Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta, Kamis (25/6).

Sidak dilakukan untuk memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat di industri baja nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah ingin memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri," ujar Purbaya dalam keterangan resmi.

Purbaya mengungkapkan sidak dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi awal adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat dugaan bahwa pajak yang dibayarkan perusahaan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Karena itu, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Meski demikian, Purbaya menegaskan proses yang berlangsung saat ini masih berada pada tahap klarifikasi dan belum mengarah pada kesimpulan adanya pelanggaran.

"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, manajemen perusahaan menyatakan seluruh kegiatan usaha telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan juga menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah dalam proses klarifikasi yang tengah berjalan.

Purbaya menyambut baik sikap kooperatif tersebut dan meminta otoritas perpajakan mempercepat pengumpulan serta analisis data agar hasil verifikasi dapat segera memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Ia juga menegaskan pemerintah akan melakukan langkah serupa terhadap sejumlah perusahaan lain berdasarkan hasil pemantauan dan data yang telah dihimpun.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan level playing field atau persaingan usaha yang setara di berbagai sektor industri.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu, seluruh pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya secara adil dan sesuai aturan. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta pada Kamis (25/06/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa sidak tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan, sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di industri nasional.

Dia mengaku bahwa pemerintah memegang komitmen penuh untuk memastikan seluruh pelaku usaha di Tanah Air menjalankan kegiatan bisnisnya secara adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri," ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Bendahara negara mengungkapkan bahwa sidak ini bermula dari adanya indikasi awal yang menunjukkan potensi ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan ke kas negara.

Merujuk pada data yang dikantongi pemerintah, terdapat dugaan bahwa nilai setoran pajak dari perusahaan bersangkutan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah telah meminta pihak perusahaan untuk menyerahkan sejumlah dokumen serta data pendukung guna dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Meskipun demikian, Purbaya menggarisbawahi bahwa proses yang tengah berjalan saat ini masih sebatas tahap klarifikasi. Artinya, pemerintah belum menarik kesimpulan apa pun mengenai ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan baja tersebut.

"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," tambahnya.

Dalam pertemuan di lokasi sidak, pihak manajemen perusahaan mengklaim bahwa seluruh kegiatan operasional mereka telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pihak manajemen juga menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan pemerintah selama proses klarifikasi berlangsung.

Merespons hal tersebut, Purbaya menyambut baik sikap kooperatif perusahaan dan langsung menginstruksikan jajaran otoritas perpajakan untuk mempercepat proses pengumpulan dan analisis data. Hal ini diharapkan dapat segera memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Ke depan, pemerintah membidik akan melakukan langkah serupa terhadap sejumlah perusahaan lain, berbekal hasil pemantauan dan data yang telah dihimpun. Upaya ini, kata Purbaya, krusial untuk menciptakan level playing field atau persaingan usaha yang setara di berbagai sektor industri.

"Seluruh pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya secara adil dan sesuai aturan. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda) atau PT JIEP selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta dan Anggota Holding BUMN Danareksa, bersama Gubernur DKI Jakarta melakukan promosi peluang investasi kepada para pelaku usaha China.

Agenda ini dilakukan dalam rangka JIEP Business Matching Forum yang diselenggarakan di Shenzhen, China.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, pihaknya mengundang para pelaku usaha di Shenzhen untuk menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global yang kompetitif dan berkelanjutan.

“Investasi di JIEP bukan hanya tentang keuntungan bisnis, tetapi juga tentang berkontribusi dalam pembangunan masa depan perkotaan yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan,” ujar Pramono dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).

Kehadiran Gubernur DKI Jakarta secara langsung dalam forum ini menjadi wujud nyata upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong kemudahan investasi, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Kawasan Industri Pulogadung sebagai destinasi investasi strategis di Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 50 pengusaha China dari berbagai sektor strategis, antara lain teknologi, pengelolaan kawasan industri modern, manufaktur, konstruksi, dan sektor terkait lainnya.

Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif dalam rangkaian agenda, termasuk sesi diskusi panel yang menjadi wadah interaktif antara PT JIEP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan para calon investor.

Dalam sesi diskusi panel tersebut, sejumlah pengusaha China menyampaikan ketertarikan untuk berinvestasi di Jakarta, khususnya di Kawasan Industri Pulogadung.

Mereka juga akan menggali lebih lanjut peluang kerja sama yang dapat dikembangkan secara konkret dalam waktu dekat.

