5.000," ungkap Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT LRT Jakarta, Sheila Indira Maharshi kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/11/2025).

Sheila pun menjelaskan tarif LRT Jakarta saat ini untuk rute Pegangsaan Dua - Velodrome yang dinikmati masyarakat sebesar Rp 5.000 merupakan tarif yang sudah disubsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Dimana tarif keekonomiannya, yaitu tarif yang mencakup biaya operasional riil per penumpang tanpa subsidi, sebenarnya mencapai sekitar Rp 160.000," imbuhnya.

Foto: Penumpang menunggu kedatangan LRT Jabodebek di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Senin (28/8/2023). LRT Jabodebek yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa jam lalu mulai bisa digunakan oleh warga sebagai moda transportasi umum baru. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Penumpang menunggu kedatangan LRT Jabodebek di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Senin (28/8/2023). LRT Jabodebek yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa jam lalu mulai bisa digunakan oleh warga sebagai moda transportasi umum baru. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Adapun tarif riil sebesar Rp 160.000 mencakup seluruh komponen biaya penyelenggaraan layanan, seperti biaya operasional dan sistem pendukung lainnya. Sementara tarif yang dibayarkan publik adalah dimana Pemerintah memberikan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) yang menanggung sebagian besar biaya operasional.

"Ketika nanti sudah mengoperasikan fase 1B (sampai dengan Manggarai) maka dengan penambahan jumlah penumpang tentu tarif riil ini akan menurun, sehingga besaran subsidi mengecil," bebernya.

Sheila mengatakan tujuan utama LRT Jakarta adalah menyediakan transportasi publik yang terjangkau, efisien, dan berkelanjutan, pemerintah menanggung selisih antara tarif keekonomian dan tarif yang dibayar penumpang melalui skema subsidi.

"Dengan begitu, masyarakat bisa menikmati layanan transportasi publik modern dengan biaya yang terjangkau," ucapnya.

(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat saat ini bisa menggunakan LRT Jakarta rute Pegangsaan Dua di Kelapa Gading menuju Velodrome di Jakarta Timur dengan tarif hanya Rp 5.000. Namun tarif sebenarnya tanpa subsidi rute sejauh 5,8 Km ini adalah Rp 160.000.

Hal ini diungkapkan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT LRT Jakarta, Sheila Indira Maharshi kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/11/2025).

"Seperti yang diberitakan sebelum-sebelumnya, tarif Rp 160.000 ini merupakan tarif riil (belum disubsidi Pemerintah) untuk rute yang dioperasikan LRT Jakarta saat ini (Pegangsaan Dua - Velodrome), yang mana tarif subsidi yang dinikmati masyarakat saat ini adalah Rp 5.000," ungkap dia.

Sheila pun menjelaskan tarif LRT Jakarta saat ini untuk rute Pegangsaan Dua - Velodrome yang dinikmati masyarakat sebesar Rp 5.000 merupakan tarif yang sudah disubsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Dimana tarif keekonomiannya, yaitu tarif yang mencakup biaya operasional riil per penumpang tanpa subsidi, sebenarnya mencapai sekitar Rp 160.000," imbuhnya.

Foto: Penumpang menaiki LRT Jakarta saat melintas di kawasan Rawamangun, Jakarta, Sabtu (22/6/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Penumpang menaiki LRT Jakarta saat melintas di kawasan Rawamangun, Jakarta, Sabtu (22/6/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Adapun tarif riil sebesar Rp 160.000 mencakup seluruh komponen biaya penyelenggaraan layanan, seperti biaya operasional dan sistem pendukung lainnya. Sementara tarif yang dibayarkan publik adalah dimana Pemerintah memberikan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) yang menanggung sebagian besar biaya operasional.

"Ketika nanti sudah mengoperasikan fase 1B (sampai dengan Manggarai) maka dengan penambahan jumlah penumpang tentu tarif riil ini akan menurun, sehingga besaran subsidi mengecil," bebernya.

Sheila mengatakan tujuan utama LRT Jakarta adalah menyediakan transportasi publik yang terjangkau, efisien, dan berkelanjutan, pemerintah menanggung selisih antara tarif keekonomian dan tarif yang dibayar penumpang melalui skema subsidi.

"Dengan begitu, masyarakat bisa menikmati layanan transportasi publik modern dengan biaya yang terjangkau," ucapnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani membeberkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC). Rencananya pemerintah akan menerapkan Public Service Obligation (PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Diketahui KCJB tidak mendapatkan dana subsidi PSO, seperti moda transportasi lainnya.

"Kan tadi sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi memang Public Service Obligation-nya, yang ditanggung pemerintah, dan juga ada saranannya ini akan ditanggung bersama-sama," kata Rosan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/11/2025).

Rosan mengatakan rencana ini masih dimatangkan. Namun menurutnya dipastikan pemerintah hadir untuk menanggung beban operasional dari kereta cepat ini, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang.

"Itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk mass transportation itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk saranannya dan operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lainnya," kata Rosan.

Subsidi PSO adalah subsidi yang diberikan pemerintah untuk memberikan layanan publik. Biasanya dengan adanya subsidi ini maka akan meringankan harga tiket di tingkat konsumen.

(emy/mij)
[Gambas:Video CNBC]