PT Agincourt Resources tengah bernegosiasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait pembayaran gugatan perdata atas dugaan kerusakan lingkungan Sumatra. Agincourt adalah pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan dan merupakan anak usaha United Tractors (UNTR), bagian dari Grup Astra.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan proses negosiasi masih berlangsung. “Agincourt terakhir sedang negosiasi untuk melakukan pembayaran denda,” ujar Hanif usai Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah 2026 di Jakarta, Rabu (25/2).

Selain Agincourt, KLH juga bernegosiasi dengan PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE), pengelola PLTA Batang Toru. “Ini sudah proses untuk pembayaran gugatan perdatanya,” kata dia.

Setelah proses negosiasi rampung, hasilnya akan dilaporkan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Sebelumnya, pada Januari lalu, Presiden Prabowo mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan di Sumatra menyusul bencana besar banjir dan longsor di tengah kerusakan hutan dan lahan. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan digugat secara perdata oleh KLH, yakni PT Agincourt Resources sebesar Rp200,9 miliar, PT North Sumatera Hydro Power Rp22,5 miliar, PT Toba Pulp Lestari Rp3,89 triliun, dan PT Tri Bahtera Srikandi Rp158 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT United Tractors Tbk. (UNTR) membuka suara mengenai kabar peralihan tambang Martabe ke Perminas.

Corporate Secretary UNTR Ari Setiyawan menjelaskan UNTR tidak berada dalam kapasitas untuk memberikan komentar mengenai rencana Perminas.

“Berdasarkan informasi yang kami terima dari PT Agincourt Resources, Agincourt Resources belum mendapatkan informasi mengenai wacana peralihan tambang Martabe ke Perminas,” tutur Ari dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Senin (9/2/2026).

Ari juga menambahkan, Agincourt Resources (PTAR) telah menerima surat gugatan perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 23 Januari 2026, dengan nilai gugatan Rp200,99 miliar.

LH mengajukan gugatan tanggung jawab mutlak (strict liability) perdata kepada PTAR mendalilkan perusakan lingkungan hidup akibat kegiatan usaha PTAR.

Adapun pada tanggal 3 Februari 2026, PTAR telah menghadiri sidang pertama. Adapun proses hukum selanjutnya adalah agenda mediasi antara KLH dan PTAR. Perseroan memastikan PTAR akan menjalankan proses hukum dan tetap menjaga hak PTAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ari juga menjelaskan PTAR belum melakukan pencadangan atas kewajiban ganti rugi, mengingat saat ini proses persidangan masih berlangsung. Sebagai informasi tambahan, PTAR telah melakukan pencadangan atas reklamasi dan paska tambang, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 237 - Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi, Paragraf 14. Jaminan reklamasi dan paska tambang tersebut telah divalidasi oleh kementerian terkait.

UNTR juga menjelaskan nilai gugatan perdata tersebut tidak berdampak material, baik terhadap keuangan maupun operasional UNTR.

“Perseroan telah meminta PTAR untuk menjalankan proses persidangan dan tetap menjaga hak-hak PTAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutur Ari.

Adapun Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menuturkan pihaknya telah menerapkan langkah-langkah seperti, namun tidak terbatas pada pengkajian terhadap aspek hukum, teknis produksi, aspek bisnis yang sedang berjalan, maupun strategi ke depan atas PT Agincourt Resources.

“Dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan Manajemen PT Agincourt Resources sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif,” tutur Rosan dalam keterangan resminya, Senin (9/2/2026).

Selain itu, lanjutnya, perkembangan hasil kajian dan koordinasi lintas instansi tersebut telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan Pemerintah secara menyeluruh.

Dia juga menyebut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah menerima dan menelaah Surat Klarifikasi PT Agincourt Resources yang memuat penjelasan mengenai Aspek Hidrologi dan Lingkungan Operasional serta Kepatuhan terhadap Peruntukan Kawasan.

“Seiring dengan itu, Kementerian terus melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serta K/L terkait dalam rangka pembahasan lebih lanjut, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi,” ucapnya.

Dia menuturkan Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum, dengan tetap menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional.

Menurutnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meyakini bahwa kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggugat PT Multi Sibolga Timber secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tuntutan ganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp190,69 miliar. Multi Sibolga Timber merupakan perusahaan kayu yang beroperasi di Manduamas, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

KLH mendaftarkan gugatan terhadap perusahaan pada 20 Januari 2026. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 40/Pdt.Sus-LH/2026/PN Jkt.Pst. Sidang perdana kasus ini yang seharusnya digelar pada Selasa (3/2) ditunda menjadi Selasa (10/2) karena ketidakhadiran pihak yang bersengketa.