Direktur Utama PT JIEP Satrio Witjaksono menyampaikan, forum ini menjadi momentum strategis dalam memperluas jejaring kemitraan global dan mempercepat realisasi investasi di kawasan.

“JIEP tidak hanya menawarkan kawasan industri, tetapi sebuah ekosistem terintegrasi yang tengah bertransformasi menjadi kawasan industri modern berbasis teknologi, berkelanjutan, dan terkoneksi dengan sistem transportasi publik. Kami mengundang para investor untuk bersama-sama membangun masa depan industri dan urban Jakarta,” ujar Satrio.

Lebih lanjut, PT JIEP saat ini tengah mengembangkan Remasterplan 25 tahun yang mencakup transformasi kawasan seluas kurang lebih 433 hektar menjadi Integrated Hi-Tech Industrial and Innovation District.

Peluang investasi yang ditawarkan meliputi pengembangan Transit Oriented Development (TOD), pembangunan Modern Smart Warehouse, serta pengembangan kawasan mixed-use yang terintegrasi dengan infrastruktur digital dan transportasi publik.

Sebagai kawasan industri pertama di Indonesia yang berdiri sejak 1973, Satrio berujar, PT JIEP memiliki posisi strategis di jantung Kota Jakarta dengan dukungan aksesibilitas yang terhubung langsung ke pelabuhan, bandara, serta jaringan transportasi utama.

Dengan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Holding BUMN Danareksa, JIEP menghadirkan kepastian investasi melalui tata kelola profesional, kemudahan perizinan, serta dukungan regulasi yang terintegrasi.

“Melalui business matching forum ini, diharapkan terjalin kemitraan strategis antara PT JIEP dan para investor China, yang tidak hanya menghasilkan kerja sama bisnis yang konkret, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, serta pengembangan kawasan industri modern yang berkelanjutan di Jakarta,” tutup dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kolaborasi Satgas Saber Pelanggaran Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perumda Dharma Jaya dilakukan dalam upaya menekan harga ayam hidup. Normalisasi harga ayam di tingkat hulu sebagai tindak lanjut atas temuan lapangan mendapati adanya pedagang eceran menjual ayam seharga Rp45.000 per kg, dengan pengakuan mendapatkan pasokan ayam hidup (livebird) seharga Rp32.000 per kg dari penyewa di area RPH Pulogadung.

Dengan menerbitkan surat satgas saber pelanggaran pangan nomor 13/SATGAS.SABER/03/2026. Kedua lembaga ini mensosialisasikan dan mengawasi di lapangan kepada para penyewa penampungan ayam di RPH Pulogadung.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman, menyatakan bahwa proses sosialisasi dan dialog intensif yang dilakukan bersama para mitra penyewa telah membuahkan hasil positif bagi stabilitas harga ayam di Jakarta.

"Kami mengedepankan kolaborasi dan komunikasi dua arah. Setelah dilakukan sosialisasi dan dialog yang mendalam, terjadi penyesuaian harga yang signifikan. Harga ayam di tingkat pedagang eceran yang sebelumnya sempat menyentuh angka Rp45.000 per kg, kini berhasil ditekan ke kisaran Rp38.500 hingga Rp40.500 per ekor," ungkap Raditya dalam siaean persnya, Kamis (19/3/2026).

Penurunan harga ini merupakan komitmen nyata Dharma Jaya dalam mematuhi Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 529 Tahun 2024. Target utama dari normalisasi ini adalah memberikan ruang bagi pedagang eceran agar dapat menjual daging ayam ras kepada masyarakat maksimal sesuai dengan edaran acuan harga.

Raditya menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan fungsi kontrol Perumda Dharma Jaya berjalan efektif terhadap para mitra penyewa lahan di RPH Pulogadung. "Kami tidak mentoleransi adanya harga yang melampaui acuan pemerintah di wilayah operasional kami. Sinergi antara BUMD dan para penyewa ini diharapkan menjadi jaminan bagi warga Jakarta bahwa stok protein hewani tersedia dengan harga yang wajar dan terkendali," pungkasnya.

Dengan hasil ini, Perumda Dharma Jaya akan terus memperketat pengawasan harian di seluruh RPH guna memastikan kepatuhan harga tetap terjaga hingga masa Idulfitri mendatang.

IDXChannel- Haleon Indonesia, perusahaan kesehatan konsumen global meresmikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di fasilitas produksinya di Pulogadung, Jakarta Timur.

