JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul terus memantau dan berkoordinasi secara intensif dengan Korea Coast Guard (KCG) terkait insiden tenggelamnya kapal penangkap ikan yang turut diawaki oleh 6 ABK WNI, di perairan Busan pada 25 Juni 2026. Dalam insiden ini dua ABK WNI masih belum dalam pencarian.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah mengungkapkan informasi dari KCG, insiden terjadi pada 25 Juni 2026 sekitar pukul 10.10 WS, ketika sebuah kapal penangkap ikan berbobot 79 ton bertabrakan dengan kapal pengangkut LPG berbobot 992 ton di perairan sekitar Gijang, Busan.

"Pada saat kejadian, terdapat 8 ABK di atas kapal penangkap ikan, terdiri dari 6 WNI dan 2 WN Korea Selatan. Dari jumlah tersebut, 6 ABK (4 di antaranya WNI) berhasil diselamatkan, sementara 2 ABK WNI lainnya masih dalam proses pencarian," ungkap Heni, Kamis (25/6/2026).

Heni pun mengatakan otoritas Korea Selatan saat ini mengerahkan berbagai unsur pencarian dan penyelamatan, termasuk kapal patroli Penjaga Pantai, kapal Angkatan Laut, helikopter, kapal pemerintah lainnya, dan kapal milik nelayan di sekitar lokasi kejadian.

KBRI Seoul, kata Heni, terus berkoordinasi dengan KCG untuk memperoleh perkembangan terkini terkait operasi pencarian dan kondisi para awak kapal. KBRI juga telah menjalin komunikasi dengan keluarga para awak kapal guna menyampaikan perkembangan informasi serta memberikan pendampingan yang diperlukan.

"Kemlu RI dan KBRI Seoul akan terus memantau penanganan insiden melalui koordinasi dengan otoritas setempat dan mengikuti dengan seksama perkembangan lebih lanjut proses pencarian dimaksud," pungkasnya.

Lihat video: Mengapa Penanganan WNI di Luar Negeri Jadi Beban Besar Kementerian Luar Negeri?

Denpasar (ANTARA) -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan Bali menjadi provinsi kedua di tanah air setelah Sulawesi Utara yang memiliki rencana aksi sinergi lintas sektor dalam forum daerah yang melakukan pengawasan guna melindungi pekerja perikanan.

“Pengawasannya semua aspek dari hulu hingga hilir,” kata Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan Moh Abdi Suhufan di sela rapat koordinasi perumusan dan rencana aksi Forum Daerah Perlindungan Pekerja Perikanan dan Nelayan Bali di Denpasar, Selasa.

Ia menjelaskan ada 24 rencana aksi yang ditetapkan oleh forum daerah itu salah satunya sinergi pengawasan yang di antaranya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, KKP melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan dan unsur terkait lainnya.

Pengawasan bersama itu, kata dia, dilakukan terhadap pemilik kapal menyangkut kondisi kerja di atas kapal ikan, memastikan upah, kontrak kerja, jaminan sosial, dan keselamatan kerja.

Hasil dari inspeksi itu akan dikirimkan menjadi nota pemeriksaan kepada perusahaan pemilik kapal untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

“Setelan itu dilakukan upaya pengawasan terhadap perbaikan tersebut,” ucapnya.

Dalam melakukan pengawasan itu, lanjut dia, Gubernur Bali membentuk tim yang bekerja sesuai panduan yang dibuat dalam forum daerah tersebut.

Sedangkan implementasi pelaksanaan inspeksi itu, lanjut dia, menyesuaikan dinamika lapangan yang ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu tiga bulan mendatang.

Rencana aksi forum daerah itu diharapkan dapat menjadi solusi dari tantangan yang selama ini dihadapi dan menjadi topik pembahasan dalam diskusi rapat koordinasi tersebut di antaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengawasan dan mediator yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali hingga persoalan upah.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bali Meirita dalam diskusi itu mengungkapkan saat ini pihaknya hanya memiliki 16 orang personel pengawas tenaga kerja.

Jumlah SDM itu tidak sebanding dengan jumlah perusahaan di darat mencapai 157 ribu unit, belum termasuk tenaga kerja yang melaut dari perusahaan perikanan tangkap.

