JAKARTA - Sebanyak 105.597 pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2026 dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi. Berikut tahapan selanjutnya.

Dikutip dari Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2026, hasil kelulusan bisa dilihat di akun SSCASN.

Dari hasil verifikasi seleksi administrasi, sebanyak 13.279 pelamar mendaftar pada formasi Jabatan Fungsional Guru. Dari jumlah tersebut, 12.510 pelamar dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, sedangkan 769 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Sementara itu, pada formasi Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat , terdapat 148.252 pelamar yang mengajukan lamaran. Hasil seleksi administrasi menunjukkan 93.087 pelamar memenuhi syarat, sedangkan 55.165 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Panitia seleksi menyampaikan bahwa daftar nama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat dilihat melalui akun SSCASN masing-masing.

Pelamar dapat mengecek hasil seleksi administrasi dengan login menggunakan akun yang telah didaftarkan pada portal https://sscasn.bkn.go.id.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus administrasi, tahapan selanjutnya adalah mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Adapun informasi mengenai jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi akan diumumkan kemudian melalui portal SSCASN maupun laman resmi Kementerian Sosial.

Sementara itu, pelamar yang belum lolos seleksi administrasi masih diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.

Masa sanggah hanya dapat digunakan untuk mengajukan keberatan atas hasil verifikasi administrasi dan bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah sebelumnya.

Setelah masa sanggah berakhir, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh sanggahan yang masuk. Hasil akhir seleksi administrasi setelah masa sanggah nantinya akan diumumkan kembali melalui portal SSCASN dan laman resmi Kementerian Sosial.

Ketentuan bagi Pelamar yang Lulus Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026

1. Pelamar wajib mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

2. Lokasi Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan di fasilitas CAT yang disediakan dan/atau lokasi lain yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

3. Detail jadwal, waktu, serta lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan kemudian melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan/atau https://kemensos.go.id.

Ketentuan bagi Pelamar yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026

1. Pelamar dapat mengajukan sanggahan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id selama 1 (satu) hari sejak pengumuman ditayangkan pada laman https://kemensos.go.id.

2. Pelamar tidak diperkenankan memperbaiki maupun memperbarui dokumen persyaratan yang telah diunggah sebelumnya.

3. Panitia Seleksi Instansi akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh sanggahan yang diajukan pelamar.

4. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan apabila kesalahan yang terjadi bukan berasal dari pelamar.

5. Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan pelamar tidak mengajukan sanggahan, maka hasil seleksi administrasi dinyatakan final, tidak dapat diganggu gugat, dan pelamar dianggap menerima keputusan panitia seleksi.

6. Hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah akan diumumkan melalui https://sscasn.bkn.go.id dan/atau https://kemensos.go.id.

Demikian informasi pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026. Semoga bermanfaat.

proyek yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mampu menampung hingga 1.080 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, siap menjadi kawasan pendidikan modern yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Dia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah, melalui Astacita Presiden Prabowo Subianto, dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan mendukung pemerataan akses pendidikan,” kata Dody di Jakarta, Selasa.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terus dikebut menjelang dimulainya Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

Berdiri di atas kawasan perbukitan seluas 6,96 hektare dengan ketinggian sekitar 161 meter di Atas Permukaan Laut (MDPL), sekolah ini menawarkan lingkungan belajar yang asri dengan panorama pegunungan.

Dody mengatakan proyek yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mampu menampung hingga 1.080 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Berbagai fasilitas modern telah disiapkan, di antaranya gedung sekolah untuk setiap jenjang pendidikan, asrama putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, kantin, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau, serta sarana pendukung lainnya yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Menurut Dody, pembangunan terus menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga 26 Juni 2026, progres fisik Sekolah Rakyat Bogor telah mencapai 80,21 persen.

Dengan melibatkan 960 orang pekerja serta diperkuat 25 personel TNI-AD Teritorial Pembangunan (TP), Kementerian PU menargetkan kawasan pendidikan terintegrasi ini mulai difungsikan pada Juli 2026 sehingga dapat menyambut siswa baru pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Kehadiran Sekolah Rakyat Bogor diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di kawasan Jasinga, Kabupaten Bogor.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memastikan telah mengevaluasi Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Evaluasi ini dilakukan buntut lima orang meninggal dunia pada saat Latsarmil.

Juri pun memastikan perbaikan materi dilakukan untuk memitigasi agar tak ada lagi yang meninggal pada saat Latsarmil.

