Bisnis.com, SURABAYA — PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash) platform p2p lendingmencatatkan akumulasi penyaluran pendanaan sebesar Rp92,3 triliun dengan total peminjam sebanyak 9,8 juta sejak 2017 hingga Maret 2026.

"Seiring dengan pertumbuhan tersebut, kami memperkuat penetrasi literasi keuangan bagi generasi muda guna memitigasi risiko gagal bayar," kata Head of Corporate Affairs Easycash, Wildan Kesuma, di Surabaya, Kamis (23/4/2026).

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai 80,51%, namun indeks literasi masih tertinggal di angka 66,46%. Khusus pada kelompok Gen Z, kesenjangan pemahaman risiko produk keuangan digital menjadi perhatian serius bagi pelaku industri.

Menurut Wildan, Surabaya sebagai pusat ekonomi dinamis memiliki populasi Gen Z dan milenial yang besar sebagai basis pengguna utama. Hingga saat ini, Easycash telah melayani sekitar 9,8 juta total akumulasi penerima dana secara nasional, dengan mayoritas pasar terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Kami melihat kecepatan adopsi layanan fintech belum sepenuhnya dibarengi pemahaman mendalam. Lewat inisiatif Modul Bijak Keuangan (MOJANG) dan ChatPindar berbasis AI, kami ingin membekali mahasiswa di UNESA agar lebih bijak mengatur arus kas dan menjaga reputasi kredit," ujarnya.

Meskipun penyaluran pendanaan tumbuh agresif, dia meyakinkan, kualitas aset tetap berada dalam level sehat. Hingga periode Maret 2026, tingkat keberhasilan bayar dalam waktu 90 hari (TKB90) Easycash tercatat di atas 99%, mencerminkan efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan.

Wildan menyebutkan, dari total pasar yang dilayani, lebih dari 50% pengguna merupakan kelompok Gen Z dan milenial. Segmentasi pengguna didominasi oleh masyarakat unbanked atau yang belum maksimal mendapatkan akses ke layanan keuangan formal, termasuk pekerja sektor informal (gig workers), karyawan, hingga petani.

"Sistem kami menggunakan teknologi AI untuk melakukan risk assessment secara presisi dalam hitungan menit. Namun, literasi tetap menjadi fondasi agar pengguna bisa menyesuaikan pinjaman dengan kemampuan bayar mereka," tambahnya.

Hingga saat ini, dia mengungkapkan, Easycash memproses pinjaman dengan tenor hingga 12 bulan dan plafon mencapai Rp100 juta. Besaran bunga yang diterapkan disesuaikan dengan aturan OJK, yakni maksimal 0,3% per hari untuk pinjaman jangka pendek di bawah 6 bulan dan 0,2% per hari untuk di atas 6 bulan.

Sementara itu, Director of General Financial Planning Program IARFC Indonesia, Mirzan Hasan, menyoroti fenomena lifestyle inflation yang sering menjebak generasi muda dalam perilaku konsumtif impulsif.

Menurutnya, reputasi kredit atau credit scoring merupakan aset masa depan yang harus dijaga sejak masa kuliah.

“Banyak Gen Z terjebak dalam ilusi kemakmuran media sosial. Modul MOJANG mengajarkan mereka untuk memilah kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan pinjaman secara produktif untuk masa depan finansial yang sehat,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Moody's Ratings menegaskan peringkat kredit PT Bank Permata Tbk. (BNLI) di level Baa1 sekaligus merevisi outlook menjadi stabil dari sebelumnya negatif.

Dalam keterangan resminya, Moody’s juga mempertahankan peringkat simpanan jangka panjang dan pendek dalam mata uang asing maupun lokal di Baa1/P-2. Selain itu, peringkat risiko counterparty tetap di level A3/P-2, serta Counterparty Risk Assessment (CRA) di A3(cr)/P-2(cr).

CRA ini mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban kepada mitra transaksi (seperti bank lain atau institusi keuangan) dalam skenario stres, di mana peringkat A3(cr) menunjukkan risiko gagal bayar yang relatif rendah untuk jangka panjang, sementara P-2(cr) menandakan kapasitas yang memadai untuk kewajiban jangka pendek.

Perubahan outlook ini sejalan dengan revisi prospek induk usaha Bangkok Bank Public Company Limited menjadi stabil, yang mengikuti outlook pemerintah Thailand di level Baa1 stabil.

Moody’s menilai hubungan kuat dengan induk usaha memberikan probabilitas dukungan yang sangat tinggi bagi Bank Permata, sehingga meningkatkan profil kreditnya satu tingkat di atas Baseline Credit Assessment (BCA).