Di sisi lain, Ketua Forum Solidaritas Pekerja Perikanan Benoa Guntur Prabowo juga mengungkapkan upah masih menjadi salah satu persoalan karena masih ditemukan ketidaksesuaian besaran upah antara upah minimum provinsi (UMP), namun realisasinya hanya sebesar Rp35 ribu per hari.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan pekerja laut Indonesia. Namun, implementasi teknis dinilai menjadi kunci agar kebijakan tersebut berdampak langsung bagi awak kapal perikanan dan pekerja migran sektor maritim.

Isu tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Isu Pekerja Sektor Maritim: Tantangan dan Solusi” yang digelar Stella Maris Batam bersama Badan Pekerja Forum Masyarakat Katolik Indonesia di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Pemerintah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 pada 1 Mei 2026. Ratifikasi ini membuka jalan penguatan perlindungan awak kapal perikanan, mencakup kondisi kerja, upah, keselamatan kerja, akses komunikasi, serta mekanisme pengaduan.

Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau KWI RD Marthen LP Jenarut mengatakan, pekerja migran sektor maritim merupakan kelompok rentan terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.

“Dari situ tumbuh harapan bahwa para migran di sektor maritim akan mendapatkan jaminan perlindungan dari negara,” ujar Marthen dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (15/5/2026).

Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Rinardi menyatakan pemerintah siap mendorong transformasi tata kelola penempatan pekerja migran sektor maritim, termasuk memperkuat akses komunikasi di kapal.

Menurut Rinardi, ketersediaan teknologi komunikasi seperti WiFi dapat memutus isolasi pekerja di laut sekaligus memudahkan penyampaian pengaduan.

“BP2MI siap menjadi single entry point pengaduan bagi seluruh awak kapal perikanan. Satu pintu untuk masalah apa pun dari mana pun,” kata Rinardi.

Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto menilai ratifikasi Konvensi ILO 188 menjadi kemajuan penting, tetapi pemerintah harus segera menyiapkan aturan turunan agar perlindungan tidak berhenti pada level normatif.

“Pemerintah pada 1 Mei sudah meratifikasi Konvensi ILO 188 melalui Perpres 25 Tahun 2026. Tentu dengan adanya Perpres, pekerjaan teknisnya akan lebih banyak. Kita mesti bergotong royong memberi masukan yang lebih teknis kepada pemerintah,” ujar Yulius.

Direktur Stella Maris Batam RD Ansensius Guntur mengungkapkan berbagai persoalan pekerja laut Indonesia masih berulang, mulai dari gaji tidak dibayar, kerja paksa, penipuan, hingga kriminalisasi.

“Tahun lalu kami menangani 20 kasus, tahun ini sudah 58 kasus. Mayoritas soal gaji tidak dibayar. Ada total 287.000 dolar AS gaji yang tertunggak, tetapi sudah terbayar semua. Ada juga kasus kriminalisasi narkoba. ABK sering dijebak membawa barang yang katanya teh, padahal narkoba,” kata Ansensius.

Ansensius menegaskan posisi pelaut Indonesia sangat penting dalam rantai ekonomi global karena sebagian besar perdagangan dunia bergantung pada jalur laut, sementara banyak pelaut bekerja jauh dari keluarga dengan akses perlindungan negara yang terbatas.

Data Stella Maris menunjukkan dari sekitar 70.000 pelaut yang dilayani 14 pusat layanan setiap tahun, lebih dari 10.000 orang berasal dari Indonesia.

Forum diskusi tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan. Pemerintah didorong segera menyiapkan aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 serta mempercepat registrasi instrumen ratifikasi kepada Direktur Jenderal ILO.

Selain itu, pemerintah diminta membangun tata kelola satu pintu guna menghapus tumpang tindih kewenangan antarlembaga, menjamin transparansi biaya penempatan, memperjelas tanggung jawab agensi, dan melindungi hak finansial pekerja.

Akses komunikasi di kapal juga dinilai perlu menjadi standar perlindungan pekerja, disertai penguatan kurikulum migrasi aman di lembaga pendidikan perikanan, pendampingan psikologis, serta pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja migran.

Indonesia juga dinilai dapat mengoptimalkan potensi ekonomi domestik melalui layanan pergantian awak kapal atau crew change di wilayah strategis seperti Batam.

