JAKARTA, KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan terus memperkuat langkah pemberantasan transaksi perjudian daring alias judi online (judol) di sektor perbankan, termasuk dengan memperketat pengawasan rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut.

Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas usulan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) agar pelaku perjudian daring dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) sehingga tidak dapat kembali membuka rekening di bank lain.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, upaya pemberantasan perjudian daring merupakan komitmen bersama berbagai pihak, termasuk OJK dan industri perbankan.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae ketika ditemui di sela-sela acara Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 di Surabaya, Selasa (4/11/2025).

Menurut Dian, OJK telah memiliki landasan regulasi yang menjadi dasar bagi perbankan untuk menolak hubungan usaha maupun menutup rekening nasabah yang terbukti atau diduga menggunakan dana hasil tindak pidana, termasuk perjudian daring.

"OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT dan PPPSPM) yang merupakan penguatan dari pengaturan sebelumnya pada POJK Nomor 12/POJK.01/2017 dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang hal yang sama," ujar Dian dalam jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, ditulis pada Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, dalam ketentuan tersebut telah diatur mengenai penolakan transaksi maupun penutupan hubungan usaha antara bank dengan nasabah.

Pada aturan itu, penyedia jasa keuangan diwajibkan menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, menolak transaksi dengan nasabah atau walk in customer (WIC), maupun menutup hubungan usaha dengan nasabah apabila memenuhi kriteria tertentu.

KOMPAS.com/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi judi online, OJK melalui Satgas PASTI akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Polri dan PPATK terkait rekening-rekening yang jumlahnya cukup banyak, mencapai lebih dari 4.000 rekening,

"Salah satu kriteria tersebut adalah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, dalam hal ini termasuk transaksi perjudian daring. Implementasi dari regulasi tersebut akan terus dipantau dan ditingkatkan efektivitasnya dari waktu ke waktu," kata Dian.

OJK minta bank perkuat pengawasan transaksi

Selain mengandalkan regulasi, OJK juga meminta industri perbankan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi aktivitas perjudian daring sejak dini.

Dian mengatakan, langkah tersebut dilakukan melalui pelaksanaan cyber patrol terhadap rekening nasabah, penguatan parameter peringatan (alert) untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, hingga pertukaran data dan informasi mengenai modus operandi terbaru tindak pidana asal perjudian.

"OJK telah dan akan terus meminta kepada perbankan untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam penanganan perjudian daring, antara lain dalam pelaksanaan cyber patrol terhadap rekening nasabah, penguatan parameter alert yang digunakan untuk mengidentifikasi perjudian daring sejak dini, melakukan pertukaran data dan informasi terkait modus operandi terkini dari tindak pidana asal perjudian melalui sistem yang dimiliki oleh regulator dan lembaga jasa keuangan, serta melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait," ujarnya.

Di samping itu, OJK juga terus mendorong perbankan meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi transaksi perjudian daring.

Menurut Dian, koordinasi juga terus dilakukan dengan otoritas pengawasan lain, terutama terkait transaksi perjudian daring yang menggunakan saluran atau infrastruktur di luar kewenangan pengawasan OJK.

Hal itu dilakukan karena pelaku perjudian daring kini tidak hanya memanfaatkan rekening bank, tetapi juga menggunakan berbagai instrumen sistem pembayaran lainnya.

(SHUTTERSTOCK/YOKI5270) Ilustrasi rekening bank.

"Hal tersebut mempertimbangkan saat ini pelaku perjudian daring tidak hanya memanfaatkan rekening bank, tetapi juga menggunakan berbagai instrumen sistem pembayaran lainnya seperti e-wallet sebagai sarana transaksi kegiatan tersebut," kata Dian.

Tindak lanjut laporan dari Komdigi

Dalam upaya pemberantasan perjudian daring, OJK juga menerima daftar rekening yang diduga kuat menjadi penampung dana hasil perjudian dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menurut Dian, daftar tersebut merupakan hasil patroli siber yang dilakukan Komdigi dan secara berkala disampaikan kepada OJK.

Menindaklanjuti data tersebut, OJK kemudian menyampaikan surat kepada bank terkait agar melakukan prosedur Customer Due Diligence (CDD) maupun Enhanced Due Diligence (EDD).