Moody’s juga menaikkan BCA Bank Permata menjadi baa2 dari sebelumnya baa3. Kenaikan ini didorong oleh permodalan yang sangat kuat serta cadangan kerugian kredit yang tinggi, yang dinilai mampu menopang risiko kualitas aset ke depan.

Hingga akhir 2025, rasio tangible common equity terhadap risk-weighted assets tercatat sebesar 25,0%, sementara likuiditas inti mencapai 32,1%.

Meski demikian, kualitas aset masih menjadi perhatian. Rasio kredit bermasalah (stage 3 loan) membaik tipis menjadi 2,8%, namun pembentukan kredit bermasalah baru meningkat akibat tekanan pada segmen ritel.

Moody’s memperkirakan kualitas aset berpotensi sedikit melemah dalam 12 sampai 18 bulan ke depan seiring kondisi ekonomi domestik yang masih menantang, terutama pada portofolio ritel yang menjadi fokus ekspansi.

Di sisi profitabilitas, laba diperkirakan sedikit tertekan. Return on assets (ROA) diproyeksikan turun ke kisaran 1,2% pada 2026 dari 1,3% di 2025, seiring tidak berulangnya keuntungan oportunistik dari penjualan surat berharga serta peningkatan biaya kredit.

Namun, margin bunga bersih (NIM) diperkirakan relatif stabil, ditopang ekspansi ke kredit dengan imbal hasil lebih tinggi.

Moody’s menegaskan bahwa peringkat Bank Permata tidak mendapatkan tambahan dukungan dari pemerintah Indonesia karena profil kredit bank, setelah memperhitungkan dukungan induk, sudah berada di atas peringkat sovereign.

Adapun, faktor utama yang dapat memengaruhi peringkat antara lain ke depannya adalah kekuatan dukungan dari induk usaha, stabilitas permodalan, serta kualitas aset.

Penurunan peringkat dapat terjadi jika rasio modal turun signifikan, kualitas aset memburuk tajam, atau profitabilitas melemah di bawah ekspektasi.

Sebaliknya, ruang kenaikan peringkat relatif terbatas karena posisi rating saat ini sudah sejalan dengan induk usaha dan peringkat sovereign terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo menilai kebijakan rencana pemberian insentif bagi industri galangan kapal dapat memperkuat ekosistem maritim nasional, sekaligus membuka ruang pertumbuhan baru bagi industri asuransi.

Namun, Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana mengingatkan bahwa industri tetap perlu mengimbanginya dengan prinsip kehati-hatian, mengingat peningkatan aktivitas juga akan diikuti oleh peningkatan eksposur risiko.

Menurut Jasindo, lanjutnya, lini usaha yang diperkirakan paling terdampak adalah marine hull dan marine cargo. Hal ini karena pertumbuhan jumlah kapal dan aktivitas pelayaran akan meningkatkan kebutuhan perlindungan atas aset rangka kapal, mesin, kapal, serta distribusi barang dan penumpang.

Brellian meneruskan bahwa selain lini itu, peluang juga terbuka pada produk yang berkaitan dengan konstruksi (builder’s risk) dan tanggung gugat (liability) di area galangan.

“Hal ini mencerminkan bahwa kebutuhan proteksi tidak hanya pada kapal yang beroperasi, tetapi juga pada proses pembangunan dan perbaikannya,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Untuk menangkap peluang itu, Brellian menekankan Jasindo mengedepankan peran sebagai mitra manajemen risiko melalui pendekatan end-to-end, mulai dari risk assessment hingga penyusunan skema proteksi yang dapat disesuaikan dengan profil dan kebutuhan nasabah.

Dia menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dapat mencakup pertanggungan, klausul polis, hingga struktur premi berbasis tingkat risiko. Menurutnya, dengan pendekatan ini, pihaknya ingin memastikan perlindungan yang diberikan tidak hanya relevan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi operasional tertanggung.

“Selain itu, kami juga menerapkan strategi selective growth dengan fokus pada kualitas risiko, serta memperkuat kapabilitas underwriting dan risk engineering khususnya pada sektor galangan kapal dan proyek maritim,” jelasnya.

Lebih lanjut, Brellian turut mengingatkan pentingnya penguatan manajemen risiko, mengingat aktivitas di sektor galangan kapal memiliki karakteristik risiko yang cukup kompleks.

“Mulai dari risiko teknis dalam proses pembangunan, hingga potensi gangguan operasional, semuanya perlu dikelola dengan baik agar pertumbuhan industri dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” tuturnya.