“Ratifikasi ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum. Perlindungan harus terasa sampai ke kapal, sampai ke keluarga pekerja, dan sampai ke mekanisme pengaduan yang benar-benar bisa diakses,” ujar Ansensius.

Siswanto Rusdi

Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

DI tengah ketegangan yang semakin meruncing di Selat Hormuz, publik kemaritiman di dalam negeri dikagetkan oleh fakta bahwa kru Motor Tanker Gamsunoro sebagian besar berkebangsaan asing, dalam hal ini India. Padahal, kapal ini dimiliki oleh Pertamina International Shipping (PIS).

Hanya saja berbendera Panama, salah satu negara bendera kemudahan atau flag of convenience. Sontak isu ini menjadi viral. Kok, bisa-bisanya kapal Indonesia diawaki oleh ABK asing, begitulah kira-kira pemikiran khalayak domestik.

Menanggapi hal ini, beberapa tokoh kemaritiman angkat suara dan menyebut bahwa praktik tersebut bukanlah sebuah pelanggaran; ia sesuatu yang wajar atau normal dalam bisnis pelayaran. Mereka lantas menyebutkan beberapa skema pengoperasian sebuah kapal: bareboat charter dan time charter antara lain.

Yang pertama, bareboat charter. Dikutip dari Wikipedia, adalah perjanjian sewa kapal di mana pemilik menyerahkan kendali penuh atas kapal kepada penyewa (charterer) untuk jangka waktu tertentu. Penyewa bertanggung jawab penuh atas operasional, awak kapal, bahan bakar, asuransi, dan pemeliharaan.

Pemilik hanya menerima pembayaran sewa harian/bulanan. Sementara, time charter merupakan perjanjian sewa kapal untuk jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan atau setahun, di mana pemilik kapal menyediakan kapal lengkap dengan awaknya. Adapun charterer bertanggung jawab atas operasional, biaya bahan bakar, dan pelabuhan.

Merujuk ke berbagai pemberitaan seputar MT Gamsunoro, kapal ini dimanajemeni oleh Synergy Ship Managament, asal Singapura, yang berarti kapal ini dioperasikan dengan skema bareboat charter. Sehingga, penempatan kru berkebangsaan India, alih-alih ABK Indonesia, sepenuhnya menjadi hak prerogatif ship management bersangkutan.

Sekadar untuk diketahui, pelaut India memang menjadi pilihan bagi firma manajemen perkapalan. Mereka cakap berbahasa Inggris, bahasanya dunia kemaritiman global. Mereka juga tangguh – tidak gampang home sickness.

Saat ini India merupakan satu dari the big three negara penyumbang pelaut terbesar di dunia bersama Filipina dan China. Di samping itu, banyak eksekutif ship management besar seperti OSM Thome, Anglo-Eastern, Bernard Schulte Management, dll, berkebangsaan India yang memiliki kedekatan kultural dan religi dengan ABK India sehingga memudahkan perekrutan.

Keterlibatan ship management asing (baca: pihak ketiga) dalam pengoperasian sebuah kapal yang didaftarkan kebangsaannya ke bendera tertentu menyingkap fakta tentang adanya bendera kemudahan, flag of convenience alias FoC. Namun sesungguhnya sektor usaha ini bisa juga mengelola kapal-kapal yang bukan FoC. Mendaftarkan bendera kapal ke negara mana pun sepenuhnya pilihan pemiliknya.

Bendera kemudahan dapat disebut pula open registry yang dijalankan negara bendera atau flag state dengan memberikan kesempatan kepada pemilik kapal dari seluruh dunia, tidak terbatas hanya kepada warga negara bersangkutan, untuk memakai benderanya. Biasanya kebijakan ini diikuti dengan menyediakan berbagai perlakuan khusus atau kemudahan.

Kebalikan dari open registry adalah closed registry, sering juga diistilahkan national registry. Indonesia menganut prinsip yang terakhir. Artinya, bendera kapal hanya diberikan kepada warga negara sendiri yang berbisnis pelayaran. Biasanya negara FoC memberikan keringanan pajak, aturan gaji ABK dan sebagainya kepada shipowner yang ingin menggunakan benderanya.

