Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengantisipasi peningkatan kompetisi suku bunga simpanan antarbank di tengah perkembangan likuiditas perbankan dengan menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) rupiah sebesar 25 basis poin (bps).

Dengan penyesuaian tersebut, TBP rupiah pada bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) masing-masing menjadi sebesar 3,75 persen dan 6,25 persen. Sementara TBP simpanan valas pada bank umum tetap 2 persen.

“Sejauh ini kondisi likuiditas perbankan masih terjaga di semua kelompok bank, namun terdapat indikasi peningkatan kompetisi suku bunga di antara berbagai kelompok bank tersebut,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Doddy menjelaskan suku bunga simpanan rupiah dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat di seluruh kelompok bank sebagai respons terhadap perkembangan suku bunga kebijakan dan kondisi pasar keuangan.

Pascapenetapan TBP periode reguler pada Mei lalu, LPS secara berkala mengevaluasi pergerakan suku bunga pasar (SBP) simpanan di bank umum maupun BPR.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa SBP rupiah terus meningkat pada seluruh kelompok bank. Pada periode observasi Juni 2026, SBP rupiah rata-rata naik 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28 persen.

“Tren peningkatan ini juga kalau kita lihat sejalan dengan kenaikan suku bunga kebijakan, juga kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik, dan juga kompetisi di antara perbankan,” kata Doddy.

Di sisi lain, SBP simpanan valas masih berada pada level tinggi meski menunjukkan tren penurunan. Hingga Juni 2026, SBP valas tercatat turun sekitar 7 bps sejak awal tahun, yang dipengaruhi strategi dan kompetisi penghimpunan dana valas antarbank.

Pada Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit sebesar 11,51 persen. Pertumbuhan DPK rupiah tercatat 12,37 persen, sedangkan DPK valas tumbuh 8,91 persen.

LPS memperkirakan pertumbuhan simpanan rupiah berpotensi melambat ke depan seiring perkembangan likuiditas dan pasar keuangan. Sebaliknya, pertumbuhan simpanan valas diperkirakan meningkat.

“Meski demikian, secara keseluruhan kami melihat risiko perlambatan pertumbuhan simpanan tersebut belum akan atau tidak akan membuat kondisi likuiditas perbankan menjadi bermasalah. Jadi masih relatif terjaga,” kata Doddy.

Dalam penetapan TBP, Doddy menambahkan bahwa LPS juga memperhitungkan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat, sementara volatilitas pasar keuangan masih relatif tinggi meski mulai mereda dan suku bunga global diperkirakan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).

Sementara di pasar keuangan domestik, sejumlah indikator dinilai menunjukkan perbaikan meski masih berfluktuasi. Perbaikan tersebut juga belum sepenuhnya diikuti pemulihan aliran dana asing ke instrumen pasar keuangan domestik.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Secara tren, jumlah rekening pelajar juga terus menunjukkan peningkatan, yakni tumbuh sebesar 1,25 persen secara tahunan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat simpanan tabungan pelajar mencapai Rp29,13 triliun pada kuartal I 2026 dengan 59,03 juta rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Dicky Kartikoyono mengatakan pencapaian tabungan pelajar hingga kuartal I 2026 menunjukkan perkembangan positif dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal itu juga sejalan dengan program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang mencapai 88,36 persen.

"Secara tren, jumlah rekening pelajar juga terus menunjukkan peningkatan, yakni tumbuh sebesar 1,25 persen secara tahunan atau year on year (yoy)," kata Dicky dalam jawaban tertulis dari OJK di Jakarta, Minggu.

Peningkatan jumlah tabungan pelajar, kata Dicky, mengindikasikan semakin luasnya akses dan partisipasi pelajar dalam sistem keuangan formal. Dari sisi nominal simpanan, OJK mengakui memang terdapat fluktuasi dalam jangka pendek, namun secara umum masih menunjukkan tren yang positif dan sejalan dengan karakteristik tabungan pelajar yang dinamis.