Untuk diketahui, pendapatan premi pada segmen pengangkutan dan rangka kapal Jasindo hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp47,608 miliar, tumbuh 10,31% (year on year/YoY).

Bagi Jasindo, tren itu mencerminkan meningkatnya kebutuhan perlindungan di sektor maritim. Sebab itu, pihaknya akan terus menjaga kualitas portofolio agar tetap seimbang antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko.

Ke depannya, ucap Brellian, Jasindo memandang bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah, pertumbuhan industri galangan kapal, serta penguatan praktik manajemen risiko akan menjadi faktor utama dalam mendorong keberlanjutan kinerja industri asuransi umum, khususnya pada lini maritim yang semakin strategis.

“Kami optimistis sektor ini akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” tutupnya.

PT Pintu Kemana Saja (PINTU) berkomitmen mendukung keamanan ekosistem aset kripto dalam negeri melalui kolaborasi strategis dengan aparat penegak hukum. Komitmen ini ditunjukkan melalui partisipasi PINTU dalam workshop penguatan kapasitas penelusuran dan pemulihan aset digital.

Acara bertajuk Advanced Asset Tracing & Recovery Workshop ini diinisiasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia (Kortastipikdor Polri) bersama International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) (USDOJ).

Dalam forum tersebut, PINTU hadir bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) lainnya yakni Indodax.

Direktorat Pengaturan, Pengembangan, dan Analisis Informasi IAKD OJK, Tommy Elvani Siregar, menyampaikan bahwa prinsip pengaturan OJK terus berkembang dengan melengkapi tiga aspek utama. Aspek tersebut mencakup manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen, ditambah kewajiban Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta Market Conduct.

"Ke depan kami sedang membuat POJK terkait tata kelola dan manajemen risiko yang lebih dalam. Kami ingin buat penguatan dan pengembangan pasar kripto sambil mengutamakan perlindungan konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2).

Sementara itu, Analis Permasalahan Hukum PPATK, Syahrijal Syakur, menjelaskan kolaborasi lintas lembaga dalam menyusun Sectoral Risk Assessment (SRA) pada 2021. Penilaian risiko sektor finansial yang menggunakan teknologi baru ini melibatkan OJK, BIN, BNPT, Densus 88, Kejaksaan, Kepolisian, dan Bappebti.

"Itu menjadi salah satu kewajiban yang harus kita penuhi dalam rangka comply terhadap Financial Action Task Force (FATF) recommendation. Ini juga bermanfaat bagi industri dan juga bagi teman-teman penegak hukum guna memitigasi risiko penggunaan sarana teknologi baru," kata dia.

Financial Crime Compliance Sr. Manager PINTU, Bakti Yudha, pada sesi presentasi memaparkan peran perusahaan dalam menciptakan ekosistem transaksi aset kripto yang aman. PINTU secara konsisten menerapkan ketentuan OJK, PPATK, dan standar internasional FATF terkait APU-PPT, Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

"Saat ini, PINTU memiliki tim dan sistem khusus yang beroperasi selama 24 jam untuk memantau transaksi aset kripto dan fiat yang terjadi di aplikasi PINTU," tegasnya.

Ia melanjutkan, PINTU juga secara berkala melakukan peninjauan sistem internal dan menerapkan keamanan siber berlapis untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi aktivitas ilegal.

Laporan TRM Labs 2025 mencatat aktivitas ilegal global yang melibatkan aset kripto mencapai US$158 miliar, naik 145% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh pelanggaran sanksi, entitas terblokir, dana hasil peretasan, serta perdagangan barang dan jasa ilegal.

Bakti menyebutkan, berdasarkan pemantauan social engineering dan phising masih menjadi modus penipuan paling sering terjadi. Pengguna kerap diperdaya untuk mengklik tautan mencurigakan yang menyebabkan kebocoran data pribadi dan kredensial.

PINTU juga menemukan kasus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasinya, platform memperkuat sistem pemantauan transaksi, meningkatkan kapabilitas keamanan siber, dan menerapkan proses Know Your Customer (KYC) sesuai ketentuan OJK.

Selain penguatan sistem, PINTU aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum. Berbagai inisiatif ini diharapkan dapat menekan praktik aktivitas ilegal dan membuat ekosistem kripto Indonesia semakin aman dan dipercaya masyarakat.

