Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Danantara Indonesia berkomitmen mempercepat realisasi dukungan bagi PT PAL Indonesia sebagai lead industri maritim nasional termasuk melalui penguatan alokasi sumber daya dan pemenuhan kebutuhan investasi jangka panjang.

“Langkah ini dilakukan guna mendukung transformasi serta pengembangan bisnis perusahaan,” kata Director Business 2 ‎Danantara Indonesia Setyanto Hantoro di Surabaya, Selasa.

‎Setyanto menegaskan Danantara berkomitmen penuh mengawal dukungan finansial, ‎mengoptimalkan alokasi anggaran, serta memastikan penempatan investasi strategis yang tepat sasaran.

Akselerasi ini, kata dia, menjadi prioritas yang harus segera diwujudkan sebagaimana perintah Presiden Prabowo ‎Subianto dalam Rapat Terbatas pada Februari 2026 lalu.‎

Menurutnya, langkah-langkah strategis yang dijalankan PT PAL ‎Indonesia termasuk transformasi industri maritim 4.0 sejalan dengan visi ‎Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ‎kemandirian industri nasional yang berdaya saing global.‎

Ia menambahkan, PT PAL memiliki posisi yang sangat strategis karena ‎merupakan satu-satunya galangan kapal di Asia Tenggara yang memiliki ‎kapabilitas membangun kapal selam.‎

Terlebih, PT PAL telah membuktikan mampu menghasilkan ‎produk unggulan secara mandiri dengan melibatkan industri komponen ‎dalam negeri sehingga dapat membawa dampak positif terhadap ekosistem industri ‎maritim.‎

‎“Keunggulan kompetitif yang dimiliki PT PAL harus terus diperkuat dan ‎diakselerasi,” ujarnya.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin ‎Djenod mengungkapkan perusahaan telah menyiapkan fondasi yang ‎kuat untuk menjalankan perannya sebagai Konsolidator Nasional dan ‎Lead Integrator industri maritim Indonesia.‎

‎Kesiapan PT PAL sebagai Konsolidator Nasional Industri Maritim dimulai ‎dari penguatan fundamental keuangan, modernisasi fasilitas produksi, ‎percepatan penyelesaian proyek, hingga integrasi sistem digital secara ‎menyeluruh.‎

Kaharuddin menjelaskan PT PAL saat ini berfokus pada penguatan ‎kemandirian produksi dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan ‎kinerja perusahaan sekaligus memperkuat daya saing di pasar global.‎

‎“Karakteristik industri manufaktur pertahanan sangat kompleks dan ‎berbeda dengan sektor lainnya sehingga penguatan kapabilitas ‎produksi dan teknologi menjadi kunci untuk memastikan PT PAL mampu ‎tumbuh secara berkelanjutan dan kompetitif di tingkat internasional,” ‎kata Kaharuddin.‎

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mulai mengoperasikan layanan strategis Nipah Transfer Anchorage Area (NTAA) di Perairan Nipa, Kepulauan Riau, melalui pelaksanaan soft operational launching di Pelabuhan Feri Harbour Bay, Batam.

Pengoperasian NTAA menjadi langkah awal Pelindo dalam mengembangkan layanan kepelabuhanan internasional di salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia, yakni Selat Malaka.

Direktur Utama Pelabuhan Indonesia, Achmad Muchtasyar, mengatakan pengembangan layanan di Perairan Nipa merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem maritim global.

“Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran utama dunia yang memiliki posisi sangat strategis dalam perdagangan global. Dengan lokasi geografis yang dimiliki Indonesia, sudah seharusnya kita mengambil peran yang lebih besar dalam ekosistem layanan maritim internasional,” ujar Achmad, Senin.

Menurut dia, Indonesia tidak hanya harus menjadi negara lintasan kapal internasional, tetapi juga mampu menjadi penyedia layanan maritim yang kompetitif dan bernilai tambah.

NTAA sendiri merupakan tindak lanjut atas pemberian izin konsesi dari Kementerian Perhubungan kepada Pelindo pada 6 Mei 2026 untuk penyediaan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan di area konsesi Perairan Nipa.

