Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Rp50 juta tidak dikenakan pajak. Sementara pencairan di atas nilai tersebut tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

Penegasan itu muncul di tengah usulan Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal yang meminta pemerintah menghapus pajak atas pencairan JHT. Menurutnya, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong PPh Pasal 21 sehingga pemajakan saat pencairan berpotensi menjadi pajak berganda.

Lantas, apakah pencairan JHT memang perlu dikenai pajak?

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai skema pajak JHT saat ini memang memberikan perlindungan awal melalui tarif nol persen hingga Rp50 juta. Namun, menurutnya batas tersebut sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi saat ini.

Ia mengatakan Rp50 juta sudah terlalu rendah jika dibandingkan dengan biaya hidup, masa kerja pekerja, hingga kebutuhan saat memasuki masa pensiun.

"JHT bukan bonus spekulatif, melainkan akumulasi tabungan wajib pekerja selama bertahun-tahun. Jika pekerja mencairkan JHT karena pensiun, PHK, atau kehilangan penghasilan, negara seharusnya memakai prinsip keadilan vertikal dan perlindungan sosial, bukan sekadar melihat nominal bruto pencairan," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/6).

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, tarif final 5 persen memang terlihat kecil, tetapi tetap menjadi beban bagi pekerja yang mengandalkan dana JHT sebagai bantalan keuangan terakhir setelah berhenti bekerja.

Karena itu, Syafruddin menilai threshold pembebasan pajak sudah semestinya dinaikkan menjadi minimal Rp250 juta hingga Rp500 juta agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

Ia bahkan mengusulkan skema bertingkat, yakni tarif 0 persen untuk pencairan hingga Rp250 juta, tarif 2 persen untuk bagian Rp250 juta-Rp500 juta, dan tarif 5 persen hanya untuk pencairan di atas Rp500 juta.

Syafruddin menilai anggapan bahwa pajak JHT merupakan pajak berganda tidak sepenuhnya keliru.

Menurutnya, persepsi tersebut muncul karena pekerja merasa pokok iuran yang berasal dari gaji yang telah dikenai PPh kembali dipotong pajak saat dicairkan.

"Jika yang dipajaki kembali adalah bagian pokok iuran yang berasal dari penghasilan pekerja setelah dikenai PPh, maka rasa pajak berganda muncul secara kuat," katanya.

Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah membedakan perlakuan pajak antara pokok iuran pekerja dengan hasil pengembangan dana.

Selanjutnya, pokok iuran sebaiknya dibebaskan dari pajak saat dicairkan, sementara hasil pengembangan investasi tetap dapat dikenai pajak dengan tarif yang ringan.

Syafruddin juga menilai penghapusan pajak JHT berpotensi memperkuat fungsi JHT sebagai perlindungan sosial karena pekerja akan menerima dana lebih utuh ketika pensiun maupun terkena PHK.

Di sisi lain, ia mengakui penerimaan negara dari PPh JHT akan berkurang. Namun, kehilangan penerimaan tersebut dinilai relatif kecil dibandingkan manfaat sosial yang diperoleh pekerja.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perdebatan mengenai pajak JHT sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah JHT perlu dipajaki atau tidak.

Menurutnya, skema yang berlaku saat ini sebenarnya sudah membebaskan mayoritas pekerja dari kewajiban membayar pajak karena saldo hingga Rp50 juta dikenai tarif final 0 persen.

"Pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah JHT perlu dipajaki, melainkan siapa yang benar-benar dikenai pajak. Pada praktiknya, yang terkena pajak adalah mereka yang mencairkan saldo dalam jumlah besar," ujarnya Yusuf.

Yusuf mengakui persepsi pajak berganda memang wajar muncul di masyarakat. Namun secara teknis perpajakan, objek pajak pada saat menerima gaji berbeda dengan objek pajak saat JHT dicairkan.

Menurutnya, manfaat JHT yang diterima pekerja bukan hanya berasal dari pokok iuran, melainkan juga mencakup hasil pengembangan investasi yang selama ini belum dikenai pajak.