Dalam gugatannya, KLH meminta majelis hakim menyatakan PT Multi Sibolga Timber bertanggung jawab secara mutlak (strict liability) atas kerugian yang ditimbulkan. “Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada penggugat sebesar Rp190.696.027.903 secara tunai melalui Rekening Kas Negara,” demikian tertulis.

Tuntutan ganti rugi terdiri dari kerugian lingkungan ekologis sebesar Rp134,27 miliar, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp51,28 miliar, dan biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar Rp166,09 juta. Perusahaan juga dituntut atas dampak peningkatan sedimentasi sebesar Rp175,54 juta dan peningkatan aliran air permukaan sebesar Rp4,79 miliar.

PT Multi Sibolga Timber memegang konsesi seluas 28.670 hektare di Tapanuli Tengah. Multi Sibolga masuk dalam daftar 28 perusahaan di Sumatra yang diminta Prabowo untuk dicabut izinnya. Meskipun, belakangan tersiar kabar, pencabutan izin tengah ditinjau ulang oleh pemerintah.

Sementara urusan cabut-mencabut izin masih menggantung, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan tengah memproses gugatan perdata untuk perusahaan-perusahaan lainnya, bukan hanya yang beroperasi di Sumatra, tapi wilayah lainnya. Menurut Hanif, proses hukum terhadap perusahaan bisa bergulir ke jalur pidana.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq membeberkan rencana kementeriannya untuk menggugat perdata 16 perusahaan di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, atas dugaan kerusakan lingkungan. Sebagian perusahaan bergerak di industri ekstraktif termasuk pertambangan batu bara dan nikel.

“Sejujurnya ada 16 yang sedang disusun, nanti bersusulan tiap minggu kami lakukan gugatan perdata,” kata Hanif, saat ditemui usai acara ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2).

Menurut Hanif, pihaknya sudah menyelesaikan perhitungan kerugian. Total nilainya, triliunan rupiah. KLH masih membuka peluang penyelesaian non-pengadilan bila perusahaan sepakat membayar kerugian pekan ini. Bila tidak, KLH baru menggugat secara perdata. Langkah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Dia menjelaskan, tuntutan kerugian besar karena kerusakan lingkungan yang disebabkannya besar. “Mengekstraksi tanah untuk diambil batu baranya atau nikelnya itu kan mahal sebenarnya untuk mengembalikannya,” kata Hanif.

Khusus terkait kerusakan lingkungan Sumatra, KLH langsung menempuh jalur hukum karena aktivitas perusahaan telah menimbulkan banyak korban. Selain digugat perdata, perusahaan-perusahaan tersebut juga terancam dipidana.

Sebelumnya, KLH telah menggugat perdata enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Rinciannya, gugatan perdata kepada PT Agincourt Resources senilai Rp200 miliar, PT Toba Pulp Lestari senilai Rp3,89 triliun, dan PT Tri Bahtera Srikandi senilai Rp158 miliar.

Kemudian gugatan perdata atas PT Perkebunan Nusantara IV senilai Rp121,4 miliar, PT North Sumatera Hydro Energy senilai Rp22,5 miliar, dan PT Multi Sibolga Timber dengan nilai sengketa belum dipublikasikan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggugat perdata PT Tri Bahtera Srikandi untuk membayar ganti rugi Rp158,6 miliar, dalam perkara kerusakan dan pencemaran lingkungan. Perusahaan perkebunan dan pengolahan sawit ini adalah anak usaha PT Sago Nauli Plantation yang beroperasi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Ini terungkap dari materi gugatan KLH di Pengadilan Negeri Medan yang didaftarkan pada 19 Januari 2026. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 67/Pdt.Sus-LH/2026/PN Mdn.

Dalam gugatannya, KLH meminta majelis hakim menyatakan Tri Bahtera Srikandi melanggar hukum dan bertanggung jawab mutlak (strict liability) atas kerusakan lingkungan yang diperbuatnya.

“Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada penggugat sebesar Rp158.602.013.918 secara tunai melalui Rekening Kas Negara,” demikian tertulis.

Kerugian tersebut terdiri dari biaya kerugian ekologis sebesar Rp75 miliar, biaya kerugian ekonomi Rp44,3 miliar, dan biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar Rp166 juta.