Selat Malaka selama ini dikenal sebagai salah satu jalur perdagangan laut terpenting di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut China Selatan. Ribuan kapal internasional melintasi kawasan tersebut setiap tahun, sehingga berkembang menjadi pusat aktivitas layanan maritim internasional, termasuk layanan alih muat antar kapal atau ship to ship transfer (STS).

Achmad menilai pengembangan NTAA menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam rantai logistik dan perdagangan internasional.

“Pengembangan NTAA bukan sekadar pengembangan bisnis kepelabuhanan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai logistik dan perdagangan internasional,” katanya.

Dalam operasionalnya, NTAA akan menyediakan sejumlah layanan kepelabuhanan, mulai dari ship to ship transfer (STS), pelayanan kapal, hingga floating storage.

Pelindo juga akan mengembangkan berbagai fasilitas penunjang operasional dengan mengedepankan standar keselamatan dan layanan internasional.

Achmad turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pengembangan NTAA hingga tahap soft launching.

Ia berharap pengoperasian NTAA dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif terhadap penguatan sektor maritim nasional serta peningkatan nilai ekonomi Indonesia di jalur perdagangan dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah besar menuju masa depan energi yang rendah emisi kembali digagas dan dibuktikan oleh Pertamina Group. Kali ini melalui kerjasama antara PT Pertamina International Shipping (PIS) dan PT PGN (Persero) Tbk

Kedua Subholding Pertamina ini bersinergi menjalin kerja sama bisnis yang dituangkan dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk pembangunan, pemanfaatan infrastruktur, dan moda pengangkutan maritim untuk produk terkait bahan bakar rendah karbon. Meliputi penyediaan angkutan untuk kargo LNG, amonia, hidrogen, dan lainnya.

MoU ditandatangani oleh Direktur Utama PIS Surya Tri Harto dan Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto pada Jumat pekan lalu. Turut hadir Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra, Direktur Armada PIS M. Irfan Zainul Fikri, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Mirza Mahendra, Direktur Komersial PGN Aldiansyah Idham, serta jajaran manajemen lainnya.

"Pada kerja sama ini kita bicara tentang optimal value untuk Pertamina Group, bukan hanya untuk PIS atau PGN. Dengan rencana untuk memiliki infrastruktur transportasi gas, termasuk untuk floating (terapung). Kita coba mengkaji opsi investasi, supaya dalam jangka panjang tidak terlalu terekspos terhadap risiko fluktuasi harga pasar. Sekali lagi untuk sama-sama ciptakan value yang optimal bagi Pertamina," ujar Surya.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarsubholding Pertamina Group, sekaligus mendorong penguatan armada dan diversifikasi kargo guna mendukung ketahanan energi nasional.

Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto juga menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan pengembangan dari kerja sama PIS dan PGN yang telah berjalan sebelumnya. Sejak 2024, PIS telah mengangkut sebanyak 17 kali angkutan LNG untuk PGN ke FSRU Lampung dan Jawa Barat, serta Terminal Arun dengan skema spot charter.

"Kerja sama yang terjalin kita eskalasi, kembangkan yang pada prinsipnya mencakup pengembangan kepemilikan, pembangunan, pengelolaan sektor midstream hingga downstream gas. Sehingga Pertamina Group memiliki infrastruktur yang matang dan menyiapkan Indonesia di era LNG. Di mana semakin ke depan, porsi LNG akan semakin besar. Sehingga perlu infrastruktur tambahan. Kita coba kembangkan, sehingga nanti kita tidak hanya jadi penonton, tapi juga ada kepemilikan di infrastruktur ini," ujarnya.

Ke depan, kerja sama mencakup pengembangan pengangkutan , penguatan armada, serta peluang pada komoditas energi rendah karbon seperti LNG, amonia dan hidrogen beserta infrastruktur pendukungnya, akan ditindaklanjuti melalui pembentukan tim kerja untuk menjajaki proyek konkret dan skema kerja sama jangka panjang. Kerja sama ini nantinya diyakini akan memperkuat sinergi Pertamina Group dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Sinergi ini juga diharapkan dapat memperkuat peran Pertamina Group sebagai penyedia solusi energi yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia mengungkapkan empat cara yang akan dilakukan untuk menangkap peluang dari rencana pemerintah dalam memberikan insentif untuk mendorong kebangkitan industri galangan kapal nasional.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan cara pertama adalah memperkuat kapasitas underwriting di sektor marine dan ekosistem perdagangan, termasuk risk assessment berbasis proyek dan jalur pelayaran.