"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara berkala menyampaikan kepada OJK daftar rekening yang diduga kuat menjadi penampung dana perjudian daring yang merupakan hasil temuan patroli siber. Menindaklanjuti data tersebut, OJK segera menyampaikan surat kepada bank terkait untuk melaksanakan prosedur Customer Due Diligence (CDD) dan/atau Enhanced Due Diligence (EDD)," ujar Dian.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya keterlibatan rekening dalam aktivitas ilegal, bank diwajibkan segera melakukan pemblokiran rekening.

Selain itu, bank juga harus melaporkan transaksi tersebut sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya keterlibatan dalam aktivitas ilegal, bank diwajibkan melakukan pemblokiran rekening secara seketika dan melaporkannya sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Dian.

ANTARA/Rizka Khaerunnisa Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan strategi penurunan bunga kredit di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Lebih dari 33.000 rekening ditindak

OJK mencatat langkah penindakan terhadap rekening yang terindikasi terkait perjudian daring terus dilakukan.

Hingga saat ini, OJK telah memerintahkan perbankan untuk melakukan pemblokiran rekening maupun Enhanced Due Diligence terhadap lebih dari 33.000 rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas perjudian daring.

"Sampai dengan saat ini, OJK telah memerintahkan perbankan untuk melakukan pemblokiran/EDD terhadap lebih dari 33.000 rekening yang terindikasi perjudian daring, sesuai dengan permintaan dari Komdigi," ujar Dian.

Ia menambahkan, OJK akan terus memantau implementasi langkah tersebut bersama industri perbankan dan berbagai otoritas terkait.

Menurut Dian, kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perjudian daring yang dinilai telah memberikan dampak luas terhadap kehidupan sosial maupun perekonomian masyarakat.

"OJK terus memantau, mencermati, dan berkolaborasi dengan industri perbankan maupun otoritas terkait lainnya mengenai hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perjudian daring dalam rangka mendukung pemberantasan perjudian daring yang telah berdampak luas terhadap kondisi sosial dan perekonomian masyarakat," terang Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menargetkan pertumbuhan transaksi dan pengguna mobile banking, OCTO, hingga sebesar 30% pada bulan pertama program OCTO Land yang dilaksanakan di Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan.

Hal itu diungkapkan Head of Digital Banking & Contact Center CIMB Niaga Lusiana Saleh di sela-sela opening OCTO Land di Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6/2026).

“Kurang lebih sih kita ekspektasikan mungkin the first few months ini mungkin bisa naik sampai 30%,” kata Lusi, Sabtu (20/6/2026).

Sebagai informasi, OCTO Land Blok M merupakan salah satu program CIMB Niaga yang menghadirkan keseruan, performance, merchant lokal, promo menarik dan finansial yang terintegrasi dalam satu kawasan. Acaran ini berlangsung selama hingga 1 tahun ke depan.

Lusi menambahkan, kawasan Blok M sendiri dipilih lantaran transaksi yang terjadi di kawasan ini cukup besar, sehingga mendorong CIMB Niaga untuk menggelar OCTO Land di Blok M.

Melansir laman resminya, bank swasta terbesar kedua di Indonesia itu menghadirkan berbagai program dan kegiatan seperti promo cashback 50% di lebih dari 70 merchant area Blok M, dan program pembukaan rekening di OCTO x Paddy Dreamy Experience.

Selain itu, ada pula keseruan event dan performance pada 20 Juni 2026 @Pasaraya Blok M – Plaza Pasaraya, serta Blok M Passport Challenge berhadiah merchandise eksklusif hingga Tiket Pesawat Pulang-Pergi Jakarta-Kuala Lumpur bagi pengunjung yang beruntung.

Head of Retail Transaction & Community Business Development CIMB Niaga Trisna L. Siahaan mengharapkan, melalui kegiatan ini, CIMB Niaga dapat lebih banyak menarik pengunjung untuk berinteraksi dan bertransaksi melalui OCTO.

“Ini sebagai salah satu upaya kami juga untuk menarik masyarakat atau pengunjung Blok M ini untuk bisa berinteraksi dan bertransaksi dengan CIMB Niaga,” ujar Trisna.

