Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong wajib pajak untuk merepatriasi hartanya yang masih berada di luar negeri dengan memanfaatkan Patriot dan Merah Putih Bond.

Untuk diketahui, Patriot dan Merah Putih Bond adalah surat utang khusus yang diterbitkan Danantara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Perubahan atas UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dana investor yang diserap oleh obligasi Danantara ini akan diberikan perlindungan hukum dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Data dan informasi terkait juga dijamin tak menjadi dasar pengenaan pajak maupun bukti hukum di pengadilan.

Purbaya pun berpesan agar wajib pajak yang belum merepatriasi hartanya di luar negeri untuk segera memanfaatkan kesempatan ini. Dia hanya memastikan bahwa kebijakan ini tidak sama dengan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang sempat diterapkan pemerintahan sebelumnya.

"Jadi, kalau anda punya uang banyak, masuk ke situ cepat-cepat. Seperti saya bilang gitu kan, enam bulan saya kasih waktu masuk," terang Purbaya kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Pada Mei 2026 lalu, Purbaya sempat menyampaikan soal tenggat waktu selama enam bulan bagi pemilik modal untuk merepatriasi modalnya yang masih disembunyikan atau diparkirkan di luar negeri. Wajib pajak yang abai dan tidak memanfaatkan momentum ini berpeluang ditindak oleh otoritas apabila hartanya terdeteksi di kemudian hari.

Purbaya memberikan jaminan perlindungan kepada investor Patriot dan Merah Putih Bond. Dana yang ditempatkan di dua surat utang khusus Danantara ini tak bakal diutak-atik.

"Uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana gitu aja. Tetapi kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar aja," terangnya.

Di sisi lain, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut aliran modal yang diserap oleh Patriot dan Merah Putih Bond bisa memperkaya fasilitas pembiayaan ekonomi di dalam negeri. Hal tersebut kendati adanya potensi pencucian uang yang menjadi perhatian berbagai kalangan.

"Dari pada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, ya memang ada loss sedikit. Tetapi, menurut saya sih, uangnya masuk ke ekonomi kita," kata Purbaya.

Untuk diketahui, penerbitan Patriot dan Merah Putih Bond menjadi salah satu dari 17 pembahasan yang masuk ke dalam revisi Omnibus Law Sektor Keuangan ini. Pemerintah dan DPR lalu sepakat untuk menyisipkan satu pasal yakni 50A yang khusus mengatur soal Patriot Bond.

Pada pasal 50A ayat (2), Danantara dapat menerbitkan surat utang dan surat utang khusus, mencakup Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kemudian, pada ayat (4), UU tersebut mengatur pembelian oleh terhadap Patriot maupun Merah Putih Bond adalah transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.

Investor sebagaimana dimaksud oleh butir ayat tersebut turut termasuk WP yang sudah mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

"Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dikutip dari pasal 50A ayat (9) UU P2SK, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, Negara turut menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan serta gugatan secara perdata.

Tidak hanya itu, data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Namun, UU P2SK menekankan bahwa perlindungan yang ditawarkan Negara ini hanya berlaku bagi pembelian Patriot dan Merah Putih Bond di pasar perdana alias pasar primer.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer," bunyi ayat (7).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat enam bulan bagi wajib pajak yang menyimpan harta di luar negeri untuk segera membawa masuk dana tersebut ke Indonesia dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Hal itu ia lakukan karena tak ingin kembali menerapkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, ia ingin menjalan prosedur pelaporan pajak yang berlaku.

"Jalankan saja prosedur pajak yang betul. Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri, enggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu sampai akhir tahun," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Setelah masa tenggat habis, Sang Bendahara Negara akan memastikan harta yang belum dilaporkan akan diperiksa.

"Kita kasih waktu lah sampai enam bulan ke depan, setelah itu, kalau masuk kita periksa betul," sambungnya.

Di sisi lain, Purbaya memastikan peserta tax amnesty yang sudah mengungkapkan hartanya tidak akan diutak-atik lagi.

"Pada dasarnya gini, yang sudah tax amnesty enggak akan digali-gali lagi, yang sudah didaftarkan itu ke depan mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya saja, perkembangan bisnis seperti biasa," ucap Purbaya.

Ia juga menegaskan tidak akan melakukan audit ulang terhadap seluruh peserta program tersebut. Yang akan diperiksa hanyalah realisasi komitmen peserta terkait dengan repatriasi dana atau pemulangan aset dari luar negeri ke Indonesia.