"Karena itu, secara teknis pemajakannya lebih tepat dipahami sebagai pajak atas manfaat yang diterima, bukan pajak dua kali atas penghasilan yang sama," katanya.

Ia menambahkan penggunaan tarif final juga bertujuan menghindari akumulasi dana JHT yang dicairkan sekaligus masuk ke lapisan tarif progresif yang lebih tinggi.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan penghapusan pajak JHT secara menyeluruh juga memiliki konsekuensi.

Menurutnya, pekerja yang baru mengalami PHK memang akan menerima dana lebih utuh sehingga fungsi JHT sebagai bantalan ekonomi menjadi lebih kuat.

Namun karena pencairan hingga Rp50 juta saat ini sudah dibebaskan dari pajak, penghapusan pajak secara total justru lebih banyak menguntungkan peserta dengan saldo besar.

"Dari perspektif kebijakan publik, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan distribusi karena kelompok berpendapatan tinggi akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan mayoritas pekerja," pungkas Yusuf.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat kredit macet pinjaman daring alias pinjol yang diukur dari tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) mencapai 4,62 persen pada April 2026.

Angka tersebut mendekati ambang batas 5 persen yang dianggap masih aman oleh regulator.

Selain risiko gagal bayar tinggi, nilai utang pinjol masyarakat juga tembus Rp102,07 triliun per April 2026. Besarnya utang pinjol warga memunculkan pertanyaan soal kesehatan bagi industri, serta ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan digital.

Sejumlah pengamat menilai angka kredit macet 4,62 persen tak bisa dianggap sepenuhnya aman, terlebih di tengah lonjakan utang pinjol masyarakat yang telah menembus Rp102,07 triliun.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan TWP90 4,62 persen memang masih terkendali secara regulasi, tetapi jaraknya yang sangat tipis dari ambang batas 5 persen perlu dibaca sebagai sinyal peringatan dini.

Menurutnya, kombinasi tingginya pertumbuhan utang pinjol, suku bunga yang masih tinggi, pelemahan rupiah, dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, membuat angka tersebut tidak layak dipandang sebagai kondisi yang sepenuhnya aman.

"Regulator perlu membaca angka itu sebagai alarm dini. Jika kualitas pembiayaan memburuk sedikit saja, industri pinjol dapat masuk zona merah," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/6).

Ia menambahkan angka agregat TWP90 berpotensi menutupi kondisi kelompok peminjam tertentu yang sudah menghadapi tekanan berat, terutama pekerja informal, rumah tangga berpenghasilan rendah, dan pelaku usaha mikro yang memanfaatkan pinjaman jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Syafruddin menilai risiko kenaikan kredit macet tidak hanya berdampak pada industri pinjol, tetapi juga dapat merambat ke konsumsi rumah tangga dan stabilitas sosial.

Ketika gagal bayar meningkat, penyelenggara pinjol cenderung memperketat penyaluran kredit dan memperkuat proses penagihan. Kondisi itu berisiko mendorong sebagian masyarakat mencari pinjaman baru untuk melunasi pinjaman lama.

"Pola ini menciptakan lingkaran utang yang merusak daya beli. Pada tingkat makro, konsumsi rumah tangga dapat melemah karena pendapatan habis untuk cicilan, denda, dan bunga," ujarnya.

Fenomena lonjakan utang pinjol yang telah melampaui Rp102 triliun juga menurutnya menunjukkan dua sisi berbeda. Di satu sisi, masyarakat semakin akrab dengan layanan keuangan digital dan membutuhkan akses kredit yang cepat.

Namun di sisi lain, pertumbuhan yang tinggi juga mengindikasikan banyak rumah tangga menghadapi tekanan likuiditas.

"Fenomena ini memberi sinyal bahwa pendapatan banyak rumah tangga belum cukup kuat menahan tekanan harga dan biaya hidup. Jika konsumsi ditopang oleh utang jangka pendek berbunga mahal, pertumbuhan belanja menjadi rapuh," katanya.

