Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional (suspend) 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total 26.800 unit.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyatakan jumlah SPPG yang disetop sementara ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya," kata Dadan dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Dadan menegaskan bahwa BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan. Dia menyebut, SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan dihentikan sementara.

"Jadi saya sampaikan di sini bahwa SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara," tegasnya.

Wacana Tim Khusus Baru

Lebih lanjut, Dadan menuturkan bahwa dalam upaya pengawasan dan perbaikan dalam program MBG tidak dilakukan melalui pembentukan tim khusus baru, melainkan melalui struktur internal yang sudah berjalan.

"Kalau itu bukan tim khusus, karena secara organik sudah ada di kami. Di Badan Gizi ada tiga wakil, salah satunya memegang investigasi dan komunikasi publik. Kemudian ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang merangkul seluruh SPPG di Indonesia," ujar Dadan.

Dia menambahkan, pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat untuk menangani persoalan yang lebih rinci di lapangan. Seluruh mekanisme tersebut, kata dia, terus berjalan dengan target peningkatan kualitas dan efektivitas program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Program MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak penerima manfaat di Indonesia, sebuah skala besar yang menurutnya tidak mudah dicapai dalam waktu singkat.

"Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita tidak ingin, bukan soal langkah, satu pun enggak boleh ada masalah karena itu menyangkut anak-anak kita. Tapi terus kita berusaha," ungkapnya.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup 1.780 SPPG yang tidak memenuhi standar. "Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras," tegas Zulhas.

Zulhas pun mengimbau sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun fasilitas pengaduan pemerintah.

"Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di mana pun berada, kalau ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan terdapat 2.110 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Timur hingga saat ini. Ia mengklaim mayoritas SPPG tersebut telah tercatat mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Di Jawa Timur sudah ada 2.110 SPPG dan separuh lebih sudah memiliki SLHS. Yang di sini sudah lengkap, SLHS ada, halal ada, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) juga ada. Ini bisa menjadi contoh bagi SPPG lainnya karena aman dan gizinya sudah sesuai," ujar Zulhas di sela-sela kunjungannya ke SPPG Nikmat Barokah, Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya, Kamis (19/2/2026).

Kunjungan tersebut dilakukannya untuk memastikan kesiapan serta standar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan optimal selama bulan puasa berlangsung.

Zulhas juga meninjau langsung proses penyiapan makanan, standar kebersihan dan sanitasi dapur, hingga kualitas gizi yang disediakan bagi para penerima manfaat.

Selain itu, Zulhas juga turut mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, sekaligus mendorong percepatan pengurusan SLHS bagi seluruh SPPG.

Memasuki awal Ramadan, pemerintah melakukan penyesuaian pola distribusi MBG bagi penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa. Makanan yang diberikan adalah dalam bentuk paket makanan kering yang dapat dikonsumsi saat waktu sahur maupun berbuka puasa.

"Nanti bulan puasa, yang berpuasa dikasih makanan kering. Ada telur, roti, kurma atau buah, kacang, dan susu. Untuk pondok pesantren, waktunya bisa digeser saat buka puasa," jelas Ketua Umum PAN itu.

Sementara itu, pengelola SPPG Nikmat Barokah Yayuk Eko Agustin menjelaskan seluruh menu makanan kering yang didistribusikan selama Ramadan adalah berbagai produk yang diproduksi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lokal.

"Menu keringnya ada roti, abon, telur asin, telur biasa, dan buah. Semua dari UKM," beber Yayuk.

Yayuk menambahkan, distribusi makanan dilakukan ke masing-masing sekolah saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sedangkan selama masa libur, distribusi difokuskan kepada ibu hamil dan ibu menyusui.

"Setiap harinya, kami mendistribusikan sekitar 3.500 porsi makanan, termasuk untuk siswa, guru, ibu hamil, dan ibu menyusui," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat masih terdapat 28% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, dari total 503 SPPG yang tersebar di Sumsel, baru 361 SPPG atau sekitar 72% yang telah memenuhi standar higiene sanitasi. Dengan demikian, terdapat 142 SPPG yang belum memenuhi standar higiene sanitasi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumsel Dedy Irawan mengatakan percepatan penerbitan SLHS menjadi langkah krusial untuk menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu juga ditunjukkan untuk mencegah risiko kontaminasi bahan berbahaya dan bakteriE. colipada makanan.“Masih ada beberapa SPPG yang belum memenuhi persyaratan, terutama terkait hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Kalau itu cepat dipenuhi, penerbitan SLHS juga bisa lebih cepat,” ujar Dedy, Kamis (15/1/2026).