Tanpa merinci spesifik, Dicky menyebut kontribusi simpanan pelajar terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan masih relatif terbatas. Namun, dia menekankan bahwa tabungan pelajar memiliki nilai strategis dalam memperluas basis nasabah perbankan di masa depan sekaligus membangun budaya menabung sejak dini.

"OJK optimistis tren positif ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2026, didukung oleh penguatan Program Kejar, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan," kata dia.

Dengan program Kejar, kata Dicky, diharapkan kebiasaan menabung dapat semakin tertanam di kalangan pelajar sejak usia dini. Ke depan, Dicky menjelaskan, fokus penguatan akan diarahkan pada perluasan akses, peningkatan pemanfaatan rekening yang lebih aktif, serta penguatan edukasi keuangan bagi pelajar, sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan baik dari sisi jumlah rekening maupun nominal simpanan.

Program Kejar merupakan inisiatif OJK yang diluncurkan pada 2020 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Indonesia Menabung untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar. Program ini bertujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening tabungan yang dapat digunakan untuk menabung dan belajar mengelola keuangan sejak dini.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Polres Bogor meraih juara II perlombaan Pospam (pos pengamanan) Terpadu Terbaik dalam rangka Operasi Ketupat Lodaya 2026 se-Jawa Barat (Jabar). Penghargaan diberikan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan.

Upacara penyerahan penghargaan diberikan di Mapolda Jabar, Senin (4/5/2026). Polres Bogor meraih peringkat kedua dengan poin 93 dengan penilaian yang ketat.

"Alhamdulillah, penghargaan dari Bapak Kapolda Jabar ini merupakan kado bagi seluruh stakeholders dan anggota Polres Bogor yang telah berdedikasi tinggi selama Operasi Ketupat Lodaya 2026," kata Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto.

Penghargaan ini tidak lepas dari keberhasilan Polres Bogor dalam menghadirkan Posko Terpadu Jenderal Hoegeng di Kawasan Gadog yang unik dan inovatif. Pospam tersebut mengusung tema Timur Tengah Aladin, dan berfungsi sebagai pusat pelayanan publik serta koordinasi.

Selain itu, fasilitas bermain anak juga disediakan di Pospam tersebut. Menurutnya prestasi itu merupakan hasil kerja keras bersama petugas di lapangan. "Nilai 93 yang kami peroleh menjadi motivasi untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang semakin humanis dan modern bagi masyarakat," ujarnya.

Lihat video: Polres Bogor Berlakukan One Way Secara Situasional di Kawasan Puncak



Penilaian Pospam itu didasarkan pada sejumlah aspek. Di antaranya aspek kesiapsiagaan personel, kelengkapan fasilitas pelayanan, inovasi teknologi informasi dalam pemantauan arus lalu lintas, serta respons terhadap situasi darurat di lapangan.

Keberhasilan itu mempertegas posisi Polres Bogor sebagai satuan wilayah yang siap mengelola titik krusial menyambut arus mudik dan balik Lebaran. Terutama jalur wisata Puncak yang selalu menjadi primadona setiap tahunnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Stok beras yang dikelola Perum Bulog Kanwil Jawa Timur (Jatim) menembus 1,17 juta ton, seiring dengan penyerapan gabah kering panen (GKP) yang mencapai 500.000 ton setara beras per 15 April 2026.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Timur Langgeng Wisnu mengemukakan capaian tersebut menjadi penanda baik bagi stabilitas pangan nasional, mengingat status Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan utama nasional.

Dia menambahkan percepatan penyerapan beras juga merupakan langkah nyata dalam memperkuat kuantitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Penyerapan sendiri dilakukan dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri.

"Saat ini, mayoritas wilayah di Jawa Timur masih dalam masa panen raya. Kami hadir secara masif untuk menyerap gabah petani dengan harga yang terjaga," ungkap Langgeng dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah para petani senilai Rp6.500 per kilogram. Sementara itu, Perum Bulog pusat menargetkan total serapan gabah sebesar 883.912 ton, dengan realisasi hingga saat ini telah mencapai lebih dari 500.000 ton.