"Kalau untuk saya sih begitu tax amnesty sudah selesai, yang dikejar adalah yang belum mengungkapkan dengan sesungguhnya. Itu yang akan kita kejar," ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya meminta pengusaha tidak panik karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan memeriksa kembali seluruh wajib pajak peserta tax amnesty.

"Kita tidak akan berburu di kebun binatang," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melaporkan, pengoperasian pesawat oleh maskapai penerbangan asing seperti Emirates, Qatar Airways, dan Etihad Airways, berangsur pulih dari dampak konflik di Timur Tengah.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyampaikan, seiring dengan mulai dibukanya kembali wilayah udara Uni Emirat Arab, sejumlah maskapai telah mengoperasikan penerbangan secara terbatas.

“Emirates telah melaksanakan penerbangan terbatas dari dan menuju Jakarta dan Denpasar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/3/2026).

Namun demikian, operasional sempat terdampak oleh gangguan pada fasilitas fuel farm di Bandar Udara Dubai pada 16 Maret 2026 yang menyebabkan keterlambatan dan penyesuaian jadwal penerbangan.

Penanganan penumpang terdampak terus dilakukan, termasuk melalui pengangkutan penumpang strandedsecara bertahap.

Maskapai Etihad Airways juga telah mengoperasikan penerbangan terbatas dan merencanakan peningkatan frekuensi penerbangan sebagai bagian dari langkah kontinjensi, khususnya untuk rute Jakarta dan Denpasar menuju Abu Dhabi.

Hingga tanggal 17 Maret 2026 pukul 10:30 WIB, terdapat dua pesawat yang masih berstatus stranded di Indonesia, masing-masing satu unit di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan satu unit di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang keduanya dioperasikan oleh Qatar Airways.

Qatar Airways telah melaksanakan penerbangan repatriasi sejak 8 Maret 2026 dan secara bertahap membuka kembali layanan penerbangan terbatas dari Jakarta.

Penanganan penumpang terdampak, termasuk jemaah umrah, telah dilakukan melalui mekanisme pengembalian dana, penjadwalan ulang, maupun pengalihan ke maskapai lain.

Per tanggal 16 Maret 2026, tidak terdapat lagi penumpang stranded di Jeddah yang ditangani oleh Qatar Airways.

Di sisi lain, sejumlah maskapai yang melayani penerbangan langsung ke Arab Saudi seperti Saudi Arabian Airlines, Garuda Indonesia, Lion Air, dan Flyadeal tetap beroperasi normal dan tidak terdampak konflik.

Selain itu, penerbangan tidak langsung melalui negara ketiga yang dioperasikan oleh berbagai maskapai internasional juga telah kembali berjalan normal dan siap mengakomodasi kebutuhan perjalanan penumpang.

Untuk itu, Lukman menekankan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk otoritas penerbangan sipil, operator bandara, dan maskapai, guna memastikan kelancaran operasional penerbangan serta memberikan perlindungan dan pelayanan optimal kepada seluruh penumpang.

Sebelumnya pada awal Maret lalu, seluruh penerbangan dari Qatar dan Dubai, Uni Emirat Arab ke Bali dibatalkan imbas perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Adapun, maskapai yang telah membatalkan atau tidak mengoperasionalkan penerbangan antara lain Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, Ethiopian Airlines, Malaysia Airlines, Phillipine Airlines, Indigo Airlines, Srilanka Airlines, China Southern Airlines, Singapore Airlines dan Scoot.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam teori evolusi, para ahli meyakini manusia modern tidaklah muncul begitu saja. Ada proses panjang perubahan bentuk tubuh hingga kognitif sejak manusia purba hingga melahirkan wujud yang kita kenal sekarang. Namun, dari peralihan bentuk primitif ke modern, sempat ada mata rantai yang hilang atau disebut missing link.

Kekosongan inilah yang memantik para ilmuwan dunia melakukan pencarian. Jika berhasil ditemukan, temuan itu ibarat harta karun yang mampu mengubah sejarah pemahaman evolusi manusia. Atas dasar inilah Eugène Dubois, seorang dokter anatomi di Universitas Amsterdam, Belanda memutuskan berhenti dari pekerjaannya demi berburu tulang-belulang manusia purba.

Dalam buku Mereka Menemukan Pulau Jawa (1990), kisah Dubois diceritakan penuh lika-liku. Dia hanya berbekal satu petunjuk, yakni wilayah tropis adalah tempat hunian manusia purba. Namun, tak diketahui di mana titik tepatnya tempat manusia purba itu.

