Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama menyatakan sembilan warga negara Indonesia (WNI) relawan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 yang dibebaskan dari penahanan Israel saat ini masih menjalani sejumlah prosedur pemeriksaan di Turki sebelum dipulangkan ke Indonesia.

Saat dihubungi melalui pesan teks pada Jumat (22/5/2026), Achmad Rizal mengatakan para relawan akan menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pendataan oleh otoritas Turki.

“Akan ada proses testimoni, visum dan tes kesehatan oleh pihak Turki dan secepatnya akan kita pulangkan ke tanah air jika proses di Turki sudah selesai,” ujar Achmad Rizal.

Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas Turki guna memastikan seluruh proses berjalan lancar hingga para WNI dapat segera kembali ke Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan sembilan relawan Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan GSF 2.0 telah dibebaskan dan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki.

“Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 Warga Negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air,” ujar Sugiono.

Kasus ini bermula ketika kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 dicegat militer Israel. Sejumlah relawan dari berbagai negara, termasuk sembilan WNI, sempat ditahan sebelum akhirnya dibebaskan melalui koordinasi diplomatik intensif yang dilakukan pemerintah Indonesia bersama sejumlah perwakilan RI di luar negeri.

Pemerintah Indonesia juga mengecam perlakuan yang diterima para relawan selama masa penahanan dan menilai tindakan terhadap warga sipil dalam misi kemanusiaan sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

“Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan,” kata Sugiono.

Kami memastikan setiap warga negara Indonesia, khususnya pelaut, mendapatkan perlindungan dan pendampingan secara maksimal, termasuk saat menghadapi situasi darurat di luar negeri

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia berhasil menangani dan memulangkan Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia atas nama Heru Partiman, yang selamat dari insiden kapal tenggelam di wilayah Vung Tau, Vietnam.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Samsuddin mengatakan penanganan kasus itu merupakan hasil koordinasi yang solid antara antara pihaknya bersama Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di luar negeri.

"Kami memastikan setiap warga negara Indonesia, khususnya pelaut, mendapatkan perlindungan dan pendampingan secara maksimal, termasuk saat menghadapi situasi darurat di luar negeri,” kata Samsuddin dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan proses serah terima Heru Partiman dari otoritas Border Guard Vietnam kepada pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Ho Chi Minh City telah dilaksanakan pada 2 April 2026 di Kantor Border Guard Skuadron 2, Vung Tau.

"Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh perwakilan Departemen Luar Negeri Ho Chi Minh City serta kepolisian setempat," ujarnya.

Ia menuturkan pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri memastikan seluruh rangkaian proses pemulangan berjalan dengan lancar, mulai dari koordinasi lintas otoritas, penyelesaian dokumen keimigrasian, hingga penyediaan fasilitas transit di Kuala Lumpur serta penjemputan setibanya di Indonesia.

"Kami hadir langsung untuk memfasilitasi penjemputan Heru Partiman yang telah tiba di Indonesia pada Jumat, 3 April 2026, menggunakan penerbangan Air Asia Berhad dengan rute Ho Chi Minh City – Kuala Lumpur – Jakarta," jelasnya.

Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan hingga pemulangan ABK tersebut.

Dia menambahkan negara hadir tidak hanya dalam proses pemulangan, tetapi juga memastikan kondisi kesehatan dan kesiapan ABK setibanya di tanah air.

Setelah menjalani seluruh proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di Vietnam, Heru Partiman dinyatakan dalam kondisi sehat dan telah memperoleh izin resmi untuk kembali ke Indonesia.

"Exit visa Vietnam bagi yang bersangkutan telah diterbitkan pada 27 Maret 2026 dan berlaku hingga 9 April 2026," jelasnya.

Keberhasilan ini, tambah Samsuddin, merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada Warga Negara Indonesia di luar negeri.

"Khususnya para pelaut yang bekerja di sektor maritim global,” kata Samsuddin.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Seorang pemudik dari Bali yang hendak menuju Kebumen, Jawa Tengah, ditemukan meninggal dunia saat terjadi macet panjang hingga puluhan kilometer menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Rabu (18/3/2026).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan duka cita atas meninggalnya seorang pemudik berinisial RP, seorang ibu rumah tangga.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Heri Junaedi Bakhri menyampaikan, bahwa RP ditemukan meninggal di dalam bus.