Keringanan pajak ini acapkali diberikan ketika mereka meregistrasi kapal. Saking mudahnya, pajak ini cukup dibayarkan sekali saja saat mendaftar. Selebihnya tidak perlu. Aturan gaji ABK tidak kurang mudahnya, tidak ada kewajibannya minimum wages, terserah operator kapal. Entahlah.

Beberapa negara yang termasuk bendera kemudahan: Liberia, Panama, Kepulauan Marshall, Siprus, Malta, Palau, Vanuatu, dll. Rata-rata FoC merupakan negara-negara kecil dari sisi geografi tapi tidak dalam jumlah tonase. Ambil contoh Liberia, negeri ini merupakan registry terbesar saat ini berdasarkan data UNCTAD 2025 dengan jumlah tonase 424 juta deadweight ton (DWT).

Mengalahkan Panama yang membukukan tonase sekitar 371 juta DWT. Selama sekian lama Panama merupakan bendera kemudahan terbesar dunia. Posisi selanjutnya ditempati oleh Kepulauan Marshall dengan tonase 305 juta DWT. FoC bukan hanya “mainannya” negara-negara kecil melainkan juga oleh negeri-negeri besar. Belanda dan Norwegia adalah dua negara yang menerapkan kebijakan tersebut.

Bagaimana dengan Indonesia? Maksudnya, apakah kita perlu menerapkan juga kebijakan open registry agar bisnis kemaritiman nasional membaik? Sekadar catatan, saat ini pengapalan komoditas ekspor-impor Indonesia hampir 90 persen diangkut oleh kapal asing.

Di sisi lain, kembali berdasarkan data UNCTAD 2025, Indonesia berada diurutan ke-13 dengan jumlah kapal sebanyak 13.218 unit atau sekitar 11,7 persen dari total armada dunia. Dalam kategori tonase, armada nasional setara dengan 34.251 DWT, sekira 1,4 persen dari tonase yang ada. Yang menarik dari statistik terkait perkapalan Indonesia ini adalah kategori ukuran atau size-nya. Rata-rata ukuran armada nasional adalah 2,591.2 DWT. Terhitung cilik-cilik.

Jika Indonesia ingin menerapkan open registry, kemudahan yang diberikan harus terbatas pada bidang pajak, kepastian hukum dan lainnya tanpa perlu mengorbankan aspek keselamatan dan kondisi kerja pelaut. Pilihan menerapkan open registry perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah.

Dulu, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali mengatakan akan mendorong keterlibatan asing dalam mendorong ekonomi nasional. Apa pun risikonya. Presiden sekarang pun memiliki semangat yang sama. Karenanya ide ini perlu didiskusikan oleh publik kemaritiman nasional. Pasti ada pro dan kontra. Perdebatan ini sesuatu yang lumrah. Jangan hanya berputar di level Kementerian Perhubungan semata nantinya.

Gagasan open registry perlu dikemukakan UU Cipta Kerja (No. 6 Tahun 2023) yang berlaku ada memberikan celah masuk untuk itu. Spirit ini juga tercantum dalam Pasal 14A UU Pelayaran yang baru: “sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia, maka kapal asing dapat melakukan kegiatan khusus di wilayah perairan Indonesia.

Namun, kegiatan khusus tersebut tidak termasuk mengangkut penumpang dan atau barang”. Selanjutnya, "Ketentuan mengenai kegiatan khusus yang dilakukan oleh kapal asing akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)”. Open registry? Kenapa tidak.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebutkan 4 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban penyanderaan Kapal MT Honour 25 di Perairan Hafun, Somalia , Rabu (22/4/2026). Selain 4 WNI, ada Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi korban lainnya.

“Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia menindaklanjuti laporan pembajakan kapal NT Honour 25 yang terjadi di perairan sekitar Hafun, Somalia pada 22 April lalu,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu Heni Hamidah di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

“Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh saat ini pada kapal tersebut diawaki 4 ABK WNI, 10 ABK Pakistan, dan 1 ABK India dan Myanmar,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri tengah fokus dalam penanganan penyelamatan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha terkait.

“Upaya penanganan masih terus berlangsung melalui koordinasi otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat serta pelaku usaha terkait dengan tetap mengedepankan keselamatan para ABK WNI,” kata Heni.