Langgeng menyatakan pihaknya percaya diri target tersebut dapat tercapai mengingat potensi panen di wilayah Jawa Timur masih tergolong cukup tinggi.

Untuk memastikan seluruh hasil panen dapat tersedia dengan baik, Langgeng menyebut Perum Bulog Kanwil Jatim bahkan telah melakukan berbagai langkah antisipatif dengan menambah kapasitas ruang simpan.

Lebih lanjut, penambahan kapasitas gudang tersebut ditempuh Bulog Kanwil Jatim melalui skema kerja sama sewa pergudangan agar seluruh beras hasil kerja keras para petani dapat terjaga kualitas maupun kuantitasnya.

"Stok kita melimpah, cukup untuk kebutuhan penyaluran 14 bulan ke depan dan akan terus bertambah seiring panen yang masih berlangsung. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir," ucapnya.

Selain beras, Langgeng menyatakan Bulog Kanwil Jatim juga mencatat realisasi penyerapan jagung pipil kering telah mencapai 48.132 ton atau 48,1% dari target yang dipatok sebesar 100.000 ton.

HPP untuk jagung pipil kering seharga Rp6.400 tiap kilogram untuk kadar air 14% di gudang Bulog. Untuk komoditas serupa dengan kandungan kadar air 18–20% dihargai Rp5.500 per kilogram langsung di lokasi panen, dengan keadaan sudah dipipil dan dalam kemasan karung.

"Sinergi ini adalah kunci. Dengan stok beras dan jagung yang kuat, ketahanan pangan kita semakin kokoh, dan yang paling penting, kesejahteraan petani kita di Jawa Timur tetap terjaga," pungkas Langgeng.

Karena ini jalan nasional, maka koordinasi harus dilakukan secara vertikal dan cepat dengan kementerian terkait

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai menggarap penataan tujuh simpang di Jalur Puncak, Jawa Barat, sebagai upaya mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan penataan simpang tersebut ditargetkan mulai dieksekusi pada tahun 2026 sesuai arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto.

“Pak Bupati menginstruksikan agar penataan beberapa simpang di Jalur Puncak segera dieksekusi tahun ini,” kata Ajat usai rapat penataan jalur wisata Puncak di Cisarua, Jumat.

Ia menjelaskan tujuh simpang yang menjadi fokus penataan meliputi Simpang Gadog, Simpang Pasir Muncang, Simpang Pasir Angin, Simpang Megamendung-Cipayung, Simpang Hankam, Simpang Pasar Cisarua, serta Simpang Taman Safari.

Menurut Ajat, penataan dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai pihak, mulai dari Korlantas Polri, Dinas Perhubungan, hingga instansi teknis seperti PUPR, guna memastikan langkah yang diambil tepat sasaran.

Selain penataan fisik simpang, lanjut dia, pemerintah juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas, termasuk kemungkinan pemasangan lampu lalu lintas dan pengaturan jam operasional kendaraan di kawasan Puncak.

Ajat menambahkan, peningkatan keselamatan juga menjadi perhatian utama, mengingat kondisi Jalur Puncak yang masih minim penerangan jalan umum (PJU) dan rawan kecelakaan.

“Puncak itu relatif gelap, sehingga perlu penataan PJU untuk mengurangi risiko kecelakaan,” ujarnya.

Ia menyebutkan penataan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor karena sebagian ruas jalan berstatus jalan nasional, sehingga perlu sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

“Karena ini jalan nasional, maka koordinasi harus dilakukan secara vertikal dan cepat dengan kementerian terkait,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bogor juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta, termasuk kontribusi dalam bentuk penyediaan lahan maupun penataan kawasan sekitar simpang.

Ajat mengungkapkan sejumlah pelaku usaha di kawasan Puncak telah menyatakan kesiapan untuk berkontribusi, baik melalui hibah lahan maupun skema berbagi biaya (cost sharing).

