Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah memasukkan pengecer Minyakita yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ke dalam daftar hitam (blacklist) dinilai menjadi langkah yang tepat untuk menekan pelanggaran harga.

Namun, pelaku pasar dan ekonom mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan efektif apabila persoalan distribusi dan pasokan Minyakita belum dibenahi dari hulu hingga hilir.

Pemerintah sebelumnya memutuskan tidak menaikkan HET Minyakita dengan tetap berada di level Rp15.700 per liter. Sebagai gantinya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbesar porsi distribusi melalui BUMN pangan, yakni Bulog dan ID Food, sekaligus menerapkan sanksi blacklist terhadap pengecer yang menjual Minyakita di atas HET.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN pangan dari minimal 35% menjadi di atas 50%.

"Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan. Jadi yang akan kami lakukan, yang pertama adalah kami akan menaikkan porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35%, sekarang kami kaji untuk dinaikkan. Ya, sudah kami hitung. Bisa saja misalnya di atas 50%,” kata Budi saat ditemui di Pak Gembus Spot (+) Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Budi menjelaskan Bulog dan ID Food akan menunjuk distributor serta pengecer yang menjual Minyakita sesuai HET. Pengecer yang melanggar aturan akan dicoret sebagai mitra distribusi.

“Nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklistsama Bulog. Jadi kalau yang disalurkan oleh Bulog atau ID Food itu pasti sesuai HET,” ujarnya.

Menurut Budi, pengecer sebenarnya masih memperoleh margin sesuai ketentuan karena Bulog telah menjual Minyakita kepada pengecer berdasarkan struktur harga yang telah ditetapkan.

“Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau Id Food,” terangnya.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita dalam satu bulan terakhir cenderung bergerak stabil di atas HET Rp15.700 per liter. Sepanjang 2–29 Juni 2026, harga Minyakita berfluktuasi di kisaran Rp15.863–Rp15.911 per liter, sempat mencapai puncak sekitar Rp15.911 per liter pada 25 Juni, sebelum kembali turun menjadi Rp15.884 per liter pada 29 Juni.

Distribusi Jadi Persoalan

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah menindak pedagang yang menjual Minyakita di atas HET.

Namun, dia menilai sanksi serupa juga harus diberlakukan terhadap distributor maupun produsen apabila terbukti menjadi penyebab harga Minyakita melampaui HET.

Menurut Reynaldi, hingga kini pasokan Minyakita ke pasar tradisional masih belum merata, terutama di wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi seperti Jabodetabek dan Pulau Jawa. Kondisi tersebut menyebabkan pedagang memperoleh barang dengan harga yang lebih mahal sehingga sulit menjual sesuai HET.

Dia juga mendorong pemerintah memperbesar distribusi Minyakita melalui Bulog dan ID Food ke seluruh pasar tradisional, tidak hanya pasar yang masuk jaringan SP2KP.

Selain itu, Reynaldi meminta pemerintah menyelaraskan kebijakan dari hulu hingga hilir sehingga sanksi tidak hanya menyasar pedagang.

"Jadi soal yang di-blacklistjuga harus diberlakukan yang sama kepada produsen dan distributor karena distributornya jualnya di atas HET ya itu yang harus di-blacklist juga. Jadi berlaku sama penerapan kebijakan ini jangan hanya pedagang saja, yang ditekan kemudian diberlakukan peraturan yang memang harusnya sama dari hulu ke hilir,” kata Reynaldi kepadaBisnis, Senin (29/6/2026).

Untuk itu, Ikappi menilai pemerintah tidak seharusnya terburu-buru menjatuhkan sanksi kepada pedagang sebelum membenahi rantai distribusi. Terlebih, Ikappi menyebut pedagang menjual Minyakita di atas HET karena harga beli dari distributor sudah tinggi akibat jalur distribusi yang terlalu panjang.

Sementara itu, Pengamat Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan memperbesar distribusi melalui BUMN pangan disertai ancaman blacklist terhadap pengecer cukup rasional sebagai respons atas kegagalan mekanisme pasar menjaga harga Minyakita tetap sesuai HET.

Eliza menilai kebijakan pengendalian harga Minyakita penting karena produk tersebut memang disediakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah ke bawah.

