WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump menghasilkan lebih dari USD1,4 miliar atau Rp25 triliun pada tahun lalu dari transaksi bisnis di mata uang kripto. Itu berdasarkan laporan keuangan wajibnya untuk tahun 2025.

Dalam pengungkapan setebal 927 halaman, ia melaporkan royalti sebesar USD635 juta dari entitas bernama Celebration Coins, yang diduga berada di balik koin meme $TRUMP yang nilainya telah anjlok sejak ia meluncurkannya beberapa hari sebelum menjabat.

Ia juga melaporkan pendapatan lebih dari USD500 juta dari World Liberty Financial, sebuah perusahaan mata uang kripto yang didirikan oleh putra-putranya sendiri dan anak-anak utusan khususnya, Steve Witkoff.

Ia memperoleh jutaan dolar lebih banyak dari real estat dan barang-barang bertema Trump. Namun Gedung Putih membantah bahwa ia mengambil keuntungan dari jabatan presiden.

Pendapatan dari pengungkapan keuangan terbarunya—yang mencapai setidaknya USD2,2 miliar—jauh melampaui pendapatan sebelumnya untuk tahun 2024, ketika Trump mengungkapkan pendapatan lebih dari USD600 juta.

Namun Gedung Putih, yang berulang kali menekankan bahwa Trump telah menempatkan bisnisnya dalam sebuah perwalian yang dikelola oleh putra-putranya, sekali lagi membantah adanya konflik kepentingan.

Wakil sekretaris pers Gedung Putih, Anna Kelly, mengatakan presiden dengan bangga telah menjadikan AS sebagai "ibu kota kripto dunia".

"Baik Presiden maupun keluarganya tidak pernah terlibat—atau akan pernah terlibat—dalam konflik kepentingan," katanya dalam sebuah pernyataan.

Ia menambahkan: "Semua tindakan Presiden Trump dan pemerintahannya dilakukan demi kepentingan terbaik rakyat Amerika—dan setiap yang disebut 'wartawan' yang mendorong sebaliknya hanya mendaur ulang narasi yang sama, usang, dan salah yang telah didorong oleh Demokrat dan media arus utama selama satu dekade."

Presiden sendiri juga telah menegaskan bahwa ia tidak tunduk pada undang-undang konflik kepentingan federal.

Trump pernah mengkritik mata uang kripto, dengan terkenal menyebut Bitcoin sebagai "penipuan" pada tahun 2021 dan "bencana yang akan segera terjadi".

Namun, selama kampanye presidennya tiga tahun kemudian, Trump mengatakan ia ingin menjadikan AS sebagai "ibu kota kripto planet ini". Salah satu tindakan pertamanya ketika kembali ke Gedung Putih tahun lalu adalah perintah eksekutif untuk "mendukung pertumbuhan yang bertanggung jawab" dari industri kripto.

Richard Painter, mantan kepala pengacara etika Gedung Putih di bawah George W. Bush, mengatakan kepada BBC bahwa "luar biasa" bahwa Trump telah menghasilkan $1 miliar dari kripto.

"Tentu saja itu adalah konflik kepentingan," katanya.

Will Walker-Arnott, direktur klien pribadi di Raymond James Wealth Management, mengatakan: "Pendekatannya, saya kira, berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya dalam hal menghasilkan uang.

"Jimmy Carter memasukkan pertanian kacangnya ke dalam perwalian buta dan George W. Bush menjual sahamnya di Texas Rangers sebelum menjadi presiden, tetapi Trump tampaknya beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dan tampaknya menghasilkan banyak uang melalui perusahaan kripto keluarganya ini."

Pengungkapan pada hari Selasa menunjukkan pendapatan kriptonya jauh melampaui pendapatan dari bisnis real estatnya, yang pertama kali melambungkan namanya.

Trump menghasilkan sekitar USD77 juta dari klub Mar-a-Lago dan USD122 juta dari klub golfnya di Doral, Florida.

Ia juga menghasilkan lebih dari USD30 juta masing-masing dari klub golf di Bedminster, New Jersey, dan Jupiter, Florida, serta Turnberry, Skotlandia.

Trump juga menghasilkan jutaan dolar dari usaha bisnis lainnya, menurut pengungkapan keuangan tersebut.

Ini termasuk USD4,7 juta dalam royalti dari Jam tangan bermerek Trump, bersama dengan Alkitab, sepatu olahraga, parfum, dan gitar bermerek Trump.

Ibu Negara Melania Trump juga mencantumkan pendapatannya dari tahun 2025 dalam pengungkapan tersebut. Ia menghasilkan USD10,7 juta dari "perjanjian lisensi" terkait dengan film dokumenter tentang dirinya yang dirilis tahun lalu.

Pendapatan lain sebesar USD6 juta tercantum untuknya dari penjualan NFT, yaitu gambar digital yang dijual secara online.

Presiden mencantumkan sekitar USD86,5 juta pendapatan dari penyelesaian berbagai tindakan hukum.