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi pada 3–4 Juni 2026 telah mengambil tindakan memblokir 571 rekening penunggak pajak senilai Rp70,2 miliar.

Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Tarmizi mengatakan pemblokiran rekening merupakan bagian awal kegiatan penagihan pajak dengan upaya paksa, dan tindakan penegakan hukum ini, sejatinya adalah pelayanan kepada wajib pajak yang patuh.

"Jadi, penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh merupakan pelayanan kami kepada wajib pajak yang sudah patuh,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Dia menyampaikan pemblokiran tersebut bukan langkah mendadak, bahkan sebelum sampai pada tahap upaya paksa, KPP terkait telah menempuh tahapan persuasif berlapis, mulai dari imbauan, penerbitan Surat Teguran, hingga penyampaian Surat Paksa.

Tarmizi menjelaskan adanya langkah pemblokiran baru dieksekusi setelah wajib pajak maupun penanggung pajak tidak menunjukkan iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya sampai batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Langkah ini berpijak pada landasan hukum yang kuat, lanjutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

"Secara filosofis, tindakan ini ditujukan untuk memberikan rasa keadilan bagi mayoritas Wajib Pajak yang selama ini telah patuh memenuhi kewajibannya secara sukarela, sekaligus menciptakan efek jera bagi pihak-pihak yang tidak kooperatif," sebutnya.

Tarmizi menyebutkan penegakan hukum perpajakan juga menjadi wujud komitmen Kanwil DJP Sumbar dan Jambi dalam menjaga marwah dan wibawa otoritas perpajakan.

"Artinya apabila wajib pajak tetap tidak menyelesaikan kewajibannya setelah pemblokiran, prosedur penegakan hukum akan ditingkatkan ke tahap berikutnya," ujar dia.

Kemudian Kanwil DJP berwenang melakukan penyitaan aset rekening, dan saldo pada rekening yang disita selanjutnya dipindahbukukan secara paksa ke kas negara sebagai pelunasan utang pajak beserta biaya penagihannya.

Meski demikian, kata dia, sistem perpajakan nasional tetap memberi ruang penyelesaian yang akomodatif. Status blokir rekening dapat dicabut seketika apabila wajib pajak atau penanggung pajak.

Seperti melunasi seluruh utang pajak beserta biaya penagihan, menyerahkan jaminan barang yang nilainya setara dengan utang pajak atau mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang telah disetujui secara resmi oleh Kepala KPP.

Oleh karena itu, Tarmizi mengimbau seluruh wajib pajak yang masih memiliki tunggakan untuk segera berkoordinasi secara proaktif dengan KPP tempat terdaftar.

Dia menyampaikan penyelesaian secara kooperatif akan menghindarkan wajib pajak dari tindakan hukum lanjutan yang jauh lebih berat — mulai dari penyitaan aset, penjualan aset sitaan melalui lelang, pencegahan ke luar negeri, hingga tindakan penyanderaan (gijzeling).

Tarmizi bilang adanya dukungan kerja sama yang erat bersama pihak perbankan dan LJK di seluruh Indonesia, Kanwil DJP Sumbar dan Jambi berkomitmen melanjutkan langkah penegakan hukum yang terukur, sebagai bentuk perlindungan terhadap penerimaan negara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir 33.836 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online (judol).

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberantasan judi online yang dinilai berdampak luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pemblokiran rekening dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, OJK telah meminta perbankan melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) dan atau pemblokiran terhadap kurang lebih sebesar 33.836 rekening yang terindikasi judi online," kata Dian dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan laporan sebelumnya, yang tercatat sebanyak 33.252 rekening.

Selain meminta pemblokiran rekening, OJK juga menginstruksikan perbankan untuk melakukan EDD atau pemeriksaan lebih mendalam terhadap rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online.

Di tengah upaya pemberantasan judi online, OJK mencatat kinerja industri perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif pada April 2026.

Penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp8.755 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit pada Maret 2026 yang mencapai 9,49 persen.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,48 persen. Sementara berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh paling tinggi yakni 15,51 persen.

Di sisi lain, kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai menunjukkan perbaikan dengan tumbuh 0,16 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,12 persen pada Maret 2026.