Menurutnya, apabila harga Minyakita terus meningkat tanpa diiringi perbaikan tata kelola, selisih harga dengan minyak goreng kemasan premium akan makin menyempit. Kondisi itu berpotensi mendorong konsumen beralih ke minyak premium yang lebih mudah diperoleh meski harganya lebih mahal.

Selain itu, dia juga mengingatkan minyak goreng merupakan komoditas pangan yang bersifat inelastis, sehingga masyarakat tetap akan membelinya meskipun harga terus mengalami kenaikan.

“Jadi ada sanksiblacklistini setidaknya bisa menjadi peringatan untuk semua pelaku untuk berbenah, jangan sampai harga-harga terus naik tidak terkendali sehingga HET tidak lagi relevan,” kata Eliza kepadaBisnis.

Meski demikian, dia mengingatkan efektivitas kebijakan tersebut akan terbatas apabila pemerintah tidak memperbaiki sistem distribusi dan menyediakan data pasokan yang akurat secarareal time.

Eliza menilai tantangan terbesar masih berada pada lemahnya pengawasan terhadap jutaan pengecer informal, risiko keterlambatan pasokan dari BUMN, serta potensi pedagang beralih ke jalur distribusi lain.

Lebih jauh, dia menilai akar persoalan harga Minyakita berada pada insentif yang belum selaras di sepanjang rantai pasok, mulai dari produsen, distributor hingga pengecer. Menurutnya, produsen sawit cenderung lebih memilih pasar ekspor ketika harga minyak sawit mentah (CPO) global lebih menguntungkan sehingga pasokan domestik berpotensi terganggu.

Untuk itu, Core menyarankan pemerintah memperkuat peran koperasi petani sawit maupun BUMN dalam mengolah CPO menjadi minyak goreng agar ketergantungan terhadap produsen swasta dapat dikurangi.

“Kalau koperasi petani sawit atau BUMN mengolah CPO jadi minyak goreng ini berpeluang besar agar Minyakita harganya lebih murah,” ujarnya.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan agar kebijakan blacklist diterapkan secara transparan dan akuntabel agar tidak disalahgunakan.

“Jangan sampai blacklist ini disalahgunakan. Karena blacklist juga bisa disalahgunakan sebagai alat untuk menyingkirkan pesaing atau memberi sanksi kepada pihak yang tidak 'kooperatif'. Kalau tata kelola buruk, kebijakan ini bisa menciptakan 'kartel baru' yang dilindungi negara, bukan benar-benar menurunkan harga secara efisien,” tandasnya.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta meminta Perum Bulog memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar hingga ke pasar tradisional. Hal ini menyusul masih terjadinya ketimpangan pasokan di lapangan.

Ketua DPW IKAPPI DKI Jakarta Miftahudin menegaskan pedagang tidak memiliki kendali terhadap distribusi, sehingga tidak tepat jika mereka disudutkan dalam polemik kelangkaan Minyakita.

"Pedagang bukan penentu distribusi, melainkan pihak yang paling terdampak dari setiap kebijakan dan gangguan pasokan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/4).

Ia menilai klaim bahwa stok Minyakita dalam kondisi aman perlu diikuti dengan distribusi yang benar-benar efektif.

"Pernyataan bahwa stok Minyakita dalam kondisi aman tentu patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan. Namun demikian, yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana distribusi tersebut benar-benar berjalan efektif dan merata hingga ke pasar tradisional," katanya.

Menurut Miftahudin, persoalan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan barang, tetapi juga kelancaran distribusi di setiap rantai pasok.

[Gambas:Youtube]

Dalam hal ini, Bulog sebagai pihak yang mendapat mandat pengendalian pasokan dinilai perlu memastikan tidak ada hambatan dalam penyaluran.

"Dalam hal ini, Bulog sebagai institusi yang memiliki mandat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, perlu memastikan bahwa distribusi Minyakita tidak mengalami hambatan di setiap rantai penyaluran," ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar narasi 'stok aman' tidak berujung pada penyudutan pedagang pasar tradisional. Pedagang disebut sebagai pihak yang pertama merasakan dampak ketika distribusi tidak berjalan optimal, bukan penyebab persoalan di lapangan.