Ini termasuk USD16 juta dari gugatan terhadap ABC, USD16 juta dari CBS Broadcasting dan CBS Interactive, USD24,5 juta dari Meta, USD22 juta dari YouTube, dan USD8 juta dari X.

Namun Gedung Putih mengatakan sebagian besar uang itu dialokasikan untuk perpustakaan kepresidenan Trump di masa depan atau organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk pemeliharaan situs taman di wilayah Washington DC.

Menurut daftar orang terkaya di dunia yang disusun oleh majalah Forbes, Trump memiliki kekayaan sekitar USD6 miliar - naik dari USD2,3 miliar pada tahun 2024. Indeks Miliarder Bloomberg menempatkan kekayaan bersih presiden sebesar USD7,6 miliar.

Setelah kembali ke Gedung Putih, Trump mengadopsi pendekatan yang ramah terhadap industri kripto, bahkan ketika perusahaan yang terkait dengan keluarganya menerbitkan token digital.

Kepala regulator keuangan, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), juga dipandang sebagai sekutu industri kripto.

Sejak menjabat pada April 2025, Paul Atkins telah menggeser lembaga tersebut dari pendekatan regulasi ketat melalui penegakan hukum yang diterapkan pendahulunya.

Juli lalu, presiden menandatangani Undang-Undang GENIUS, untuk "menjadikan Amerika sebagai pemimpin tak terbantahkan dalam aset digital".

Dengan lebih dari 900 halaman, laporan tahunan Trump jauh lebih panjang daripada laporan pendahulunya. Misalnya, laporan keuangan Joe Biden untuk tahun terakhir masa jabatannya hanya sepanjang 11 halaman.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Polri berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan ke depannya demi mewujudkan institusi yang diharapkan oleh masyarakat. Korps Bhayangkara masih terus melakukan penyempurnaan.

Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam sambutannya di depan Presiden Prabowo Subianto pada Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (1/7/2026).

"Sebagaimana peribahasa 'tidak ada gading yang tak retak', begitupun perjalanan pengabdian Polri yang belum sepenuhnya sempurna," kata Sigit.

Sigit berjanji akan menerima seluruh kritik dan masukan dari berbagai pihak terhadap Polri. Sigit menyebut hal itu diperlukan agar Polri dapat berbenah dan bisa menjadi seperti yang diharapkan masyarakat. "Kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan darma bakti kami demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat," ujar Sigit.

Meski begitu, Sigit juga berterima kasih lantaran tingkat kepercayaan publik terhadap Polri telah bertambah menjadi 80,6%. Menurut Sigit hasil itu menjadi motivasi bagi seluruh insan Bhayangkara untuk meningkatkan kualitas layanan dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif.

Lihat video: Momen Presiden Prabowo Lakukan Parade di HUT Bhayangkara ke-80



Sigit mengatakan semangat transformasi Polri juga menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk menyambut momentum bonus demografi dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045

"Agar bangsa kita siap menyambut momentum bonus demografi sebagai titik tolak mewujudkan NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang kita cita-citakan bersama," ucapnya.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, ia mengingatkan agar demokrasi Indonesia tidak disalahgunakan oleh kepentingan tertentu yang berpotensi merusak persatuan bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan amanat di hadapan ribuan anggota Polri pada Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Satlat Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Prabowo mengatakan pembangunan demokrasi harus terus diperkuat dengan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Menurutnya, kritik memiliki peran penting sebagai pengingat sekaligus sarana evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki berbagai kebijakan.

"Kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita," kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa demokrasi juga harus dijaga dari berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa perbedaan pendapat tidak boleh berkembang menjadi kebencian ataupun perpecahan di tengah masyarakat. "Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berdiri di atas nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita."

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan pesan khusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar terus menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi nasional.

Menurutnya, Polri memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara damai sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum.

"Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara," ujarnya.

Ramdansyah

Praktisi Hukum dan Alumni Kriminologi FISIP UI

PADA 1 Juli 2026, Polri genap berusia 80 tahun. Tema peringatannya, “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”. Tema ini mengingatkan kembali tugas polisi adalah melayani dan mengabdi pada masyarakat di tengah suasana publik yang semakin gelisah atas munculnya chilling effect, yaitu kondisi psikologis ketika masyarakat melakukan sensor terhadap dirinya sendiri karena takut menyampaikan pendapat. Warga berpikir dua kali sebelum mengunggah pendapatnya di ruang publik.

Beberapa pekan sebelumnya, meja penyidikan perkara pencemaran nama baik seolah tak pernah sepi. Pengacara Razman Arif Nasution mulai menjalani vonis satu setengah tahun penjara terkait penghinaan kepada Hotman Paris Hutapea. Roy Suryo dan dr. Tifa tengah didakwa atas dugaan fitnah yang berangkat dari polemik ijazah seorang mantan presiden. Beberapa waktu lalu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar atas pencemaran nama baik.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa ekspresi di ruang publik kini semakin mudah berubah menjadi perkara pidana. Inilah dilema yang sesungguhnya dihadapi Polri pada hari jadinya yang ke-80 — bagaimana melindungi kehormatan warga yang reputasinya diserang, tanpa sekaligus menjadikan kritik sebagai kejahatan.