Ditinjau dari kepemilikan bank, kredit bank BUMN mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 14,35 persen.

OJK juga mencatat dana pihak ketiga (DPK) perbankan mencapai Rp10.077 triliun pada April 2026 atau tumbuh 11,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan DPK ditopang oleh kenaikan giro sebesar 16,99 persen, deposito 8,65 persen, dan tabungan 9 persen secara tahunan.

Dari sisi likuiditas, kondisi industri perbankan dinilai masih memadai. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 111,13 persen dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 25,39 persen.

Kedua rasio tersebut masih jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Selain itu, liquidity coverage ratio (LCR) tercatat berada di level 192,37 persen. Menurut Dian, kualitas kredit perbankan hingga April 2026 masih terjaga.

Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,17 persen, sementara NPL net berada di level 0,84 persen. Sementara itu, loan at risk (LAR) turun menjadi 8,82 persen dari sebelumnya 8,94 persen pada Maret 2026.

Dari sisi profitabilitas, return on assets (ROA) industri perbankan tercatat sebesar 2,46 persen. Adapun rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 23,97 persen setelah memperhitungkan pembagian dividen.

"Menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai buffer mitigasi risiko yang memadai," ujar Dian.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap Indonesia Anti-Scam Center (IASC) telah memblokir sekitar 504 ribu rekening yang terindikasi terkait tindak penipuan atau scam. Nilai dana korban yang berhasil diamankan mencapai Rp633,5 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja IASC sejak mulai beroperasi pada November 2024 hingga 20 Mei 2026.

"Selanjutnya sejak mulai beroperasi pada November 2024 sampai dengan 20 Mei 2026, IASC telah menjadi wadah untuk mendukung komitmen nasional dalam pemberantasan scam. Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 504.447 rekening dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp633,5 miliar," kata Dicky dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Selain pemblokiran rekening, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memblokir 116.107 nomor telepon yang terindikasi terkait aktivitas penipuan.

Dicky mengungkapkan sejak 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK menerima 17.105 pengaduan masyarakat terkait entitas keuangan ilegal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.380 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, 2.601 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 124 pengaduan mengenai gadai ilegal.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal, delapan penawaran investasi ilegal, serta satu aktivitas keuangan ilegal lainnya yang beroperasi melalui situs maupun aplikasi dan berpotensi merugikan masyarakat.

Pada Mei 2026, Satgas PASTI juga menghentikan sejumlah aktivitas usaha yang diduga menjalankan praktik penipuan dengan berbagai modus. Salah satunya adalah CANTVR yang diduga melakukan penipuan melalui modus impersonation dan penawaran investasi saham IPO.

Selain itu terdapat YUDIA yang diduga menawarkan keuntungan melalui pengerjaan tugas menonton film China dan pembelian hak cipta film.

Satgas PASTI juga menghentikan aktivitas Magento yang diduga menggunakan modus impersonation, pembuatan akun e-commerce, serta skema deposit dana untuk memperoleh komisi.

Kemudian terdapat Appeninc yang diduga menawarkan tugas menonton iklan untuk mendapatkan keuntungan, serta VID yang diduga menjalankan penipuan melalui tugas menonton iklan dan pembiayaan proyek fiktif.

Sementara itu, Sensenowai diduga menawarkan investasi aset kripto melalui skema copy trading.

Dari sisi layanan konsumen, OJK mencatat telah menerima 248.389 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sejak 1 Januari hingga 12 Mei 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 35.906 merupakan pengaduan konsumen. Sektor teknologi finansial atau fintech menjadi penyumbang pengaduan terbanyak dengan 15.474 laporan.

Kemudian disusul sektor perbankan sebanyak 11.944 pengaduan, perusahaan pembiayaan 7.248 pengaduan, perusahaan asuransi 719 pengaduan, serta sisanya berasal dari sektor pasar modal dan industri jasa keuangan non-bank lainnya.

Dalam rangka penegakan pelindungan konsumen, OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi kepada pelaku usaha jasa keuangan sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026.