Terdapat juga biaya kerugian terkait peningkatan sedimentasi dan peningkatan run-off (aliran air di permukaan)karena pembukaan lahan di area usaha seluas 277,24 hektare, totalnya Rp 38,7 miliar.

"Peningkatan sedimentasi tersebut mengakibatkan kerugian lingkungan hidup sebesar Rp1.656.331.220, sedangkan peningkatan run-off mengakibatkan kerugian lingkungan berupa kerugian banjir akibat pembukaan lahan sebesar Rp37.103.195.544,” demikian tertulis.

Perusahaan juga dituntut melakukan tindakan pemulihan lingkungan di lahan perkebunannya seluas 277,24 hektare, di Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun. Biaya pemulihan termasuk biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan lingkungan sebesar Rp20,79 miliar.

Komponen lingkungan yang akan dipulihkan terdiri dari biotik (segala sesuatu yang bernyawa) dan abiotik (yang tidak bernyawa). Perusahaan wajib melakukan pemulihan setelah dokumen rencana pemulihan ditetapkan oleh Direktorat Teknis pada Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH.

Pemulihan diminta selesai dalam jangka waktu tiga tahun sejak disetujuinya dokumen rencana pemulihan lingkungan. "Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dinyatakan belum pulih, maka pemulihan wajib dilanjutkan sampai dinyatakan pulih,” demikian tertulis.

Tim pengawas akan melakukan pemantauan dan evaluasi setidaknya setahun sekali. Upaya pemulihan baru dikatakan rampung setelah terbitnya surat pernyataan pulih dari Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH.

KLH meminta majelis hakim menghukum perusahaan untuk membayar denda sebesar 6 persen per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran. Denda dihitung sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

KLH pun meminta majelis hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta kekayaan perusahaan.

Selama proses hukum berjalan, KLH meminta majelis hakim untuk memerintahkan perusahaan mengendalikan dan mencegah kerusakan lingkungan hidup guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Selain itu, memerintahkan perusahaan untuk menyesuaikan dan/atau mengubah dokumen perizinan lingkungan dari UKL-UPL menjadi AMDAL sesuai karakteristik dampak penting usaha. Dan, membangun dan/atau memperbaiki sistem pengendalian air, membuat rorak atau jebakan air pada area usaha untuk mengurangi run-off, dan melakukan penanaman dengan metode hydroseeding, khususnya di lereng-lereng dengan kemiringan tinggi dan rawan erosi.

Tri Bahtera Srikandi merupakan satu dari enam perusahaan di Sumatra Utara yang digugat perdata oleh KLH pasca-bencana banjir dan longsor besar yang melanda berbagai wilayah di Sumatra. Total tuntutan ganti rugi terhadap keenam perusahaan mencapai Rp 4,8 triliun.

Pejabat KLH mengisyaratkan masih akan ada gugatan perdata maupun pidana yang diproses terkait kerusakan alam di Sumatra.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggugat perdata PT Toba Pulp Lestari untuk membayar ganti rugi sebesar Rp3,89 triliun dalam perkara kerusakan dan pencemaran lingkungan. Perusahaan yang dulunya bernama Indorayon tersebut merupakan pemegang konsesi hutan taman industri seluas lebih dari 160 ribu hektare di Sumatra.

Ini terungkap dalam materi gugatan terhadap Toba Pulp yang didaftarkan KLH ke Pengadilan Negeri Medan pada 19 Januari 2026. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 66/Pdt.Sus-LH/2026/PN Mdn.

Dalam gugatannya, KLH meminta majelis hakim menyatakan Toba Pulp telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan bertanggung jawab mutlak (strict liability) atas kerugian yang ditimbulkan.

“Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat secara tunai melalui Rekening Kas Negara, sebesar Rp.3.896.283.418.610,” demikian tertulis.

KLH juga menuntut perusahaan untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan senilai Rp85,13 miliar. Pemulihan tersebut untuk hutan tanaman industri seluas 1.261,5 hektare yang berada di area Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT TPL, tepatnya di Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Komponen lingkungan yang harus dipulihkan, terdiri dari komponen biotik (segala sesuatu yang bernyawa) dan abiotik (yang tidak bernyawa). Perusahaan wajib melakukan pemulihan setelah dokumen rencana pemulihan ditetapkan oleh Direktorat Teknis pada Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH.