Ketika Kritik Berubah Menjadi Perkara Pidana

Dilema itu jauh lebih tajam dibandingkan ketika ketentuan mengenai perlindungan kehormatan dan nama baik pertama kali dirumuskan dalam KUHP. Di era media sosial, sebuah unggahan menyebar ke jutaan orang dalam hitungan jam, dan kerusakan reputasi terjadi sebelum mekanisme hukum sempat bekerja. Wajar apabila seseorang yang merasa nama baiknya dirugikan menuntut perlindungan hukum. Tetapi “cepat” membawa risiko serius: ketika kecepatan penyidikan tidak diimbangi kehati-hatian, yang terjaring kerap justru suara-suara kritis, bukan pemfitnah. Sebab antara luka perasaan dan kerugian nyata, jaraknya bisa sangat tipis — dan polisi selayaknya berdiri tepat di garis batas itu.

Filsafat hukum membantu memberi nama pada garis tersebut. Joel Feinberg, dalam The Moral Limits of the Criminal Law (1985), membedakan antara harm dan offense. Harm adalah kerugian objektif terhadap hak atau kepentingan yang dilindungi hukum; offense adalah ketersinggungan, rasa malu, atau ketidaknyamanan yang bersifat subjektif. Negara berwenang menghukum perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata, tetapi tidak sepatutnya menjadikan setiap keberatan subjektif sebagai pintu masuk pemidanaan. Perbedaan ini bukan permainan kata; ia menentukan apakah negara sedang melindungi hak warga atau melindungi ketersinggungan kekuasaan.

Kritik, Fitnah, dan Kepentingan Publik

Lebih dari satu setengah abad sebelum Feinberg, John Stuart Mill telah mengingatkan dalam On Liberty (1859) bahwa kebebasan berpendapat bukan sekadar hak individu, melainkan prasyarat bagi tercapainya kebenaran. Kebenaran, tulis Mill, mati menjadi dogma bila tidak pernah diuji oleh pertentangan. Bahkan ketika pendapat yang disampaikan keliru, menahannya tetap merugikan masyarakat — sebab yang hilang adalah kesempatan mempertajam kebenaran melalui perdebatan.

Tuduhan palsu yang disengaja memang layak dituntut, tetapi kritik terhadap pejabat publik tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pencemaran atau fitnah tanpa pembuktian mengenai terpenuhinya seluruh unsur tindak pidananya. Pejabat publik memiliki hak atas reputasi, tetapi jabatan mereka membawa konsekuensi akuntabilitas; dokumen yang menjadi syarat memperoleh jabatan bukan semata urusan privat, melainkan bersinggungan dengan legitimasi politik.

Namun, kebebasan berpendapat sebagaimana dipahami Mill bukanlah kebebasan tanpa batas. Dalam negara hukum demokratis, pembatasan tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat yang ketat. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah negara boleh membatasi ekspresi — boleh, konstitusi mengakuinya.

Diskresi Penyidik sebagai Penjaga Demokrasi

Pasal 28J UUD 1945 memperbolehkan pembatasan demi menghormati hak orang lain, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum. Tetapi pembatasan itu menuntut tiga syarat yang ketat: legalitas, keperluan, dan proporsionalitas. Harus didasarkan pada undang-undang yang jelas, benar-benar diperlukan untuk tujuan yang sah, dan tidak melampaui apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu.

Sebagai ultimum remedium, hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir — bukan respons cepat terhadap ucapan yang mengusik pejabat atau mantan pejabat publik. Inilah ujian yang menanti Polri sebagai pintu masuk perkara pidana: keputusan untuk menetapkan tersangka menentukan apakah sebuah ekspresi berubah menjadi kasus pidana atau tidak.

Konsekuensi dari prinsip tersebut sangat konkret dalam praktik penegakan hukum. Sebelum sebuah laporan berujung penetapan tersangka, jalur non-pidana — klarifikasi terbuka, pencabutan unggahan, mediasi — sepatutnya menjadi pilihan pertama.

Pada titik inilah profesionalisme penyidik diuji. Tidak setiap laporan pidana harus berakhir pada penetapan tersangka. Diskresi yang bertanggung jawab justru menjadi instrumen untuk memastikan hukum pidana bekerja sebagai pelindung hak, bukan sekadar alat merespons tekanan publik.

Penahanan terhadap tersangka perkara ekspresi harus ditimbang dengan sangat hati-hati, sebab satu penahanan terburu-buru dapat membuat ribuan warga memilih diam. Bukan vonis seorang terdakwa yang paling berbahaya, melainkan chilling effect yang menyusul: akademisi menahan analisisnya, jurnalis menghaluskan pertanyaan, aktivis memperhalus kritik hingga kehilangan makna.

