Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, disiapkan menjadi model pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP) berbasis potensi daerah guna memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Project Director KSPP Blasius Popylus usai audiensi dengan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Kompleks Pendopo Si Panji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai BUMN untuk mendukung program pertahanan pangan nasional.

"Pada 2026, kami akan membangun 20 KSPP di Indonesia dan salah satunya berada di Banyumas. KSPP ini merupakan kawasan sentra produksi pangan yang diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan dari hulu hingga hilir," kata Vice President Divisi Pangan Agrinas Pangan Nusantara itu.

Menurut dia, pengembangan KSPP mengedepankan kolaborasi antara BUMN, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dengan menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan pertanian.

Ia menegaskan pendekatan tersebut diharapkan mampu mendorong petani tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Harapannya, pertanian tidak hanya menyejahterakan petani, tetapi petani lah yang nantinya turut menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Ia mengatakan pemilihan Banyumas didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain posisi geografis yang strategis serta kondisi daerah yang tercatat memiliki surplus pangan, khususnya beras.

Selain itu, berbagai program pengembangan sektor pertanian yang telah dijalankan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam mendukung implementasi KSPP.

"KSPP ini bukan dibangun dari nol, melainkan mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada di daerah, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun potensi lainnya," katanya.

Dalam tahap awal, kata dia, pengembangan akan difokuskan pada komoditas padi dengan sistem terintegrasi yang mencakup kegiatan budi daya, pengolahan, hingga pengembangan agribisnis dalam satu ekosistem.

Selanjutnya, kawasan tersebut juga berpotensi dikembangkan untuk komoditas lain seperti jagung, kelapa, dan berbagai produk pangan lain sesuai dengan potensi lokal serta hasil kajian lanjutan.

Ia juga menyoroti peran generasi muda, khususnya petani milenial di Banyumas, yang dinilai aktif dalam inovasi pertanian, termasuk pengembangan benih unggul.

"Partisipasi generasi muda di Banyumas sangat baik. Ini menjadi modal penting untuk regenerasi petani dan pengembangan sektor pertanian ke depan," katanya.

Dalam pengembangannya, kata dia, KSPP juga akan melibatkan perguruan tinggi, seperti Universitas Jenderal Soedirman, melalui pembangunan pusat penelitian dan pengembangan di kawasan tersebut.

Blasius mengharapkan fasilitas tersebut menjadi sarana bagi mahasiswa dan peneliti untuk mengembangkan inovasi, baik di bidang benih, alat dan mesin pertanian, maupun metode budi daya.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung program tersebut sebagai upaya pemberdayaan petani.

"Saya minta seluruh jajaran untuk men-support program ini karena ini pemberdayaan petani. Petani akan senang jika penghasilannya meningkat," katanya.

Pihaknya aktif mendorong percepatan realisasi KSPP, termasuk menjajaki kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Perum Bulog dan BUMN terkait agar pengembangan kawasan dapat berjalan terintegrasi.

Ia menilai keberadaan infrastruktur pendukung seperti rice milling unit (RMU) yang terintegrasi dengan program KSPP akan memperkuat ekosistem produksi pangan di daerah.

Selain itu, Banyumas juga memiliki potensi pengembangan komoditas kelapa yang selama ini didukung bantuan bibit dari pemerintah pusat maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Kendati demikian, ia menekankan pentingnya menjaga keunggulan daerah sebagai produsen gula kelapa atau brown sugar yang telah memiliki pasar kuat.

"Kalau seluruh program ini berjalan optimal, saya yakin akan muncul multiplier effect ekonomi yang besar bagi masyarakat," katanya.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyoroti perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan jelang momen Ramadan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah pada Rabu (11/2/2026).

Dalam agenda tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan penekanan khusus pada upaya pengendalian harga pangan. Luthfi meminta agar distribusi pangan dapat disalurkan secara optimal hingga ke tangan konsumen.

"Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus hadir," ujar Luthfi.

Alur distribusi tersebut menjadi penting menyusul tren historis bahwa kebutuhan masyarakat akan mengalami peningkatan selama Ramadan hingga Idulfitri.

Beberapa komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, hingga minyak goreng perlu diawasi untuk mencegah kelangkaan ataupun lonjakan harga yang signifikan.

"Kebutuhan masyarakat meningkat, maka kenaikan harga juga meningkat. Itu harus dikendalikan oleh para bupati dan wali kota di wilayah masing-masing,” ujar Luthfi.

Salah satu upaya pengendalian harga pangan jelang momen tahunan tersebut adalah dengan memasang papan pantau harga komoditas di pasar-pasar besar.

Informasi tersebut juga mesti diperbarui secara berkala, agar masyarakat dapat ikut memantau perkembangan harga secara langsung. Di sisi lain, daerah sentra produksi pangan juga mesti mendapat perhatian.