“Pemulihan diselesaikan dalam jangka waktu tiga tahun sejak disetujuinya dokumen rencana pemulihan lingkungan,” demikian tertulis.

Namun, jika dalam rentang waktu tersebut hasil monitoring menyatakan belum pulih, upaya pemulihan dapat dilanjutkan. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan setiap tahun oleh Tim Pengawas.

Proses pemulihan rampung ketika dinyatakan demikian oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH.

Beberapa kriteria pemulihan yang harus dipenuhi adalah tidak terjadi aliran permukaan (run-off) dan erosi pada tanah; tidak terjadi longsor, banjir, dan sedimentasi pada daerah hilir; kembalinya siklus hara dan siklus energi serta perbaikan kualitas tanah; serta kembalinya komponen biotik dan abiotik.

Di samping itu, KLH meminta majelis hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta kekayaan perusahaan baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh kemudian hari.

Selama proses hukum berlangsung, KLH meminta agar majelis hakim memerintahkan perusahaan untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan hutan tanaman industri serta industri pulp hingga adanya putusan inkrah.

Merujuk pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Medan, sidang perdana yang dijadwalkan pada Selasa (27/1) lalu, tak dihadiri oleh perusahaan. Alhasil, pemanggilan dijadwalkan ulang pada Selasa (3/2).

Gugatan Hukum Terus Bergulir

Toba Pupl Lestari merupakan satu dari enam perusahaan di Sumatra Utara yang digugat perdata oleh KLH pasca-bencana banjir dan longsor besar yang melanda berbagai wilayah di Sumatra. Total tuntutan ganti rugi terhadap keenam perusahaan mencapai Rp 4,8 triliun.

Toba Pulp Lestari juga termasuk dalam daftar 28 perusahaan di Sumatra yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pejabat KLH mengisyaratkan masih akan ada gugatan perdata maupun pidana yang diproses terkait kerusakan alam di Sumatra.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan tambang emas PT Agincourt Resources ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatan ini, KLH meminta Agincourt untuk membayar ganti rugi hingga Rp200 miliar dan melakukan pemulihan lingkungan.

Agincourt merupakan pengelola Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Pemerintah belakangan telah mencabut izin usaha anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) itu karena indikasi pelanggaran pengelolaan konsesi yang memicu dampak ekologis.

Adapun gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 62/Pdt.Sus-LH/2026/PN JKT.SEL terkait dugaan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Gugatan didaftarkan sejak 20 Januari 2026.

Dalam petitumnya, KLH meminta majelis hakim menyatakan bahwa Agincourt telah melakukan perusakan lingkungan hidup dan bertanggung jawab mutlak (strict liability) atas kerugian yang ditimbulkan.

KLH juga meminta Agincourt membayar ganti rugi atas perusakan lingkungan senilai Rp200,99 miliar. Ganti rugi itu diminta secara tunai melalui Rekening Kas Negara.

"Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada penggugat sebesar Rp200.994.112.642, secara tunai melalui Rekening Kas Negara," demikian bunyi salah satu petitum dikutip Kamis (29/1/2026).

Selain itu, KLH juga meminta majelis hakim agar Agincourt melakukan tindakan pemulihan senilai Rp25,24 miliar dengan tahapan pemulihan pengajuan Proposal kepada KLH.

Adapun proposal itu harus berisi lokasi pemulihan, luas objek pemulihan, komponen lingkungan yang dipulihkan, standar pulih dan cara pemulihan, jadwal dan lama kegiatan pemulihan, rencana biaya, termasuk biaya pengawasan, manajemen pelaksanaan, target capaian, dan teknik serta jadwal pemantauan.

Pelaksanaan pemulihan oleh Agincourt dan secara paralel memberikan laporan perkembangan pelaksanaan pemulihan kepada KLH pada setiap 6 bulan sekali.
Tak hanya itu, KLH juga meminta majelis hakim menghukum Agincourt untuk membayar denda sebesar 6% per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Kemudian, KLH juga meminta majelis hakim menghukum Agincourt untuk membayar denda keterlambatan sebesar 6%per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan pemulihan sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
"Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya [uit voerbaar bij voorrad]," tulis salah satu petitum.

Bisnis telah menghubungi Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono untuk meminta tanggapan terkait gugatan tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Adapun dalam keterbukaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Januari 2026, UNTR selaku induk usaha Agincourt Resources menyatakan bahwa Perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dan menindaklanjuti kabar pencabutan izin usaha yang diumumkan Kementerian Sekretariat Negara sehari sebelumnya.