Menjaga Kehormatan Tanpa Membungkam Warga

Kekhawatiran itu bukan ilusi. Amnesty International Indonesia (2025) mencatat 903 warga sipil terjerat kriminalisasi pasal kebencian, pencemaran nama baik, dan makar dalam 796 kasus sepanjang Januari 2018 hingga Juli 2025. Survei Saiful Mujani Research & Consulting pada Maret 2026 menemukan 58 persen warga merasa takut terhadap kemungkinan penangkapan sewenang-wenang — naik dari 36 persen pada Februari 2024. Angka-angka ini menunjukkan kecenderungan sistemik, bukan sekadar satu-dua perkara yang salah jalan.

Ruang publik yang lahir dari ketakutan mungkin tampak tenang, tetapi ketenangan itu bukan tanda sehatnya demokrasi. Demokrasi tidak membutuhkan warga yang patuh karena takut, melainkan warga yang berani bertanya dan negara yang mau menjawab.

Kritik dapat salah dan dugaan dapat keliru, tetapi obat pertama bagi kekeliruan dalam ruang publik adalah bantahan, data, dan pembuktian terbuka — bukan penangkapan, penahanan, bahkan penjara.

Di usia ke-80, ukuran keberhasilan Polri bukanlah banyaknya perkara yang diproses, melainkan kemampuannya menjaga keseimbangan antara kehormatan setiap warga dan kebebasan setiap orang untuk berbicara. Polisi yang kuat bukan polisi yang membuat masyarakat takut berbicara, melainkan polisi yang membuat masyarakat percaya bahwa hukum akan melindungi kehormatan tanpa membungkam kritik.

SPBU swasta kompak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Juli 2026. Penurunan tersebut berlaku hanya pada beberapa jenis bahan bakar, seperti yang dilakukan Shell dan BP.

Per hari ini, Shell dan BP menurunkan harga untuk produk diesel. Hal ini sejalan dengan penurunan harga minyak dunia.

SPBU Shell menurunkan harga produk Shell V-Power Diesel dari sebelumnya Rp24.490 per liter menjadi Rp21.340 per liter.

Begitu juga dengan BP menurunkan harga produk Ultimate Diesel dari sebelumnya Rp25.060 per liter menjadi sebesar Rp21.340 per liter.

Sementara itu, untuk produk RON92, baik Shell ataupun BP tetap mempertahankan harganya seperti bulan sebelumnya.

Keputusan SPBU swasta ini juga sejalan dengan langkah PT Pertamina yang tetap mempertahankan harga Pertamax di RpRp 16.250 per liter.

[Gambas:Youtube]

Pertamina per hari ini hanya menurunkan harga BBM untuk jenis Pertamax Turbo dari Rp20.750 per liters menjadi Rp19.300 per liter.

Adapun harga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter, serta Dexlite turun dari Rp23.000 liter menjadi Rp19.700 per liter.

Berikut daftar harga BBM di Pertamina, Shell dan BP:

Pertamina-Pertalite: Rp10.000 per liter-Solar Subsidi: Rp6.800 per liter-Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter-Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter-Pertamax Turbo (RON 98): Rp19.300 per liter-Dexlite: Rp19.700 per liter-Pertamina DEX: Rp21.150 per liter

Shell-Shell V-Power Diesel: Rp21.340 per liter

BP-AKR-BP 92: Rp16.670 per liter-BP Ultimate: Rp17.240 per liter-BP Ultimate Diesel: Rp21.340 per liter

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meraup lebih dari USD1,4 miliar atau sekitar Rp25 triliun dari berbagai bisnis kripto sepanjang 2025 berdasarkan laporan keuangan federal yang dirilis Senin waktu setempat. Pendapatan tersebut memberikan lonjakan signifikan terhadap total kekayaan dan pemasukan tahunan Trump.

"Presiden Trump dengan bangga menjadikan AS sebagai ibu kota kripto dunia melalui kebijakan eksekutif, dukungan terhadap legislasi seperti GENIUS Act, serta kebijakan yang mendorong inovasi dan peluang ekonomi bagi seluruh warga Amerika," ujar Juru Bicara Gedung Putih Anna Kelly, dikutip dari The Guardian, Rabu (1/7/2026).

Trump bersama keluarganya memperluas investasi di sektor mata uang digital dan bisnis kripto. Pada awal 2025, Trump menyatakan ambisinya menjadikan AS sebagai "Crypto Capital of The World" atau pusat industri kripto global.

Laporan tahunan kepada Office of Government Ethics menunjukkan bisnis utama Trump di sektor kripto, World Liberty Financial, menghasilkan lebih dari USD500 juta dari penjualan berbagai produk kripto baru, termasuk token tata kelola atau governance token.

Selain itu, perusahaan lain milik Trump, CIC Digital LLC, mencatat pemasukan lebih dari USD600 juta dari penjualan meme coin bergambar wajah Trump yang diluncurkan beberapa hari sebelum pelantikannya sebagai presiden.

