Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memproyeksikan implementasi mandatori biodiesel B50 akan menyerap tambahan minyak sawit mentah (CPO) hingga 1,5–1,7 juta ton pada 2026, di tengah tren produksi yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penggunaan B50 di seluruh Indonesia akan dimulai pada 1 Juli 2026 mendatang.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan rencana pemerintah menerapkan mandatori B50 diperkirakan akan mengubah peta perdagangan minyak sawit nasional. Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut akan meningkatkan serapan domestik, dengan tambahan kebutuhan pada 2026 yang diperkirakan hingga 1,7 juta ton.

“Kalau B50 tahun ini saja kira-kira sekitar penambahan ya, saya bilang penambahan 1,5–1,7 juta ton. Kalau 1 tahun diimplementasikan kira-kira penambahannya sekitar 3 sampai dengan 3,5 juta ton. Kalau secara produksi cukup,” kata Eddy saat ditemui seusai Syukuran HUT dan Launching Buku 45 Tahun Gapki di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).

Namun demikian, dalam lima tahun terakhir industri kelapa sawit menghadapi tren produksi yang stagnan, bahkan cenderung menurun. Di sisi lain, kebutuhan dalam negeri, baik untuk biodiesel maupun pangan, terus meningkat setiap tahun, terutama untuk program biodiesel.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius apabila tidak diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas dan produksi, salah satunya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Dia juga mengingatkan, stagnasi produksi berpotensi membuat Indonesia kesulitan memenuhi lonjakan permintaan ekspor jika terjadi peningkatan dari negara importir. Meski demikian, dia menegaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, Eddy menyebut peningkatan produktivitas dan produksi merupakan syarat mutlak agar implementasi B50 dapat berkelanjutan. Adapun untuk menjaga keberlanjutan program tersebut, bahkan membuka peluang peningkatan campuran ke level lebih tinggi, Indonesia membutuhkan produksi CPO yang aman di kisaran 60 juta ton atau lebih.

Dia menilai target tersebut sebenarnya dapat dicapai, asalkan program PSR berjalan optimal. Namun, realisasi PSR hingga kini masih sangat lambat dan menjadi salah satu penyebab stagnasi produksi.

“Kemarin terjadi kenaikan sedikit karena memang cuaca mendukung, dan juga ada replanting-replanting yang dilakukan oleh perusahaan sudah mulai panen. Nah, kita berharap tahun ini segera peremajaan sawit rakyat harus ditingkatkan. Jangan lagi ada kendala di situ, harus kita lihat kendalanya apa,” ujarnya.

Eddy menambahkan, tingginya permintaan global terhadap minyak sawit harus dimanfaatkan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas domestik agar Indonesia tidak tertinggal dalam memenuhi kebutuhan pasar. Dia menegaskan, peluang tersebut terbuka lebar mengingat permintaan dunia terhadap minyak sawit masih tinggi.

Tertekan EUDR hingga Harga Pupuk

Di sisi lain, berbagai tekanan eksternal juga membayangi industri sawit nasional. Gapki menilai kebijakan Uni Eropa melalui regulasi deforestasi atau EUDR, serta dinamika harga global, menjadi tantangan tersendiri bagi ekspor.

“Mau tidak mau, industri sawit nasional harus bersiap diri untuk menghadapi implementasi dari EUDR tersebut. Bagaimanapun juga, Uni Eropa merupakan salah satu pasar utama minyak sawit Indonesia selain China dan India,” lanjutnya.

Selain itu, dampak konflik geopolitik turut mendorong kenaikan biaya produksi. Eddy mengungkap harga pupuk tercatat naik hingga 30% disertai kelangkaan pasokan. Sementara itu, biaya bahan bakar industri melonjak signifikan dari sekitar Rp15.000 menjadi Rp29.000–Rp30.000 per liter.

Kenaikan tersebut berdampak luas terhadap biaya operasional, mulai dari angkutan tandan buah segar (TBS), pengapalan CPO, hingga penggunaan alat berat. Biaya logistik ekspor juga meningkat, terutama ke Eropa, akibat perubahan rute pelayaran dan kenaikan premi asuransi.