Syafruddin memperkirakan utang pinjol masih berpotensi tumbuh hingga akhir tahun, didorong tingginya kebutuhan uang masyarakat, akses kredit perbankan yang lebih selektif, serta kemudahan pencairan dana melalui platform digital.

Meski demikian, ia mengingatkan kualitas pertumbuhan pinjol akan menjadi faktor yang semakin penting ke depan.

"Pertumbuhan yang sehat harus berasal dari pinjaman produktif dan kemampuan bayar yang jelas, bukan dari konsumsi panik dan gali lubang tutup lubang," katanya.

Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning Budi Rahardjo menilai besarnya utang pinjol menunjukkan masyarakat semakin menyukai akses pembiayaan yang cepat dan mudah.

Menurutnya, pinjol mampu menghilangkan berbagai hambatan mengajukan kredit ke bank dan lembaga konvensional lain, seperti kewajiban menyediakan agunan, dokumen keuangan yang rumit, hingga proses survei.

"Meski biaya pinjol relatif lebih tinggi dibandingkan metode kredit lainnya, kemudahan akses dan effort untuk memperolehnya ternyata sudah mendapatkan tempat di masyarakat," ujar Budi.

Ia mengatakan penggunaan pinjol tidak selalu berkaitan dengan aktivitas ilegal seperti judi online. Dana pinjol digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari modal usaha, kebutuhan rumah tangga, pendidikan, pembelian barang elektronik, hingga kebutuhan darurat.

Namun, Budi mengingatkan masyarakat lebih berhati-hati sebelum mengambil pinjol mengingat bunganya relatif tinggi. Pinjol sebaiknya digunakan untuk tujuan produktif, seperti tambahan modal usaha yang sudah berjalan, bukan buat membiayai gaya hidup konsumtif.

Ia menyarankan porsi cicilan pinjaman konsumtif tidak melebihi 15 persen dari pendapatan bulanan. Sementara untuk pinjaman produktif, total cicilan sebaiknya dibatasi maksimal 35 persen dari pendapatan rutin.

"Disiplin membayar dan menghindari mengambil pinjaman baru sebelum pinjaman lama lunas menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak dalam pola gali lubang tutup lubang," katanya.

Budi juga menilai edukasi mengenai cara berutang yang sehat perlu diperkuat oleh regulator dan lembaga keuangan.

"Pemahaman cara berutang yang baik perlu disosialisasikan sekencang promosi penggunaan pinjol agar tingkat gagal bayar tidak meningkat dan iklim bisnis pinjol tetap sehat," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen per Kamis (18/6). Dengan begitu, BI Rate telah melonjak sebesar 1 persen dari sebelumnya yang ditahan selama tujuh bulan di level 4,75 persen.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis (18/6).

Perry mengatakan kenaikan ini sebagai langkah stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptive untuk menjaga inflasi 2026-2027 tetap berada di kisaran 2,5 plus minus 1 persen yang ditetapkan pemerintah.

"Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan pro growth," tegasnya.

Sebelumnya, bank sentral juga menaikkan suku bunga dua kali sejak bulan lalu. Pertama, BI menaikkan sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen per Rabu (20/5).

Kemudian, secara mendadak menaikkan suku bunga 25 bps menjadi 5,50 persen pada Selasa (9/6). Hal ini lantaran rupiah yang terus terdepresiasi hingga tembus di atas Rp18 ribu per dolar AS saat itu.

Lantas, bagaimana dampak terhadap masyarakat saat BI Rate telah melonjak 1 persen tahun ini?

[Gambas:Youtube]

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyampaikan kenaikan BI Rate akan langsung terasa melalui biaya hidup finansial masyarakat, terutama kelompok yang memiliki Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga mengambang, kredit kendaraan, kartu kredit, pinjaman konsumsi, dan modal kerja UMKM.

Ia menyebut bank akan lebih dulu menaikkan bunga deposito untuk menjaga dana pihak ketiga, lalu menyesuaikan bunga kredit dalam beberapa bulan.