Pendapatan bisnis kripto tersebut melampaui sebagian besar pemasukan dari portofolio properti Trump yang dibangun selama puluhan tahun. Kenaikan nilai bisnis digital itu didorong masuknya investor miliarder serta langkah pemerintahan Trump yang melonggarkan penindakan federal terhadap industri kripto.

Kelly menegaskan Trump dan keluarganya tidak pernah terlibat konflik kepentingan dalam menjalankan bisnis maupun pemerintahan. Meski demikian, sejumlah token dan koin kripto terkait Trump dilaporkan mengalami penurunan nilai sejak pertama kali dipasarkan.

Di luar bisnis aset digital, Trump juga memperoleh jutaan dolar AS dari penjualan produk bermerek Trump seperti Alkitab, sepatu olahraga, dan jam tangan. Dalam kategori jam tangan bermerek Trump saja, presiden AS itu memperoleh sekitar USD4,7 juta sepanjang tahun lalu. Trump juga masih meraup puluhan juta dolar dari lisensi dan kerja sama properti hotel, resor, dan kondominium di sejumlah negara.

Beberapa proyek properti luar negeri yang berkontribusi terhadap pemasukan Trump antara lain proyek di Uni Emirat Arab senilai USD10,4 juta, proyek di Arab Saudi sebesar USD9 juta, serta proyek di Bukares, Rumania, dan Qatar yang masing-masing menghasilkan sekitar USD5 juta.

JAKARTA - Nasib apes tengah membayangi Uni Eropa (UE) ketika terancam kehilangan pasokan gas Amerika Serikat (AS) , setelah sebelumnya memutus ketergantungan energi dari Rusia pasca pecahnya perang Ukraina di 2022. Negara-negara Eropa kini justru terjebak dalam cengkeraman geopolitik baru usai di ancam AS.

Secara mengejutkan, AS yang selama ini diagungkan sebagai dewa penolong energi Eropa justru melayangkan ancaman menghentikan pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) jika Brussels ogah menuruti kemauan Washington.

Eropa Diam-diam Borong Gas Rusia hingga Tembus Rekor, Terjebak Skenario Krisis Energi?



Menteri Energi AS, Chris Wright secara blak-blakan memperingatkan bahwa tangki-tangki LNG Amerika siap dialihkan ke benua lain, hingga membiarkan Eropa membeku dalam krisis pasokan energi . Ancaman ini dipicu oleh friksi panas terkait regulasi lingkungan Uni Eropa yang menargetkan pembatasan ketat emisi gas metana mulai tahun 2027 mendatang.

Sentilan Keras dari Washington buat Daratan Eropa

Ketegangan ini menonjolkan bagaimana AS mulai memanfaatkan posisi dominannya sebagai pemasok gas terbesar Eropa setelah jalur pipa Rusia dijatuhi sanksi internasional. Dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg, Chris Wright menegaskan, bahwa ekspor gas AS akan dengan mudah "mengalir ke tempat lain" jika Uni Eropa keras kepala mempertahankan aturan tersebut.

"Tanpa reformasi yang berarti terhadap aturan itu, hal ini akan menyebabkan rasa sakit yang serius (serious pain) bagi Eropa, dan itu sebenarnya tidak perlu terjadi," ujar Wright dengan nada mengancam.

Melalui aturan baru, Uni Eropa mewajibkan seluruh gas impor memenuhi standar pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi metana yang super ketat. Masalahnya, para eksportir raksasa seperti AS, Qatar, Aljazair, dan Nigeria menilai aturan itu mustahil diterapkan secara praktis.

Uni Eropa Disebut Terlambat 15 Tahun buat Hadapi Kiamat Energi

JAKARTA - Nasib apes tengah membayangi Uni Eropa (UE) ketika terancam kehilangan pasokan gas Amerika Serikat (AS) , setelah sebelumnya memutus ketergantungan energi dari Rusia pasca pecahnya perang Ukraina di 2022. Negara-negara Eropa kini justru terjebak dalam cengkeraman geopolitik baru usai di ancam AS.

Secara mengejutkan, AS yang selama ini diagungkan sebagai dewa penolong energi Eropa justru melayangkan ancaman menghentikan pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) jika Brussels ogah menuruti kemauan Washington.

Eropa Diam-diam Borong Gas Rusia hingga Tembus Rekor, Terjebak Skenario Krisis Energi?



Menteri Energi AS, Chris Wright secara blak-blakan memperingatkan bahwa tangki-tangki LNG Amerika siap dialihkan ke benua lain, hingga membiarkan Eropa membeku dalam krisis pasokan energi . Ancaman ini dipicu oleh friksi panas terkait regulasi lingkungan Uni Eropa yang menargetkan pembatasan ketat emisi gas metana mulai tahun 2027 mendatang.