Fasilitas manufaktur ini tidak hanya melayani pasar domestik, tetapi juga menjadi bagian penting dari rantai pasok regional Asia Tenggara, sehingga penerapan energi bersih di lokasi ini memiliki dampak yang lebih luas.

PLTS Atap berkapasitas 416,97 kWp tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 577.647 kWh energi hijau per tahun. Pemanfaatan energi terbarukan ini berpotensi mengurangi lebih dari 449 ton CO?e per tahun, setara dengan kemampuan penyerapan karbon lebih dari 7.460 pohon setiap tahunnya.

Energi bersih tersebut akan langsung digunakan untuk mendukung proses produksi berbagai produk kesehatan konsumen yang diproduksi di Indonesia.

Direktur Pulogadung Site Haleon Indonesia, Suwandi Yulia Putra mengatakan langkah ini sebagai bagian dari perubahan cara pandang industri kesehatan terhadap keberlanjutan.

Menurutnya, keberlanjutan kini tidak lagi diposisikan sebagai inisiatif tambahan, melainkan sebagai komitmen inti perusahaan yang harus terintegrasi dalam aktivitas operasional sehari-hari.

“Dalam industri kesehatan, keberlanjutan bukan lagi inisiatif tambahan, melainkan bagian dari komitmen inti perusahaan. Operasional PLTS Atap pertama kami di Indonesia merupakan tonggak penting dalam perjalanan dekarbonisasi Haleon,” kata Suwandi dalam keterangan resminya, Jumat (23/1/2026).

Proyek PLTS Atap ini dikembangkan melalui kolaborasi dengan SUN Energy, penyedia layanan solusi energi terbarukan untuk sektor industri dan komersial. CEO SUN Energy, Jefferson Kuesar, menyebut sektor kesehatan sebagai salah satu sektor strategis dalam percepatan transisi energi.

Menurutnya, ketika industri dengan standar operasional tinggi mulai mengadopsi energi bersih, hal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa transisi energi bersifat lintas sektor dan semakin relevan.

Lebih dari sekadar pengadaan infrastruktur energi terbarukan, inisiatif ini disebutnya menjadi peluang besar bagi industri kesehatan untuk berkontribusi pada agenda iklim nasional.

Seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keberlanjutan, proses produksi yang efisien dan rendah emisi berpotensi menjadi nilai tambah sekaligus standar baru di sektor kesehatan.

“Industri kesehatan memiliki standar operasional yang sangat ketat. Ketika perusahaan seperti Haleon memilih energi terbarukan, hal ini memberikan pesan kuat bahwa transisi energi adalah kebutuhan lintas sektor," kata Jefferson.


(kunthi fahmarsandy)

Bisnis.com, JAKARTA—PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (19/12/2025) menetapkan jajaran direksi-komisaris yang baru.

Pergantian direksi-komisaris dilakukan seiring dengan bergantinya pemegang saham pengendali. Terkini PT PIMSF Pulogadung telah menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi mencapai 48,95% dengan jumlah 326.369.600 lembar saham.

“Status saham kepemilikan langsung dan memiliki tujuan investasi jangka panjang,” papar manajemen GPSO dalam keterangan resmi, Jumat (19/12/2025).

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili jumlah saham dengan hak suara yang sah dan telah memenuhi kuorum kehadiran. Seluruh mata acara RUPSLB dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

Rapat memutuskan untuk menerima pengunduran diri 4 anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta mengangkat 5 nama baru untuk mengisi posisi tersebut.

Perseroan menerima pengunduran diri Suriawati Tamin selaku Direktur Keuangan, Daniel Gunawan selaku Direktur Operasional, Priscilla Vikananda selaku Komisaris, dan Sidik Permana Ramadan selaku Komisaris Independen.

Dengan demikian, RUPSLB menetapkan dan menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GPSO terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2030.

Berikut susunan Direksi-Komisaris GPSO

• Direktur Utama Dionysius Tjokro
• Direktur Axel Tobias Joel
• Komisaris Utama Karnadi Margaka
• Komisaris Adi Sulaiman
• Komisaris Independen Purwan Habibie Siswanto

RUPSLB juga menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, dalam jumlah yang sama dengan tahun buku 2024, atau apabila ada kenaikan, tidak melebihi 5%. Kewenangan penetapan alokasi diberikan kepada Rapat Dewan Komisaris.