Berbekal petunjuk penemuan manusia purba di daerah tropis bernama Hindia Belanda (kini Indonesia), dia memutuskan berangkat pada 1887 ke Hindia Belanda. Dia ditugaskan pemerintah kolonial Belanda sebagai dokter militer di Payakumbuh, Sumatra Barat. Di sana Dubois perlahan mulai menelusuri gua-gua, menggali tanah, hingga menemukan gigi geraham yang kelak diketahui sebagai fosil Homo sapiens berusia 63 ribu-73 ribu tahun.

Di tengah jalan, perhatian Dubois kemudian beralih ke Jawa setelah mendengar laporan penemuan tengkorak manusia purba di Tulungagung oleh B.D. van Rietschoten pada 1889. Pada 1890, dia pun memindahkan riset ke Jawa dan melakukan penggalian di Campurdarat hingga berhasil menemukan fragmen tengkorak.

Pencarian berlanjut hingga ke Kedungbrubus dan Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Berdasarkan laporan warga mengenai penemuan tulang-tulang, Dubois melakukan penggalian intensif. Setelah berbulan-bulan bekerja dengan dua rekannya dari Belanda serta puluhan pekerja lokal, akhirnya pada 1891 dia menemukan fosil penting: bagian tengkorak, tulang paha, dan beberapa bagian rangka.

Foto: Tengkorak Yunxian 2 di Museum Provinsi Hubei. (Dok. Museum Provinsi Hubei) Tengkorak Yunxian 2 di Museum Provinsi Hubei. (Dok. Museum Provinsi Hubei)

Arkeolog Harry Truman Simanjuntak dalam Manusia-manusia dan Peradaban Indonesia (2020) menyebut penemuan ini membuat Dubois yakin telah menemukan missing link yang dicari dunia. Dia kemudian memberi nama fosil itu Pithecanthropus erectus atau "manusia kera yang berjalan tegak", yang kini dikenal sebagai Homo erectus.

Dubois mempublikasikan temuannya pada 1894 dan membawa spesimen asli kembali ke Belanda setahun kemudian. Analisis para ahli menunjukkan bahwa Homo erectus memang mewakili bentuk peralihan dari manusia primitif ke modern. Ciri-cirinya antara lain, 1) punya volume otak 750-1.300 cc atau lebih besar dari manusia purba sebelumnya, tetapi lebih kecil dari Homo sapiens, 2) dahi rendah dan menonjol, 3) rahang kuat, 4) postur tubuh sudah tegak.

Dubois kemudian membawa fosil tersebut dan ribuan jejak masa lalu lainnya ke Belanda. Sampai akhirnya, harapan untuk membawa kembali temuan Dubois muncul pada 2025 alias 134 tahun kemudian.

Repatriasi "Manusia Jawa"

Pada akhir September lalu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menandatangani serah terima dari Pemerintah Belanda berupa 28.000 artefak fosil hasil temuan Eugène Dubois di Trinil pada 1891-1892. Proses repatriasi ini telah dilakukan tim Kementerian Kebudayaan sejak awal 2025.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut kepulangan koleksi Dubois sebagai upaya menyatukan kembali serpihan sejarah yang hilang, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan bangsa dengan peradaban tua.

"Dengan kepulangan dari koleksi Dubois, kita menyatukan kembali serpihan sejarah yang hilang itu, dan kita membalikkan memori itu ke tempat asalnya, ke dalam kesadaran kolektif kita sebagai bangsa. Bahwa kita ini adalah bangsa yang merupakan bangsa peradaban tua. Bukan bangsa kemarin sore, tapi kita ini bangsa peradaban tua," ungkap Fadli di Museum Nasional, Kamis (2/10/2025).

Fadli mengungkap pengembalian fosil diharapkan mulai dilakukan pada akhir tahun ini, terutama koleksi-koleksi masterpiece yang akan didahulukan. Nantinya, seluruh artefak tersebut akan dipamerkan di Museum Nasional dengan ruangan khusus yang sesuai, mengingat penyimpanannya harus menyesuaikan dengan standar teknis tertentu.

Dia juga memastikan Indonesia sudah siap dan tidak kalah dari Belanda dalam merawat koleksi Dubois.

"Mereka memang termasuk sangat serius di dalam merawat dan memperlakukan artefak fosil-fosil tersebut. Jadi kita juga akan melakukan tentu saja hal yang sama," ucapnya.

