Bisnis.com, JAKARTA - Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda Rp755 miliar kepada 97 perusahaan pinjaman daring (pindar) menjadi preseden tersendiri dalam tata kelola industri fintech, sekaligus memicu perdebatan antara prinsip persaingan usaha dan kebijakan perlindungan konsumen.

Kasus ini tidak sekadar menyasar praktik industri, tetapi juga menyentuh fondasi regulasi sektor pinjaman online (pinjol) legal atau pindar di Indonesia, khususnya terkait batas atas suku bunga yang selama ini menjadi instrumen pengendalian risiko bagi borrower.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai pendekatan KPPU berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika awal industri, terutama pada periode sebelum adanya batas bunga resmi.

”Sebelum ada penetapan batas maksimal bunga pindar oleh AFPI, bunga pindar ditetapkan oleh masing-masing perusahaan pindar sehingga cenderung lebih tinggi. Masyarakat teriak. Jika ditelusuri ke belakang, asosiasi bisa memutuskan penetapan bunga maksimal karena ada kekosongan regulasi,” kata Nailul yang dikutip di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Nailul mempertanyakan apakah KPPU sudah menghitung keseimbangan bunga pindar selama ada kekosongan regulasi. "Dari berbagai pemberitaan yang ada, masyarakat mengeluhkan bunga pindar terlalu tinggi dan cenderung ugal-ugalan terutama pinjaman online ilegal," pungkasnya.

Akibat kekosongan regulasi tersebut, akhirnya OJK mengatur batas atas suku bunga pindar agar tidak mematok bunga kelewat tinggi sehingga tidak memberatkan masyarakat.

Aturan ini awalnya dituangkan dalam Kode Etik (Pedoman Perilaku) Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebelum diperjelas melalui Surat Edaran (SE) OJK No.19/SEOJK.06/2023, dan kini diperbaharui melalui SEOJK No.19/SEOJK.06/2025.

Ketentuan tersebut antara lain mengatur mengenai batasan besaran manfaat ekonomi yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara Pindar kepada Penerima Dana, sebagai upaya untuk memastikan praktik usaha yang sehat, transparan, dan berorientasi pada pelindungan konsumen.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar menegaskan tidak pernah terbukti adanya kesepakatan bersama terkait penetapan batas maksimum manfaat ekonomi atau suku bunga di antara pelaku industri.

“Kami tentu kecewa dengan putusan KPPU ini karena batas maksimum manfaat ekonomi saat ini merupakan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending atau pinjaman daring ilegal yang memasang bunga sangat tinggi saat itu,” kata Entjik.

Entjik menegaskan, selama proses persidangan tidak terdapat indikasi atau niat jahat dari pelaku industri. Seluruh anggota disebut telah bertindak sesuai arahan regulator pada saat kebijakan tersebut diterapkan.

“Kami percaya para pelaku industri pindar berada dalam posisi yang benar dengan mengikuti arahan OJK saat itu,” imbuhnya.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyampaikan mayoritas anggotanya akan mengajukan banding terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang memutuskan 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) bersalah atas kasus monopoli penetapan suku bunga 0,8% dan dijatuhkan sanksi denda dengan total Rp755 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) siap menjalankan pengetatan batas maksimal kredit pinjaman daring (pindar) menjadi 30% dari penghasilan atau gaji.

Brand Manager AdaKami Jonathan Kriss menegaskan pihaknya senantiasa menjalankan seluruh kegiatan usaha selaras dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Termasuk penerapan ketentuan batas maksimum rasio utang terhadap penghasilan yang telah diatur dalam SEOJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan fintech peer-to-peer lending,” ucapnya kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

AdaKami, ujarnya, memandang ketentuan tersebut adalah kerangka penting untuk memastikan penyaluran pembiayaan tetap seimbang, antara perluasan akses kredit dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Sejalan dengan hal itu, Jonathan berujar AdaKami berkomitmen menjaga kualitas penyaluran kredit melalui pengelolaan risiko yang disiplin dan berkelanjutan, termasuk mempertahankan kinerja TWP90 pada level yang sehat.

“Dalam menjaga TWP90, AdaKami mengandalkan pemanfaatan teknologi, mulai dari proses e-KYC hingga credit scoring berbasis AI dan big data, untuk memastikan penyaluran pendanaan dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan profil risiko pengguna,” jelasnya.

Menurutnya, pendekatan prudent lending (kehati-hatian) menjadi prinsip utama agar pertumbuhan outstanding pembiayaan tetap sejalan dengan kualitas.

“Upaya ini dilakukan agar layanan pembiayaan yang disalurkan dapat terus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengonfirmasi bahwa benar pembatasan kredit menjadi 30% dari gaji berlaku efektif pada 2026.

“Kami optimistis dengan aturan ini akan memperbaiki dan menekan kredit bermasalah,” ucap Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar kepada Bisnis, Kamis (15/1/2026).

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, menyampaikan ketentuan tersebut telah diatur dalam SEOJK 19/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi sebagai turunan dari POJK 40/2024.

“OJK terus mengawal implementasinya secara bertahap, yang diperketat menjadi 30% pada tahun 2026,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis, Jumat (9/1/2026).

Dalam SEOJK tersebut diatur jika penilaian terhadap kemampuan membayar kembali (repayment capacity) untuk pendanaan konsumtif antara lain dilakukan dengan menelaah perbandingan pinjaman (jumlah pokok, bunga, dan biaya lainnya) yang dibayarkan penerima dengan penghasilan yang ditetapkan sebesar 40% pada 2025 dan 30% pada 2026. Penghasilan peminjam dana dapat diketahui dari bukti yang valid, seperti slip gaji atau mutasi rekening.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri pinjaman daring (pindar) atau yang lebih dikenal dengan 'pinjol' memasuki 2026 dengan menghadapi dua potensi situasi yang kontras.

Di satu sisi, kinerja penyaluran dana diperkirakan masih bisa tumbuh dua digit dengan tetap relevan sebagai sumber pembiayaan alternatif. Namun di sisi lain, lonjakan risiko gagal bayar yang tercermin dari meningkatnya kewaspadaan terhadap rasio tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) menjadi ujian serius bagi keberlanjutan industri.