Sanksi tersebut meliputi 48 peringatan tertulis kepada 44 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), lima instruksi tertulis kepada lima PUJK, serta 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Sementara dari sisi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau market conduct, OJK mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pemberantasan judi online melalui sektor perbankan dengan meminta perbankan melakukan pemblokiran dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 33.836 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online hingga April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam penanganan aktivitas judi online yang memanfaatkan layanan perbankan.

“Melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, OJK telah meminta perbankan melakukan enhanced due diligence (EDD) dan pemblokiran terhadap kurang lebih 33.836 rekening yang terindikasi judi online,” kata Dian dalam paparan hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (5/6/2026).

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 33.252 rekening terindikasi judi online.

Menurut Dian, pengawasan dilakukan dengan meminta bank melakukan pemeriksaan lebih mendalam atau enhanced due diligence terhadap rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk menampung maupun mengalirkan dana hasil aktivitas perjudian daring.

Jika ditemukan indikasi kuat pelanggaran, perbankan diminta mengambil langkah pemblokiran sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK menilai pemberantasan judi online perlu dilakukan secara lintas sektor mengingat dampaknya tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu integritas sistem keuangan.

Di sisi lain, Dian memastikan kondisi industri perbankan nasional tetap terjaga dengan baik.

Hingga April 2026, kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan menjadi Rp8.755 triliun, sementara kualitas kredit dan likuiditas perbankan masih berada pada level yang sehat.

OJK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta industri jasa keuangan guna menutup akses transaksi keuangan yang berkaitan dengan praktik judi online dan aktivitas ilegal lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan para tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia menampung uang haram tersebut menggunakan rekening office boy (OB).

Ketua KPK Setyo Budiyanto lebih dulu menjelaskan bahwa hasil laporan PPATK terdapat aliran uang mencurigakan terhadap 35 pegawai Kementerian Imipas karena adanya transaksi ke 96 rekening dengan total uang Rp366,7 miliar selama periode 2019-2025.

Terungkap fakta bahwa salah satu pegawai staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah (GST) memang membuat rekening khusus untuk mengumpulkan uang hasil pemerasan.

"Jadi ada yang menggunakan planning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, kerabat, gitu. Bahkan ada yang menggunakan rekening-rekening yang beli, gitu," kata Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Setyo menambahkan bahwa dalam rentang waktu 2022-2026 mereka memperoleh keuntungan sekitar Rp145,5 miliar. Uang kemudian dibagikan kepada para oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi, salah satunya eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim, yang dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Dia diduga memerintahkan anak buahnya melakukan pemerasan melalui biaya tambahan jika WNA hendak mengurus dokumen. Dari hasil pemerasan, Silmy memperoleh Rp100 juta setiap minggunya.

"Salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," sambungnya.

Pemerasan Dilakukan Secara Sistemik

Menurut KPK, Silmy memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal.

Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Bernardiandyah (GST). Alhasil, rangkaian pemerasan dilakukan berdasarkan perintah atasan. Sedangkan uang mengalir dari struktural jabatan di bawah hingga ke level atas.

"Oleh para pihak dari mulai alur perintah di atas ke bawah, serta aliran uangnya, gitu, setoran-setoran dari bottom-up, gitu. Jadi yang proses perintahnya itu dari top-down, kemudian uangnya dari proses setoran dari bottom-up, bawah ke atas. Kumpulinnya di bawah dengan menggunakan beberapa rekening-rekening," ucap Setyo.

KPK Tetapkan 8 Tersangka

Dalam kasus ini KPK menetapkan 8 tersangka setalah memperoleh dua barang bukti yang cukup, yakni:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20

Hari pertama sejak 4–23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara, terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pemblokiran rekening terhadap wajib pajak penunggak pajak bersifat sementara.

Pemblokiran dilakukan untuk mengamankan aset guna kepentingan pelunasan utang pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan tindakan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum perpajakan.

Pelaksanaannya dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak.

“Pemblokiran rekening dilakukan sebagai bagian dari proses penagihan pajak yang telah melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan. Wajib pajak juga tetap memiliki hak untuk menyelesaikan kewajibannya,” kata Inge kepada Kompas.com, Jumat (29/5/2026).

Inge menjelaskan, wajib pajak tidak dapat melakukan penarikan maupun transfer dana selama rekening diblokir.

