Bisnis.com, MAKKAH — Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf kembali ke Indonesia untuk menyiapkan pembahasan evaluasi penyelenggaraan haji 2026 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejumlah pejabat dan petugas haji tetap berada di Arab Saudi untuk memastikan layanan pemulangan jemaah haji hingga kloter terakhir.

Gus Irfan mengatakan bahwa dirinya harus kembali ke Indonesia karena pada Selasa (10/6/2026) terdapat jadwal rapat kerja dengan DPR yang akan membahas pelaksanaan haji tahun ini.

Menurut dia, berbagai catatan penting selama operasional haji tengah disiapkan sebagai bahan yang akan disampaikan kepada parlemen.

"Tanggal 10 sudah ada rapat kerja dengan DPR, sehingga saya harus pulang. Saya siapkan beberapa yang perlu disampaikan ke DPR," ujar Gus Irfan kepada tim Media Center Haji (MCH), Minggu (7/6/2026).

Irfan menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan haji di Arab Saudi tetap berjalan meskipun dia pulang ke Tanah Air. Para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan sejumlah pejabat Kemenhaj masih bertugas di Arab Saudi untuk memantau proses pemulangan jemaah haji Indonesia.

"Beberapa dirjen [direktur jenderal Kemenhaj] tetap kita tinggal untuk memantau bahwa kepulangannya berjalan lancar. Tetap kita tinggal di sini sebagian," ujarnya.

Evaluasi Haji 2026 Mulai Disiapkan

Rapat kerja dengan DPR menjadi agenda penting setelah fase puncak haji selesai dilaksanakan. Evaluasi tersebut diperkirakan mencakup berbagai aspek penyelenggaraan haji 2026, mulai dari layanan jemaah, transportasi, akomodasi, hingga dukungan administrasi perhajian.

Pembahasan evaluasi haji juga dilakukan di tengah berlangsungnya fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi ke berbagai daerah di Tanah Air.

Hingga saat ini, operasional haji masih berlangsung karena ribuan jemaah gelombang kedua masih berada di Arab Saudi dan menjalani rangkaian akhir layanan sebelum dipulangkan. Lalu, jemaah haji gelombang kedua yang masih berada di Makkah akan berpindah secara bertahap ke Madinah.

Gus Irfan menegaskan bahwa tugas penyelenggaraan haji belum selesai meski seluruh rangkaian puncak ibadah telah terlewati. Dia meminta seluruh petugas haji mempertahankan disiplin dan semangat kerja yang ditunjukkan sejak awal operasional haji.

"Saya kira petugas walaupun puncak haji sudah terlewati, kami minta tetap seperti awal. Awal kita luar biasa, sangat disiplin, sangat antusias dengan kerjaannya," katanya.

Menurut dia, fokus pelayanan harus tetap dijaga karena fase pemulangan jemaah menjadi bagian yang sama pentingnya dalam penyelenggaraan haji. Oleh karena itu, seluruh petugas diminta tetap memberikan layanan terbaik hingga seluruh jemaah kembali ke Indonesia.

"Saya harapkan walaupun sudah selesai, tanah air sudah memanggil, tetap pekerjaan harus kita tuntaskan sampai pada jemaah terakhir, kloter terakhir, penumpang terakhir berangkat ke tanah air," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR menyetujui draf RUU Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah selesai dibahas di tingkat Panja, Rabu (3/6/2026). Rancangan omnibus law sektor keuangan ini akan segera dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan.

Rapat Kerja Komisi XI DPR ini diawali dengan laporan panja yang disampaikan oleh Ketua Panja, yang dijabat oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal.

Setelah laporan panja, para anggota dewan juga saling mendengarkan dan menyampaikan pandangan mini seluruh fraksi. Hasilnya, seluruh anggota Komisi Keuangan DPR menyetujui agar rancangan beleid ini dibawa ke Sidang Paripurna.

"Kedelapan fraksi Komisi XI DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi Undang-Undang," ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sambil mengetuk palu sidang dan disetujui oleh seluruh anggota komisi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah menyelesaikan proses pembahasan revisi Omnibus Law Sektor Keuangan yakni UU No.4/2023.