“Almarhumah Ibu RP diketahui meninggal dunia oleh kru bus pada 18 Maret 2026 pagi hari, saat kendaraan sedang berada dalam perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (19/3/2026).

Kemudian pada pukul 14.00 WITA, jenazah telah dipulangkan melalui KMP. Dharma Kencana 9 dengan rute Gilimanuk-Ketapang.

Sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian negara, Kementerian Perhubungan berkolaborasi dengan stakeholder, di antaranya Polri, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelindo, untuk memastikan pemulangan jenazah dilakukan dengan layak sampai di rumah duka yang berlokasi di Kebumen.

Selain itu, Kepala Distrik Navigasi Cilacap telah ditugaskan untuk menyambut kedatangan jenazah di rumah duka di Kebumen sebagai representasi kehadiran Kementerian Perhubungan bagi keluarga Almarhumah Ibu RP.

Heri menuturkan bahwa Ditjen Perhubungan Laut terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelindo, dan aparat keamanan, untuk memastikan kelancaran dan keselamatan arus mudik di Selat Bali.

Dirinya turut mengimbau untuk senantiasa memperhatikan kondisi kesehatan sebelum dan selama perjalanan, beristirahat yang cukup, serta segera melapor kepada petugas di lapangan apabila merasa kondisi badan tidak sehat. Keselamatan jiwa adalah prioritas yang utama.

Untuk diketahui, kemacetan menuju Pelabuhan Gilimanuk terjadi sejak Sabtu (14/3/2026). Hal tersebut merupakan imbas dari adanya lonjakan penumpang dan truk logistik yang terjadi karena menghindari penutupan pelabuhan selama masa Hari Raya Nyepi.

Kemacetan terpantau hingga 36 kilometer, dan baru berhasil di atasi pada Rabu (18/3/2026) pukul 16.00 WITA. Antrean kendaraan menuju pelabuhan telah berhasil terurai, dan seluruh kendaraan terpantau sudah tertampung di buffer zone, dan layanan penyeberangan kembali berjalan lancar serta terkendali.

Sebagai langkah percepatan operasional, dilakukan optimalisasi armada penyeberangan sebanyak 40 kapal yang dioperasikan di lintasan Ketapang–Gilimanuk, dengan 30 kapal di antaranya menerapkan sistem tiba–bongkar–berangkat (TBB) yang dipersingkat menjadi 15 menit untuk mempercepat proses bongkar muat dan menurunkan port time.

Selain itu, pengaturan lalu lintas dan manajemen distribusi kendaraan menuju pelabuhan juga terus diperkuat untuk mencegah terjadinya kepadatan kembali.

Pelabuhan Ketapang ditutup mulai Rabu, 18 Maret 2026 pukul 17.00 WIB dan akan dibuka kembali pada Jumat, 20 Maret 2026 pukul 05.00 WIB.

Sementara itu, Pelabuhan Gilimanuk akan ditutup mulai Kamis, 19 Maret 2026 pukul 05.00 WITA dan akan kembali beroperasi pada Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 WITA.

Bisnis.com, KUNINGAN- Dua warga Desa Galaherang, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja akhirnya kembali ke Indonesia.

Keduanya merupakan pasangan suami istri yang termasuk dalam rombongan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan oleh Bareskrim Polri pada Jumat (26/12/2025) malam.

Pemulangan para korban dilakukan setelah mereka tiba di Jakarta sekitar pukul 20.00 WIB dan langsung diserahkan kepada pihak terkait dalam konferensi pers di Mabes Polri.

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar menyampaikan rasa syukur atas keselamatan warganya sekaligus memberikan apresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelamatan dan pemulangan korban.

Menurutnya, langkah cepat aparat penegak hukum menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi warganya yang mengalami musibah di luar negeri.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kuningan dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Polri dan seluruh instansi yang telah bekerja keras sehingga warga kami bisa kembali dengan selamat,” ujarnya, Sabtu (27/12/2025).

