Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun buka suara mengenai wacana penghapusan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri jasa keuangan seperti bank, dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ia mengatakan usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Menurut dia, wacana itu muncul sebagai upaya mengurangi biaya yang membebani industri, khususnya perbankan.

"(Wacana tersebut) sedang dibahas dan menjadi diskusi yang menarik," kata Misbakhun kepada wartawan di Jakarta Selatan, Selasa (7/4).

Ia menjelaskan, dasar pemikiran penghapusan pungutan OJK adalah untuk menekan biaya yang berpengaruh terhadap net interest margin (NIM) perbankan.

"Dasar pemikirannya adalah untuk mengurangi tekanan kepada biaya-biaya yang memberikan dampak kepada net interest margin di dunia perbankan," ujar Misbakhun.

"Itu baru diskusi dan belum diputuskan, baru pada tahap pemikiran dan ide," tegasnya.

[Gambas:Youtube]

Adapun pungutan tersebut selama ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta berbagai kegiatan pendukung OJK lainnya.

Di pembahasan revisi UU P2SK yang sedang bergulir di DPR, muncul wacana untuk menghapus pungutan tersebut.

Dalam pembahasan yang berkembang, muncul alternatif agar sumber pendanaan OJK tidak lagi berasal dari pungutan industri, melainkan dari surplus BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang selama ini masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan skema tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika PNBP dari sektor lain juga menginginkan perlakuan serupa, sehingga dapat menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Di sisi lain, opsi pendanaan dari surplus BI dan LPS dinilai dapat memperkuat independensi OJK apabila benar-benar diterapkan, karena mengurangi ketergantungan langsung terhadap pelaku industri jasa keuangan

Namun, ia mengatakan bahwa wacana tersebut masih pro dan kontra. Sejumlah pihak mengusulkan agar pungutan tetap diberlakukan secara selektif, terutama untuk mengantisipasi kondisi ketika BI dan LPS tidak mencatatkan surplus.

Dalam hal ini, skema iuran selektif dapat menjadi alternatif jika sumber pendanaan dari surplus tidak tersedia, mengingat operasional OJK tetap membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan.

"Opsi terbaiknya mereka (BI dan LPS) surplus. Tapi, kalau dia (BI dan LPS) tidak surplus, (pendanaan OJK) dari mana? Nah, itu mungkin (ditambahkan) pasal iuran yang selektif," kata Fauzi usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Jakarta, Senin (6/4), dikutip dari Antara.

Secara terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pihaknya menghormati berbagai wacana terkait perubahan skema pendanaan lembaganya tersebut, termasuk opsi penghapusan pungutan dari industri jasa keuangan.

Menurutnya, paling penting adalah memastikan kebutuhan anggaran lembaga dapat terpenuhi guna mendukung pelaksanaan tugas dan mandat yang luas, mulai dari pengawasan, pengaturan, hingga pengembangan sistem dan teknologi informasi di sektor jasa keuangan.

Ia mengatakan sejumlah program strategis selama ini, khususnya penguatan sistem dan infrastruktur pengawasan, masih menghadapi keterbatasan anggaran.

Pada kesempatan tersebut, Friderica juga menegaskan wacana perubahan sumber pendanaan masih belum final dan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Wacana ini juga membuka peluang skema hibrida yang mengombinasikan dana industri dan anggaran negara seperti praktik di berbagai negara.

Ia mencatat setiap model pendanaan memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, termasuk dalam aspek independensi lembaga, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan kepentingan nasional.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun buka suara mengenai wacana penghapusan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri jasa keuangan seperti bank, dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ia mengatakan usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Menurut dia, wacana itu muncul sebagai upaya mengurangi biaya yang membebani industri, khususnya perbankan.

"(Wacana tersebut) sedang dibahas dan menjadi diskusi yang menarik," kata Misbakhun kepada wartawan di Jakarta Selatan, Selasa (7/4).