Karena itu, organisasi pedagang tersebut menekankan perbaikan harus difokuskan pada sistem distribusi agar pasokan benar-benar stabil dan merata hingga tingkat pasar.

Di sisi lain, kondisi di lapangan menunjukkan Minyakita masih sulit ditemukan di sejumlah pasar dalam beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan data terbaru, harga rata-rata nasional Minyakita berada di level Rp15.969 per liter, atau sekitar 1,71 persen di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Pantauan di sejumlah pasar di Jakarta juga menunjukkan pasokan yang belum pulih. Sejumlah pedagang mengaku tidak lagi menjual Minyakita sejak beberapa bulan terakhir karena tidak mendapatkan pasokan dari distributor.

Di saat yang sama, harga minyak goreng lain ikut naik, dengan kemasan premium dijual sekitar Rp22 ribu hingga Rp23 ribu per liter dari sebelumnya Rp20 ribu, sementara minyak curah naik dari kisaran Rp18 ribu menjadi Rp20 ribu hingga Rp21 ribu per kilogram.

Pemerintah sendiri telah mengandalkan distribusi melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food untuk menjaga pasokan.

Skema penyaluran saat ini mengacu pada kewajiban pasar dalam negeri (DMO) minimal 35 persen yang dialokasikan melalui BUMN, bahkan realisasinya telah melampaui target.

Meski demikian, pemerintah juga membuka peluang peningkatan porsi penyaluran melalui BUMN guna memperkuat kontrol distribusi dan menekan gejolak harga di pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) DKI Jakarta mengingatkan agar polemik distribusi Minyakita tidak berujung menyalahkan pedagang pasar tradisional, di tengah klaim pemerintah bahwa stok minyak goreng tersebut mencukupi.

Ketua DPW Ikappi DKI Jakarta Miftahudin menekankan bahwa pedagang bukan pihak yang menentukan distribusi, melainkan kelompok yang justru paling terdampak oleh dinamika pasokan di lapangan.

Menurutnya, peningkatan permintaan setelah peralihan dari minyak curah ke Minyakita turut menambah tekanan bagi pedagang, terutama ketika distribusi tidak berjalan merata.

“Pedagang bukan penentu distribusi, melainkan pihak yang paling terdampak dari setiap kebijakan dan gangguan pasokan,” ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (16/4/2026).

Dia menilai pernyataan pemerintah mengenai ketersediaan stok yang aman perlu dibarengi dengan upaya memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke pasar tradisional.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa stok pangan, termasuk beras dan minyak goreng, dalam kondisi aman dan cukup hingga akhir tahun. Pemerintah juga mendorong penerapan harga eceran tertinggi (HET) untuk Minyakita di pasar rakyat.

Namun demikian, Miftahudin menilai persoalan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga distribusi yang belum merata pada waktu-waktu tertentu.

“Persoalan tidak berhenti pada ketersediaan stok, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi,” katanya.

Untuk itu, Ikappi meminta Perum Bulog sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan memastikan tidak ada hambatan dalam penyaluran Minyakita.

Ikappi juga menegaskan agar narasi soal ketersediaan stok tidak berujung pada tudingan terhadap pedagang sebagai penyebab kelangkaan.

“Pedagang pasar tradisional bukan sumber masalah, melainkan pihak yang paling awal merasakan dampak dari kebijakan yang tidak berjalan optimal,” ujarnya.

Dia menambahkan, pedagang tidak memiliki kewenangan dalam mengatur suplai maupun distribusi dalam skala besar.

Oleh karena itu, Ikappi meminta agar pedagang tidak dijadikan pihak yang disalahkan dalam polemik Minyakita dan mendorong fokus pada pembenahan sistem distribusi. Langkah tersebut dinilai penting agar stabilitas pasokan benar-benar dirasakan hingga tingkat pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyebut pasokan beras nasional diperkirakan masih aman, meski banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berpotensi menyebabkan gagal panen padi hingga 11,43%.

Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan wilayah terdampak banjir bukan penghasil beras utama secara nasional, sehingga stok pangan di dalam negeri relatif cukup.

Dia menuturkan, Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara biasanya menghasilkan padi untuk konsumsi lokal, sehingga gangguan panen di tiga provinsi tersebut tidak berdampak besar pada pasokan nasional.