Dia melanjutkan, cara kedua adalah mengembangkan produk yang lebih tailored, khususnya untuk kebutuhan ekosistem maritim termasuk galangan kapal, pemilik armada pelayaran, ataupun perdagangan ekspor dan domestik.

“Ketiga, memperluas kerja sama dengan pelaku industri maritim, termasuk galangan kapal, operator pelayaran, dan eksportir,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Cara keempat yang dilakukan Asei adalah mengoptimalkan dukungan reasuransi, guna menjaga kapasitas risiko seiring meningkatnya eksposur risiko.

“Pendekatan ini penting agar perusahaan asuransi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga kualitas portofolio,” ucap Dody.

Pada prinsipnya, Asei menilai rencana pemerintah tersebut adalah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem maritim nasional. Bahkan, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada industri galangan kapal dan sektor riil, tetapi juga memberikan multiplier effect terhadap industri jasa keuangan, termasuk asuransi.

Pasalnya, kata Dody, aktivitas galangan kapal akan menambah jumlah kapal-kapal baru di perairan Indonesia, yang saat ini didominasi kapal usia tua. Sementara itu, usia kapal dan kelas kapal merupakan material fact dalam aspek underwriting Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull & Machinery).

“Selain itu juga berpotensi menciptakan sentimen positif bagi industri asuransi karena meningkatnya aktivitas pembangunan, perawatan, dan operasional kapal, yang juga menjadi underwriting info dalam proses asuransi marine, baik Marine Cargo Insurance maupun Marine Hull,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia menyebut lini usaha asuransi yang berpotensi mendapat dampak positif antara lain marine hull insurance, marine cargo insurance, builder's risk insurance, atau asuransi proyek (construction/all risks) terkait pembangunan kapal tersebut.

Dia menjelaskan lini-lini asuransi itu terdampak seiring dengan meningkatnya aktivitas galangan kapal yang akan menambah jumlah kapal yang dibangun dan dioperasikan, meningkatkan volume pengiriman barang melalui jalur laut, serta memperluas eksposur risiko selama fase konstruksi hingga operasional.

“Selain itu juga kebutuhan asuransi untuk tenaga kerja di galangan kapal tersebut,” sebutnya.

Kendati demikian, Dody turut menyampaikan ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi oleh industri asuransi. Pertama, ⁠kompleksitas risiko teknis pada pembangunan kapal, termasuk risiko konstruksi dan engineering. Kedua, eksposur terhadap risiko operasional di laut, seperti kecelakaan, cuaca ekstrem, dan risiko navigasi.

Ketiga, lanjutnya, volatilitas global, termasuk faktor geopolitik yang dapat memengaruhi perdagangan dan premi asuransi marine cargo. Baginya, ketegangan geopolitik dapat menekan perdagangan global dan meningkatkan risiko pada lini marine cargo.

“Sehingga diperlukan penguatan underwriting dan penyesuaian premi secara hati-hati. Dengan demikian, disiplin underwriting dan manajemen risiko memang menjadi kunci,” tegasnya.

Lebih jauh, Dody membeberkan bahwa portofolio lini usaha asuransi marine bukan merupakan kontribusi dominan di Asuransi Asei, apalagi Marine Hull Insurance yang juga secara statistik menunjukkan resultunderwriting yang sangat menantang.

Namun, untuk lini asuransi marine cargo dinilai masih menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap premi industri, meskipun sempat mengalami tekanan secara tahunan akibat perlambatan perdagangan global.

“Ke depan, dengan adanya stimulus di sektor galangan kapal, terdapat potensi rebound pertumbuhan premi, khususnya jika aktivitas pelayaran dan ekspor meningkat,” ucapnya.