"Dampaknya tidak seragam. Rumah tangga berutang akan menghadapi cicilan lebih berat, pelaku UMKM akan menanggung biaya modal lebih mahal, dan konsumen akan menahan belanja barang tahan lama," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/6).

Di sisi lain, menurutnya, deposan akan memperoleh bunga simpanan lebih tinggi, rupiah mendapat perlindungan, dan inflasi impor dapat ditekan.

"Kebijakan ini memang pahit, tetapi BI memilih ongkos yang lebih terkendali, membayar bunga lebih mahal hari ini untuk mencegah rupiah melemah lebih dalam, harga impor naik, dan kepercayaan pasar rusak lebih luas," terangnya.

Lebih lanjut, Syafruddin menjelaskan dengan naiknya suku bunga acuan, tambahan cicilan tergantung oleh plafon, tenor, jenis bunga, dan kecepatan bank meneruskan kenaikan BI-Rate ke bunga kredit.

Sebagai ilustrasi, seseorang mempunyai KPR sejumlah Rp500 juta tenor 15 tahun dengan bunga 10 persen memiliki cicilan sekitar Rp5,37 juta per bulan. Jika bunga naik menjadi 11 persen, cicilan akan naik menjadi sekitar Rp5,68 juta, atau bertambah Rp310 ribu per bulan.

"KPR Rp1 miliar akan menanggung tambahan sekitar dua kali lipat. Untuk kredit Rp100 juta tenor 3 tahun, kenaikan bunga dari 12 persen ke 13 persen menaikkan cicilan dari sekitar Rp3,32 juta menjadi Rp3,37 juta, atau bertambah sekitar Rp48 ribu per bulan," papar Syafruddin.

Ia menilai kenaikan suku bunga acuan masih bisa mendukung pertumbuhan ekonomi jika berhasil menstabilkan rupiah, menahan inflasi impor, dan menjaga arus modal. Namun, pertumbuhan akan melemah jika bunga tinggi bertahan terlalu lama, kredit produktif turun, dan konsumsi rumah tangga makin defensif.

"Karena itu, BI perlu menjaga stabilitas, sementara pemerintah harus memperkuat fiskal dan melindungi sektor produktif agar pertumbuhan tidak kehilangan tenaga," tekannya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan risiko perlambatan ekonomi tetap ada di tengah kenaikan suku bunga acuan yang cukup agresif. Hal tersebut karena permintaan kredit dapat melemah dan sebagian investasi berpotensi tertunda.

Meskipun begitu, Yusuf menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh suku bunga. Bank Indonesia tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang mendukung pertumbuhan sehingga strategi yang ditempuh adalah memperketat kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas sambil tetap memberi ruang bagi aktivitas ekonomi melalui instrumen lain.

"Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bauran kebijakan yang dijalankan, bukan pada suku bunga semata," kata Yusuf.

Kemudian, ia menilai situasi saat ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk meninjau kembali struktur utang, terutama pinjaman berbunga mengambang. Menambah cicilan baru yang sensitif terhadap kenaikan bunga mungkin perlu dipertimbangkan lebih hati-hati dalam jangka pendek. Di sisi lain, kenaikan imbal hasil simpanan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi keuangan rumah tangga.

Sementara itu, Yusuf mengingatkan pemerintah bahwa pengetatan moneter tidak boleh bekerja sendirian. Pemerintah perlu melakukan dukungan fiskal, percepatan reformasi struktural, dorongan ekspor, dan upaya menarik investasi langsung.

"Dukungan fiskal, percepatan reformasi struktural, dorongan ekspor, dan upaya menarik investasi langsung perlu berjalan bersamaan agar stabilitas yang dicapai tidak dibayar dengan perlambatan ekonomi yang terlalu besar," jelasnya.

[Gambas:Photo CNN]

Kenaikan suku bunga acuan Indonesia disebut apakah terlalu agresif dibandingkan negara ASEAN lainnya. Ia menegaskan jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak karena terdapat argumen kuat yang mendukung langkah BI.