Rapat menyetujui usulan untuk menjaminkan aset dengan jumlah lebih dari 1/2 bagian atau seluruh harta kekayaan perseroan. Persetujuan ini diberikan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya untuk jangka waktu 12 bulan ke depan, guna mendukung pendanaan kegiatan usaha dan mencapai kinerja usaha secara optimum.

PT Geoprima Solusi Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan survei dan pemetaan. Perseroan mencatat kondisi operasional yang stabil, dengan arus kas dari aktivitas operasi yang positif dan prospek positif seiring meningkatnya kebutuhan layanan survei dan pemetaan pada berbagai proyek infrastruktur dan proyek strategis nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi pengambilalihan saham PT Geoprima Solusi Tbk. (GPSO) oleh PT PIMSF Pulogadung sebagai pemegang saham pengendali (PSP) baru terus berlanjut.

Direktur Utama PIMSF Adi Sulaiman menyampaikan, pihaknya telah melakukan pembelian saham GPSO sebanyak 13.334.800 (13,34 juta) saham pada 20 November 2025. Harga pembelian Rp650 per saham sehingga total transaksi mencapai Rp8,7 miliar.

Selanjutnya, pada 21 November 2025, PIMSF menambah 2.666.900 (2,66 juta) saham di harga Rp725, dan 4.000.400 (4 juta) saham di Harga Rp730. Dengan demikian, total transaksi mencapai Rp4,8 miliar.

"Setelah transaksi PT PIMSF Pulogadung memegang 323.035.900 (323,03 juta) saham atau 48,45% saham GPSO,"kata Adi melalui keterangan tertulis, Senin (24/11/2025).

Menurut Adi, langkah PIMSF menambah kepemilikan tersebut merupakan komitmen perseroan untuk memperkuat sinergi dengan Geoprima Solusi. Apalagi, kata Adi, sebelum transaksi tersebut, PIMSF telah merealisasikan pengambilalihan 45,45% saham GPSO.

Sebelumnya, PIMSF juga sudah berkomitmen untuk menggelar Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer/MTO) sebanyak 363.707.303 atau setara 54,55% saham GPSO. MTO tersebut akan berlangsung dengan harga penawaran Rp436 per saham atau sebanyak-banyaknya Rp158,58 miliar.

"PIMSF memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada pemegang saham yang berhak sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib," ujar Adi.

Sesuai dengan indikasi jadwal pelaksanaan, Pelaksanaan MTO GPSO akan berlangsung mulai 11 November 2025 hingga 11 Desember 2025.

Kemudian, aksi selanjutnya mulai 13 November sampai 15 Desember 2025 merupakan periode penyelesaian transaksi MTO. Adapun laporan pelaksanaan MTO GPSO oleh PIMSF dijadwalkan selesai pada 18 Desember 2025.

Adi pun menegaskan, aksi PIMSF atas Geoprima Solusi tak berhenti hingga selesainya MTO GPSO. Menurutnya, PIMSF akan membangun sinergi dengan Geoprima Solusi untuk memperluas jangkauan produk dan pelanggan kedua entitas, sekaligus memperkuat posisi grup dalam menjawab kebutuhan industri nasional.

“Kolaborasi antara PIMSF dan Geoprima Solusi membuka peluang untuk menawarkan lebih banyak item dan menjangkau lebih banyak sektor. Ini adalah solusi menang-menang bagi pelanggan dan perusahaan,” tutur Adi.

Adi pun mengungkapkan, dengan valuasi aset yang mencapai Rp200 miliar dan omzet tahunan rata-rata sebesar Rp150 miliar, PIMSF terus berinvestasi dalam pengembangan SDM, peralatan industri, dan perluasan pasar.

IDXChannel - PT PIMSF Pulogadung resmi menjadi pengendali baru setelah menguasai 45,45 persen saham PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO).

PIMSF pun berkomitmen untuk menggelar Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer/MTO) sebanyak 363.707.303 atau setara 54,55 persen saham GPSO.

Direktur Utama PIMSF, Adi Sulaiman menyatakan kesanggupan perusahaan untuk melakukan MTO dengan harga penawaran Rp436 per saham atau sebanyak-banyaknya Rp158,58 miliar.

"PIMSF memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada pemegang saham yang berhak sehubungan dengan penawaran tender wajib," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (13/11/2025).

Adapun pelaksanaan MTO GPSO berlangsung mulai 11 November hingga 11 Desember 2025. Aksi korporasi selanjutnya berlangsung mulai dari 13 November sampai dengan 15 Desember 2025, yang merupakan periode penyelesaian transaksi MTO.