"Jangan sampai daerah sentra malah kekurangan. Distribusi harus dikawal," ujar Luthfi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah Mohamad Noor Nugroho mengatakan inflasi Jawa Tengah pada Januari 2026 tercatat 2,83% secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan deflasi 0,35% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Nugroho mengingatkan bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri perlu diantisipasi lantaran berpotensi mengerek kenaikan harga volatile food.

"Secara historis, komoditas seperti beras dan aneka cabai sering menjadi penyumbang inflasi saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares memastikan bahwa panen raya beras masih akan terjadi di tengah periode Ramadan.

"Panen ada, kemungkinan nanti akan panen secara bersamaan itu misalnya seperti Sragen. Kemudian beberapa daerah lain yang sebelumnya mereka sudah tanam, tinggal panen saja," ungkap Frans, sapaan akrabnya.

Dengan luasan ribuan hektare, panen raya di Kabupaten Sragen diyakini mampu memenuhi kebutuhan beras di Jawa Tengah selama Ramadan hingga Idulfitri.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menilai pola distribusi cabai dari sentra produksi di Aceh ke Jakarta terbukti efektif menekan harga cabai di Jakarta yang sempat mencapai Rp120.000 per kilogram.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan menilai distribusi cabai dari Aceh ke Jakarta bukan hanya membantu penyerapan hasil panen petani di daerah, melainkan juga berdampak langsung pada penurunan harga cabai di pasar konsumen.

Menurutnya, pola tersebut dapat diadopsi pemerintah dalam skala lebih besar melalui subsidi distribusi atau logistik. Dengan begitu, ketimpangan antara wilayah surplus dan defisit pangan diharapkan dapat ditekan.

“Awalnya cabai di Jakarta Rp120.000 per kilogram, karena ada isu ini [inisiasi Ferry Irwandi memborong cabai dari Aceh Tengah dan Bener Meriah] dapat menurunkan harga. Cara ini sesungguhnya bisa digunakan oleh pemerintah, kami menyebutnya subsidi distribusi,” ujar Reynaldi dalam keterangan tertulis, Kamis (25/12/2025).

Apalagi, sambung Reynaldi, sentra-sentra pertanian tersebar di berbagai provinsi, seperti bawang merah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan komoditas hortikultura di sejumlah daerah lain. Namun, saat panen raya, hasil produksi kerap tidak terserap optimal, sementara wilayah lain justru mengalami kekurangan pasokan.

Menurutnya, jika pola distribusi antardaerah tersebut dilakukan dalam skala lebih besar dan masif, maka stabilitas harga pangan nasional dapat terbentuk.

“Jika pola yang dilakukan oleh Ferry Irwandi dieskalasi jauh lebih besar dan masif tentu stabilitas harga pangan akan terbentuk dan Asta Cita Presiden Prabowo bisa terlaksana, yaitu swasembada pangan Indonesia,” imbuhnya.

Di sisi lain, Ikappi juga melaporkan adanya kenaikan harga pangan di hampir seluruh komoditas di wilayah Jabodetabek.

Secara terperinci, harga bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Begitu pula dengan bawang putih yang naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram.

Untuk beras premium dibanderol di kisaran Rp17.000–Rp18.000 per kilogram dan beras medium Rp11.000–Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada gula pasir dari Rp17.000 menjadi Rp19.000 per kilogram, serta minyak goreng dari Rp16.000 menjadi Rp18.000–Rp19.000 per liter.

Sementara itu, harga cabai rawit sempat turun ke level Rp45.000 per kilogram, namun kini kembali naik ke level Rp80.000 per kilogram.

Ikappi juga mencatat, komoditas protein hewani turut mengalami kenaikan. Perinciannya, ayam ras dari Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogram, ayam kampung dari Rp45.000 menjadi Rp57.000 per kilogram, dan telur ayam ras naik dari Rp29.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Harga daging sapi juga tercatat naik dari Rp110.000 menjadi Rp125.000 per kilogram.

“Semoga ini menjadi bagan acuan agar ke depan kita lebih memperbaiki tata kelola pangan kita, lebih memaksimalkan peran pasar dalam menjaga stabilitas pangan,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Baginda Siagian, memaparkan peta sebaran tutupan kelapa sawit nasional. Terlihat, konsentrasi areal terbesar berada di enam provinsi sentra produksi.

Baginda menjelaskan, Riau tercatat sebagai provinsi dengan luasan sawit terluas mencapai sekitar 3,39 juta hektare. Sumatera Utara memiliki sekitar 2,78 juta hektare, disusul Kalimantan Barat 1,81 juta hektare, Kalimantan Tengah 1,78 juta hektare, Kalimantan Timur 1,37 juta hektare, dan Sumatera Selatan 1,37 juta hektare. Enam provinsi tersebut menampung sekitar 76 persen total tutupan sawit Indonesia yang mencapai 16,38 juta hektare.