“Ini bentuk kolaborasi. Ada pengusaha yang siap membantu pembebasan lahan atau penataan kawasan, karena dampaknya juga kembali ke mereka,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Bogor juga mendorong pembukaan jalur alternatif baru dari Pasir Muncang menuju Sukagalih hingga Citeko untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalur Puncak.

Menurut Ajat, pembangunan jalur alternatif tersebut akan dilakukan tahun ini melalui skema karya bakti TNI guna mempercepat proses pengerjaan.

Ia menegaskan penataan simpang dan pengembangan jalur alternatif merupakan bagian dari upaya besar pemerintah daerah untuk mengubah wajah kawasan Puncak, tidak hanya dari sisi kelancaran lalu lintas tetapi juga penataan kawasan wisata secara menyeluruh.

“Intinya kita ingin mengubah wajah Jalur Puncak, tidak hanya lancar, tapi juga tertata dengan baik,” kata Ajat.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini, rata-rata waktu pembayaran klaim pertama kali sejak bank dicabut izin usahanya sudah mencapai 5 hari kerja. Ini sudah jauh lebih cepat dari 5 tahun lalu

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, total simpanan dari bank yang dilikuidasi mencapai Rp3,99 triliun yang berasal dari 500.818 rekening sejak lembaga ini beroperasi pada 2005 hingga 31 Desember 2025 atau dalam periode 20 tahun terakhir.

Namun, dari jumlah tersebut, terdapat simpanan tidak layak bayar (STLB) sebesar Rp592,14 miliar atau 14,83 persen. Sementara simpanan layak bayar (SLB) tercatat sebesar Rp3,4 triliun atau 85,17 persen.

“Penyebab utama dari yang tidak layak bayar adalah karena rata-rata suku bunganya di atas tingkat bunga penjaminan (TBP) LPS sekitar 64,95 persen, disusul karena menyebabkan bank tidak sehat sekitar 29,02 persen dan yang tidak tercatat di bank 6,02 persen,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/1) malam.

Untuk diketahui, seluruh bank di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS, sesuai peraturan perundang-undangan. Per Desember 2025, terdapat 1.593 bank peserta penjaminan LPS, terdiri dari 105 bank umum, 1.488 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS).

Sejak 2005 hingga 2025, LPS telah melakukan resolusi bank dengan cara likuidasi pada 1 bank umum, 130 BPR dan 16 BPRS, serta melakukan penempatan modal sementara pada 1 bank umum dan konversi modal (bail-in) pada 1 BPR.

“Kalau sampai dengan hari ini, masih terdapat 18 BPR dan BPRS yang masih dalam proses likuidasi,” kata Farid.

Ia mengatakan bahwa setiap resolusi bank tersebut dilakukan oleh LPS dengan cepat dan efektif.

“Dari waktu ke waktu, pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan semakin cepat. Saat ini, rata-rata waktu pembayaran klaim pertama kali sejak bank dicabut izin usahanya sudah mencapai 5 hari kerja. Ini sudah jauh lebih cepat dari 5 tahun lalu yang memerlukan waktu hingga 14 hari kerja,” kata Farid.

Neraca keuangan LPS menunjukkan perkembangan yang baik. Total aset LPS pada 2025 meningkat 13,6 persen dari tahun sebelumnya, menjadi Rp276,2 triliun (unaudited). Aset terbesar LPS berada pada Surat Berharga Negara (SBN) dengan total Rp263,8 triliun atau 95,5 persen dari total aset LPS.

Pendapatan LPS pada 2025 mencapai Rp37,6 triliun atau naik 12,3 persen dari tahun 2024. Sumber pendapatan LPS sebagian besar berasal dari penerimaan premi penjaminan dan pendapatan dari hasil investasi LPS.

Dengan perkembangan tersebut, LPS membukukan surplus sebesar Rp33,8 triliun pada 2025, naik 13,8 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, cadangan penjaminan LPS meningkat 13,3 persen menjadi Rp213,4 triliun.

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPS turut memberikan dukungan kepada perekonomian nasional, antara lain dalam bentuk kontribusi pembayaran pajak yang totalnya pada 2025 sebesar Rp3 triliun (naik 15,3 persen dari tahun 2024), dan pembelian SBN sebesar Rp51,4 triliun (naik 8,4 persen dari tahun 2024).