“Waktu awal perang sebelum kemarin terjadi gejatan senjata, bahkan harus memutar melalui Afrika. Ini menyebabkan biaya transport sangat tinggi. Kemudian biaya asuransi juga naik dan rata-rata kenaikan ini sekitar 50%,” ungkapnya.

Di sisi lain, dia menilai ekspor ke kawasan Timur Tengah berpotensi mengalami penurunan, padahal kontribusi pasar tersebut tergolong besar dengan volume ekspor Indonesia yang mencapai sekitar 3 juta ton pada tahun lalu.

Gapki juga mengingatkan potensi penurunan produksi akibat faktor cuaca. Fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi berpotensi menekan produksi sawit hingga 1–2 juta ton pada tahun ini, dengan dampak yang lebih besar pada 2027.

“Yang ada kemungkinan bukan terjadi kenaikan [produksi CPO], malah penurunan. Yang kami khawatirkan itu seperti masyarakat petani tidak memupuk. Memang betul, pupuk itu efeknya baru 6 bulan kemudian,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan industri hilir sebelum merealisasikan rencana penghentian ekspor timah, khususnya dalam bentuk ingot.
Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto menegaskan, perlu ada pembedaan yang jelas antara bijih timah dan ingot timah dalam kebijakan ekspor. Menurutnya, ekspor bijih timah memang sudah dilarang, sementara ekspor ingot hingga kini masih berjalan.
Dia menjelaskan, serapan domestik terhadap produksi ingot timah nasional saat ini masih sangat terbatas. Berdasarkan data AETI, penyerapan dalam negeri baru berkisar 5%–7% dari total produksi, sehingga sekitar 95% masih bergantung pada pasar ekspor.
“Tahun lalu produksi kita sekitar 52.000 ton. Yang diserap di dalam negeri itu di bawah 10%, sekitar 5% sampai 7%. Artinya hampir 95% masih ekspor,” kata Harwendro kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).
Harwendro mengaku mendukung cita-cita pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Namun, target agar 100% produksi ingot timah terserap di pasar domestik belum realistis dalam waktu dekat.
Pasalnya, jumlah pelaku industri hilir timah di Indonesia masih sangat terbatas.
“Kalau kita data, perusahaan hilirisasi timah di Indonesia itu tidak sampai 10. Jadi bagaimana mungkin seluruh produksi bisa terserap kalau industrinya saja belum banyak,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya menilai langkah penghentian ekspor ingot timah seharusnya dilakukan setelah ada kepastian pasar dalam negeri mampu menyerap produksi secara signifikan.
Selain keterbatasan jumlah industri, pelaku usaha juga menghadapi kendala regulasi teknis. Harwendro mencontohkan aturan spesifikasi produk yang dinilai masih kaku, sehingga menyulitkan produsen hilir memenuhi kebutuhan pasar.
“Kita punya produk, tapi tidak bisa dijual karena pembeli minta spesifikasi tertentu—kadar dan kandungan tertentu—sementara aturan masih belum fleksibel mengikuti kondisi pasar,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, Harwendro menilai rencana penghentian ekspor ingot timah belum ideal untuk diterapkan tahun ini.

Dia pun mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk lebih dulu memperkuat ekosistem hilir, memperbanyak pelaku industri, serta membenahi regulasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar.
“Kalau melihat serapan industri di dalam negeri yang masih rendah, saya menilai tahun ini masih belum bisa. Harus dipastikan dulu industri hilirnya siap dan mampu menyerap,” kata Harwendro.
Dia menekankan, tanpa kesiapan industri hilir yang memadai, kebijakan setop ekspor berisiko menekan produsen dalam negeri dan mengganggu keberlanjutan usaha, alih-alih mempercepat hilirisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan impor minyak sawit oleh Uni Eropa tidak serta-merta menggerus kinerja ekspor Indonesia di tengah pergeseran pasar global dan meningkatnya serapan domestik untuk energi.

Tren penurunan permintaan dari kawasan tersebut bahkan telah berlangsung selama tujuh tahun berturut-turut. Namun, data menunjukkan ekspor minyak sawit Indonesia secara agregat tetap tumbuh, ditopang oleh diversifikasi pasar dan dorongan konsumsi dalam negeri.