Adi menegaskan, aksi PIMSF atas GPSO tak berhenti hingga selesainya MTO GPSO. Selanjutnya, PIMSF akan membangun sinergi dengan perseroan untuk memperluas jangkauan produk dan pelanggan kedua entitas, sekaligus memperkuat posisi grup dalam menjawab kebutuhan industri nasional.

“Kolaborasi antara PIMSF dan Geoprima Solusi membuka peluang untuk menawarkan lebih banyak item dan menjangkau lebih banyak sektor. Ini adalah solusi menang-menang bagi pelanggan dan perusahaan,” tutur Adi.

Dengan valuasi aset yang mencapai Rp200 miliar dan omzet tahunan rata-rata sebesar Rp150 miliar, PIMSF akan terus berinvestasi dalam pengembangan SDM, peralatan industri, dan perluasan pasar.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - PT PIMSF Pulogadung menjadi pengendali baru PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) mengambil alih 45,45 persen dari pemegang saham pengendali lama, Karnadi Margaka. Aksi korporasi ini menandai perubahan struktur kepemilikan GPSO yang kini berada di bawah kendali perusahaan kawasan industri tersebut.

PIMSF menegaskan setelah menjadi pengendali baru, pihaknya tidak memiliki rencana untuk melikuidasi GPSO atau mengubah kebijakan dividen. PIMSF juga memastikan tidak akan melakukan penghapusan pencatatan saham GPSO dari Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga status perseroan tetap sebagai emiten terbuka.

Sesuai ketentuan POJK No. 9/2018), akuisisi tersebut mewajibkan PIMSF untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib atau Mandatory Tender Offer (MTO) atas sisa saham yang dimiliki publik. PIMSF menetapkan harga penawaran sebesar Rp436 per saham, jauh lebih tinggi dibandingkan harga pengambilalihan saham dari pemegang lama yang sebesar Rp66 per lembar.

"Kami selaku direksi perseroan menyatakan perseroan sanggup untuk melakukan M?? sebanyak-banyaknya 363,7 juta saham yang merupakan 54,55 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh," kata Direktur Utama PIMSF, Adi Kurniawan dalam keterbukaan informasi dikutip Senin (27/10/2025).

Manajemen PIMSF menyebutkan, penetapan harga tender sebesar Rp436 didasarkan pada rata-rata harga perdagangan harian tertinggi saham GPSO di BEI selama 90 hari sebelum pengumuman akuisisi. Rata-rata harga tersebut tercatat Rp435,59 dan kemudian dibulatkan menjadi Rp436 sesuai aturan yang berlaku.

Total dana yang disiapkan untuk aksi korporasi ini mencapai Rp158,57 miliar dan seluruhnya berasal dari kas internal perusahaan. Penawaran tender wajib akan diumumkan pada 10 November 2025 dengan periode penawaran berlangsung dari 11 November hingga 11 Desember 2025. Sementara itu, penyelesaian dan pembayaran dijadwalkan berlangsung antara 13 November-15 Desember 2025.

Bagi pemegang saham publik yang ingin berpartisipasi, proses pendaftaran dilakukan melalui pengisian Formulir Penawaran Tender Wajib (FPTW) yang dapat diperoleh dari Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora. Investor dengan saham scriptless di sekuritas atau bank kustodian dapat mengajukan instruksi melalui sistem C-BEST milik KSEI paling lambat pada 11 Desember 2025.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - PT PIMSF Pulogadung resmi menjadi pengendali baru PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) setelah menyelesaikan proses pengambilalihan saham pada 16 Oktober 2024.

Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Jumat (17/10/2025) PIMSF telah membeli sebanyak 303.033.800 saham GPSO milik Karnadi Margaka, yang mewakili 45,45 persen dari total modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Nilai transaksi tersebut mencapai Rp20 miliar, sehingga rata-rata harga pembelian tercatat sebesar Rp66 per saham.

Direktur Utama PIMSF Pulogadung, Adi Sulaiman mengatakan, tujuan akuisisi untuk kepentingan investasi dan pengembangan bisnis grup beserta afiliasinya.

Langkah ini sejalan dengan rencana ekspansi usaha perusahaan di bidang solusi teknologi dan jasa geospasial yang menjadi fokus utama GPSO.