“Ya, evaluasi itu atau perbaikan-perbaikan itu terus ya dilakukan, tapi intinya adalah memitigasi supaya tidak terjadi apa namanya, masalah seperti yang sudah terjadi, meninggalnya lima orang itu tadi. Jadi insyaallah ke depan sudah diantisipasi supaya tidak terjadi korban,” ujar Juri kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Juri memastikan Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menyampaikan kronologi terkait meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes. Bahkan, telah mengambil beberapa langkah yang diambil diantaranya menyampaikan bela sungkawa, perbaikan di dalam proses pendidikan, dan pelatihan Manajer Koperasi Merah Putih.

“Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih apa namanya, menjadi lebih baik gitu,” ujarnya.

Juri mengatakan Latsarmil untuk calon manajer kopdes tetap berjalan. “Pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.”

Juri menambahkan manajer Kopdes tidak hanya dibekali keterampilan manajerial, tetapi juga memahami dan memiliki komitmen kuat untuk kebangsaan.

“Jadi, latihan-latihan yang sifatnya pembekalan pada mental ideologi itu yang juga diberikan kepada mereka. Jadi semuanya tetap berjalan tetapi diperbaiki, dievaluasi supaya lebih baik,” katanya.

JAKARTA - Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program prioritas nasional yang dinilai menghadapi persoalan dalam tata kelola, transparansi, serta pengawasan. Hal itu diperlukan agar program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Nasional Lingkar Pemuda Indonesia Akhrom Saleh, menegaskan seluruh anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami memandang bahwa setiap Rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati dengan budaya korupsi, anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden," ujar Akhrom, Senin (29/6/2026).

LPI menyoroti sedikitnya tiga program prioritas pemerintah yang belakangan menjadi perhatian publik, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta pelaksanaan pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Terkait pelaksanaan Program MBG, Akhrom mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam tata kelola MBG tanpa pandang bulu. Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diaudit. "Kami menuntut transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendidikan harus menjadi pilar peradaban, bukan ladang bancakan fee kontraktor," katanya.

Lihat video: UPDATE GUGURNYA PESERTA PELATIHAN KOPDES MERAH PUTIH, KEMENHAN BUKA SUARA



Akhrom juga menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya sejumlah peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Menurut mereka, pemerintah perlu mengevaluasi kembali pendekatan pelatihan yang diterapkan dalam program tersebut.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes). Kami mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pola pelatihan bagi manajer koperasi. Koperasi membutuhkan manajer dengan kompetensi manajerial dan ekonomi handal," ujarnya.

Akhrom menegaskan LPI tidak menolak program-program prioritas pemerintah. Sebaliknya, organisasi tersebut mendukung penuh berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Namun, menurutnya, pelaksanaan program harus dilakukan secara profesional agar tepat sasaran.

"Kami bukan menolak, namun. Sebaliknya, kami adalah pendukung utama setiap program prioritas pemerintah yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Namun, prakteknya harus profesional," katanya.

Karena itu, Akhrom meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas nasional serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang berpotensi membebani anggaran negara.

"tujuan utama seluruh program prioritas pemerintah harus tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu maupun kelompok yang nantinya bisa menjadi beban anggaran negara," katanya.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons pelibatan Taruna Akademi Militer ( Akmil ) dalam pelatihan siswa di Sekolah Rakyat . Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan semakin meluasnya militerisasi di ruang sipil.

Usman menilai pemerintah tidak belajar dari berbagai kritik terhadap pelibatan militer dalam ranah sipil. Ia menyinggung kasus tiga warga sipil yang meninggal dunia usai mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil).

"Ini adalah bukti semakin meluasnya militerisasi ruang sipil di Indonesia. Pemerintah menutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara dalam program pemerintah di luar urusan pertahanan," ujar Usman Hamid, Kamis (25/6/2026).

Menurut Usman, pendidikan sipil seharusnya menjadi ruang netral untuk mendidik anak dalam mengembangkan potensi dan nalar berpikir. Karena itu, ruang pendidikan dinilai harus bebas dari intervensi militer.

"Ruang kelas harus bebas dari intervensi militer. Dalih pembentukan karakter dan kedisiplinan anak bukanlah alasan untuk memberikan jalan bagi militer masuk ke ranah pendidikan sipil."