LPS melalui rapat Dewan Komisioner pada Senin (19/1), telah melakukan evaluasi dan penetapan atas tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk periode reguler Januari 2026.

TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan BPR, serta TBP simpanan dalam valuta asing (valas) di bank umum diputuskan untuk tetap atau tidak berubah dari periode sebelumnya.

TBP simpanan rupiah pada bank umum sebesar 3,50 persen dan TBP simpanan rupiah pada BPR sebesar 6,00 persen. Sedangkan untuk TBP simpanan valas pada bank umum sebesar 2,00 persen. TBP tersebut akan berlaku sejak 1 Februari sampai dengan 31 Mei 2026.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

LONDON - Ai, seekor simpanse "jenius" yang mampu mengenali lebih dari 100 karakter China dan alfabet Inggris, telah meninggal dunia pada usia 49 tahun, kata para peneliti Jepang.

Ai, yang berarti cinta dalam bahasa Jepang, ikut serta dalam studi tentang persepsi, pembelajaran, dan memori yang memajukan pemahaman kita tentang kecerdasan primata, demikian pernyataan dari Pusat Asal-usul Evolusi Perilaku Manusia di Universitas Kyoto.

Ia meninggal dunia pada hari Jumat akibat kegagalan multi-organ dan penyakit yang berkaitan dengan usia lanjut, kata pihak sekolah.

Selain menguasai aksara dan alfabet Tiongkok, Ai juga dapat mengidentifikasi angka Arab dari nol hingga sembilan dan 11 warna, kata primatolog Tetsuro Matsuzawa pada tahun 2014.

Dalam sebuah penelitian, Ai diperlihatkan layar komputer yang menampilkan karakter Cina untuk warna merah muda, beserta sebuah persegi merah muda dan persegi ungu sebagai alternatif. Simpanse itu memilih persegi merah muda dengan benar, kata Matsuzawa.

Saat diperlihatkan sebuah apel, Ai memilih sebuah persegi panjang, sebuah lingkaran, dan sebuah titik di layar komputer untuk menggambar "apel virtual", katanya.

Kemampuannya yang luar biasa menjadikannya subjek sejumlah makalah ilmiah dan program media, termasuk studi yang diterbitkan di jurnal Nature , dan memberinya julukan "jenius" di media populer.

Simpanse dari Afrika Barat itu tiba di universitas pada tahun 1977, dan pada tahun 2000, melahirkan seorang putra bernama Ayumu, yang kemampuannya menarik perhatian pada studi tentang transfer pengetahuan dari orang tua ke anak, demikian menurut Kyodo News Jepang.

Studi Ai membantu membangun "kerangka kerja eksperimental untuk memahami pikiran simpanse, memberikan landasan penting untuk mempertimbangkan evolusi pikiran manusia," kata Pusat tersebut.

"Ai sangat ingin tahu dan aktif berpartisipasi dalam penelitian ini, mengungkap berbagai aspek pikiran simpanse untuk pertama kalinya

Bisnis.com, JAKARTA — Saat musim hujan, tubuh menyesuaikan diri dengan mengarahkan energi untuk menjaga suhu tetap hangat agar organ berfungsi optimal.

Makanan yang dikonsumsi membantu tubuh tetap hangat karena proses pencernaan, penyerapan, dan metabolisme nutrisi membutuhkan energi, yang menghasilkan panas melalui mekanisme “Diet-Induced Thermogenesis”.

Cuaca dingin dapat menurunkan produksi serotonin karena tubuh mendapat lebih sedikit paparan sinar matahari. Penurunan neurotransmitter ini kemudian memengaruhi suasana hati, nafsu makan, hingga kualitas tidur kita.

Saat kadar serotonin turun, tubuh menjadi lebih cepat merasa lapar dan sulit merasa kenyang meski sudah makan. Karena itu, rasa lapar yang muncul lebih sering pada musim hujan atau cuaca dingin merupakan respons alami tubuh yang membutuhkan tambahan energi.