Sementara itu, imbuhnya, dari sisi klaim, tren cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti gangguan logistik, kondisi cuaca, serta volatilitas perdagangan. Oleh karena itu, underwriter tetap menjaga rasio klaim melalui seleksi risiko yang ketat dan optimalisasi reasuransi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo menilai kebijakan rencana pemberian insentif bagi industri galangan kapal dapat memperkuat ekosistem maritim nasional, sekaligus membuka ruang pertumbuhan baru bagi industri asuransi.

Namun, Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana mengingatkan bahwa industri tetap perlu mengimbanginya dengan prinsip kehati-hatian, mengingat peningkatan aktivitas juga akan diikuti oleh peningkatan eksposur risiko.

Menurut Jasindo, lanjutnya, lini usaha yang diperkirakan paling terdampak adalah marine hull dan marine cargo. Hal ini karena pertumbuhan jumlah kapal dan aktivitas pelayaran akan meningkatkan kebutuhan perlindungan atas aset rangka kapal, mesin, kapal, serta distribusi barang dan penumpang.

Brellian meneruskan bahwa selain lini itu, peluang juga terbuka pada produk yang berkaitan dengan konstruksi (builder’s risk) dan tanggung gugat (liability) di area galangan.

“Hal ini mencerminkan bahwa kebutuhan proteksi tidak hanya pada kapal yang beroperasi, tetapi juga pada proses pembangunan dan perbaikannya,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Untuk menangkap peluang itu, Brellian menekankan Jasindo mengedepankan peran sebagai mitra manajemen risiko melalui pendekatan end-to-end, mulai dari risk assessment hingga penyusunan skema proteksi yang dapat disesuaikan dengan profil dan kebutuhan nasabah.

Dia menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dapat mencakup pertanggungan, klausul polis, hingga struktur premi berbasis tingkat risiko. Menurutnya, dengan pendekatan ini, pihaknya ingin memastikan perlindungan yang diberikan tidak hanya relevan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi operasional tertanggung.

“Selain itu, kami juga menerapkan strategi selective growth dengan fokus pada kualitas risiko, serta memperkuat kapabilitas underwriting dan risk engineering khususnya pada sektor galangan kapal dan proyek maritim,” jelasnya.

Lebih lanjut, Brellian turut mengingatkan pentingnya penguatan manajemen risiko, mengingat aktivitas di sektor galangan kapal memiliki karakteristik risiko yang cukup kompleks.

“Mulai dari risiko teknis dalam proses pembangunan, hingga potensi gangguan operasional, semuanya perlu dikelola dengan baik agar pertumbuhan industri dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” tuturnya.

Untuk diketahui, pendapatan premi pada segmen pengangkutan dan rangka kapal Jasindo hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp47,608 miliar, tumbuh 10,31% (year on year/YoY).

Bagi Jasindo, tren itu mencerminkan meningkatnya kebutuhan perlindungan di sektor maritim. Sebab itu, pihaknya akan terus menjaga kualitas portofolio agar tetap seimbang antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko.

Ke depannya, ucap Brellian, Jasindo memandang bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah, pertumbuhan industri galangan kapal, serta penguatan praktik manajemen risiko akan menjadi faktor utama dalam mendorong keberlanjutan kinerja industri asuransi umum, khususnya pada lini maritim yang semakin strategis.

“Kami optimistis sektor ini akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PAL Indonesia buka suara perihal nasib karyawan di tengah rencana konsolidasi BUMN galangan kapal yang menempatkan perseroan sebagai induk alias holding.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan asesmen tenaga kerja secara total setelah proses merger rampung.

“Begitu sudah bergabung, kita akan melakukan asesmen secara total, sehingga kita akan tetap mempertahankan karyawan-karyawan yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup,” kata Kaharuddin saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ketika ditanya apakah hal itu berarti terdapat potensi pengurangan karyawan, dia menuturkan bahwa efisiensi mestinya akan ada.

Kaharuddin mengaku harus realistis karena dituntut untuk menghasilkan satu tim yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola industri galangan kapal Tanah Air.

“Jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan orang. Karena yang kita harapkan adalah bagaimana membangun industri maritim dan ekosistemnya,” ujarnya.

Menurutnya, permasalahan ini telah beberapa kali dibahas dalam pertemuan antara direksi BUMN galangan kapal lainnya, dan akan terus berlanjut.

Dia juga menambahkan bahwa merger juga bertujuan untuk mengatasi kendala terbesar BUMN galangan kapal, yakni keuangan.

“Sehingga memang tujuan ini adalah untuk menyehatkan dan kemudian menyelamatkan dari beban-beban masa lalu, dari galangan-galangan kapalnya,” pungkas Kaharuddin.

Sebagai catatan, saat ini terdapat empat BUMN yang fokus pada pengembangan industri galangan kapal selain PT PAL Indonesia, yaitu PT Industri Kapal Indonesia (Persero) atau IKI, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) atau DKB, PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) atau DKS, serta PT Dok dan Perkapalan Air Kantung.

Dalam perkembangan sebelumnya, Danantara Indonesia mewajibkan PT PAL Indonesia menjadi jangkar sekaligus penggerak industri perkapalan nasional. Salah satunya adalah untuk memasok kebutuhan kapal dari BUMN pelayaran seperti Pelni, ASDP, hingga anak usaha Pertamina.

CTO Danantara Sigit Puji Santosa mengatakan, penugasan kepada PT PAL harus diiringi keterlibatan luas pelaku industri galangan kapal di berbagai daerah.

"Tentunya PT PAL ini tidak bisa sendiri. PT PAL harus dibantu oleh ekosistem teman-teman yang ada di Indonesia ini, apakah yang di Batam, Riau, Sumatra, di Jawa ataupun di Lombok dan lain-lain," kata Sigit dalam agenda Diskusi Strategis Industri Maritim, Kamis (5/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT PAL Indonesia menyampaikan bahwa konsolidasi BUMN galangan kapal menjadi langkah untuk menyelamatkan kondisi keuangan sejumlah perusahaan. Konsolidasi ini rencananya akan menempatkan PT PAL menjadi induk alias holding BUMN galangan kapal pelat merah.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menyampaikan bahwa aspek keuangan menjadi salah satu kendala besar BUMN galangan kapal dalam ekosistem maritim Tanah Air.

“Sehingga memang tujuan ini [merger] adalah untuk menyehatkan dan kemudian menyelamatkan dari beban-beban masa lalu, dari galangan-galangan kapalnya,” kata Kaharuddin saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Dia melanjutkan, skema penyelamatan tersebut tengah dibahas dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia selaku superholding BUMN.

Menurutnya, terdapat berbagai mekanisme yang telah dibahas detail secara internal, kendati Kaharuddin enggan memberikan bocoran.

Dia hanya menyebut bahwa anggaran akan dikucurkan salah satunya melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara.

“Akan melibatkan banyak pihak untuk itu, baik Danantara-nya, Himbara dan sebagainya. Ini melibatkan cukup banyak stakeholder,” ujar Kaharuddin.

Sebagai catatan, saat ini terdapat empat BUMN yang fokus pada pengembangan industri galangan kapal selain PT PAL Indonesia, yaitu PT Industri Kapal Indonesia (Persero) atau IKI, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) atau DKB, PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) atau DKS, serta PT Dok dan Perkapalan Air Kantung.

Dalam perkembangan sebelumnya, Danantara Indonesia mewajibkan PT PAL Indonesia menjadi jangkar sekaligus penggerak industri perkapalan nasional. Salah satunya adalah untuk memasok kebutuhan kapal dari BUMN pelayaran seperti Pelni, ASDP, hingga anak usaha Pertamina.

CTO Danantara Sigit Puji Santosa mengatakan, penugasan kepada PT PAL harus diiringi keterlibatan luas pelaku industri galangan kapal di berbagai daerah.

"Tentunya PT PAL ini tidak bisa sendiri. PT PAL harus dibantu oleh ekosistem teman-teman yang ada di Indonesia ini, apakah yang di Batam, Riau, Sumatra, di Jawa ataupun di Lombok dan lain-lain," kata Sigit dalam agenda Diskusi Strategis Industri Maritim, Kamis (5/2/2026).