Sentilan Keras dari Washington buat Daratan Eropa

Ketegangan ini menonjolkan bagaimana AS mulai memanfaatkan posisi dominannya sebagai pemasok gas terbesar Eropa setelah jalur pipa Rusia dijatuhi sanksi internasional. Dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg, Chris Wright menegaskan, bahwa ekspor gas AS akan dengan mudah "mengalir ke tempat lain" jika Uni Eropa keras kepala mempertahankan aturan tersebut.

"Tanpa reformasi yang berarti terhadap aturan itu, hal ini akan menyebabkan rasa sakit yang serius (serious pain) bagi Eropa, dan itu sebenarnya tidak perlu terjadi," ujar Wright dengan nada mengancam.

Melalui aturan baru, Uni Eropa mewajibkan seluruh gas impor memenuhi standar pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi metana yang super ketat. Masalahnya, para eksportir raksasa seperti AS, Qatar, Aljazair, dan Nigeria menilai aturan itu mustahil diterapkan secara praktis.

Uni Eropa Disebut Terlambat 15 Tahun buat Hadapi Kiamat Energi

Alasannya karena jaringan ladang gas dan pipa di AS terlampau luas untuk bisa mengukur kadar metana secara spesifik per kargo kapal. Ditambah ketidakpastian sanksi denda dari Eropa membuat para pengusaha AS takut dan mulai ogah-ogahan menandatangani kontrak pasokan jangka panjang dengan pembeli di Eropa.

Ironi Geopolitik

Situasi yang dialami eropa menjadi bentuk ironi terbesar. Pasanya sebelum tahun 2022, pemerintah barat berulang kali menuduh Kremlin menggunakan pasokan gas sebagai alat pemerasan politik (geopolitical weapon).

Kini setelah Eropa 100% bergantung pada LNG Amerika dan dihantam rekor lonjakan tarif listrik tertinggi, justru Washington yang secara terbuka mendikte kebijakan hukum Eropa menggunakan kartu as pasokan gas.

Meskipun ditekan habis-habisan, Komisioner Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen secara tegas menolak untuk melunakkan undang-undang tersebut. Jorgensen bersikeras bahwa Brussels tidak akan menggadaikan standar kelestarian lingkungan demi tunduk pada tekanan para pemasok.

Perseteruan panas ini dijadwalkan masuk dalam pembahasan darurat pada pertemuan para menteri energi Uni Eropa di Luxembourg.

LONDON - Istana Buckingham telah menghapus “Pembela Iman” atau “Defender of the Faith” dari deskripsi pekerjaan resmi Raja Charles. Istana mengganti gelar berusia 500 tahun itu dengan janji yang lebih samar untuk melindungi agama di seluruh “negara multi-agama” Inggris, menurut laporan keuangan kerajaan tahunan Inggris.

Laporan Hibah Kedaulatan untuk tahun 2025-2026, yang dirilis pada hari Jumat, menetapkan “Yang Mulia adalah Gubernur Tertinggi Gereja Inggris dan melindungi ruang bagi Iman di dalam negara multi-agama.”

Namun, susunan kata-katanya berbeda secara signifikan dari versi tahun lalu yang menggambarkan Charles sebagai “Kepala Gereja Inggris dan Pembela Iman.” Namun, gelar tersebut tetap ada di situs web keluarga kerajaan.

Frasa “Pembela Iman” berasal dari tahun 1521, ketika Paus Leo X memberikannya kepada Henry VIII setelah raja memposisikan dirinya sebagai penentang keras Reformasi Martin Luther.

Perubahan ini menghidupkan kembali perdebatan yang telah membayangi Charles selama tiga dekade.

Sebagai Pangeran Wales pada tahun 1994, ia menyatakan bahwa ia lebih suka menjadi "pembela iman" daripada "pembela Gereja," yang menunjukkan ia ingin mewakili semua agama, bukan hanya Kristen.

Selama penobatannya pada tahun 2023, ia tidak mengubah sumpah dalam hal ini, tetapi kata pengantar sumpah tersebut menyatakan bahwa Gereja Inggris "akan berupaya membina lingkungan di mana orang-orang dari semua agama dan kepercayaan dapat hidup bebas."

Pesan keagamaan sebelumnya membuat Charles mendapat sorotan setelah ia merekam ucapan Ramadan untuk Muslim Inggris pada bulan Februari tetapi tidak menyampaikan pesan Paskah pribadi.

Hal ini menimbulkan tuduhan dari para komentator Kristen bahwa ia mengesampingkan gereja yang secara resmi dipimpinnya. Setelah mendapat kecaman, akun media sosial keluarga kerajaan memposting pesan singkat "Selamat Paskah," meskipun Charles tidak pernah menyampaikan pidato pribadi.

Sebagai perbandingan, Ratu Elizabeth II tidak pernah merekam pesan Ramadan dan hanya mengeluarkan satu pesan Paskah khusus selama masa pemerintahannya – pada saat lockdown Covid 2020.