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) buka suara terkait video viral yang mengatakan bahwa kapal tanker milik Pertamina Internasional Shipping (PIS) di Selat Hormuz banyak disisi ABK (Anak Buah Kapal) berkewarganegaraan India . Pjs. Corporate Secretary PIS, Vega Pita mengatakan, dalam melayani pasar internasional kapal-kapal PIS bekerja sama dengan pihak penyewa dan manajemen kapal.

Kerja sama ini merupakan praktik lazim di dunia pelayaran internasional guna mendorong kapabilitas dan kapasitas perusahaan di kancah global. Kapal Gamsunoro, yang berada di Selat Hormuz, termasuk salah satu kapal milik PIS yang melayani pasar tersebut, terutama di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika.

Saat ini kapal tersebut disewa oleh pihak ketiga yang mempekerjakan ABK sesuai dengan regulasi internasional dan standar operasional yang ketat. Video 2 Kapal Tanker Pertamina Berhasil Melewati Selat Hormuz Dipastikan Hoax, Begini Kondisinya



"Ini menjadi bagian dari strategi kami dalam memperkuat daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam industri maritim dunia. Dalam operasionalnya, kapal Pertamina faktanya masih didominasi oleh pelaut Indonesia hingga 94%," ujar Vega Pita dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Pertamina Group tetap berkomitmen terhadap talenta dalam negeri sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi pelaut nasional di kancah global. Dua Kapal Tanker Pertamina Masih Tertahan, Dubes Iran: Ada Protokol Ketat di Selat Hormuz

Jumlah ABK WNI yang dipekerjakan di atas kapal Pertamina Group, baik domestik maupun internasional, setidaknya berjumlah 4.090 orang. Sementara untuk pelaut WNA hanya berkisar 278 orang atau sekitar 6% dari total ABK di atas kapal Pertamina Group.

Sebagai salah satu Sub Holding Pertamina, PT Pertamina International Shipping (PIS) berfokus pada lini bisnis angkutan maritim untuk pasar internasional. Strategi ini dijalankan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dan motor devisa negara dari ekspansi pasar global.

Kami memastikan setiap warga negara Indonesia, khususnya pelaut, mendapatkan perlindungan dan pendampingan secara maksimal, termasuk saat menghadapi situasi darurat di luar negeri

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia berhasil menangani dan memulangkan Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia atas nama Heru Partiman, yang selamat dari insiden kapal tenggelam di wilayah Vung Tau, Vietnam.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Samsuddin mengatakan penanganan kasus itu merupakan hasil koordinasi yang solid antara antara pihaknya bersama Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di luar negeri.

"Kami memastikan setiap warga negara Indonesia, khususnya pelaut, mendapatkan perlindungan dan pendampingan secara maksimal, termasuk saat menghadapi situasi darurat di luar negeri,” kata Samsuddin dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan proses serah terima Heru Partiman dari otoritas Border Guard Vietnam kepada pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Ho Chi Minh City telah dilaksanakan pada 2 April 2026 di Kantor Border Guard Skuadron 2, Vung Tau.

"Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh perwakilan Departemen Luar Negeri Ho Chi Minh City serta kepolisian setempat," ujarnya.

Ia menuturkan pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri memastikan seluruh rangkaian proses pemulangan berjalan dengan lancar, mulai dari koordinasi lintas otoritas, penyelesaian dokumen keimigrasian, hingga penyediaan fasilitas transit di Kuala Lumpur serta penjemputan setibanya di Indonesia.

"Kami hadir langsung untuk memfasilitasi penjemputan Heru Partiman yang telah tiba di Indonesia pada Jumat, 3 April 2026, menggunakan penerbangan Air Asia Berhad dengan rute Ho Chi Minh City – Kuala Lumpur – Jakarta," jelasnya.

Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan hingga pemulangan ABK tersebut.

Dia menambahkan negara hadir tidak hanya dalam proses pemulangan, tetapi juga memastikan kondisi kesehatan dan kesiapan ABK setibanya di tanah air.

Setelah menjalani seluruh proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di Vietnam, Heru Partiman dinyatakan dalam kondisi sehat dan telah memperoleh izin resmi untuk kembali ke Indonesia.