Ketika energi tambahan masuk, sebagian digunakan untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat agar organ penting berfungsi dengan baik. Kelebihan kalori yang tidak terpakai akan disimpan oleh tubuh sebagai cadangan energi.

Meskipun makanan kini mudah didapat sepanjang tahun, penelitian menunjukkan tubuh masih memiliki insting lama untuk menyimpan energi saat menghadapi cuaca dingin. Faktor hormon yang berubah saat temperatur turun juga membuat tubuh lebih mudah menimbun energi.

Dilansir dari laman The University Of Queensland, dalam ilmu nutrisi, berat badan dipengaruhi oleh keseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang dikeluarkan untuk aktivitas sehari-hari. Jika tubuh menerima lebih banyak kalori daripada yang dibutuhkan, sisanya akan disimpan dalam bentuk lemak.

Dalam penelitian menemukan bahwa kenaikan berat badan lebih berpotensi terjadi ketika tubuh dalam kondisi “bersiap menghadapi kekurangan makanan”, seperti saat dingin ekstrem. Pada masa lampau, mekanisme ini membantu manusia bertahan hidup ketika makanan sulit ditemukan di musim dingin.

Tidak heran jika cuaca dingin memicu peningkatan nafsu makan dan membuat kita ingin menyantap berbagai jenis makanan. Untuk menjaga kesehatan sekaligus memenuhi kebutuhan energi berikut makanan dan minuman yang cocok selama musim hujan atau cuaca dingin:

- Minuman Hangat
Minuman hangat seperti teh atau air hangat dengan perasan lemon dapat membantu tubuh terasa hangat dan membuat kenyang lebih lama.

- Sup Sayuran
Pilih sup berbasis kaldu daripada sup krim, serta sup yang kaya sayuran hijau, kacang-kacangan, atau biji-bijian.

- Buah Kaya Vitamin C
Selama musim hujan, sistem kekebalan tubuh bisa menurun. Konsumsi buah kaya vitamin C seperti jeruk, mangga, lemon, dan kiwi untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

- Salmon dan Tuna
Salmon dan tuna mengandung vitamin D tinggi, yang membantu tubuh terasa lebih baik meski kurang paparan sinar matahari akibat perubahan cuaca atau suhu.

- Sayuran Ccruciferous
Brokoli, kembang kol, dan mentimun adalah sayuran kaya vitamin C yang membantu menjaga imunitas tubuh selama hari-hari hujan. (Angel Rinella)

Surabaya (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Surabaya mengalokasikan dana khusus untuk menggenjot jumlah rekening khususnya nasabah generasi muda dengan besaran mulai Rp75 ribu hingga Rp100 ribu per rekening.

"Kami beri saldo Rp75 ribu sampai Rp100 ribu tanpa ada kewajiban tertentu, jadi itu gratis," kata Kepala Perwakilan LPS II Surabaya Bambang Samsul Hidayat di sela kunjungan kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali di Surabaya, Senin.

Meski begitu ia tidak mengungkapkan jumlah total anggaran yang dialokasikan secara tahunan itu.

Bambang menjelaskan pemberian dana saldo gratis itu diberikan ketika melakukan literasi dan inklusi keuangan yang menyasar pelajar dan mahasiswa di wilayah kerjanya.

Adapun LPS II Surabaya memiliki wilayah kerja di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan seluruh provinsi Kalimantan.

Dalam satu kali kegiatan, imbuh dia, pihaknya dapat memberikan saldo kepada 100 hingga 1.000 orang nasabah muda baru.

"Kami tidak ada anggaran khusus tapi setiap kegiatan kami anggarkan itu 100, 500 sampai rata-rata 1.000 orang, semua kami beri saldo," ucapnya.

Bambang menjelaskan program literasi dan inklusi keuangan itu sejalan dengan program simpanan pelajar (Simpel) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan penambahan jumlah rekening atau penambahan saldo nasabah generasi muda itu, pihaknya mengharapkan dapat menggenjot perekonomian daerah dan menambah basis masyarakat menabung.