“Untuk kondisi tiga provinsi tersebut itu sebenarnya tidak berpengaruh secara nasional, karena memang wilayah terkena banjir tidak sepenuhnya menjadi wilayah penghasil beras,” kata Abdullah kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Abdullah menambahkan, fluktuasi harga pangan di Jabodetabek tidak berkaitan dengan banjir di Sumatra, melainkan lantaran dinamika produksi dan distribusi lokal.

Namun, Ikappi menyatakan pemerintah perlu memperhitungkan cadangan beras menjelang puasa dan Lebaran 2026, sehingga penghitungan cadangan dan distribusi pangan harus matang untuk mengantisipasi kenaikan harga.

“Pangan kita akan membutuhkan cukup besar di periode lebaran 2026, maka kami berharap dihitung betul agar pemerintah bisa mengantisipasi harga tidak tinggi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdullah menyampaikan dampak ekonomi banjir di Sumatra lebih terasa secara lokal, dengan kerugian masyarakat yang cukup besar akibat tanaman pangan rusak.

Untuk itu, Ikappi meminta agar pemerintah melakukan intervensi dan memperkuat distribusi dari daerah penghasil besar agar pasokan pangan di tiga wilayah terdampak tetap terjaga.

Potensi Gagal Panen

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan sekitar 11,43% lahan padi di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berisiko gagal panen.

BPS mencatat proporsi potensi gagal panen padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meningkat tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

“Khususnya di tiga provinsi terdampak bencana, yaitu di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada November 2025, sebesar 11,43% lahan pertanian yang biasa ditanami padi di total tiga provinsi tersebut, berpotensi terjadi gagal panen,” ucap Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

Sementara itu, proporsi lahan yang sedang ditanami padi atau standing crop di ketiga provinsi tersebut hanya 34,63% pada November 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Kondisi tersebut di atas berdampak pada luas panen November 2025 dan dapat mempengaruhi potensi luas panen tiga bulan ke depan,” katanya.

Dihubungi terpisah, Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian menuturkan adanya potensi gagal panen pada 11,43% lahan padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat itu setara kurang lebih 125.000 hektare.

Eliza menyampaikan, dengan asumsi realisasi gagal panen mencapai sekitar 70% dari total lahan berisiko tersebut, potensi kehilangan produksi diperkirakan mencapai sekitar 440.000 ton gabah kering panen (GKP) atau setara dengan 270.000 ton beras

Dari sisi produksi, Core memperkirakan kerugian langsung ditaksir mencapai Rp2,9 triliun dengan asumsi harga GKP Rp6.500 per kilogram. Namun demikian, dampak ekonomi tidak hanya berasal dari kehilangan produksi.

“Kalau dihitung bareng penurunan pendapatan petani dan kebutuhan stabilisasi pangan, total potensi kerugian ekonomi dapat mencapai sekitar Rp5,5–6,5 triliunan, besar sekali,” ujar Eliza kepada Bisnis.

Core menyatakan bencana banjir tidak hanya merusak lahan dan peralatan pertanian, melainkan juga berisiko memperdalam kemiskinan di kalangan petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menilai pola distribusi cabai dari sentra produksi di Aceh ke Jakarta terbukti efektif menekan harga cabai di Jakarta yang sempat mencapai Rp120.000 per kilogram.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan menilai distribusi cabai dari Aceh ke Jakarta bukan hanya membantu penyerapan hasil panen petani di daerah, melainkan juga berdampak langsung pada penurunan harga cabai di pasar konsumen.

Menurutnya, pola tersebut dapat diadopsi pemerintah dalam skala lebih besar melalui subsidi distribusi atau logistik. Dengan begitu, ketimpangan antara wilayah surplus dan defisit pangan diharapkan dapat ditekan.

“Awalnya cabai di Jakarta Rp120.000 per kilogram, karena ada isu ini [inisiasi Ferry Irwandi memborong cabai dari Aceh Tengah dan Bener Meriah] dapat menurunkan harga. Cara ini sesungguhnya bisa digunakan oleh pemerintah, kami menyebutnya subsidi distribusi,” ujar Reynaldi dalam keterangan tertulis, Kamis (25/12/2025).