Ia menjelaskan, dasar pemikiran penghapusan pungutan OJK adalah untuk menekan biaya yang berpengaruh terhadap net interest margin (NIM) perbankan.

"Dasar pemikirannya adalah untuk mengurangi tekanan kepada biaya-biaya yang memberikan dampak kepada net interest margin di dunia perbankan," ujar Misbakhun.

"Itu baru diskusi dan belum diputuskan, baru pada tahap pemikiran dan ide," tegasnya.

[Gambas:Youtube]

Adapun pungutan tersebut selama ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta berbagai kegiatan pendukung OJK lainnya.

Di pembahasan revisi UU P2SK yang sedang bergulir di DPR, muncul wacana untuk menghapus pungutan tersebut.

Dalam pembahasan yang berkembang, muncul alternatif agar sumber pendanaan OJK tidak lagi berasal dari pungutan industri, melainkan dari surplus BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang selama ini masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan skema tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika PNBP dari sektor lain juga menginginkan perlakuan serupa, sehingga dapat menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Di sisi lain, opsi pendanaan dari surplus BI dan LPS dinilai dapat memperkuat independensi OJK apabila benar-benar diterapkan, karena mengurangi ketergantungan langsung terhadap pelaku industri jasa keuangan

Namun, ia mengatakan bahwa wacana tersebut masih pro dan kontra. Sejumlah pihak mengusulkan agar pungutan tetap diberlakukan secara selektif, terutama untuk mengantisipasi kondisi ketika BI dan LPS tidak mencatatkan surplus.

Dalam hal ini, skema iuran selektif dapat menjadi alternatif jika sumber pendanaan dari surplus tidak tersedia, mengingat operasional OJK tetap membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan.

"Opsi terbaiknya mereka (BI dan LPS) surplus. Tapi, kalau dia (BI dan LPS) tidak surplus, (pendanaan OJK) dari mana? Nah, itu mungkin (ditambahkan) pasal iuran yang selektif," kata Fauzi usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Jakarta, Senin (6/4), dikutip dari Antara.

Secara terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pihaknya menghormati berbagai wacana terkait perubahan skema pendanaan lembaganya tersebut, termasuk opsi penghapusan pungutan dari industri jasa keuangan.

Menurutnya, paling penting adalah memastikan kebutuhan anggaran lembaga dapat terpenuhi guna mendukung pelaksanaan tugas dan mandat yang luas, mulai dari pengawasan, pengaturan, hingga pengembangan sistem dan teknologi informasi di sektor jasa keuangan.

Ia mengatakan sejumlah program strategis selama ini, khususnya penguatan sistem dan infrastruktur pengawasan, masih menghadapi keterbatasan anggaran.

Pada kesempatan tersebut, Friderica juga menegaskan wacana perubahan sumber pendanaan masih belum final dan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Wacana ini juga membuka peluang skema hibrida yang mengombinasikan dana industri dan anggaran negara seperti praktik di berbagai negara.

Ia mencatat setiap model pendanaan memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, termasuk dalam aspek independensi lembaga, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan kepentingan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR mengusulkan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Adies Kadir adalah Wakil Ketua DPR dan juga seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Anggota DPR-RI sejak 2014 yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I.

Persetujuan ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III terkait usulan penggantian calon hakim MK, Senin (26/1/2026).

Mulanya, Habiburokhman selaku pimpinan sidang meminta pendapat dari delapan perwakilan fraksi partai yakni partai PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan, Demokrat. Seluruh fraksinya mengatakan setuju Adies Kadir menjadi calon hakim MK usulan DPR.

Setelah itu, Habiburokhman menyampaikan kepada Adies bahwa produk undang-undang yang dibentuk selama dirinya menjabat di DPR bukan berdasarkan kepentingan pribadi.