Ekonom CORE tersebut menerangkan tekanan terhadap rupiah memang lebih besar dibandingkan beberapa negara lain di kawasan sehingga respons cepat diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar dan mencegah depresiasi yang lebih dalam.

"Indikasi awalnya juga mulai terlihat dari kembalinya arus masuk modal asing setelah sebelumnya terjadi arus keluar pada kuartal pertama tahun ini," terang Yusuf.

Di sisi lain, menurut Yusuf, kritik terhadap kebijakan tersebut juga memiliki dasar yang kuat. Beberapa ekonom menilai pengetatan sebelumnya sebenarnya sudah cukup mengingat inflasi masih berada dalam kisaran target dan tekanan eksternal mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Dengan sudut pandang tersebut, kenaikan tambahan berisiko memberikan beban yang tidak perlu bagi pertumbuhan ekonomi.

Ia melihat langkah BI dapat dibenarkan sebagai tindakan pre-emptive untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kredibilitas kebijakan moneter. Namun, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan BI meyakinkan pasar bahwa siklus pengetatan ini mendekati puncaknya, bukan awal dari rangkaian kenaikan yang berkepanjangan.

"Jika ekspektasi pasar tetap terjaga dan kebijakan fiskal mampu memberikan dukungan yang memadai, stabilitas dan pertumbuhan masih bisa berjalan beriringan. Tantangannya adalah memastikan bahwa seluruh beban penyesuaian tidak hanya ditanggung oleh instrumen suku bunga semata," pungkasnya.

Investor China mengeluhkan sejumlah kebijakan baru sektor nikel di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai meningkatkan biaya usaha dan menurunkan kepastian investasi di tengah ambisi hilirisasi Indonesia.

Laporan South China Morning Post (SCMP) menyebut kamar dagang China di Indonesia atau China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) bahkan telah mengirim surat keberatan kepada Presiden Prabowo terkait sejumlah kebijakan yang berdampak pada industri nikel.

Dalam surat tersebut, investor menyoroti rencana kenaikan royalti pertambangan, aturan penempatan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota produksi tambang nikel, hingga penegakan hukum yang dinilai semakin ketat.

"Secara kolektif, perusahaan-perusahaan China berargumen bahwa kebijakan tersebut telah meningkatkan biaya operasional dan mengurangi kepastian investasi di sektor hilirisasi nikel Indonesia," tulis SCMP dalam laporannya, Sabtu (13/6).

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keluhan investor China perlu dipahami sebagai sinyal politik dan ekonomi, bukan sekadar keluhan korporasi. Mereka menanamkan modal besar pada smelter, kawasan industri, serta fasilitas pengolahan bahan baku baterai di Sulawesi dan Maluku Utara.

"Karena itu, perubahan kebijakan yang menyentuh royalti, DHE, kuota produksi, dan penegakan hukum langsung mengubah kalkulasi biaya, arus kas, dan rencana ekspansi mereka," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/6).

Ia mengatakan keluhan investor China relevan sejauh berkaitan dengan kepastian regulasi, masa transisi, dan koordinasi kebijakan antarinstansi. Industri nikel membutuhkan investasi besar, pasokan bijih yang stabil, serta proyeksi usaha jangka panjang. Karena itu, perubahan aturan yang terlalu cepat dapat meningkatkan persepsi risiko di mata investor.

Namun, Syafruddin menegaskan Indonesia tidak harus memenuhi seluruh tuntutan investor. Pemerintah tetap memiliki hak untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil dari sumber daya mineral, memperbaiki tata kelola, menertibkan pelanggaran, serta menjaga cadangan nikel nasional.

"Keluhan investor harus menjadi bahan evaluasi kebijakan, bukan alasan untuk melemahkan kedaulatan sumber daya," ujar Syafruddin.

Ia menilai kebijakan nikel yang dijalankan Pemerintahan Prabowo dapat menjadi langkah yang tepat jika dirancang secara bertahap, transparan, dan berbasis data.