"Exit visa Vietnam bagi yang bersangkutan telah diterbitkan pada 27 Maret 2026 dan berlaku hingga 9 April 2026," jelasnya.

Keberhasilan ini, tambah Samsuddin, merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada Warga Negara Indonesia di luar negeri.

"Khususnya para pelaut yang bekerja di sektor maritim global,” kata Samsuddin.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pakar hukum Henry Indraguna menyoroti tuntutan mati terhadap Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) terkait narkoba jenis sabu seberat 2 ton. Guru Besar Unissula ini menilai ada sejumlah aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan dalam proses penuntutan maupun persidangan.

Dalam melihat kasus ini, pendekatan hukum pidana harus menitikberatkan pada prinsip keadilan substantif, rehabilitatif, dan restoratif sebagai arah baru sistem pemidanaan.

Berdasarkan informasi, Fandi bukan bandar. Justru dia disebut sebagai korban karena tidak mengetahui secara persis barang dengan ukuran tonase yang diangkut kapal tempat dirinya bekerja tersebut ternyata merupakan barang haram.

Merespons kegelisahan publik atas ancaman hukuman mati kepada Fandi, Henry mendukung sikap Komisi III DPR RI. Tuntutan hukuman mati terhadap Fandi bertentangan dengan semangat KUHP baru.

“Karena pidana mati harus diterapkan secara selektif dan hati-hati, bukan sebagai default,” ujar Henry, Jumat (27/2/2026).

Dia merujuk Pasal 98 KUHP baru yang menyatakan bahwa pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Dengan demikian, JPU wajib mempertimbangkan faktor mitigasi seperti peran minim pelaku. “Ini adalah prinsip sesuai asas hukum pidana ultimum remedium yang berarti ‘obat terakhir’ atau ‘upaya terakhir’ (last resort), di mana sanksi pidana hanya boleh diterapkan apabila upaya hukum lain (seperti hukum perdata atau administrasi) sudah gagal atau tidak mencukupi untuk menyelesaikan perkara,” ungkapnya.

Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini menegaskan prinsip tersebut bertujuan agar hukum pidana tidak dijadikan alat utama melainkan sebagai jalan pamungkas.

Ultimum remedium merupakan gagasan filsafat hukum yang dikembangkan Cesare Beccaria dalam karyanya “On Crimes and Punishments”. Dalam konteks itu, hukuman harus menjadi upaya terakhir setelah segala bentuk pencegahan gagal, bukan alat balas dendam semata. “Pendekatan ini bertujuan menghindari penyalahgunaan dan memastikan keadilan bagi rakyat kecil,” ujar Henry.

Dalam konsep tersebut terdapat pembedaan keadilan distributif berdasarkan kontribusi pelaku, sehingga tuntutan mati terhadap ABK seperti Fandi dianggap tidak adil karena tidak sebanding dengan perannya.

“Apa yang dilakukan Komisi III bukanlah intervensi, melainkan pengawasan yang diamanatkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 69 UU MD3,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Dketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam menuntut Fandi dengan pidana mati. Fandi bekerja sebagai pelaksana yang bertugas mengawal kargo. Dia juga menghadapi potensi risiko pidana mati jika tidak bisa meyakinkan Majelis Hakim bahwa dirinya bukan pelaku kejahatan penyelundupan narkoba.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan orang tua Fandi menilai tuntutan tersebut tidak selaras dengan semangat reformasi pidana. “Jadi kami bukan melakukan intervensi, tetapi mengawasi agar jaksa bekerja benar, terutama dalam kasus yang menyentuh rakyat kecil,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini menyayangkan pernyataan JPU yang menyiratkan adanya intervensi dari DPR dan masyarakat terhadap kasus hukum Fandi. Di sisi lain, Kejaksaan mempertahankan tuntutan mati sebagai langkah yang sesuai dengan Undang-Undang Narkotika berdasarkan bukti yang ada.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Martin D Tumbelaka merasa adanya kejanggalan dalam penuntutan anak buah kapal (ABK) di Batam bernama Fandi Ramadhan yang dituntut mati karena diduga terlibat menyeludupkan sabu seberat hampir 2 ton.

Martin mencurigai Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Fandi adalah bagian dari para gembong narkoba yang belum ditangkap oleh aparat penegak hukum Indonesia sehingga perlu ada penelusuran lebih dalam terhadap JPU.