Bila sudah tiba di tanah air, Fadli berencana membentuk satu pusat data dan riset yang akan dikerjakan bersama berbagai lembaga penelitian, termasuk BRIN. Tujuannya agar museum tak hanya menjadi tempat penyimpanan, tetapi pusat narasi kebudayaan.

Bank-bank pelat merah sedang menjadi sorotan. Minggu lalu, lewat situs resminya, mereka serempak mengumumkan kenaikan bunga deposito valuta asing, dari tak sampai 2 persen menjadi 4 persen untuk semua tenor, mulai November. Tak lama, pengumuman itu lenyap. Ada apa?

Rencana kenaikan bunga deposito valas ini dikaitkan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menarik pulang uang orang atau perusahaan Indonesia yang terparkir di luar negeri. Apalagi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkapkan sedang meramu paket insentif guna memancing pulang uang-uang itu.

Problemnya, pasca-pengumuman bank, kurs rupiah terhadap dolar AS justru tertekan. Situasinya, dolar AS memang tengah menguat terhadap berbagai mata uang dunia dipicu data ekonomi Negeri Paman Sam yang membaik. Namun, tekanan yang dialami rupiah sempat lebih dalam dibandingkan mata uang negara tetangga.

Beredar kabar, terjadi anomali: permintaan dolar AS mendadak melonjak. Diduga, ada yang buru-buru menukar rupiah ke dolar untuk ditempatkan di deposito valas. Kurs rupiah sempat bergerak di kisaran 16.700 per dolar AS pada minggu lalu. Rupiah terakhir kali berada di level ini pada April.

Informasi yang dihimpun Katadata dari beberapa sumber di lingkaran pemerintah, kebijakan itu bukan inisiatif bank atau Danantara. “Yang jelas bukan dari Bank dan Danantara karena akan berdampak ke profit dan dividen,” ujar salah satu Sumber. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tidak ada saat pengambilan keputusan, minggu lalu.

“Panah” tuduhan pun terarah ke Purbaya. Namun, ia buru-buru menepis. “Tidak ada perintah dari saya,” ujarnya, Jumat (26/9). Ia tak terima “dikambing hitamkan” sebagai penyebab pelemahan kurs rupiah. Menurut dia, kebijakan insentif masih digodok. “Itu mungkin ada yang terlalu eager (berkeinginan) menjalankan ide Pak Presiden, meski risikonya belum dihitung," ucapnya.

Purbaya sempat melakukan “sidak” ke kantor pusat BNI untuk menemui jajaran pimpinan bank pelat merah tersebut guna memperjelas duduk perkaranya. Kini, nasib kebijakan bunga deposito valas menggantung. Belum ada pernyataan resmi dari bank-bank pelat merah tentang arti pencabutan pengumuman itu.

Yang jelas, dalam pernyataan terbaru, Purbaya memastikan tidak akan memaksa bank. “Kami enggak akan memberi arah kebijakan yang memaksa mereka menaikkan ke 4 persen. Akan market based, betul-betul market based. Apa yang dibutuhkan pelaku dan perbankan sendiri,” ujarnya di Istana Negara, Selasa (30/9).

Setidaknya ada tiga hal yang dibidik pemerintah lewat paket insentif yang sedang diramu: peningkatan cadangan devisa nasional guna mendukung stabilitas kurs rupiah, peningkatan pasokan dolar dalam sistem perbankan, dan tersedianya pembiayaan valas dengan bunga kompetitif untuk beragam proyek strategis.

Perlu Kah Bank Mengepul Valas Besar-besaran?

Hitungan Katadata, mengacu pada data Statistik Perbankan per Juni, rasio kredit terhadap simpanan valas alias LDR valas di bank negara berkisar 82%. Ini terbilang longgar dibandingkan dengan LDR rupiah yang di kisaran 89%. Jika mengacu pada data ini, bank tidak sedang membutuhkan tambahan valas besar-besaran.

Longgarnya stok valas bank mengandung sejarah panjang. Sejak krisis moneter 1998, bank meningkatkan kehati-hatian dalam menyalurkan kredit valas: penyalurannya difokuskan untuk perusahaan yang pendapatannya dalam valas. Ini untuk menghindari tragedi finansial seperti pernah terjadi pada 1998.

Pada era 1980-1990-an, banyak perusahaan berpendapatan rupiah tapi kreditnya mayoritas dalam dolar AS. Saat kurs rupiah terhadap dolar AS tiba-tiba anjlok, utang perusahaan-perusahaan ini melambung dan terjadi-lah tsunami kredit macet yang menumbangkan bank-bank nasional.