"Agincourt Resources [AR] akan menghormati setiap keputusan pemerintah, dan tetap menjaga hak AR sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. AR senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), Good Mining Practices dan Environmental Protection serta berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan," tulis manajemen.

Dalam surat tersebut, manajemen juga menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai gugatan yang diajukan KLH melalui PN Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) menjelaskan mengenai gugatan hukum perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dengan nilai sengketa Rp3,89 triliun.

Direktur sekaligus Corporate Secretary Toba Pulp Lestari Anwar Lawden menjelaskan pihaknya telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara formal.

“Saat ini, perseroan masih menunggu tanggapan resmi dari OJK,” ujar Anwar, Rabu (28/1/2026).

Anwar menuturkan langkah INRU terhadap gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan saat ini adalah dalam tahap mempelajari dan mencermati substansi gugatan secara menyeluruh. Hal tersebut termasuk aspek hukum dan strategi pembelaan yang akan ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anwar juga menuturkan sampai dengan tanggal penyampaian penjelasan ini, INRU menegaskan bahwa tidak terdapat informasi, fakta, atau kejadian material lainnya yang belum diungkapkan kepada publik, selain yang telah disampaikan melalui keterbukaan informasi Perseroan sebelumnya.

Sebagai informasi, INRU menerima gugatan dari Pengadilan Negeri Medan sebagai tergugat dalam perkasa perbuatan melanggar hukum dengan pertanggungjawaban mutlak pekan lalu.

Jenis perkara hukum yang dihadapi oleh emiten berkode saham INRU itu adalah perdata dengan gugatan khusus lingkungan hidup.

Pihak yang berperkara adalah Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selaku penggugat dan PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) selaku tergugat.

"Status perkara panggilan sidang dengan lokasi perkasa di Pengadilan Negeri Medan," kata INRU.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah masih mempelajari kemungkinan pengajuan gugatan perdata terhadap perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut akibat pelanggaran di kawasan hutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (26/1/2026). Ia menanggapi pertanyaan anggota dewan terkait langkah hukum lanjutan terhadap 28 perusahaan yang izinnya dicabut, dengan enam di antaranya telah lebih dahulu digugat secara perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

“Nanti kita pelajari ya,” ujar Prasetyo singkat.

Prasetyo menjelaskan, pada hari yang sama pemerintah dijadwalkan menggelar rapat lanjutan guna menindaklanjuti pengumuman pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang tersebar di tiga provinsi di Sumatera.

“Ini memang mau ada rapat untuk menindaklanjuti pengumuman proses pencabutan 28 perusahaan,” katanya.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai peluang negara mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa opsi itu masih dalam tahap kajian.

“Nanti kita pelajari,” tandas Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya terdapat total 28 perusahaan yang secara terbuka dicabut izinnya. Perincaiannya, 22 perusahaan pemegang PBPH berada di Aceh dan Sumatera Utara yang dicabut izinnya oleh Satgas PKH, antara lain PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Rimba Timur Sentosa, PT Rimba Wawasan Permai, PT Anugerah Rimba Makmur, hingga PT Toba Pulp Lestari Tbk.

Sementara di Sumatera Barat, tercatat enam perusahaan, yakni PT Minas Pagai Lumber, PT Biomass Andalan Energi, PT Bukit Raya Mudisa, PT Dhara Silva Lestari, PT Sukses Jaya Wood, dan PT Salaki Summa Sejahtera.

Adapun enam perusahaan lain berasal dari sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu, termasuk PT Ika Bina Agro Wisesa, CV Rimba Jaya, PT Agincourt Resources, dan PT North Sumatra Hydro Energy.

Holding BUMN perkebunan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) menyatakan siap menjalani proses hukum. Ini merespons langkah Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) yang menggugat perdata enam perusahaan, salah satunya berinisial PT PN lantaran diduga melakukan aktivitas yang turut berkontribusi terhadap banjir dan longsor Sumatra.

Assistant Corporate Secretary PTPN III Yopie Siregar mengatakan belum mendapatkan surat resmi dari pengadilan tentang gugatan tersebut. “PTPN akan mematuhi seluruh proses hukum ini berdasarkan asas keterbukaan dan berkeadilan,” ujarnya kepada Katadata, pada Selasa (20/1).