Salah satu kebijakan yang dipersoalkan investor, yakni rencana kenaikan royalti pertambangan, dinilai memiliki dasar yang kuat karena nikel merupakan sumber daya tak terbarukan yang telah menghasilkan rente besar bagi perusahaan.

Sementara itu, kewajiban penempatan DHE juga memiliki rasionalitas makroekonomi karena Indonesia membutuhkan pasokan devisa untuk menjaga stabilitas rupiah, memperkuat cadangan devisa, dan mengurangi tekanan eksternal.

Pengurangan kuota produksi juga dinilai dapat membantu mengendalikan laju eksploitasi, menjaga umur cadangan, serta mencegah produksi berlebihan yang menekan harga.

Meski demikian, Syafruddin menilai persoalan utama bukan berada pada arah kebijakan, melainkan desain dan pelaksanaannya.

"Pemerintah harus menghindari perubahan mendadak, formula yang kabur, dan penegakan hukum yang membuka ruang pungutan informal," ujar Syafruddin.

Ia mengatakan royalti sebaiknya menggunakan skema progresif berbasis harga dan margin, DHE perlu didukung instrumen valas domestik yang menarik, sedangkan kuota produksi harus mengacu pada peta jalan cadangan dan kebutuhan industri.

Menurutnya, desain kebijakan seperti itu dapat memperkuat kedaulatan ekonomi tanpa merusak kepercayaan investor.

Syafruddin juga mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi dampak kebijakan terhadap perusahaan nikel melalui peta jalan transisi yang jelas.

Ia mengatakan perusahaan nikel akan menghadapi kenaikan biaya, perubahan struktur pasokan, kebutuhan modal kerja yang lebih besar, serta tekanan margin apabila royalti naik, DHE diperketat, dan kuota produksi dikurangi secara bersamaan.

"Dampak terbesar akan muncul pada perusahaan dengan struktur biaya tinggi, utang besar, teknologi kurang efisien, dan ketergantungan kuat pada pasokan bijih murah," ujar Syafruddin.

Untuk menghindari guncangan industri, pemerintah dinilai perlu memberikan masa transisi, menetapkan formula harga patokan mineral (HPM) dan royalti secara terbuka, serta menyediakan kanal dialog permanen dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, pekerja, dan masyarakat lokal.

Di sisi lain, perusahaan juga perlu beradaptasi dengan meningkatkan efisiensi energi, memperbaiki teknologi pengolahan, memperkuat kepatuhan lingkungan, mengamankan pasokan bijih legal, serta mengelola risiko valas secara lebih disiplin.

"Kebijakan yang baik tidak boleh membuat industri berhenti, tetapi harus memaksa industri naik kelas," ujar Syafruddin.

Ia menilai Indonesia membutuhkan hilirisasi yang mampu menghasilkan nilai tambah, meningkatkan penerimaan negara, melindungi lingkungan, sekaligus menjaga kepastian investasi.

Oleh karena itu, antisipasi terbaik bukan berupa pelonggaran aturan tanpa syarat, melainkan reformasi bertahap yang membuat perusahaan patuh tetap berkembang dan perusahaan spekulatif kehilangan ruang.

[Gambas:Photo CNN]

Di tengah gonjang-ganjing ini, pengamat pasar modal Elandry Pratama mengakui sektor nikel saat ini memang sedang berada dalam fase yang cukup menantang.

Di satu sisi, kebijakan seperti kenaikan royalti dan kewajiban DHE berpotensi menambah biaya serta mengurangi fleksibilitas pengelolaan kas perusahaan. Di sisi lain, upaya pengendalian produksi nikel berpotensi membantu menjaga keseimbangan pasokan dan mendukung harga nikel yang selama ini tertekan akibat kelebihan pasokan global.

"Jadi dampaknya cenderung mixed, tergantung posisi masing-masing perusahaan dalam rantai nilai industri nikel," ujar Elandry kepada CNNIndonesia.com.

Ia pun menilai PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) masih memiliki prospek yang cukup baik.