Usman menambahkan bahwa kedisiplinan militer pada dasarnya dibentuk melalui sistem komando, rantai hierarki yang kaku, serta kepatuhan yang bersifat hierarkis. Menurutnya, pendekatan tersebut bertentangan dengan prinsip pendidikan sipil yang mengedepankan nalar kritis, kemerdekaan berpikir, serta ruang aman untuk menyampaikan pendapat.

"Bagaimana mungkin anak-anak bisa belajar berpikir kritis jika ekosistem belajarnya menggunakan pendekatan pendidikan militer yang mengutamakan kepatuhan, kekuatan, dan bahkan kekerasan?" lanjut Usman.

Ia juga menilai program tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan karena menyasar Sekolah Rakyat, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya, penempatan taruna Akmil di setiap sekolah berpotensi menciptakan ketimpangan relasi kuasa terhadap kelompok rentan.

"Padahal anak-anak sejatinya membutuhkan pendekatan yang welas asih, memanusiakan, dan memotivasi, bukan doktrinasi kepatuhan ala prajurit," tegas dia.

Usman turut mengingatkan bahwa berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, pendidikan anak tidak hanya diarahkan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, serta kemampuan mental dan fisik, tetapi juga penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

"Oleh karena itu, pemerintah harus segera meninjau ulang dan membatalkan rencana ini. Fokuslah pada pendidikan yang mengutamakan pemahaman nilai-nilai universal HAM, dan penguatan identitas mereka sebagai masyarakat sipil yang bermartabat, bukan mereduksinya dengan menggunakan pendekatan pendidikan militer.".

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkolaborasi menyiapkan program pembentukan karakter bagi para siswa Sekolah Rakyat . Sekitar 1.000 Taruna Akmil akan terlibat dalam proses pembinaan tersebut.

Lima taruna akan bertanggung jawab terhadap satu sekolah untuk memberikan sejumlah materi, seperti soal kerapian pakaian maupun kamar asrama.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen R Sidharta Wisnu Graha, Kepala Staf Teritorial Letjen Bambang Trisnohadi, dan Direktur Pendidikan Akademi TNI Brigjen Ari Novian di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (25/6/2026).

JAKARTA - Saat ini lebih dari 53 juta anak terdaftar di sekolah di seluruh Indonesia. Namun di balik capaian tersebut, tantangan untuk memastikan setiap anak belajar di lingkungan yang aman dan setara masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Data PISA 2022 menunjukkan 25% murid perempuan dan 30% murid laki-laki melaporkan pernah menjadi korban perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Survei yang dilakukan Kemendikdasmen di tahun yang sama juga menunjukkan sekitar 36% peserta didik SD dan SMP berisiko mengalami perundungan, sementara 34% berisiko mengalami kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Berdasarkan laporan SIMFONI PPA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Dari 638 kasus di 2021, angka ini terus bertumbuh hingga mencapai 2.162 kasus di 2025. Proporsinya pun meningkat dari 2,5% menjadi lebih dari 6% dari seluruh kasus kekerasan yang dilaporkan secara nasional. Kasus Bocah 6 Tahun Dibully dan Disetrum ke Tiang Listrik hingga Koma, Cuma 1 Pelaku Ditahan Polisi

Untuk itu, PUSKAPA bersama Global Partnership for Education Knowledge and Innovation Exchange (GPE-KIX) dan International Development Research Centre (IDRC), Canada baru saja merampungkan studi bertajuk “Sekolah sebagai Garda Depan: Menguatkan Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah Indonesia”. Studi ini dilakukan sejak 2024 di enam sekolah yang berada di Aceh, Banten, dan Maluku.

Diseminasi hasil studi ini digelar di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026 dalam gelar wicara. Menghadirkan pembuat kebijakan nasional dan daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan, guru, serta perwakilan sekolah untuk mendiskusikan berbagai tantangan dan praktik baik dalam membangun sekolah yang aman dan setara.

Bahwa sekolah seharusnya tak hanya memberikan pembelajaran akademis, tetapi juga ruang yang aman untuk anak berkembang optimal. “Kesejahteraan murid dalam belajar, kualitas lingkungan belajar, keamanan dari kekerasan adalah penyumbang terbesar dari keberhasilan belajar; kontributor terbesar dari kualitas hasil belajar yang dihasilkan,” kata Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen, Irsyad Zamjani.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya kolaborasi untuk menjadikan sekolah tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga melindungi, menghargai, dan menumbuhkan potensi yang terbaik dari setiap anak Indonesia.