“Kita lihat angka-angka ini, di enam provinsi ini mungkin sekitar tiga perempat luasan kelapa sawit kita itu berada di sana,” ujarnya di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Pada komposisi pengelolaan, Baginda menuturkan porsi terbesar dikelola perusahaan swasta yang menguasai sekitar 53 persen atau setara 8,64 juta hektare. Perkebunan sawit rakyat mencapai sekitar 42 persen dengan luasan mendekati 6,94 juta hektare. Porsi BUMN berada pada kisaran 5 persen atau sekitar 800 ribu hektare, dan diperkirakan mencapai 900 ribu hektare jika seluruh penambahan lahan masuk perhitungan.

Jumlah petani yang terlibat dalam pengelolaan sawit rakyat mencapai sekitar 2,9 juta orang. Mereka mengelola lahan seluas 6,94 juta hektare yang tersebar di berbagai sentra produksi utama.

Pada sisi produktivitas, Baginda menekankan tantangan terbesar industri sawit terletak pada capaian hasil per hektare yang masih rendah. Produktivitas nasional berkisar 3,6–3,7 ton per hektare per tahun setara CPO. PTPN berada di posisi tertinggi dengan capaian sekitar 4,5 ton per hektare per tahun, sedangkan perkebunan rakyat di kisaran 3,5 ton per hektare per tahun.

“Rata-rata nasional masih berkisar 3,6–3,7 ton per hektare per tahun,” ujarnya.

Perbedaan produktivitas ini menjadi perhatian karena luas areal yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan. Optimalisasi budidaya, peningkatan manajemen kebun, dan peremajaan tanaman menjadi prasyarat untuk mencapai peningkatan produksi yang lebih merata.

Pemetaan ini menegaskan kebutuhan kebijakan terarah di enam provinsi dengan konsentrasi sawit tertinggi. Data tersebut memberikan dasar perencanaan yang lebih presisi dan menjadi rujukan pembinaan industri sawit nasional.

Luas Areal Sawit Berdasarkan Provinsi (ha)

Klasifikasi Luas Areal
- Luas areal > 50.000 ha → mayoritas Sumatra dan Kalimantan (Riau, Sumut, Kalteng, Kalbar, Jambi, Sumsel, dll.)
- Luas areal 10.000–50.000 ha → contoh: Jabar, Maluku, Sulsel, Gorontalo
- Luas areal ≤ 10.000 ha → contoh: Maluku Utara, Sulut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah daerah (Pemda) di berbagai wilayah Indonesia kompak memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan 100 gudang baru Perum Bulog. Tak hanya mendukung secara administratif, sejumlah kepala daerah bahkan bersedia menghibahkan lahan demi mempercepat realisasi program tersebut.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, pembangunan 100 gudang tambahan ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil untuk memperkuat cadangan pangan nasional dan mengantisipasi lonjakan kebutuhan beras seiring bertambahnya jumlah penduduk.

"Jadi Bulog, kira-kira tiga minggu yang lalu, mendapat perintah dari Bapak Presiden untuk segera menyiapkan 100 gudang tambahan," ujar Rizal dalam wawancara eksklusif bersama CNBC Indonesia, dikutip Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, penambahan gudang ini penting mengingat serapan beras Bulog terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Karena sekarang serapan Bulog semakin hari semakin besar. Untuk mengantisipasi jumlah penduduk di Indonesia ini kan juga makin besar. Yang dulu mungkin 200 juta, sekarang lebih 270 juta pun sudah lebih sekarang," jelasnya.

Ia menambahkan, gudang baru ini akan difokuskan di kabupaten atau kota yang selama ini belum memiliki fasilitas penyimpanan Bulog.

"Nah 100 gudang itu diprioritaskan untuk di kabupaten yang belum pernah ada gudang Bulog. Jadi kalau yang sudah ada, mungkin sementara belum dikasih dulu, tapi yang belum ada kita bangunkan," katanya.

Bangun Gudang di Daerah Prioritas

Rizal menyebut, prioritas utama pembangunan juga diberikan kepada daerah sentra produksi pangan. "Namun yang diprioritaskan adalah daerah-daerah kabupaten kota yang punya sentra-sentra produksi pangan," ujarnya.

Yang menarik, kata Rizal, banyak kepala daerah yang menyambut positif program ini dan bahkan menawarkan lahannya untuk dibangun gudang.

"Nah ini kemarin kami sudah komunikasikan dengan beberapa kepala daerah, dan kepala daerah merespon dengan baik, menerima dengan baik. Beliau-beliau bahkan ada yang berkenan untuk menghibahkan lahannya. Menghibahkan lahannya untuk dibangunkan gudang Bulog," ungkap dia.

Menurut Rizal, antusiasme Pemda ini menjadi kejutan sekaligus bukti kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Responnya para kepala daerah, wah kami terkaget-kaget banyak yang mendukung program ini. Simbiosis mutualisme. Pemerintah pusat bantu penganggaran bikin gudangnya, pemerintah daerah menyiapkan lahannya. Jadi sama-sama membangun untuk masyarakat," pungkasnya.