"Kami meyakini berbagai inisiatif ini dapat menekan dan melawan praktik aktivitas ilegal di industri aset kripto, sehingga ekosistem kripto di Indonesia semakin aman dan dipercaya oleh masyarakat," pungkas Bakti.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya mendorong pembiayaan hijau di Indonesia memasuki fase regulasi yang semakin matang, namun implementasinya masih menghadapi tantangan besar, mulai dari asesmen risiko proyek hingga kesiapan pelaku industri.

Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK Joko Siswanto mengatakan otoritas telah menyempurnakan Taksonomi Hijau Indonesia menjadi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan untuk memasukkan aspek sosial selain lingkungan.

Penyempurnaan ini dilakukan agar standar yang digunakan lembaga keuangan benar-benar mencerminkan konsep ESG secara utuh.

“Taksonomi hijau sebelumnya lebih memprioritaskan aspek lingkungan. Sekarang kami ingin membingkai konsep keberlanjutan yang mencakup environment dan social,” ujar Joko dalam aacara Bisnis Indonesia Forum dengan tema Mendorong Transformasi Pembiayaan Hijau: Arah Baru Keuangan Berkelanjutan di Era Transisi Energi, Jumat (21/11/2025).

Dengan standar tersebut, perbankan diharapkan memiliki panduan yang jelas saat menyalurkan pembiayaan ke aktivitas berkelanjutan. OJK saat ini juga mengembangkan proyek percontohan untuk mengukur seberapa besar porsi kredit perbankan yang benar-benar dialokasikan untuk kegiatan berkelanjutan.

Menurut Joko, tren penyaluran pembiayaan hijau secara statistik sebenarnya meningkat. Data kategori kegiatan usaha berbasis berwawasan lingkungan yang dipublikasikan OJK menunjukkan outstanding pembiayaan naik dari sekitar Rp705 triliun per 2019 menjadi Rp2.047 triliun per 2024.

Namun, pertumbuhan angka tersebut tidak serta-merta berarti tantangan sudah terlewati.

Joko mengakui industri masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada fase transisi energi. Banyak proyek baru yang membutuhkan perhitungan risiko berbeda dari pola business as usual, termasuk pergeseran dari aktivitas berbasis fosil ke bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

“Untuk itu OJK mengeluarkan Climate Risk Assessment and Manageable Scenarios (CRMS) agar bank dapat menilai risiko dan peluang proyek berkelanjutan,” katanya.

Tools tersebut tengah diuji coba dan akan menjadi dasar perbankan dalam mengukur ketahanan bisnis mereka terhadap risiko iklim dalam jangka pendek hingga panjang.

CRMS mulai diterapkan secara bertahap sejak 2023 dan ditargetkan berlaku penuh untuk kebijakan manajemen risiko iklim pada 2026.

Selain itu, penyempurnaan POJK 51/2017 juga sedang disesuaikan dengan Undang-Undang P2SK. Jika sebelumnya kewajiban penerapan keuangan berkelanjutan hanya dibebankan kepada lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, kini cakupannya diperluas kepada seluruh Pelaku Perusahaan Sektor Keuangan yang terkait dengan ekosistem jasa keuangan.

Di sisi lain, Akademisi Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai kerangka kebijakan keuangan berkelanjutan Indonesia sebenarnya sudah kuat sebagai landasan normatif.

Dia menyebut roadmap OJK dan regulasi pendukungnya memberi sinyal kuat ke pasar, bahkan menjadikan Indonesia salah satu role model di sektor keuangan syariah dan hijau melalui instrumen seperti green sukuk negara.

Namun efektivitasnya masih parsial. Menurut Toto, kebijakan yang ada memang terbukti berpengaruh terhadap adopsi green banking dan mendorong perubahan perilaku pelaku industri. Meski demikian, perubahan portofolio secara substansial belum terlihat signifikan.

“Perpindahan dari tick-the-box compliance menuju pembiayaan hijau yang benar-benar substantif masih bertahap. Keterbatasan literasi, sumber daya, serta insentif ekonomi membuat implementasinya belum optimal,” ujarnya.

Dia juga mencatat pengembangan pasar green bond dan sustainable bond masih terhambat oleh minimnya proyek hijau yang bankable, kapasitas pelaku pasar yang belum merata, serta kebutuhan insentif lebih kuat agar instrumen hijau tidak dipandang sekadar produk niche.

Adapun, OJK menargetkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan versi ketiga rampung tahun ini dan diluncurkan pada 2026, dengan cakupan seluruh sektor sesuai kerangka Nationally Determined Contribution (NDC).

Otoritas berharap penyempurnaan tersebut dapat memperkuat konsistensi implementasi pembiayaan hijau di sektor keuangan.