Dalam paparan hasil studi, Kepala Peneliti PUSKAPA, Widi Sari mengungkapkan, kekerasan di sekolah adalah hal yang kompleks dan bisa dipengaruhi berbagai hal. Studi ini memetakannya dengan model sosioekologis, di mana ada empat lapisan yang saling terkait.

Mulai dari pengalaman dan perilaku murid secara individu, lingkungan dan praktik sekolah, struktur kelembagaan dan tata kelola, hingga konteks sosial, historis, dan budaya. Karena itu, pendekatan yang cocok di suatu sekolah di suatu daerah belum tentu cocok di sekolah dan daerah lain. Terlebih daerah tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti pernah mengalami konflik masa lalu.

Sejalan dengan temuan ini, Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) Maluku Baihajar Tualeka mengatakan, kurikulum yang dibentuk di tingkat nasional tidak selalu bisa mengakomodasi nilai-nilai lokal. Karenanya penting untuk selalu berefleksi dan mengintegrasikan kearifan lokal yang sudah lebih dulu dikenal di setiap daerah. ”Di samping itu, kita juga harus membongkar budaya-budaya lokal yang melestarikan kekerasan, misalnya pendisiplinan melalui hukuman fisik,” ujarnya.

Dosen Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM, Dody Wibowo juga menekankan pentingnya memberikan peningkatan kapasitas dan layanan pemulihan bagi orang dewasa yang mendampingi anak-anak. Khususnya orang tua dan guru, karena mereka dapat mewariskan budaya kekerasan kepada anak. Pada daerah pascakonflik, dampaknya bahkan bisa terus terasa pada generasi yang tidak pernah mengalami masa konflik tersebut.

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Iwan Junaedi menuturkan, sekolah merupakan rumah kedua dari rumah yang sesungguhnya. Rumah bagi anak dan guru. Karena itu, Kemendikdasmen mempunyai program prioritas peningkatan kompetensi guru terkait dengan ini semua. ”Pak Menteri menghendaki agar semua guru paham dengan ke-BK-an. Mengapa? Karena pengembangan kompetensi anak itu oleh semua guru,” katanya.

Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Rini Handayani mengungkapkan adanya tantangan di lapangan. “Regulasi banyak yang sudah dikeluarkan untuk melindungi dan memenuhi hak anak Indonesia. Namun memang kita akui, regulasi ini belum sampai mendarat di masyarakat, terutama di tingkat grassroot (akar rumput),” tuturnya.

Ia memberikan contoh bahwa banyak yang masih tidak mengetahui keberadaan Layanan SAPA 129 untuk pelaporan kekerasan, meskipun sudah digaungkan melalui media nasional. Untuk itu, ia mengajak kita semua untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi dengan bahasa lokal yang lebih mudah dicerna. Rini juga menekankan pentingnya suara dan partisipasi anak dalam setiap lapisan penyusunan kebijakan, karena merekalah yang tahu dan mengalami secara langsung.

Menutup diskusi, Ketua SPPIK UPI Bandung, Hani Yulindrasari selaku moderator menyimpulkan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bukan hanya tugas sekolah dan guru, tetapi juga membutuhkan ekosistem yang lebih luas. Kolaborasi multisektor, termasuk media, perlu dibangun. ”Regulasi tentu penting, tetapi perlu juga dipastikan bagaimana regulasi ini diimplementasikan dengan baik dan tepat, dengan fokus pada kesejahteraan anak dan juga pihak-pihak lain dalam ekosistem pendidikan,” tandasnya.

JAKARTA - Pemulihan layanan pendidikan pascabencana hidrometeorologi di Aceh dipercepat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah, dan TNI AD lakukan kolaborasi untuk pemulihan tersebut.

Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan yang aman dan layak meskipun sekolah mereka terdampak bencana.

Saat meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah di Aceh, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti menegaskan bahwa pemerintah menargetkan sebagian besar sekolah terdampak dapat kembali digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran TNI AD yang telah bermitra dengan kami dalam proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah terdampak bencana,” katanya, melalui siaran pers, Rabu (24/6/2026).