Dia berpesan kepada Adies bahwa setelah menjadi hakim MK diminta tidak memiliki konflik kepentingan saat menguji materi undang-undang bersama DPR

"Karena itu ketika nanti aktif menjadi hakim konstitusi, Pak Adies Kadir tidak memiliki konflik kepentingan kalau harus memeriksa, menguji materi undang-undang yang disahkan oleh DPR. Ini hal yang memang wajar, umum, sudah menjadi pengetahuan semua orang," kata Habiburokhman.

Hal itu juga berlaku bagi mantan DPR yang saat ini menjabat sebagai hakim MK. Habiburokhman kemudian membacakan kesimpulan rapat bahwa Adies Kadir menjadi calon hakim MK usulan DPR dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Setuju?" ucapnya.

"Setuju," jawab anggota rapat.

Lembaga sosial di bidang pajak, Indonesia Tax Care (INTAC) menilai pembangunan sistem perpajakan RI sejak 1983 sampai saat ini mengarah pada kegagalan.

Direktur Eksekutif Indonesia Tax Care (INTAC) Basuki Widodo mengatakan banyak kepentingan pihak tertentu yang menunggangi kepentingan pajak Indonesia.

"Korupsi pajak menjadi semakin merapuhkan sistem yang terbangun, menjadikan sistem pajak rentan terhadap berbagai masalah," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR di Kompleks DPR Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).

Basuki mengatakan sistem pajak di Indonesia belum memiliki arah yang jelas. Setidaknya, ada dua faktor yang mendasari penilaian itu.

Pertama, terabaikannya prinsip self-assessment yang menjadi dasar pemungutan. Dalam sistem self assessment, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menilai, membayar, dan melaporkan pajak yang seharusnya terutang, berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, tanpa harus menunggu diterbitkannya ketetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Otoritas pajak kemudian bertanggung jawab untuk memastikan dan memverifikasi kembali laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak, apakah telah benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan. INTAC menilai prinsip ini terabaikan.

Faktor kedua, pajak Indonesia tidak mengarah ke cita-cita pajak bangsa. Cita-cita pajak bangsa memuat beberapa poin, di antaranya wajib pajak adalah subjek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakan sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan.

Kemudian, aparatur perpajakan juga harus mampu menjalankan tugas dengan bersih, serta pelaksanaan perpajakan jauh dari berbelit dan birokratis.

Terakhir, ketentuan pajak harus lebih memperhatikan jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.

"Dari situ saya menganggap itu sebagai sebuah cita-cita yang harus diwujudkan. Sehingga saya simpulkan selama dari 1983-2025 ini, saya berkesimpulan pembangunan sistem pajak Indonesia mengarah pada kegagalan," katanya.

Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mengatakan nasib pembubaran Kementerian BUMN masih belum jelas. Hingga kini, keputusan akhir sepenuhnya masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris BP BUMN Rabin Indrajad Hattari menjelaskan pembubaran Kementerian BUMN dan perubahan menjadi BP BUMN membutuhkan dasar hukum baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

"Itu kan harus nunggu Perpres SOTK," kata Rabin saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10).

Ia menambahkan selama belum ada keputusan resmi dari Prabowo, aktivitas Kepala BP BUMN Dony Oskaria masih dilakukan di lingkungan Kementerian BUMN. Hal ini menandakan bahwa secara kelembagaan, kementerian tersebut masih berfungsi seperti biasa.

"Di situ (Kementerian BUMN) tetap (ngantornya)," ucap Rabin.

Sebelumnya, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Regulasi baru ini menjadi landasan hukum bagi restrukturisasi kelembagaan BUMN, termasuk wacana perubahan status kementerian menjadi badan pengatur.

Revisi UU ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan sepanjang 2025.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut ada 84 pasal yang diubah setelah melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar dan akademisi.

Revisi tersebut mencakup 11 poin krusial, antara lain perubahan status Kementerian BUMN menjadi badan pengaturan, penguatan kewenangan BP BUMN, larangan rangkap jabatan bagi menteri maupun wakil menteri, serta pengaturan dividen saham seri A Dwi Warna yang akan dikelola langsung oleh BP BUMN dengan persetujuan presiden.