Jakarta (ANTARA) - Laporan terbaru mengenai galangan kapal BUMN telah memantik kembali fokus publik terhadap agenda strategis nasional: penguatan industri perkapalan nasional.

Optimisme industri maritim nasional akan memiliki prospek yang cemerlang muncul seiring penetapan target penting oleh pemerintah, yaitu kemandirian industri pertahanan yang terintegrasi dengan kebutuhan konektivitas maritim pada tahun 2029.

Target tersebut bukan sekadar ambisi politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kedaulatan logistik dan menggerakkan ekonomi di negara kepulauan.

Kegagalan mencapai kemandirian di sektor ini berarti terus mempertahankan kerentanan logistik nasional terhadap gejolak valuta asing dan pasokan impor.

Namun, untuk mencapai kemandirian sejati, kita harus mampu mengatasi dua hambatan utama yang saat ini membayangi industri pengolahan nasional. Di hulu, hambatannya adalah ketergantungan pada komponen impor dan teknologi usang, sementara di hilir ada birokrasi dan kebijakan fiskal yang menghambat.

Secara makro, fondasi industri kita sebetulnya sudah sangat kuat. Indonesia adalah kekuatan manufaktur terbesar di Asia Tenggara.

Berdasarkan data World Bank tahun 2024, nilai Manufacturing Value Added (MVA) nasional mencapai 265,07 miliar dolar AS, menempatkan Indonesia pada posisi ke-13 dunia dan nomor satu di ASEAN.

Angka tersebut membuktikan bahwa kapasitas produksi dan kapabilitas industri pengolahan nasional sudah kuat. Namun, ada ironi yang harus dipecahkan. Meskipun MVA kita unggul jauh di atas Vietnam, Malaysia, dan Thailand, nilai ekspor manufaktur kita justru tertinggal.

MVA yang tinggi, namun ekspor rendah, ini mengindikasikan bahwa struktur industri pengolahan kita lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Ketergantungan pada pasar domestik ini membuat industri, termasuk perkapalan, rentan terhadap fluktuasi permintaan lokal dan kurang terpacu untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi yang diperlukan untuk bersaing di pasar global.

Industri perkapalan tidak boleh terjebak dalam pola tersebut. Jika BUMN perkapalan ingin mencapai kemandirian, orientasi pasarnya harus berubah dari sekadar memenuhi kebutuhan domestik menjadi pemain global yang kompetitif.

Ambisi untuk menembus pasar ekspor dan menopang konektivitas logistik adalah hal mendasar, karena hal itu akan menjadikan produk perkapalan kita unggul, sekaligus membawa devisa.

Optimisme industri yang menyebut industri maritim ini optimistis menembus pasar ekspor merupakan sinyal bahwa inilah saatnya bagi industri perkapalan nasional untuk fokus pada kualitas standar internasional.

Kualitas, presisi, dan modernisasi

Kemandirian tidak akan terwujud jika komponen inti kapal masih harus diimpor dan proses produksinya rentan kesalahan.

Isu strategis utama yang disoroti oleh Kemenperin adalah ketergantungan pada komponen dan teknologi impor serta penggunaan peralatan tua yang menghambat presisi.

Komponen vital, seperti mesin pendorong, sistem navigasi canggih, hingga baja khusus, masih sering didatangkan dari luar negeri, yang memperburuk neraca perdagangan sektor ini.

Tantangan modernisasi alat sangat membayangi sektor maritim. Di Indonesia Timur, optimalisasi galangan kapal baru mencapai 60 persen karena peralatan yang sudah tua dan butuh peremajaan teknologi.

Sebagai hub logistik yang strategis, inefisiensi di Makassar akan berdampak domino pada biaya distribusi nasional.

Hal ini memperkuat desakan agar seluruh lini produksi galangan, didorong ke arah otomatisasi guna menekan tingkat kesalahan (reject rate) dan meningkatkan presisi dalam pembangunan kapal.

Otomatisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mencapai standar presisi yang diminta oleh kapal modern.