Apalagi, sambung Reynaldi, sentra-sentra pertanian tersebar di berbagai provinsi, seperti bawang merah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan komoditas hortikultura di sejumlah daerah lain. Namun, saat panen raya, hasil produksi kerap tidak terserap optimal, sementara wilayah lain justru mengalami kekurangan pasokan.

Menurutnya, jika pola distribusi antardaerah tersebut dilakukan dalam skala lebih besar dan masif, maka stabilitas harga pangan nasional dapat terbentuk.

“Jika pola yang dilakukan oleh Ferry Irwandi dieskalasi jauh lebih besar dan masif tentu stabilitas harga pangan akan terbentuk dan Asta Cita Presiden Prabowo bisa terlaksana, yaitu swasembada pangan Indonesia,” imbuhnya.

Di sisi lain, Ikappi juga melaporkan adanya kenaikan harga pangan di hampir seluruh komoditas di wilayah Jabodetabek.

Secara terperinci, harga bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Begitu pula dengan bawang putih yang naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram.

Untuk beras premium dibanderol di kisaran Rp17.000–Rp18.000 per kilogram dan beras medium Rp11.000–Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada gula pasir dari Rp17.000 menjadi Rp19.000 per kilogram, serta minyak goreng dari Rp16.000 menjadi Rp18.000–Rp19.000 per liter.

Sementara itu, harga cabai rawit sempat turun ke level Rp45.000 per kilogram, namun kini kembali naik ke level Rp80.000 per kilogram.

Ikappi juga mencatat, komoditas protein hewani turut mengalami kenaikan. Perinciannya, ayam ras dari Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogram, ayam kampung dari Rp45.000 menjadi Rp57.000 per kilogram, dan telur ayam ras naik dari Rp29.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Harga daging sapi juga tercatat naik dari Rp110.000 menjadi Rp125.000 per kilogram.

“Semoga ini menjadi bagan acuan agar ke depan kita lebih memperbaiki tata kelola pangan kita, lebih memaksimalkan peran pasar dalam menjaga stabilitas pangan,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggandeng Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) untuk memperkuat pasar rakyat melalui skema penjualan dalam jaringan (daring).

Komitmen itu disampaikan Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri, seusai beraudiensi dengan Wapres Gibran Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.

"Wapres berdiskusi tentang revitalisasi pasar dan turunnya penjualan pasar, sehingga beliau akan mendorong adanya pembelian online," katanya melalui Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta.

Dalam keterangan itu disebutkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, salah satunya melalui penguatan dan pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen tersebut, kata dia, diwujudkan melalui revitalisasi infrastruktur pasar, peningkatan akses digital bagi para pedagang, serta program pendampingan untuk meningkatkan daya saing usaha kecil.

Mansuri mengatakan Wapres memberi perhatian besar terhadap keberlangsungan pasar rakyat yang saat ini menghadapi tantangan penurunan kunjungan konsumen dan perubahan pola belanja masyarakat.

Wapres juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem digital bagi pedagang pasar agar tetap kompetitif dan mampu menjangkau konsumen secara lebih luas.

Bahkan, kata Mansuri, Wapres juga berkomitmen mendukung promosi dan peningkatan penjualan produk pasar rakyat melalui pemanfaatan akun media sosial.

“Terkait revitalisasi pasar, akan segera kami lakukan. Kami juga akan mendorong upaya-upaya peningkatan pembelian di pasar yang akan terus dibicarakan sampai nanti menjelang Rapimnas pada tanggal 10 Januari,” katanya.

Dalam keterangan Setwapres disebutkan bahwa pertemuan ini semakin menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang mendorong transformasi pasar rakyat agar tetap relevan di era digital.

"Melalui kolaborasi dengan IKAPPI dan dukungan langsung dari Wapres, penguatan pasar diharapkan mencakup aspek kapasitas pedagang, strategi promosi, hingga pemanfaatan kanal penjualan online sehingga pasar rakyat tetap menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan," demikian petikan keterangan resmi Setwapres.

Selain Ketua Umum IKAPPI, hadir pula Sekretaris Jenderal IKAPPI Reynaldi Sarijowan, Ketua Bidang Infokom ⁠M. Ainun Najib, Ketua Bidang Organisasi ⁠Teguh Stiawan, dan Ketua Bidang Kaderisasi Abdul Sutri Atmodjati.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025