Ia juga secara tradisional merekam pesan Natal yang menyebutkan agama lain selain Kristen.

Amandemen terbaru ini muncul setelah jajak pendapat Ipsos pekan lalu menunjukkan dukungan terhadap monarki berada di angka 55%, angka terendah dalam beberapa dekade, dan turun dari puncaknya sebesar 80% pada tahun 2012.

JAKARTA - Penerapan prinsip Business Judgment Rule menjadi pilar krusial dalam memperkuat sistem tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ). Doktrin hukum itu memberikan ruang inovasi yang aman bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis strategis tanpa rasa takut.

Isu tersebut dikupas tuntas dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara InstituteAkbar Faizal Uncenroed (AFU) bertajuk ‘Re-design BUMN Via Danantara dan Jebakan Hukum: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris?’. Peneliti Nagara Institute, Satya Arinanto menjelaskan, aturan perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk memitigasi risiko kriminalisasi keputusan manajemen. Langkah proteksi berdasarkan tiga payung hukum utama, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Payung hukum yang kedua adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Ketiga, UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Sebenarnya, tujuan utama konsep Business Judgment Rule adalah melindungi direksi dari pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang diambil. Direksi tidak dapat disalahkan selama keputusannya tidak melibatkan unsur kecurangan, benturan kepentingan, ataupun tindakan melawan hukum,” ungkap Satya Arinanto.

Keputusan Bisnis Dikriminalisasi, Direksi BUMN Tak Akan Berani Ambil Risiko



Regulasi teranyar dalam UU Nomor 16 Tahun 2025 memperkuat paradigma pengelolaan aset berdasarkan prinsip perseroan terbatas murni. Kepastian itu menegaskan posisi kekayaan perusahaan sebagai aset yang terpisah secara resmi dari domain keuangan negara Indonesia.

“Meskipun kekayaan dipisahkan, pengawasan serta pemeriksaan terhadap perusahaan tetap dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan aset milik negara. Direksi yang salah memang harus dikriminalisasi karena triliunan rupiah uang sudah menguap akibat korupsi, tapi justru tidak ada tindakan apa-apa,” tutur Satya Arinanto.

Urgensi Pemisahan Rezim Hukum Keuangan Negara

Eks Direktur Utama (Dirut) PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan menyoroti adanya benturan nyata antara dua rezim hukum berbeda. Ketakutan aturan seringkali membuat para pengelola merasa bimbang ketika hendak melahirkan berbagai inisiatif pengembangan usaha komersial.

“Kita hidup di dua rezim berbeda dan tidak bisa bercampur seperti halnya minyak dengan air dalam satu wadah. Satu perak saja uang dari APBN masuk, otomatis menjadi domain keuangan negara yang berhak diaudit oleh pihak BPK,” ujarnya.

Dilema Danantara di Tengah Pemberantasan Korupsi



Oleh karenanya, Hotasi Nababan meminta BPI Danantara harus memberikan payung hukum kokoh demi mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Perlindungan itu sangat mendesak agar para profesional mempunyai keberanian tinggi dalam mengeksekusi berbagai rencana investasi strategis secara optimal.

“Selama konstruksi hukum masih seperti sekarang, maka setengah kaki pengelola perusahaan negara memang sudah berada di dalam penjara. Jadi, bedakan antara tindakan korupsi dan tidak perform agar para direksi mau mengambil risiko demi menggerakkan ekonomi secara riil,” paparnya.

Kawal Akuntabilitas Lembaga Superholding Nasional

Pada kesempatan yang sama, Lalola Easter Kaban selaku Program Manager Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bahwa pembentukan BPI Danantara sebagai lembaga superholding baru wajib mengedepankan prinsip akuntabilitas publik. Transformasi tata kelola investasi modern berkelas dunia harus mampu mengeliminasi segala bentuk praktik buruk manajemen masa lalu.

“Kita sedang bicara tentang entitas baru, sebuah superholding yang mau meniru Temasek Holding milik negara tetangga Singapura. Kita harus berhati-hati dan mengawal ketat proses ini agar lembaga baru tersebut tidak berubah menjadi kasus seperti 1MDB milik Malaysia,” ucapnya.

Lalola Easter Kaban menyampaikan, penerapan Business Judgment Rule hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh potensi konflik kepentingan terkelola secara transparan. Sinkronisasi regulasi material mutlak adanya, sehingga instrumen hukum tak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi keputusan murni manajemen perusahaan.

“Kita semua harus memahami secara jernih bahwa terjadinya suatu kerugian negara itu tidak sama dengan sebuah tindakan korupsi. Business Judgment Rule tentu menjadi cara terbaik meminimalisir agresivitas dari penerapan UU Tipikor di lapangan,” katanya.

Membangun Optimisme Tata Kelola Ekonomi Masa Depan

Sementara itu, Akbar Faizal selaku Direktur Eksekutif Nagara Institute menegaskan, restrukturisasi ribuan BUMN merupakan langkah berani Presiden Prabowo Subianto demi kemakmuran bersama. Penataan ulang sistem korporasi negara itu menjadi momentum krusial untuk menempatkan figur profesional terbaik pada struktur kepemimpinan baru.