"Justru saya bertanya-tanya ini jangan-jangan jaksa bagian dari mereka karena tuntutan mati yang dituntut oleh jaksa ini, itu kita artikan memutus mata rantainya," katanya saat RDPU bersama kuasa hukum dan keluarga Fandi, Kamis (26/2/2026).

Dari catatan yang dia miliki, Fandi bukanlah inisiator untuk mengedarkan sabu dan tidak memiliki wewenang atas barang haram tersebut.

Martin menyampaikan kembali dakwaan jaksa yang menyatakan bahwa Fandi tidak memeriksa dan menolak muatan kapal. Menurut Martin, Fandi tidak memiliki kapasitas untuk menolak barang yang dimuat dalam kapal.

"Artinya ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebetulnya oleh jaksa sebelum dia menjatuhkan hukuman mati," ujarnya.

Atas hal tersebut, dia meminta kepada pimpinan rapat, Habiburokhman untuk menghadirkan jaksa yang menuntut Fandi agar memberikan penjelasan secara jelas.

Sekadar informasi, Kejaksaan Negeri Batam, Kepulauan Riau telah menuntut pidana mati terhadap enam terdakwa dalam kasus penyelundupan sabu seberat hampir dua ton yang diangkut menggunakan kapal Sea Dragon Terawa di perairan Kepri.

Dua di antaranya warga negara Thailand, yakni Weerepat Phongwan alias Mr Pong dan Teerapong Lekpradube. Kemudian empat lainnya adalah warga negara Indonesia, yakni Fandi Ramadhan, Richard Halomoan, Leo Candra Samosir, dan Hasiholan Samosir.

Jaksa menyatakan bahwa berdasarkan keterangan 10 saksi dan tiga saksi ahli, dakwaan bagi para terdakwa menguat.

Adapun barang bukti yang disita berupa 67 kardus cokelat yang dibungkus plastik bening. Sebanyak 66 kardus masing-masing berisi 30 bungkus plastik kemasan teh China warna hijau yang di dalamnya terdapat satu paket sabu, sedangkan satu kardus lainnya berisi 20 bungkus plastik kemasan teh China warna hijau berisi sabu. Total berat bersih barang bukti tersebut mencapai 1.995.139 gram atau hampir dua ton.

JAKARTA - Komisi III DPR bakal memanggil penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk meminta penjelasan tuntutan hukuman mati terhadap ABK Sea Dragon Fandi Ramadhan terkait kasus penyelundupan narkoba.

Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama keluarga dan kuasa hukum Fandi Ramadhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

"Komisi III DPR RI akan memanggil penyidik BNN dan Kajari Batam untuk perkara nomor 863/Pid.Sus/2025/PN Btm guna memberikan penjelasan seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani," ujar Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Pihaknya juga meminta Komisi Yudisial (KY) memantau proses persidangan tersebut. Komisi hukum itu juga meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk memeriksa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian dalam kasus ABK Fandi yang menuduh DPR melakukan intervensi.

Komisi III DPR menegaskan kembali bahwa penanganan perkara Fandi harus menerapkan asas dan prinsip keadilan sesuai dengan KUHP baru.

"Rekomendasi hasil rapat Komisi III DPR tanggal 23 Februari 2026 terkait penanganan perkara atas nama sdr Fandi Ramadhan agar menerapkan asas dan prinsip keadilan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," katanya.

JAKARTA - Orang tua Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) Sea Dragon yang dituntut pidana hukuman mati meminta keadilan pada Komisi III DPR. Fandi dianggap tak bersalah dan terlibat dalam penyelundupan narkoba sabu seberat hampir 2 ton.

"Jadi saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak. Karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak," ujar ibunda Fandi, Nirwana saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Nirwana memastikan, anaknya tidak tahu menahu bahwa kapal tersebut akan membawa narkotika. Bahkan, kata dia, Fandi sempat ragu ketika diminta memasukan barang ke kapal.

“Sudah itu, paginya enggak enak dia, didatanginya kaptennya ke atas. Ditanyanya, 'capt, itu barang apa? Ayo kita periksa, mana tahu itu entah bom.' 'Nggak, Ndi.' Katanya itu uang sama emas," ujarnya.