"Tidak terdapat hubungan afiliasi antara pembeli, penjual, maupun GPSO sebelum transaksi ini dilakukan," kata Adi.

Sebagai pengendali baru, PIMSF Pulogadung akan melaksanakan penawaran tender wajib (mandatory tender offer) kepada pemegang saham publik sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang pengambilalihan perusahaan terbuka.

Saham GPSO anjlok 14,73 persen ke harga Rp1.100 hingga menyentuh auto reject bawah (ARB). Dalam sepekan, GPSO terkoreksi 4,76 persen tapi menguat 126,34 persen dalam satu bulan.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta, CNBC Indonesia — Perusahaan Grup Tjokro, PT PIMSF Pulogadung telah membeli mayoritas saham PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) milik Karnadi Margaka.

Per 15 Oktober 2025, PIMSF menjadi pemegang 170 juta saham GPSO atau 25,5%. Seiring dengan hal tersebut, kepemilikan Karnadi di GPSO turun menjadi 180 juta saham atau menjadi 27%.

Disampaikan sebelumnya PIMSF disebut berencana mengakuisisi 45,45% kepemilikan saham dari total modal disetor dan ditempatkan dalam GPSO. Setelah transaksi jual beli saham rampung, PT PIMSF Pulogadung akan menjadi pengendali baru GPSO.

Direktur PT PIMSF Pulogadung Adi Sulaiman, menyatakan tujuan dari aksi korporasi ini untuk investasi dan mendukung rencana pengembangan serta ekspansi bisnis dari Grup Tjokro dan afiliasinya.

Dirinya menjelaskan, saat ini pihaknya dan calon penjual (Karnadi Margaka) sedang dalam proses finalisasi perjanjian jual beli saham yang diperkirakan akan ditandatangani dalam waktu dekat.

Manajemen GPSO mengatakan bahwa PIMSF bergerak di bidang jasa fabrikasi peralatan industri untuk industri pertambangan, minyak & gas dan industri lainnya. Hal ini sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol.

Mengutip keterbukaan informasi, GPSO saat ini dimiliki oleh Kurniawan Eddy Tjokro (40%), Ratna Dewi Eddy Tjokro (20%), Kurniawan Eddy Tjokro (20%), dan Lima Hariati Eddy Tjokro (20%).

Setelah seluruh rencana transaksi rampung, PIMSF akan menjadi pemegang 45,45% saham GPSO dan Karnadi terdilusi dari 52,5% menjadi 7,05%. Aksi korporasi ini diperkirakan rampung pada bulan ini.

"Terkait perubahan pengendalian Perseroan dapat berpotensi terjadinya aksi korporasi tender offer terhadap pemegang saham publik," tulis manajemen GPSO.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan Grup Tjokro, PT PIMSF Pulogadung mengumumkan akan mengakuisisi PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar mesin dan peralatan milik Karnadi Margaka.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti dikutip Senin (13/10/2025), pengumuman rencana akuisisi ini telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Dewan Direksi GPSO pada Jumat (10/10/2025). PT PIMSF Pulogadung berencana mengakuisisi saham GPSO yang dimiliki oleh Karnadi Margaka selaku pemegang saham pengendali saat ini.

Perseroan berencana mengakuisisi ini 45,45% kepemilikan saham dari total modal disetor dan ditempatkan dalam GPSO. Setelah transaksi jual beli saham rampung, PT PIMSF Pulogadung akan menjadi pengendali baru GPSO.

Direktur PT PIMSF Pulogadung Adi Sulaiman, menyatakan tujuan dari aksi korporasi ini untuk investasi dan mendukung rencana pengembangan serta ekspansi bisnis dari Grup Tjokro dan afiliasinya.

Dirinya menjelaskan, saat ini pihaknya dan calon penjual (Karnadi Margaka) sedang dalam proses finalisasi perjanjian jual beli saham yang diperkirakan akan ditandatangani dalam waktu dekat.

Sesuai dengan regulasi yang berlaku di pasar modal, PT PIMSF Pulogadung juga memastikan setelah resmi menjadi pengendali baru GPSO, akan melaksanakan penawaran tender wajib (Mandatory Tender Offer) kepada seluruh pemegang saham publik GPSO.

Aksi akuisisi ini diprediksi akan membawa angin segar dan potensi perubahan signifikan bagi kinerja GPSO ke depannya, mengingat Grup Tjokro ingin melakukan pengembangan dan ekspansi.

(ayh/ayh)
[Gambas:Video CNBC]