Mendikdasmen menjelaskan bahwa untuk sekolah yang masih menunggu proses pembangunan atau relokasi, Kemendikdasmen telah menyediakan ruang kelas darurat yang lebih representatif agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. “Mudah-mudahan proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi dapat diselesaikan secepatnya sehingga anak-anak Aceh dapat kembali belajar secara optimal di sekolahnya,” katanya.

Salah satu sekolah yang tengah direhabilitasi adalah SD Negeri Utue. Sekolah yang berdiri sejak 1984 itu mengalami kerusakan pada sejumlah ruang kelas, plafon, toilet, dan sistem drainase yang menyebabkan genangan saat hujan. Tahun ini, SD Negeri Utue mendapatkan total anggaran Rp1,83 miliar dengan menu rehabilitasi 5 ruang kelas, 3 paket toilet, 1 ruang administrasi, pembangunan 1 ruang UKS, 8 paket perabot ruang kelas, 1 paket perabot ruang perpustakaan, 2 paket perabot ruang UKS, dan 3 paket penataan lingkungan.

Komandan Pelaksana Rehabilitasi, Letkol Inf. Arino Vranta Sinurat, mengatakan bahwa SD Negeri Utue merupakan bagian dari program rehabilitasi 190 sekolah terdampak bencana di Aceh. “Di Provinsi Aceh terdapat 190 sekolah yang direhabilitasi oleh TNI AD akibat dampak bencana hidrometeorologi. Khusus di SD Negeri Utue, kami mengerjakan tujuh ruang kelas, dua ruang administrasi, kamar mandi, pengadaan mebel, serta penataan lingkungan sekolah,” ujarnya.

Menurut Arino, pekerjaan dilakukan melalui pola swakelola tipe II yang menggabungkan tenaga profesional sipil dan personel TNI. “Kami melibatkan delapan tenaga tukang sipil dan tiga personel TNI yang bekerja bersama agar pembangunan berjalan efektif dan selesai sesuai target,” katanya.

Kepala SD Negeri Utue, Suwarni, mengapresiasi pola pembangunan yang tetap memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung. “Alhamdulillah, kami tidak perlu merelokasi siswa ke tempat lain. Pekerjaan dilakukan bertahap sehingga ruang yang masih layak dapat digunakan untuk belajar. Guru dan TNI juga bersama-sama memastikan keamanan siswa selama proses pembangunan,” tuturnya seraya berharap agar pembangunan di sekolah ini terlaksana dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan percepatan penanganan sekolah terdampak. Dari hasil verifikasi, terdapat 2.920 sekolah terdampak bencana, dengan 188 sekolah mengalami kerusakan berat dan 63 sekolah harus direlokasi.

“Banyak sekolah yang terlihat masih menggunakan kelas darurat bukan karena tidak ditangani, tetapi karena proses revitalisasi sedang berlangsung. Yang terpenting, pembelajaran tetap berjalan sambil pembangunan dilakukan,” ujarnya.

Melalui kolaborasi Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan TNI AD, rehabilitasi sekolah di Aceh diharapkan tidak hanya memulihkan bangunan yang rusak, tetapi juga mengembalikan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi ribuan peserta didik pascabencana.

Para murid SD Negeri Utue begitu bahagia dengan revitasliasi yang tengah berlangsung di sekolahnya. Mereka sudah tidak sabar untuk bisa menempati ruang kelas baru. Sambil menunggu kelasnya selesai, beberapa murid kelas 4A dan 4B belajar dalam satu kelas. “Senang sekali kalau sekolah kami bisa tambah bagus nanti,” ucap Farhan.

“Saya tidak sabar untuk bisa belajar di kelas baru. Saya senang sekolah di sini,” tambah Afkar, murid kelas 4 yang bercita-cita menjadi tentara.

Murid lainnya yang bernama Salman berjanji akan terus belajar dengan giat. Kedatangan Mendikdasmen ke sekolahnya menambah semangat dan keceriaan guru dan anak-anak untuk terus berjuang meraih cita-cita. “Saya akan giat belajar, bermain dengan rukun, dan menjadi anak yang pemberani,” ujar Salman yang dewasa nanti ingin menginguti jejak idolanya yaitu pesepak bola, Neymar.

Kami bersepakat dengan Kementerian Sosial pada Juli itu adik-adik siswa Sekolah Rakyat sudah bisa pindah ke sekolah yang sebenarnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan gedung Sekolah Rakyat Tahap II dapat difungsikan pada Juli tahun 2026.