Jauh setelah tragedi itu, BI dan pemerintah juga pernah “turun tangan” memperingatkan perusahaan-perusahaan untuk berhati-hati mengelola utang valasnya agar tidak berujung gagal bayar yang pada gilirannya bisa berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Dirilis pula aturan kewajiban lindung nilai dan rasio likuiditas valas untuk korporasi non-bank yang memiliki utang luar negeri valas. Ini setidaknya terjadi pada 2013-2014.

Pada periode itu, Gubernur Bank Sentral AS beberapa kali menyinggung rencana normalisasi kebijakan moneter: pengurangan cetak uang yang menandai bakal berakhirnya era suku bunga zero di Negeri Paman Sam. Ini memicu arus keluar dana asing terutama dari pasar keuangan negara-negara berkembang. Akibatnya, permintaan dolar AS melonjak dan “memukul” kurs mata uang berbagai negara, termasuk rupiah.

Jalan Lain Pulangkan Dana

Kalau bukan lewat deposito valas, lalu apa cara paling realistis? Dari perbincangan dengan Ekonom Senior, pemulangan dana sebaiknya diprioritaskan dalam bentuk investasi ke ekonomi riil. Artinya, dana masuk sebagai modal ekspansi usaha, bukan sekadar ditaruh di bank. Kuncinya, ada di penciptaan peluang bisnis dan iklim bisnis yang lebih aman dan nyaman.

Alasan orang dan perusahaan Indonesia menyimpan uang di luar negeri, misalnya Singapura, juga bukan semata soal bunga deposito yang lebih tinggi atau pajak deposito yang lebih rendah. Ada faktor gelap: dana sengaja disembunyikan karena hasil tindak pidana seperti korupsi. Atau, hasil penghindaran pajak lewat transfer pricing hingga “pengutilan” langsung dengan mengutak-atik pendapatan dan biaya perusahaan.

Managing Director Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, menilai, dengan menutup celah penghindaran pajak transfer pricing saja, dampaknya bisa besar: peningkatan valas masuk, perbaikan neraca transaksi berjalan, dan bertambahnya pendapatan pajak.

Langkah cepat yang bisa dilakukan yaitu Menteri Keuangan merilis aturan agar auditor eksternal “wajib melakukan audit dari seluruh transfer pricing perusahaan untuk mendapatkan predikat wajar tanpa syarat” sesuai standar internasional.

“Saya tanya ke salah satu big four perusahaan audit, mengapa tidak dilakukan? Di negara lain wajib audit tahunan mencakup transfer pricing, jawabnya: di sini tidak diwajibkan pemerintah,” ujarnya kepada Katadata, Selasa (30/9).

Dugaan Aliran Besar Dana Gelap Milik Orang Indonesia

Terdapat beberapa laporan yang mengulas dugaan aliran dana siluman milik orang atau perusahaan Indonesia ke luar negeri. Aliran dana ini disebut bersembunyi di balik transaksi perdagangan dan investasi yang sah.

Agustus lalu, lembaga riset independen NEXT Indonesia merilis laporan yang mengulik jejak uang gelap lewat pintu perdagangan. Mereka membandingkan catatan ekspor Indonesia dengan data impor negara tujuan, menggunakan basis data UN Comtrade milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hasilnya, dalam kurun waktu 2013–2023, terdapat temuan ketimpangan pencatatan perdagangan berbagai komoditas. Pertama, over-invoicing, yakni nilai ekspor yang dicatat lebih tinggi daripada nilai impor di negara tujuan, rata-rata mencapai US$40,2 miliar per tahun. Kedua, under-invoicing, kebalikannya, ketika nilai ekspor yang tercatat lebih rendah dari catatan impor di negara tujuan, dengan selisih rata-rata US$25,3 miliar per tahun.

“Misinvoicing ekspor merupakan masalah struktural yang merugikan Indonesia, baik dari sisi penerimaan negara, stabilitas devisa, hingga integritas sistem perdagangan,” tulis tim periset NEXT Indonesia.

Temuan itu sejalan dengan kajian lembaga think tank Global Financial Integrity (GFI) di Washington DC. GFI memperkirakan, negara berkembang rata-rata kehilangan sekitar 20 persen nilai perdagangan mereka dengan negara-negara maju akibat aliran dana gelap alias illicit financial flows.