Yopie menjelaskan, anak usaha perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri kelapa sawit PTPN IV memiliki kebun sawit di Batang Toru. Kebun tersebut telah berusia 100 tahun dan selama ini dikelola dengan prinsip budidaya perkebunan lestari yang dibuktikan oleh sejumlah sertifikat.

"Seperti (sertifikat) Proper Kementerian Lingkungan Hidup, ISPO & RSPO (Indonesian Sustainable Palm Oil dan sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil)," kata dia. Perusahaan juga mematuhi seluruh aspek perizinan dan regulasi.

Perusahaan memastikan tidak akan menghentikan bantuan untuk pemulihan Sumatra kalau pun proses hukum berjalan. Yopie menjelaskan, di Batang Toru, perusahaan telah membantu evakuasi 1.728 korban; mendirikan enam posko yaitu di Desa Simatohir, Desa Bandar Siais, Desa Bandar Tarutung, Desa Benteng dan Desa Lobu Uhom; serta menyediakan kebutuhan hidup dasar berupa makanan, pakaian, obat-obatan setiap hari hingga sekarang.

Selain itu, Kata Yopie, perusahaan juga membantu pembukaan akses, jalan, dan pembersihan area terisolir; menyediakan lokasi pemakaman massal; dan menyediakan 5 hektare area untuk pembangunan hunian tetap bagi 227 kepala keluarga. “Hingga upaya pemulihan trauma bagi warga, serta dukungan psikososial bagi ibu dan anak oleh organisasi non-pemerintah berkompeten,” ujarnya.

KLH Gugat Perdata 6 Perusahaan Rp4,8 Triliun

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi menggugat secara perdata enam perusahaan yang diduga memiliki andil dalam banjir dan longsor Sumatra. Total nilai gugatan untuk keenam perusahaan mencapai Rp4,8 triliun. Angka tersebut terdiri dari Rp4,66 triliun kerugian lingkungan, dan sisanya Rp178 miliar untuk biaya pemulihan lingkungan.

Keenam perusahaan tersebut yakni PT NSHE, PT AR, PT TPL, PTPN, PT MST, dan PT TBS. “Semuanya berada di Sumatera Utara,” kata Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Kamis (15/1).

Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya perkebunan, pertambangan emas, dan pengembang pembangkit listrik tenaga air.

Rizal menyatakan, gugatan ini bersifat strict liability atau pertanggungjawaban mutlak, karena perusahaan dinilai telah menyebabkan kerusakan ekosistem hingga berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat.

Temuan tim ahli di lapangan menunjukkan adanya dugaan kerusakan lingkungan, khususnya di sekitar daerah aliran sungai Garoga dan Batang Toru. Salah satu temuan utamanya adalah bukaan lahan seluas 2.516 hektare di wilayah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang diduga berkontribusi pada kerusakan lingkungan hingga memicu banjir di sejumlah wilayah Sumatra.

KLH/BPLH sendiri merinci total gugatan terhadap keenam perusahaan tersebut mencapai Rp4.8 triliun. Dari jumlah itu, kerugian lingkungan hidup ditaksir sebesar Rp4.657 triliun sementara biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp178,48 miliar .

“Itu merupakan pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan ekosistem yang berdampak langsung kepada keselamatan, kehidupan masyarakat, dan juga lingkungan hidup. Jadi ini sifatnya Strict Liability, pertanggungjawaban mutlak,” ujar Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Irjen Pol. Rizal Irawan, dalam konferensi pers di Media Centre KLH/BPLH, Kamis (15/1/2026).

Dari enam perusahaan yang digugat, dua gugatan telah diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, tiga gugatan ke PN Jakarta Selatan, dan satu gugatan ke PN Jakarta Pusat.

Gugatan tersebut menyasar perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan sawit, pertambangan emas, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang beroperasi di Sumatera Utara.

Selain enam perusahaan yang digugat, KLH/BPLH juga tengah melakukan verifikasi lapangan dan audit lingkungan terhadap puluhan entitas usaha lain di Sumatera.

Di Aceh, jumlah entitas yang diverifikasi mencapai 33 perusahaan. Di Sumatera Utara, terdapat 15 entitas yang sudah dan sedang diverifikasi. Sementara di Sumatera Barat, total entitas yang didata mencapai 70 perusahaan.

“Itu terhadap entitas-entitas ataupun badan usaha, baik itu yang berkontribusi aktif yang diduga berkontribusi ataupun juga tidak berkontribusi. Tapi tetap kita lakukan verifikasi lapangan dan juga ada perintah untuk melakukan audit lingkungan,” tambah Rizal.