Kritik utama di sini adalah bahwa komitmen pemerintah harus bersifat menyeluruh. Investasi pada teknologi terbaru mutlak diperlukan untuk menjamin produk domestik memiliki kualitas setara internasional dan mampu menangani kapal-kapal modern, termasuk kapal perang dan kapal logistik berteknologi tinggi.

Kehadiran teknologi baru juga akan mendongkrak serapan tenaga kerja yang saat ini didominasi lulusan SMA agar beralih ke tenaga kerja terampil (skilled labor) dan tersertifikasi.

Solusinya adalah memperkuat peran Kemenperin dalam memfasilitasi percepatan investasi pada lini produksi otomatis dan peremajaan alat, terutama di hub strategis, seperti Makassar yang memiliki potensi besar, namun terhambat fasilitas usang.

Skema pembiayaan khusus dan insentif pajak harus ditujukan langsung untuk pembelian mesin dan teknologi canggih, bukan hanya untuk operasional harian.

Benahi ekosistem

Aspek hilir dan ekosistem bisnis menjadi tantangan yang lebih pelik. Industri perkapalan menghadapi fakta bahwa regulasi seringkali justru menjadi penghambat utama, menciptakan ketidakpastian yang menjauhkan investor.

Hambatan tersebut tidak hanya soal perizinan ekspor yang panjang, tetapi juga ketidakpastian iklim usaha di dalam negeri.

Temuan di lapangan menunjukkan investor enggan melirik sektor galangan kapal di Indonesia Timur akibat aturan tata ruang wilayah (RTRW) yang berubah-ubah dan perizinan yang rumit.

Ketidakpastian RTRW berarti risiko tinggi bagi investasi jangka panjang yang dibutuhkan galangan kapal.

Lebih parah lagi, terjadi ketidakadilan fiskal di mana industri galangan kapal dibebani pajak pertambahan nilai (PPN), sementara sektor pelayaran tidak.

Distorsi kebijakan seperti ini membuat biaya produksi membengkak dan daya saing produk nasional merosot tajam, tercermin dari dominasi pemain swasta, sementara BUMN perkapalan hanya menguasai sekitar 2 persen pangsa pasar.

PPN seharusnya menjadi alat untuk mendorong industri, bukan menghukumnya. Penghapusan PPN pada galangan kapal adalah quick win yang akan langsung menurunkan harga jual kapal domestik dan membuatnya lebih kompetitif.

Di sinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Komitmen untuk mempermudah regulasi tidak boleh hanya jargon. Perlu ada harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta antar-kementerian.

Saran konstruktifnya adalah melakukan reformasi total pada ekosistem industri strategis. Pertama, hapus hambatan fiskal yang tidak adil, seperti PPN pada galangan kapal. Kedua, berikan kepastian hukum terkait tata ruang agar investor berani menanamkan modal.

Ketiga, buat fast-track layanan perizinan khusus industri perkapalan dan logistik maritim. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif khusus, seperti model free trade area di Batam, untuk memperkuat ekosistem galangan kapal nasional.

Insentif ini dapat berupa kemudahan impor bahan baku yang belum diproduksi di dalam negeri, dengan kewajiban transfer teknologi.

Industri perkapalan tidak bisa lagi hanya menjadi sektor strategis yang mahal dan bergantung pada dukungan BUMN. Ia harus menjadi mesin industri pengolahan yang kuat, menyerap tenaga kerja (mencapai 46 ribu orang dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM), dan menghasilkan devisa.

Masa depan industri perkapalan Indonesia memang tampak cerah, sejalan dengan visi negara maritim.

Cahaya itu akan benar-benar terwujud apabila hambatan ketergantungan komponen dapat diatasi melalui inovasi, serta ekosistem industri yang selama ini keruh oleh ketidakpastian regulasi dan pajak dapat dibersihkan.

Kemandirian 2029 akan tercapai jika industri nasional tidak hanya berhasil membangun, tapi juga sukses menjual dan menopang konektivitas logistik nasional.

*) Rioberto Sidauruk adalah pemerhati industri strategis dan saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2025