Ia menambahkan, peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mengedukasi warga agar memilih jalur legal saat hendak bekerja di luar negeri.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol M.Irhamni mengungkapkan, para korban awalnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi dan seluruh biaya keberangkatan ditanggung.

Namun, setibanya di Kamboja, mereka justru dipaksa bekerja sebagai admin judi daring dan pelaku penipuan daring, serta mengalami tekanan fisik dan psikologis.

Dari sembilan korban yang dipulangkan, tiga di antaranya perempuan dan enam laki-laki, yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

Salah satu korban diketahui dalam kondisi hamil dan mendapat pendampingan medis selama proses pemulangan.

Polri memastikan akan menindaklanjuti kasus ini dengan menjerat para pelaku menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Aparat juga masih memburu pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, informasi kedua warga ini mencuat melalui video berdurasi 2 menit 19 detik yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu, DS (25) dan istrinya, NAS (30), tampak ketakutan di sebuah ruangan gelap bersama beberapa rekannya sambil memohon dipulangkan.

Sumber informasi internal menyebut DS berangkat ke Kamboja setelah menerima tawaran bekerja sebagai admin aktivitas judi online. Setibanya di sana, situasi berubah.

DS disebut menjalani jam kerja panjang, tekanan psikologis, serta kekerasan fisik. Ia dipukul menggunakan batang besi ketika mencoba kabur, mengakibatkan luka di kepala dan kaki.

"NAS diketahui menerima tekanan mental selama berada di lokasi penahanan tersebut," ujar Dian.

Bisnis.com, BATAM — Sebanyak 302 Pekerja Migran Indonesia (PMI) tiba di Pelabuhan Batam Center setelah dipulangkan dari Depot Imigrasi Pertahanan Malaysia baru-baru ini. Mereka merupakan PMI yang menghadapi permasalahan ketenagakerjaan maupun terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Pemulangan ini ditangani langsung oleh tim terpadu yang tergabung dalam Gugus Tugas Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)," kata Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo, Sabtu (15/11/2025) di Batam.

Setiba di Batam, para PMI menjalani pemeriksaan kesehatan awal oleh tim medis untuk memastikan kondisi fisik mereka stabil setelah proses penahanan dan perjalanan laut. Pemeriksaan meliputi pengecekan tanda vital, keluhan penyakit, serta penanganan cepat terhadap PMI yang membutuhkan perawatan lanjutan.

"Pendataan menyeluruh juga dilakukan untuk memastikan proses pemulangan dan reintegrasi dapat ditindaklanjuti secara terkoordinasi," katanya lagi.

Tidak hanya aspek kesehatan fisik, dukungan psikologis turut diberikan sebagai bagian dari pemulihan awal. Tim psikologi dari berbagai institusi memberikan pendampingan, konseling singkat, dan sesi trauma healing untuk membantu PMI meredakan tekanan mental akibat pengalaman sulit yang mereka hadapi. Pendampingan rohani turut diberikan sebagai upaya memulihkan ketenangan emosional dan kesiapan mereka untuk kembali ke daerah asal.

Anom kemudian menjelaskan Gugus Tugas Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kepri menekankan bahwa penanganan PMI bermasalah tidak berhenti pada proses kepulangan saja.

"Identifikasi kebutuhan, asesmen risiko, serta koordinasi dengan daerah asal PMI menjadi bagian dari langkah lanjutan agar mereka dapat kembali ke lingkungan keluarga secara aman dan terpantau," ucapnya.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan perlindungan menyeluruh, terutama bagi mereka yang diduga mengalami eksploitasi tenaga kerja atau indikasi perdagangan orang.

Pelaksanaan pemulangan ini juga menjadi bagian dari implementasi kerangka perlindungan korban sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait pemberantasan TPPO.

"Ke depannya, koordinasi akan terus diperluas untuk meminimalkan risiko eksploitasi PMI serta memperbaiki sistem penanganan korban. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pencegahan sejak dini, memberikan kepastian penanganan bagi korban, dan memperbaiki tata kelola migrasi yang lebih aman," pungkasnya. (239)