Penanganan kasus ini dilakukan melalui pembagian tugas Satgas PKR. Untuk aspek pidana, penanganan dilakukan oleh Bareskrim Polri, sementara KLH/BPLH fokus pada gugatan perdata sengketa lingkungan hidup. Tercatat, sengketa lingkungan saat ini melibatkan 10 entitas di Sumatera Utara dan 8 entitas di Aceh.

Bencana Banjir Seluas 2.500 Hektare

KLH juga mencatatkan kerusakan lahan yang diakibatkan pembukaan lahan oleh 6 perusahaan diduga penyebab banjir Sumatra seluas lebih dari 2,5 ribu hektare.

Rizal Irawan mengatakan keenam perusahaan bergerak di bidang tambang emas, PLTA, hingga sawit. Dampak kerusakan lahan terbesar disebabkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI).

"2.516,39 hektare totalnya [kerusakan lingkungan dari enam perusahaan]," katanya.

Dia menyebutkan inisial enam perusahaan tersebut, yaitu; PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Seluruh perusahaan berlokasi di Sumatra Utara.

Rizal mengatakan pihaknya telah melayangkan gugatan perdata untuk dua perusahaan di PN Kota Medan, tiga perusahaan di PN Jakarta Selatan, dan satu di PN Jakarta Pusat.

Dia menyampaikan mereka digugat atas dugaan kerusakan lingkungan dengan nilai lebih dari Rp4,8 triliun. Dari nominal tersebut, kerugian lingkungan hidup lebih dari Rp4,6 triliun. Sedangkan pemulihan lingkungan hidupnya sebesar Rp178 miliar.

Menurut Rizal, sifat gugatan adalah strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup secara langsung, serta keselamatan kehidupan masyarakat.

"Pastinya gugatan ini ada dasar-dasarnya bahwa peran mereka terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup sudah ada," jelasnya.

Diketahui, ada total 70 perusahaan di Sumatra dan Aceh yang dilakukan verifikasi oleh KLH. Di Aceh, ada 22 entitas perusahaan yang sedang dilakukan verifikasi dan 11 telah dilakukan verifikasi.

Di Sumatra Utara, 7 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 8 telah dilakukan verifikasi. Sumatra Barat sebanyak 4 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 18 telah diverifikasi. (Angela Keraf)

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi menggugat secara perdata enam perusahaan yang diduga memiliki andil dalam banjir dan longsor Sumatra, pada Kamis (15/1). Total nilai gugatan untuk keenam perusahaan mencapai Rp4,8 triliun. Angka tersebut terdiri dari Rp4,66 triliun kerugian lingkungan, dan sisanya Rp178 juta untuk biaya pemulihan lingkungan.

Keenam perusahaan tersebut yakni PT NSHE, PT AR, PT TPL, PTPN, PT MST, dan PT TBS. “Semuanya berada di Sumatera Utara,” kata Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Kamis (15/1).

Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya perkebunan sawit, pertambangan emas, dan pengembang pembangkit listrik tenaga air.

Rizal menyatakan, gugatan ini bersifat strict liability atau pertanggungjawaban mutlak, karena perusahaan dinilai telah menyebabkan kerusakan ekosistem hingga berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat.

Temuan tim ahli di lapangan menunjukkan adanya dugaan kerusakan lingkungan, khususnya di sekitar daerah aliran sungai Garoga dan Batang Toru. Salah satu temuan utamanya adalah bukaan lahan seluas 2.516 hektare di wilayah tersebut.

Total 18 Perusahaan Digugat Perdata

Rizal menambahkan, KLH tengah melakukan verifikasi lapangan terhadap 70 entitas badan usaha di tiga provinsi terdampak bencana. Sebanyak 33 entitas di Aceh, 15 entitas di Sumatera Utara, dan 22 entitas di Sumatera Barat. Verifikasi lapangan dilakukan terhadap entitas yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam memperparah bencana.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 entitas telah dikenakan sanksi administratif. Kemudian, terdapat delapan entitas di Sumatera Utara dan 10 di Sumatera Barat yang digugat perdata. “Di Aceh belum, karena kita masih jalan,” ujar Rizal.

Dalam kasus perdata, penggugat adalah KLH, sedangkan untuk kasus pidana langsung diproses Bareskrim Polri.