Selain IKL di atas 80%, proses penerbitan SLHS juga mengharuskan adanya hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan air. Menurutnya, keterlambatan hasil uji tersebut turut mempengaruhi lamanya proses sertifikasi.

Namun, dia mengungkapkan, kendala utama yang dihadapi SPPG yang belum bersertifikat umumnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ketersediaan air bersih serta sistem pengolahan limbah yang belum sesuai standar kesehatan lingkungan.

Meski demikian, pihaknya terus melakukan pembinaan dan pendampingan secara intensif kepada pengelola SPPG.Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemenuhan persyaratan SLHS sehingga seluruh SPPG dapat beroperasi sesuai standar keamanan pangan.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan makanan yang disalurkan dalam Program MBG benar-benar aman dan layak dikonsumsi,” tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) alias dapur yang menyediakan makan bergizi gratis (MBG) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Indonesia bertambah signifikan pada 2026 mendatang.
Kepala BGN Dadan Hidayana mengatakan pihaknya merencanakan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut bisa mencapai sekitar 8.200 SPPG. Saat ini, realisasi SPPG di daerah 3 T masih sangat minim.
"3T itu kita rencanakan 8.200 tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190-an," katanya usai mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG di Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (17/12/2025).
BGN sendiri menargetkan akselerasi pendirian SPPG di akhir tahun mencapai 19.000 di seluruh Indonesia.

"Tahun depan kita ingin ada minimal 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 8.200 di daerah terpencil, sehingga total ada 32.000 sampai 33.000 SPPG yang melayani 82,9 juta [siswa]," katanya.
Selain pendirian SPPG, pihaknya juga tengah menggenjot jumlah SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) termasuk di Jawa Barat. "Tadi sudah ditekankan Pak Gubernur [Dedi Mulyadi] agar ada percepatan lagi," katanya.
Menurutnya saat ini dari 1.548 SPPG yang mengajukan SLHS di Jawa Barat, sekitar 900 dapur sudah resmi mengantongi persetujuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (anggaran) mengakui alami kekurangan anggaran Rp28 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir tahun ini. Meski demikian, BGN menyatakan siap mengejar target tersebut.

Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan pihaknya akan mengejar target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

“82,9 juta akan kita kejar akhir tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Per Selasa (28/10/2025), BGN mencatat penerima MBG baru menjangkau 39,2 juta orang dengan 13.347 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Adapun dari jumlah dapur tersebut, Dadan menyebut 690 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN menargetkan seluruh SPPG akan mengantongi SLHS dalam sebulan.

Dadan juga menyatakan jumlah peserta MBG yang terdaftar terus bertambah, dengan rata-rata 200 SPPG yang berhasil diverifikasi dan masuk setiap harinya.

“Kita juga mau membangun 5.000 sampai 6.000 SPPG terpencil. Jadi kita masih optimis bisa mengejar 82,9 juta akhir tahun ini,” imbuhnya.

Masih mengacu data BGN, Dadan mengeklaim program MBG telah menyedot anggaran senilai Rp35 triliun per Selasa (28/10/2025). Meski demikian, dia menyatakan kebutuhan anggaran untuk November dan Desember masih besar, masing-masing sebesar Rp14 triliun dan Rp19 triliun.

Bahkan, dia menyebut BGN masih akan kekurangan dana senilai Rp28 triliun. Namun, lanjut dia, BGN akan menggunakan dana cadangan untu mengejar target 82,9 juta penerima manfaat pada 2025.

“[Anggaran] bukan habis, tapi kurang. Karena untuk November saja, kita akan butuh di November itu Rp14 triliun sendiri. Desember kita akan butuh Rp19 triliun sendiri. Pasti kurang, kita akan kekurangan Rp28 triliun,” pungkasnya.