"Kalau dulu kami memberikan thumbler (botol minum), sekarang itu langsung dengan penambahan jumlah dana pada rekening generasi muda," kata dia.

Sementara itu, hingga September 2024 jumlah rekening bank umum yang dijamin LPS secara nasional mencapai 662,46 juta atau 99,94 persen cakupan rekening yang dijamin penuh.

Sedangkan jumlah rekening bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR Syariah yang dijamin secara nasional mencapai 15,85 juta atau 99,97 persen dijamin penuh.

Sementara itu, jumlah rekening bank umum di Bali hingga September 2025 mencapai 9,7 juta dan yang dijamin penuh mencapai 99,88 persen.

Untuk jumlah rekening BPR/BPR Syariah di Bali mencapai 720 ribu dengan jumlah rekening yang dijamin penuh sebesar 99,95 persen.

Sementara itu, berdasarkan data OJK Bali jumlah rekening simpanan pelajar di Pulau Dewata per Mei 2025 mencapai 646.502 dengan nominal Rp170 juta, atau naik 5,26 persen dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp162,3 juta dengan jumlah rekening 628.334.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo enggan menyatakan saldo pemerintah daerah atau pemda yang bersemayam di perbankan merupakan dana mengendap atau menganggur.

Menurutnya, dana itu sebatas saldo kas pemda yang tercatat di bank nasional, BPD, ataupun BPR karena aktivitas keluar masuk dana. Nilainya per akhir September 2025 kata dia sebesar Rp 315,57 triliun.

"Jadi mohon maaf kami tidak ingin menggunakan istilah dana mengendap, dana menganggur, pikiran kita jadinya oh ini yang bikin ini itu," kata Perry saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

"Karena seperti kita pun punya rekening, seperti pemda punya rekening di bank umum dan BPD, hanya sebagian kecil di BPR," tegasnya.

Perry menegaskan, data pemda di perbankan itu pun tidak ada perbedaan antar instansi, karena seluruhnya terlaporkan secara jelas di Sistem ANTASENA, sistem pelaporan terintegrasi yang dibangun bersama oleh BI, OJK, dan LPS.

"Totalnya per September Rp 315,57 triliun, dan kalau ditanya ke OJK sama, LPS sama, karena sumber reporting-nya sama, kami hanya catat sesuai report perbankan, dan itu yang tentu saja kami sampaikan ke Kementerian Keuangan yang perlu data itu sebagai koordinasi," papar Perry.

Lain halnya dengan Perry, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cenderung memberikan fokus khusus bagi saldo pemda yang hanya bersemayam di perbankan. Sebab, baginya bila makin meningkat menandakan pemda tak membelanjakan anggarannya untuk pembangunan ekonomi.

Ia bahkan secara khusus telah mengirimkan surat tentang percepatan pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 kepada para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan menyinggung tingginya dana simpanan pemda di perbankan.

Surat bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 ia kirimkan kepada kepala daerah mempertimbangkan masih naiknya simpanan pemda di perbankan di tengah lambatnya kinerja belanja daerah. Padahal, pemerintah pusat ia sebut juga terus konsisten mencairkan anggaran transfer ke daerah (TKD).

"Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah," tulis Purbaya dalam isi surat yang ditandatanganinya itu sebagaimana dikutip Rabu (12/11/2025).

Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

Pemerintah pusat ia tegaskan juga telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu hingga akhir kuartal III-2025.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," tulis Purbaya dalam suratnya.

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, kalangan perbankan masih terus memberikan special rate atau suku bunga khusus yang tinggi untuk dana simpanan deposan besar, hingga membuat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sulit turun meski BI Rate sudah dipangkas 150 basis points (bps).

Special rate yang diberikan bagi para deposan besar itu bahkan Perry sebut jauh melampaui rata-rata suku bunga deposito per September 2025 yang sebesar 4,52%, yakni mencapai 5,53%. Jumlah deposito yang memperoleh special rate itu mencapai Rp 2.549,8 triliun, ata setara 31,1% dari total DPK di bank.