Transaksi keuangan melalui rekening tersebut juga tidak dapat dilakukan.

Meski demikian, saldo rekening tetap tersedia. Saldo tidak akan berkurang, kecuali untuk kepentingan pelunasan utang pajak.

Inge mengatakan pemblokiran rekening memang dapat memengaruhi aktivitas keuangan wajib pajak.

Karena itu, DJP mendorong setiap tunggakan pajak segera diselesaikan agar pemblokiran rekening dapat dicabut.

DJP memastikan wajib pajak tetap memiliki kesempatan menyelesaikan kewajibannya melalui sejumlah mekanisme yang diatur dalam PMK Nomor 61 Tahun 2023.

Mekanisme tersebut mencakup pelunasan utang pajak beserta biaya penagihan, pembayaran menggunakan dana yang diblokir, pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, hingga penyerahan aset lain sebagai jaminan.

“Apabila kewajiban perpajakan telah dipenuhi, DJP akan segera melakukan pencabutan pemblokiran sesuai prosedur yang berlaku,” kata Inge.

DJP mengimbau masyarakat tidak panik terhadap tindakan pemblokiran rekening. Seluruh proses penagihan dilakukan secara transparan dan berjenjang.

Wajib pajak juga diminta memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu dan segera menyelesaikan tunggakan jika ada.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan fasilitas layanan DJP, termasuk layanan konsultasi dan pengajuan angsuran pembayaran pajak.

Inge menegaskan DJP mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan transparansi dalam setiap tindakan penegakan hukum perpajakan.

“Penegakan hukum dilakukan secara konsisten sebagai bentuk perlindungan terhadap penerimaan negara sekaligus untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak,” ujarnya.

Inge menambahkan, kepatuhan perpajakan merupakan kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memblokir 84 rekening para penunggak pajak.

Pemblokiran rekening dilakukan secara serentak oleh 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten pada 18-22 Mei 2026.

Kanwil DJP Banten mengatakan pemblokiran rekening dilakukan dalam rangka menagih tunggakan pajak dengan total nilai Rp330.664.197.474.

"Sebanyak 84 Wajib Pajak dilakukan tindakan penagihan melalui pemblokiran rekening yang tersebar pada 15 bank, baik bank milik negara maupun bank swasta nasional. Total tunggakan pajak mencapai Rp330,6 miliar," kata Kanwil DJP Banten melalui unggahan di akun Instagram resmi @pajakdjpbanten, Rabu (27/5).

Kanwil DJP Banten menjelaskan pemblokiran 84 rekening penunggak pajak ini sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak secara profesional, terukur dan efektif.

Melalui langkah ini, DJP berharap dapat memberikan efek jera kepada penunggak pajak sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu," imbuh Kanwil DJP Banten.

[Gambas:Instagram]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten bersama 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan pemblokiran rekening terhadap 84 wajib pajak penunggak pajak pada 18-22 Mei 2026.

Berdasarkan informasi yang diunggah akun resmi Kanwil DJP Banten, pemblokiran dilakukan terhadap rekening wajib pajak yang tersebar di 15 bank, baik bank milik negara maupun bank swasta nasional.

“Blokir serentak dilaksanakan terhadap 84 wajib pajak yang tersebar pada 15 bank dengan total tunggakan pajak Rp 330.664.197.474,” tulis unggahan akun @pajakDJPBanten dilansir Kamis (28/5/2026).

DOK. magnific.com/rawpixel.com Ilustrasi pajak.

Kanwil DJP Banten menyebut kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjalankan penegakan hukum perpajakan secara profesional, terukur, dan efektif.

Langkah tersebut dilakukan dalam program bertajuk “Gerak Serentak Penagihan Pajak: Cepat, Tepat, dan Berdampak” sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mengamankan penerimaan negara.

Selain itu, tindakan pemblokiran rekening diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para penunggak pajak sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap dan tepat waktu.

“Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam memastikan penegakan hukum perpajakan berjalan secara konsisten dan berkeadilan,” tulis Kanwil DJP Banten.

Dalam unggahan itu, DJP juga menegaskan kegiatan penagihan dilakukan secara serentak oleh seluruh KPP di bawah koordinasi Kanwil DJP Banten.