"Kami bersepakat dengan Kementerian Sosial pada Juli itu adik-adik siswa Sekolah Rakyat sudah bisa pindah ke sekolah yang sebenarnya," ujar Dody di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II saat ini progresnya secara nasional kemungkinan sudah mencapai hampir 81 persen.

Menurut Dody, ketegangan geopolitik global akibat Perang Amerika Serikat-Iran telah menimbulkan dampak besar di mana semua harga bahan bangunan naik, harga BBM juga ikut naik sehingga membuat proses pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II agak melambat.

Namun, dirinya menegaskan bahwa hal tersebut bukan alasan, dan Kementerian PU berjuang habis-habisan agar pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dapat selesai sepenuhnya.

"Kami masih berupaya maksimal supaya pembangunan 93 Sekolah Rakyat Tahap II itu bisa fungsional semuanya. Cuma saya juga harus realistis di beberapa titik misalnya Brebes, Jawa Tengah, agak berat. Tapi saya yakin 90 persen plus dari 93 titik itu sudah bisa fungsional. Harapan kami 100 persen," kata Dody.

Dia juga menyampaikan bahwa Kementerian PU juga sudah memulai lelang pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III.

"Kita juga sudah mulai lelang pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III. Tahap III kita sudah mulai lelang, ini targetnya Desember bisa selesai," katanya.

Selain percepatan Tahap II, Kementerian PU juga mulai menyiapkan pembangunan SR Tahap III, terdiri dari Tahap IIIA sebanyak 7 lokasi telah memasuki proses lelang; Tahap IIIB sebanyak 11 lokasi dalam tahap persiapan lelang, sedangkan Tahap IIIC sebanyak 89 lokasi masih memerlukan pemenuhan readiness criteria.

Sebagai informasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU dalam percepatan penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

Saifullah Yusuf mengatakan Kementerian PU telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Tantangan di lapangan memang besar, lanjutnya, tetapi Menteri PU turun langsung dan terus melakukan percepatan agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran tahun ajaran baru.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan pihaknya akan membuka rekrutmen untuk guru yang akan di tempatkan di Sekolah Rakyat. Rekrutmen ini akan dibuka dengan kuota 5.000 guru.

Mensos menyampaikan bahwa terdapat sejumlah titik di daerah yang masih memerlukan tambahan guru untuk di sekolah Rakyat.

"Karena tentu seiring dengan proses pembelajaran di sana, kita memerlukan guru-guru tambahan dan juga tenaga kependidikan. Memang ada di beberapa titik yang kita masih kekurangan guru, tetapi selama ini masih bisa diback-up oleh guru-guru yang ada," kata Mensos di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Kendati demikian, Mensos tak menjabarkan lebih jauh titik mana saja yang masih membutuhkan kehadiran guru tambahan. Yang pasti, kata dia, Kemensos akan membuka rekrutmen untuk tahun ini.

"Tahun ini, kita buka kesempatan lagi untuk rekrutmen guru lebih dari 5.000 lebih guru dan tenaga kependidikan yang kita buka kesempatan bagi yang memenuhi syarat untuk mengabdi di lingkungan sekolah rakyat,"pungkasnya.

Itu atas usulan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau Bedah Rumah bagi orangtua siswa Sekolah Rakyat (SR) sudah dimulai pada tahun 2026 ini.

"Sudah dimulai tahun ini," ujar Maruarar atau disapa Ara di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa program Bedah Rumah untuk orangtua siswa Sekolah Rakyat merupakan usulan dari Menteri Sosial sebagai penanggung jawab sekolah rakyat.

"Itu atas usulan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat," katanya pula.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan bahwa verifikasi program Bedah Rumah untuk orang tua siswa Sekolah Rakyat sebagian sudah dimulai.

"Sudah, sebagian sudah dimulai," kata Fitrah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan dukungan penuh terhadap target renovasi 10.000 rumah pada tahun 2026 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000 unit," kata Ara.

Pemerintah menilai bahwa penyediaan hunian layak menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memperkuat sinergi lintas kementerian bersama Kementerian Sosial RI dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah melalui kolaborasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan di berbagai wilayah Indonesia dengan dukungan pemerintah daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kementerian PKP terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat.