"Itu juga kenapa suku bunga kredit juga belum turun, ini yang kita sebut karena adanya DPK yang special rate secara industri Rp 2.549,8 triliun atau 31,1%," kata Perry saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Perry menjelaskan, special rate yang diberikan perbankan itu mencakup berbagai kelompok deposan. Tertinggi ialah untuk kelompok deposan Pemerintah BUMN yang mencapai 5,97%. Special rate yang Perry anggap masih tinggi kepada kelompok deposan itu pun sebetulnya telah turun dibanding posisi 2024 yang sebesar 6,60%.

"5,97% tapi masih tinggi, ini yang perlu kita turunkan antara lain bagaimana dari sisi himbauan, kemudian sampai berbagai regulasi, termasuk dari BI ada insentif likuiditas yang kami katakan seberapa jauh bank turunkan suku bunga," ucap Perry.

Special rate yang tinggi kedua ialah untuk kelompok swasta Industri Keuangan Non Bank atau IKNB yang mencapai 5,86%, dikutip dengan kelompok perseorangan yang sebesar 5,73%, swasta non IKNB 5,39%, bukan penduduk 5,22%, dan pemerintah non BUMN 5,19%.

Dari total DPK Special rate yang ada di perbankan senilai Rp 2.549,8 triliun itu, Perry ungkapkan juga mayoritas diberikan oleh kelompok bank umum swasta nasional (BUSN) senilai Rp 1.170,3 triliun, diikuti bank BUMN Rp 1.088,8 triliun, BPD Rp 266,4 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing Rp 24,4 triliun.

(arj)
[Gambas:Video CNBC]

pembangunan jalan Interchange menuju Tol Cipali sejalan dengan Perda Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012

Purwakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berkolaborasi dengan pihak swasta untuk membuka akses baru ke jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) di KM+800 atau di sekitar exiting Tol Cikopo pertama di jalur Cipali.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi di Purwakarta, Jumat mengatakan rencana pembangunan jalan Interchange menuju Tol Cipali sejalan dengan Perda Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyiapan Jalan Mantap untuk Kawasan Industri.

"Merujuk pada Perda itu, Pemkab Purwakarta harus memfasilitasi jalan mantap ke kawasan industri yang ada di wilayah ini, salah satunya kawasan industri di sekitar Kecamatan Campaka," katanya.

Ia menyampaikan usulan pembangunan simpang susun (Interchange) sebenarnya telah diajukan sejak tahun 2018. Setelah melalui proses yang panjang, izin dari pemerintah pusat akhirnya diterbitkan pada 10 April 2023.

Pembangunan simpang susun yang akan terkoneksi dengan jalan Tol Cipali ini nantinya berlokasi di KM 77+800 atau sekitar exiting pintu Tol Cikopo pertama di jalur Cipali, berada di sekitar Kecamatan Campaka.

Pihaknya bersyukur, karena rencana pembukaan Interchange ini direspons oleh pihak swasta yang dalam hal ini pengelola kawasan industri tersebut. Dalam proyek ini Pemkab Purwakarta berkolaborasi dengan pihak swasta.

"Kami dari pemerintah daerah, kemudian melakukan kerja sama dengan pihak kawasan industri ini untuk pembangunan simpang susun ini," katanya .

Ia mengatakan dalam kerja sama ini, Pemkab Purwakarta hanya fasilitator. Mulai dari persiapan perizinan, pengadaan tanah hingga pembangunan fisik itu sepenuhnya didanai oleh pihak swasta. Jadi tidak sedikitpun menggunakan APBD dalam proyek ini.

Didi mengatakan interchange ini nantinya untuk menunjang kebutuhan kawasan industri di Cikopo dan Campaka. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan simpang susun ini akan dimulai pada Desember 2025.

Disebutkan, penambahan simpang susun ini dipastikan akan memberikan dampak positif terutama untuk investasi. Terlebih, jalur yang diusulkan untuk interchange ini terkoneksi dengan kawasan Industri.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025