Ketua Panja RUU Perubahan P2SK Mohamad Hekal menjelaskan bahwa secara resmi Komisi XI DPR telah memulai pembahasan revisi omnibus law ini mulai 4 Februari 2026 dalam rapat kerja bersama perwakilan pemerintah, yang di antaranya diwakili oleh Menteri Keuangan.

Kemudian, pembahasan di tingkat panja dimulai sejak 31 Maret 2026, dan dilanjutkan pada 1-2 April 2026, 6-7 April 2026, serta 2-3 Juni 2026, di mana Tim Penyusun dan Tim Sinkronisasi bekerja secara simultan .

Selama proses itu juga, Panja sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pemangku kepentingan lain seperti BI, OJK, LPS, Perbanas, Himbara, asosiasi serta pakar.

Dalam pembahasan, Panja membahas total 1.212 daftar inventarisasi masalah (DIM), dengan perincian 805 DIM Batang Tubuh dan 407 DIM Penjelasan.

"Berdasarkan hasil kerja tim penyusun dan tim sinkronisasi, telah tersusun draf RUU Perubahan UU P2SK yang terdiri 2 pasal romawi dan 105 angka perubahan, dengan total 145 pasal secara keseluruhan," jelas Hekal dalam rapat kerja Komisi XI DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR ini turut memerinci 17 pokok materi muatan yang yelah disepakati pada pembahasan panja, yaitu:

1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);⁠
2. Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);⁠
3. Kelembagaan Bank Indonesia (BI);
4. ⁠Evaluasi kinerja LPS, PJK, dan BI oleh DPR;⁠
5. Cakupan perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah;⁠
6. Demutualisasi Bursa Efek dalam pasar modal;⁠
7. Transfer margin transaksi pada pasar keuangan;
8. Surat utang Danantara;
9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi;
10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;
11. Bursa mineral dan komoditas strategis;⁠
12. Aset kripto;⁠
13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring;
14. Pusat finansial internasional Indonesia;
15. Penanganan piutang macet pada UMKM;
16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan dan mekanisme keadilan restoratif; dan
17. Bank dalam penyehatan.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun lalu mengatakan bahwa pembahasan revisi UU P2SK ini merupakan salah satu regulasi yang sangat teknis.

"Ini salah satu undang-undang yang pembahasannya sangat technical, panjang, tetapi mengakomodasi banyak kepentingan," terang Misbakhun.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menghadiri rapat keja bersama Komisi XI DPR untuk membahas perubahan Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) pada hari ini, Rabu (4/2/2026).

Selain Menkeu Purbaya, dari jadwal yang dibagikan oleh pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pejabat yang akan menghadiri agenda tersebut antara lain Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

Adapun agenda rapat kerja pada hari ini antara lain penjelasan DPR terkait revisi UU P2SK, tanggapan dan penyerahan daftar inventarisasi masalah alias DIM dari pemerintah. Setelah itu, DPR dan pemerintah akan menyepakati pembentukan panitia kerja alias panja RUU P2SK.

Dalam catatan Bisnis, rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) telah melewati proses pembahasan di Badan Legislatif dan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.

Kalau mengacu kepada draf yang banyak beredar pada bulan Oktober 2025 lalu, rencana amandemen UU P2SK itu akan memperluas kewenangan Bank Indonesia (BI) yakni terkait dengan penciptaan lapangan kerja hingga penegasan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan.,

LPS selama ini berada di bawah pengawasan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga ini akan berpisah dari Menkeu.

Di sisi lain, RUU P2SK juga memperkuat peran dari DPR salah satunya di bawah ini:

Evaluasi Kinerja BI, OJK, dan LPS

Dalam draf terbaru, DPR tetap bisa mengevaluasi kinerja Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun frasa tentang pencopotan dewan komisioner hingga gubernur BI berdasarkan hasil rekomendasi DPR tidak lagi tampak.