Program Sekolah Rakyat tersebar di 166 titik di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta didik eksisting mencapai sekitar 14.913 siswa serta jumlah orangtua sekitar 13.942 orang. Data tersebut dinilai menjadi dasar penting dalam menentukan sasaran intervensi program perumahan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Sosial diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

KEDIRI - Sebanyak 126 siswa angkatan pertama SMA Dharma Wanita 1 Pare boarding school secara resmi dilepas dalam acara kelulusan di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Kediri, Minggu (14/6/2026). Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang menginisiasi berdirinya sekolah berasrama gratis ini menyampaikan para siswa angkatan pertama berhasil membuktikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Hal itu ditunjukkan selama tiga bulan capaian passing grade siswa lolos masuk perguruan tinggi negeri yang sebelumnya hanya berkisar 32% kini menembus 73,21%. "Passing grade-nya bisa di atas 70% untuk angkatan pertama. Alhamdulilah (presentase) ini menjadi lulusan dengan penerimaan di perguruan tinggi terbaik se-Kabupaten Kediri, bahkan mengalahkan beberapa kota/kabupaten lain," katanya.

Secara detail, dari 126 siswa angkatan pertama, 56 ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan hasilnya 41 siswa atau 73,21 persen dinyatakan lolos. Disamping itu, ada pula 10 siswa masuk lewat jalur prestasi (SNBP). Adapun, secara keseluruhan mereka yang masuk ke perguruan tinggi negeri maupun swasta ada 101 siswa.

SMA boarding school yang diresmikan pada 2023 ini menjadi program unggulan Pemkab Kediri untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan gratis. Seluruh biaya ditanggung dari APBD. Para siswa sekolah boarding ini berasal dari keluarga Desil 1. Orang tua mereka rata-rata bekerja sebagai buruh tani, pedagang kecil atau buruh serabutan.

Tiga tahun lalu, mereka seperti tidak ada harapan untuk melanjutkan sekolah. Tapi, kini mereka telah membuktikan kesiapannya menjadi calon mahasiswa baru. "Ini membuktikan bahwa mereka yang ada di Desil 1 memiliki hak yang sama. Saat mereka masuk tidak punya mimpi untuk lanjut dan begitu kita tempa selama 3 tahun buktinya hari ini mereka bisa lanjut ke perguruan tinggi," ungkapnya.

Mas Dhito mengaku kagum dengan semangat dan perjuangan para siswa. Salah satunya Aditya Wahyu Pratama. Di saat teman-temannya telah diterima di perguruan tinggi, dia masih berupaya menggapai sekolah yang diinginkan.

Dengan usaha keras dan disiplin dalam belajar, Aditya dinyatakan lolos masuk Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB). "Awalnya saya merasa masih kurang, tapi terus saya kejar impian saya walaupun terasa impian itu mustahil bagi saya," kata Aditya. 10 SMA Swasta Paling Berprestasi di Indonesia, Pesantren dari Sragen Ini Juaranya

Mas Dhito mengapresiasi kerja sama Putra Sampoerna Foundation (PSF) dan pihak-pihak lain yang selama ini telah mendukung sukseskan sekolah berasrama tersebut. Ia berkomitmen untuk terus mempertahankan SMA Dharma Wanita 1 Pare boarding school.

Melalui pendidikan, Mas Dhito berharap para lulusan sekolah boarding ini nantinya dapat meraih kesuksesan dan bisa mengangkat derajat keluarga. "Sekolah ini tidak boleh menjadi sekolah komersil, hanya khusus anak anak Desil 1," tandasnya.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan penerimaan di Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Bersama dan Penerimaan Murid Baru (PMB) Sekolah Swasta Gratis 2026. Berikut ini perbedaan keduannya.

Meski sama-sama memberikan kesempatan bersekolah di sekolah swasta, kedua program tersebut memiliki perbedaan mendasar dari sisi sasaran penerima, mekanisme pendaftaran, cakupan sekolah, hingga skema pembiayaan pendidikan.

Berikut perbedaan SPMB Bersama dan PMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta 2026 yang perlu dipahami calon peserta didik dan orang tua, dikutip dari Instagram Official PMB DKI Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Perbedaan SPMB Bersama dan PMB Sekolah Swasta Gratis 2026

1. Perbedaan Kriteria Peserta

SPMB Bersama merupakan mekanisme penerimaan murid baru untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK swasta yang diperuntukkan bagi calon murid dari kelompok afirmasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, PMB Sekolah Swasta Gratis merupakan mekanisme penerimaan murid baru pada satuan pendidikan swasta penerima pendanaan pendidikan yang terbuka bagi calon murid sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing sekolah penerima program.