"Jadi disambung anak saya lagi, 'Kalau itu uang sama emas, capt, kenapa dimasukkan di ruang palka?' Saya tak tahu ruang palka itu apa, Pak. 'Kenapa dimasukkan di situ?' 'Nggak apa-apa, Ndi, biar aman,' katanya. Begitu anak saya bilang," sambungnya.

Selain itu, Fandi juga curiga ketika diminta untuk mencopot bendera kapal oleh kapten. Pernyataan Fandi tersebut pun sudah diutarakan dalam persidangan.

Sementara itu, ayah dari Fandi, Suleman juga meminta kepada DPR agar putranya mendapatkan keadilan.

"Saya selaku orang tua dari terdakwa Fandi Ramadhan. Saya bermohon kepada Pimpinan Komisi III DPR RI agar anak saya diberi keadilan, Pak. Saya bermohon kepada Bapak, gimana-nya saya memohon kepada siapa-siapa lagi saya memohon ini, Pak" ujarnya.

Bisnis.com, BATAM – Sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) enam terdakwa kasus dugaan penyelundupan sabu hampir dua ton digelar di Pengadilan Negeri Batam, Senin (23/2/2026). Anak buah kapal alias ABK Fandi Ramadhan mengaku hanya menjalankan tugas.

Enam terdakwa tersebut yakni Leo Candra Samosir, Richard Halomoan, Fandi Ramadhan, Hasiholan Samosir, serta dua warga negara Thailand, Weerapat Phongwan dan Teerapong Lekpradube. Mereka hadir didampingi masing-masing kuasa hukum dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tiwik dengan hakim anggota Douglas Napitupulu dan Randi.

Dalam agenda tersebut, ABK Fandi Ramadhan menjadi terdakwa ketiga yang membacakan nota pembelaannya. Tim kuasa hukumnya menyampaikan pledoi selama sekitar 30 menit di hadapan majelis hakim.

Kuasa hukum Fandi memohon agar majelis hakim mengabulkan nota pembelaan dan menyatakan kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Menurut penasihat hukum, unsur penugasan dan niat (mens rea) dalam perkara tersebut tidak terpenuhi.

“Memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan nota pembelaan terdakwa Fandi Ramadhan dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan penuntut umum,” ujar kuasa hukum dalam persidangan.

Secara pribadi, Fandi juga membacakan pembelaannya di hadapan majelis hakim. Ia menegaskan tidak memiliki motif maupun keterlibatan dalam penyimpanan narkotika.

“Saya tidak ada motif ataupun kegiatan ilegal seperti halnya dalam menyimpan narkotika,” ujarnya.

Fandi menyebut dirinya bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) bagian mesin dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Ia mengaku sempat diminta memindahkan kardus di kapal, namun mengaku tidak mengetahui isi barang tersebut.

“Saya bekerja sesuai tupoksi saya sebagai ABK bagian mesin. Saat diminta memindahkan kardus, saya tidak bisa menolak. Saat itu saya berpikir positif bahwa itu muatan yang tidak melanggar hukum,” katanya.

Ia juga membantah menerima imbalan terkait dugaan pengangkutan sabu tersebut. Menurut dia, uang sebesar Rp8,2 juta yang diterimanya merupakan pinjaman gaji sebagai ABK yang diberikan nakhoda.

“Saya tidak pernah menerima apa pun selain pinjaman gaji saya sebagai ABK kapal sebesar Rp8,2 juta,” ujarnya.

Dalam pledoinya, Fandi menyatakan tidak pernah terlibat dalam perkara hukum sebelumnya dan hanya berupaya bekerja untuk mendapatkan penghasilan halal. Ia juga menyampaikan harapan orang tua dan keluarganya yang menjadi motivasi hidupnya.

“Demi Allah saya tidak tahu benda haram ini. Lebih baik saya lapar daripada masuk lingkaran hitam,” ucapnya dengan suara bergetar.

Di akhir pembelaannya, Fandi menundukkan kepala sebelum memohon kepada majelis hakim agar dibebaskan.

“Melalui pledoi ini saya memohon kepada yang mulia ibu dan bapak hakim untuk membebaskan saya. Saya hanya meminta keadilan di tanah air saya sendiri,” katanya.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan para terdakwa.