Berdasarkan draf RUU P2SK hasil harmonisasi 1 Oktober 2025, Presiden disebut bisa memberhentikan Dewan Komisioner OJK dan LPS maupun Dewan Gubernur BI apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan itu berbeda dengan draf yang pada awal September lalu beredar di kalangan wartawan.

Apabila berdasarkan draf RUU P2SK 8 September yang dilihat Bisnis sebelumnya, aturan mengenai pemberhentian Dewan Komisioner OJK dan LPS serta Dewan Gubernur BI dituliskan bisa berdasarkan hasil evaluasi DPR. Namun, pada draf terbaru yang juga disampaikan hari ini, Rabu (1/10/2025), aturan itu telah diganti.

Contohnya, pada pasal 69 draf terbaru tentang LPS, terdapat delapan syarat Presiden bisa memberhentikan Dewan Komisioner LPS. Yaitu berhalangan tetap, masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, serta tidak hadir dalam rapat Dewan Komisioner sebanyak empat kali berturut-turut tanpa alasan.

Kemudian, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari enam bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan, memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Komisioner yang lain, dan tidak ada satupun yang mengundurkan diri, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 67.

Adapun butir huruf h pasal 69 ayat (1) sebagaimana tertulis di draf 8 September sebelumnya berbunyi: "hasil evaluasi DPR dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap komisioner" kini telah diganti.

"[h.] melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi pasal 69 ayat (1) draf RUU P2SK terbaru hasil harmonisasi pada 1 Oktober 2025.

Pemberhantian Dekom OJK

Mekanisme pemberhentian Dewan Komisioner OJK juga diatur kembali pada draf terbaru RUU P2SK. Aturan soal hasil evaluasi DPR yang juga menjadi bahan untuk pemberhentian oleh Presiden turut diganti dengan bunyi "melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pada draf terbaru hasil harmonisasi, pasal 17 ayat (1) mengatur anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, dihapus, serta berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari enam bulan berturut-turut.

Kemudian, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf j, serta tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon I pada Kementerian Keuangan bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf k.

Lalu, memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota Dewan Komisioner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya, tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian Dewan Gubernur BI

Pemberhentian Dewan Gubernur BI juga diatur pada draf terbaru RUU P2SK, namun tidak lagi mengatur hasil evaluasi DPR menjadi salah satu kondisi bagi Presiden bisa memberhentikan pimpinan tertinggi otoritas moneter.

Hal itu diatur pada pasal 48 ayat (1) di mana anggota Dewan Gubernur BI tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, berhalangan tetap, dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, pada 25 September 2025, Ketua Komisi XI Misbakhun menyebut revisi UU P2SK ini sejalan dengan hasil putusan uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditindaklanjuti oleh DPR. Salah satu isi draf beleid memuat soal LPS yang tidak lagi melaporkan RKAT ke Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan kini ke DPR.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeluhkan tidak adanya anggaran bantuan sosial di Kementerian HAM untuk penanganan konflik sosial di masyarakat. Alhasil, Pigai pun kerap merogoh kocek pribadi untuk bantuan sosial.

Keluhannya itu disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian HAM dengan Komisi XIII DPR RI. Pigai mengatakan khusus bantuan sosoal melalui pemerintah memang biasanya didominasi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Akan tetapi, pihaknya sedang melakukan upaya-upaya agar tersedia anggaran bantuan sosial, khususnya bagi masyarakat dalam menghadapi bencana hingga konflik sosial.

"Saya sendiri, uang pribadi saya habis juga gara-gara tidak ada bansos dari negara. Ketika diurus bansos itu nanti ke Kemensos atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana," kata Pigai dalam Rapat Kerja Kementerian HAM dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (2/2/2026).

Dia mengatakan apabila Kementerian HAM disediakan anggaran untuk memberikan bantuan sosial bagi korban yang terkena konflik sosial maka kementerian bisa membantu. Maka sejauh ini, Kementerian HAM hanya bisa menangani berbagai kasus HAM yang terjadi di masyarakat.