Menariknya, calon peserta PMB Sekolah Swasta Gratis tidak diwajibkan menjadi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

2. Perbedaan Mekanisme Pendaftaran

Pendaftaran SPMB Bersama dilakukan secara daring melalui laman resmi SPMB Jakarta.

Sebaliknya, PMB Sekolah Swasta Gratis dilaksanakan secara luring dengan mendatangi langsung sekolah swasta penerima program pendanaan pendidikan yang menjadi tujuan pendaftaran.

3. Perbedaan Cakupan Sekolah dan Jenjang Pendidikan

SPMB Bersama diselenggarakan di 398 satuan pendidikan swasta yang terdiri atas:

SMP: 137 sekolah

SMA: 117 sekolah

SMK: 144 sekolah

Sementara PMB Sekolah Swasta Gratis Tahun 2026 dilaksanakan di 103 satuan pendidikan swasta yang terdiri atas:

SD: 2 sekolah

SMP: 41 sekolah

SMA: 14 sekolah

SMK: 29 sekolah

SLB: 17 sekolah

Dari data tersebut terlihat bahwa PMB Sekolah Swasta Gratis memiliki cakupan jenjang yang lebih luas karena juga mencakup SD dan SLB.

4. Perbedaan Skema Pembiayaan

Pada SPMB Bersama, bantuan pembiayaan pendidikan hanya diberikan kepada murid yang diterima melalui kuota tertentu pada masing-masing sekolah.

Sementara pada PMB Sekolah Swasta Gratis, pendanaan diberikan kepada seluruh satuan pendidikan penerima program. Dengan demikian, seluruh murid yang bersekolah di sekolah tersebut memperoleh manfaat pembiayaan pendidikan sehingga tidak dipungut biaya pendidikan.

5. Perbedaan Ketentuan Murid

Murid yang diterima melalui SPMB Bersama wajib tetap bersekolah di satuan pendidikan tujuan hingga menyelesaikan jenjang pendidikan yang ditempuh.

Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan keberlanjutan bantuan pendidikan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Persyaratan Siswa SPMB Bersama 2026

1. Berdomisili di DKI Jakarta dan tercatat dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta selambatnya 15 Juni 2025

2. Calon murid memenuhi persyaratan:

- Penerima KJP Plus yang masih aktif

- Anak dari pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, nama porang tuanya terdaftar dalam SK Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta

- Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, nama orang tuanya tercantum dalam SK Kepala DInas Tenaga Kerja , Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta

- Penerima Program indonesia Pintar (PIP)

- Terdata dalam data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN)

3. Memiliki ijazah/surat keterangan lulus dari jenjang sebelumnya

4. Batas usia:

- SMP maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2026

- SMA dan SMK maksimal 21 tahun pada 1 Juli 2026

Jadwal SPMB Bersama Jakarta 2026

SPMB Bersama dilaksanakan dalam tiga tahap.

Tahap pertama berlangsung pada 15 hingga 18 Juni 2026 untuk pendaftaran dan seleksi. Pengumuman hasil seleksi dilakukan pada 18 Juni 2026 pukul 17.00 WIB, sedangkan daftar ulang berlangsung pada 19–20 Juni 2026.

Tahap kedua dibuka pada 22–24 Juni 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 24 Juni 2026 pukul 17.00 WIB dan daftar ulang dilaksanakan pada 25–26 Juni 2026.

Tahap akhir berlangsung pada 6–7 Juli 2026. Pengumuman dilakukan pada 7 Juli 2026 pukul 17.00 WIB dan daftar ulang pada 8–9 Juli 2026.

Jadwal PMB Sekolah Swasta Gratis 2026

1. Gelombang Pertama

Pendaftaran dan verifikasi berkas: 15-29 Juni dan 30 Juni 2026

Proses Seleksi: 15-29 Juni dan 30 Juni 2026

Pengumuman: 1 Juli 2026

Daftar Ulang: 2-3 Juli 2026

2. Gelombang Kedua

Pendaftaran dan verifikasi berkas: 8 - 9 Juli 2026

Proses Seleksi: 8 - 9 Juli 2026

Pengumuman: 9 Juli 2026

Daftar Ulang: 10 Juli 2026.