Adapun total tunggakan pajak dari puluhan wajib pajak tersebut mencapai lebih dari Rp 330,6 miliar.

Melalui langkah tersebut, DJP berharap kepatuhan perpajakan masyarakat dapat meningkat dan penerimaan negara tetap terjaga di tengah kebutuhan pembiayaan APBN yang terus meningkat.

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, jumlah rekening tabungan pelajar tercatat mencapai 59,03 juta rekening dengan nominal simpanan sebesar Rp29,13 triliun per kuartal I-2026.

Kepala Ekesekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Dicky Kartikoyono mengatakan, capaian ini menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendorong inklusi keuangan di kalangan pelajar, sebagaimana tercermin dari capaian Program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) yang telah mencapai 88,36 persen.

"Secara tren, jumlah rekening pelajar juga terus menunjukkan peningkatan, yakni tumbuh sebesar 1,25 persen secara tahunan atau year on year (yoy)," katanya dalam jawaban tertulis Minggu (24/5/2026).

Hal ini mengindikasikan semakin luasnya akses dan partisipasi pelajar dalam sistem keuangan formal. Sementara itu, dari sisi nominal simpanan, memang terdapat fluktuasi dalam jangka pendek, namun secara umum masih menunjukkan tren yang positif dan sejalan dengan karakteristik tabungan pelajar yang cenderung dinamis.

Meskipun kontribusinya terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan masih relatif terbatas, tabungan pelajar memiliki nilai strategis dalam memperluas basis nasabah perbankan di masa depan sekaligus membangun budaya menabung sejak dini.

OJK optimistis tren positif ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2026, didukung oleh penguatan Program KEJAR, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Melalui Program KEJAR, diharapkan kebiasaan menabung dapat semakin tertanam di kalangan pelajar sejak usia dini. Ke depan, fokus penguatan akan diarahkan pada perluasan akses, peningkatan pemanfaatan rekening yang lebih aktif, serta penguatan edukasi keuangan bagi pelajar, sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan baik dari sisi jumlah rekening maupun nominal simpanan.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten pertambangan batu bara PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) dijadwalkan melakukan pembayaran hari ini Selasa (19/5/2026).

Berdasarkan jadwal, agenda pembagian dividen ITMG 2026 telah melalui periode recording date pada 29 April 2026. Dengan demikian, para pemegang saham yang berhak akan menerima pembayaran pada Selasa (19/5/2026).

Manajemen Indo Tambangraya Megah mengumumkan informasi tambahan bahwa rasio pembayaran dividen yakni sebesar 60% dari laba bersih perseroan tahun buku 2025.

“Nilai dividen per saham sebesar Rp992 per saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham atas 1.114.899.100 saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan,” tulis Manajemen Indo Tambangraya Megah.

Adapun, jumlah saham tersebut tidak termasuk 15.025.900 saham yang saat ini dikuasai oleh ITMG sebagai hasil dari program pembelian kembali saham (buyback) yang sedang berjalan.

Sebagai informasi, Berdasarkan laporan keuangan 2025 yang diaudit, ITMG meraih pendapatan bersih US$1,88 miliar atau turun 18,35% year-on-year (YoY) dari US$2,3 miliar pada 2024.

Pendapatan bersih itu berasal dari penjualan batu bara ke pihak ketiga US$1,84 miliar, penjualan batu bara ke pihak berelasi US$18,19 juta, jasa pihak ketiga US$4,64 juta, serta keuntungan atas transaksi swap batu bara US$10,56 juta.

Di sisi lain, terdapat sejumlah nama investor yang tercatat memegang saham ITMG dengan kepemilikan di atas 1%.

DJS Ketenagakerjaan misalnya tercatat memegang 11,84 juta lembar saham ITMG per akhir Maret 2026. Kepemilikan itu setara dengan 1,05%.

Grup Banpu masih akan menjadi penerima jatah dividen ITMG terbesar. Mereka tercatat memegang 736,07 juta lembar atau setara dengan 65,14%.

Kemudian, ada Dunross and Co yang memegang 1,74% saham ITMG atau setara dengan 19,70 juta lembar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.