"Kita terpaksa keluar dari gaji yang disediakan negara. Kalau saya pengusaha boleh lah, saya bisa keluarkan, berikan sekian. Saya kan aktivis. Saya juga untuk masa depan, simpan juga kan," ujar Pigai.

Sebagaimana diketahui, Kementerian HAM memiliki pagu anggaran sebesar Rp718,12 miliar pada 2026. Anggaran tersebut meliputi program dukungan manajemen sebesar Rp583,05 miliar serta program pemajuan dan penegakkan HAM Rp135,07 miliar.

Sebelumnya, Pigai juga sempat mengatakan bahwa Kementerian HAM sebetulnya membutuhkan anggaran lebih dari Rp20 triliun untuk membangun HAM. Pigai meyakini dengan anggaran lebih dari Rp20 triliun, dirinya bisa membangun HAM di Indonesia.

"Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM, kalau negara punya anggaran, saya mau segitu," tuturnya di Kantor Kementerian HAM pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah masih mempelajari kemungkinan pengajuan gugatan perdata terhadap perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut akibat pelanggaran di kawasan hutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (26/1/2026). Ia menanggapi pertanyaan anggota dewan terkait langkah hukum lanjutan terhadap 28 perusahaan yang izinnya dicabut, dengan enam di antaranya telah lebih dahulu digugat secara perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

“Nanti kita pelajari ya,” ujar Prasetyo singkat.

Prasetyo menjelaskan, pada hari yang sama pemerintah dijadwalkan menggelar rapat lanjutan guna menindaklanjuti pengumuman pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang tersebar di tiga provinsi di Sumatera.

“Ini memang mau ada rapat untuk menindaklanjuti pengumuman proses pencabutan 28 perusahaan,” katanya.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai peluang negara mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa opsi itu masih dalam tahap kajian.

“Nanti kita pelajari,” tandas Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya terdapat total 28 perusahaan yang secara terbuka dicabut izinnya. Perincaiannya, 22 perusahaan pemegang PBPH berada di Aceh dan Sumatera Utara yang dicabut izinnya oleh Satgas PKH, antara lain PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Rimba Timur Sentosa, PT Rimba Wawasan Permai, PT Anugerah Rimba Makmur, hingga PT Toba Pulp Lestari Tbk.

Sementara di Sumatera Barat, tercatat enam perusahaan, yakni PT Minas Pagai Lumber, PT Biomass Andalan Energi, PT Bukit Raya Mudisa, PT Dhara Silva Lestari, PT Sukses Jaya Wood, dan PT Salaki Summa Sejahtera.

Adapun enam perusahaan lain berasal dari sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu, termasuk PT Ika Bina Agro Wisesa, CV Rimba Jaya, PT Agincourt Resources, dan PT North Sumatra Hydro Energy.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengeluhkan perihal transmisi kebijakan suku bunga acuan BI Rate terhadap penurunan deposito.

Sayangnya, Perry menilai transmisi kebijakan suku bunga ini belum dibarengi oleh penurunan bunga deposito. Padahal, Perry mengatakan BI Rate telah dipangkas sebanyak 6 kali sejak September 2024. Penurunannya mencapai 150 basis poin (bps).

"Yang menjadi issue penurunan BI Rate belum diikuti bunga deposito di perbankan karena ada spesial rate oleh deposan besar. Penurunan suku bunga kredit juga belum turun searah BI Rate," kata Perry, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rabu (12/11/2025).

Namun, di sisi lain, Perry melihat penurunan BI Rate telah memberikan dampak ke suku bunga pasar uang. Imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) saat ini mencapai 6%.

"Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan biaya bunga pemerintah dan mendukung fiskal," katanya.

Sebagai catatan, ini bukan kali pertama, Perry menegur perbankan soal special rate. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI September lalu, Perry juga mengungkapkan soal special rate deposan besar.

Saat itu, Perry mengungkapkan jumlah DPK yang mendapatkan special rate atau bunga di atas penjaminan LPS mencapai Rp2.380,4 triliun.