“Mari kita mengkritisi rencana besar BPI Danantara ini, tetapi pada saat bersamaan tetap bertanggung jawab mencari tahu keuntungannya. Maka, kami coba memberikan pesan keras kepada pengelola agar memilih orang yang tepat demi mengelola aset negara,” ungkapnya.

Akbar Faizal meyakini, kolaborasi yang solid antara pengawas independen dan institusi pemerintah mampu melahirkan sistem investasi nasional yang sangat kredibel. Sehingga, keberhasilan jangka panjang BPI Danantara akan membawa lompatan besar bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di masa depan.

“Forum diskusi ilmiah ini sengaja kami bangun untuk menghadirkan kapasitas terbaik dalam merekam pemikiran objektif dari seluruh masyarakat. Kita berharap penegakan hukum berjalan adil tanpa nuansa politis agar transformasi ekonomi ini berhasil memakmurkan kita semua bersama,” pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai sekitar 43.000 orang hingga Juni 2026. Sektor manufaktur diduga menjadi penyumbang terbesar dalam gelombang PHK tersebut.

"Kalau tidak salah, kemarin di bulan Juli kan 43.000-an, ya. Yang di bulan Juni kemarin ya, sampai bulan Juni," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi saat ditemui di Kantor Kemnaker, dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Pihaknya masih melakukan pengecekan lebih lanjut terkait rincian sektor penyumbang PHK terbesar. Namun, industri manufaktur disebut menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. "Saya cek ya, ini kalau tidak salah ya, manufaktur salah satunya ya. Itu mungkin nanti bisa saya cek, bisa saya sampaikan," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menekan peningkatan angka PHK sekaligus memberikan perlindungan kepada pekerja terdampak, salah satunya melalui penguatan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan. Karena bagi seorang-seorang yang ter-PHK, JKP itu sangat penting," kata Anwar.

Ia menjelaskan program JKP memberikan manfaat berupa bantuan tunai atau cash benefit selama pekerja berada dalam masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan baru. Selain itu, peserta juga mendapatkan pelatihan kerja melalui program reskilling dan upskilling.

Kemnaker turut menyediakan layanan informasi lowongan kerja dan bimbingan penempatan kerja bagi peserta JKP agar lebih mudah kembali masuk ke dunia kerja. “Akses dan juga bimbingan untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan ketenagakerjaan, misalnya informasi pekerjaan yang terbuka dan sebagainya,” ujar Anwar.

LONDON - Perusahaan rokok global British American Tobacco (BAT) akan memangkas sekitar 9.000 tenaga kerja sebagai bagian dari transformasi bisnis menuju perusahaan berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Langkah tersebut dilakukan di tengah menurunnya permintaan rokok konvensional di pasar global.

"Kami sedang membangun organisasi yang siap menghadapi masa depan, lebih lincah, disiplin dalam biaya, dan berbasis teknologi," ujar Chief Executive Officer BAT Tadeu Marroco dalam pernyataannya dikutip The Guardian, Selasa (30/6/2026).

Produsen rokok merek Dunhill dan Peter Stuyvesant itu menyebutkan pengurangan tenaga kerja mencakup pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 5.500 karyawan serta pengalihan sekitar 3.500 pekerjaan ke pihak ketiga hingga akhir 2026.

Menurut perusahaan, restrukturisasi tersebut merupakan bagian dari program transformasi bisnis yang ditargetkan mampu menghasilkan penghematan biaya tahunan hingga 600 juta poundsterling pada akhir 2028.

Marroco mengatakan BAT akan tetap memberikan dukungan kepada pekerja yang terdampak selama masa transisi. Ia menilai perubahan tersebut diperlukan untuk mempersiapkan perusahaan menghadapi dinamika industri tembakau global.

BAT saat ini menghadapi tekanan akibat penurunan permintaan rokok tradisional di berbagai negara. Di sisi lain, perusahaan juga harus meningkatkan investasi pada produk alternatif nikotin dan pengembangan teknologi digital.

Pada tahun lalu, BAT menggandeng perusahaan konsultan teknologi Accenture untuk mengalihdayakan sebagian pekerjaan guna memperoleh akses terhadap solusi AI. Sejumlah pekerjaan di Inggris, Polandia, Rumania, Kosta Rika, Meksiko, Singapura, dan Malaysia telah dialihkan kepada Accenture sejak kerja sama dimulai.

Selain mempercepat digitalisasi, BAT juga mulai menutup sejumlah fasilitas produksi rokok konvensional. Pada Januari 2026, perusahaan mengumumkan penutupan pabrik kedelapan terbesarnya di Afrika Selatan akibat persaingan dengan perdagangan ilegal. BAT memperkirakan volume industri rokok global akan turun sekitar 2,5% sepanjang tahun ini.