Menurut dia, kinerja ANTM yang membaik menunjukkan perusahaan dengan diversifikasi bisnis dan integrasi yang kuat masih mampu tumbuh di tengah tantangan industri.

Sementara itu, prospek INCO masih ditopang kualitas cadangan dan efisiensi operasional, meski tetap sensitif terhadap pergerakan harga nikel global.

Adapun NCKL dan MBMA dinilai relatif diuntungkan oleh posisi mereka dalam ekosistem hilirisasi dan pertumbuhan kapasitas produksi, sehingga pertumbuhan volume masih menjadi faktor utama yang dapat menopang kinerja.

"Secara keseluruhan, saya melihat ANTM, INCO, NCKL, dan MBMA masih memiliki prospek yang cukup baik," ujar Eladnry.

"Namun, fokus investor saat ini perlu lebih diarahkan pada kemampuan masing-masing emiten menjaga margin, efisiensi biaya, dan memanfaatkan peluang dari tren hilirisasi dibanding hanya mengandalkan kenaikan harga komoditas semata," lanjutnya.

Ia mengatakan prospek sektor nikel pada tahun ini masih menarik, terutama bagi perusahaan yang memiliki biaya produksi kompetitif dan terintegrasi dengan bisnis hilir.

Meski demikian, sektor tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari volatilitas harga nikel global, potensi perlambatan permintaan dari China, kebijakan pemerintah terkait royalti dan tata niaga pertambangan, hingga risiko kelebihan pasokan apabila pertumbuhan produksi lebih cepat dibandingkan permintaan.

"Namun, jika pengendalian pasokan berjalan efektif, maka sentimen terhadap sektor nikel berpotensi membaik pada semester II dan dapat mendukung profitabilitas emiten-emiten nikel," ujar Elandry.

[Gambas:Youtube]

Sejumlah ekonom menilai Tahun Baru Islam 1 Muharram bisa menjadi momentum peningkatan aktivitas zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dapat menjadi instrumen mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Pengamat Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik mengungkapkan potensi dana sosial syariah nasional sangat besar.

Berdasarkan berbagai kajian, termasuk data Baznas, potensi zakat mencapai Rp327 triliun per tahun. Sementara, potensi wakaf uang diperkirakan sekitar Rp180 triliun.

"Kalau dikombinasikan, potensi dana sosial ini bisa lebih dari Rp500 triliun per tahun. Bahkan untuk wakaf uang angkanya bisa jadi lebih besar dari itu," ujar Irfan kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/6).

Meski demikian, realisasi penghimpunannya masih jauh dari potensi yang tersedia.

Irfan menyebut penghimpunan zakat nasional pada 2025 baru sekitar Rp41 triliun, meski meningkat dibanding tahun sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp30 triliun.

Menurutnya, tren tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Tetapi dibandingkan potensinya yang Rp327 triliun, angkanya baru hampir mendekati 15 persen. Artinya ruang untuk peningkatan masih sangat besar," katanya.

Padahal, Irfan menilai dana ZISWAF memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengembangan industri halal.

Ia mengatakan jika dikombinasikan dengan sektor halal value chain, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat meningkat dari sekitar 25 persen menjadi 27 persen.

Selain itu, dana zakat juga telah menjangkau lebih dari 1,5 juta penerima manfaat secara nasional, sementara aset wakaf banyak dimanfaatkan untuk sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan dampak ekonomi dari momentum Muharram akan lebih besar apabila lonjakan donasi masyarakat diarahkan ke program-program berkelanjutan.

"Muharram sering mendorong semangat berbagi dan santunan sosial. Dampaknya menjadi signifikan bila lembaga ZISWAF mengubah lonjakan donasi musiman menjadi program berkelanjutan seperti modal usaha mikro, beasiswa, bantuan pangan, layanan kesehatan, dan pelatihan kerja," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com/

Menurut Syafruddin, dana ZISWAF berpotensi memperkuat ekonomi rakyat karena dapat menjadi sumber pembiayaan sosial di luar anggaran negara.

"Jika dikelola profesional, ZISWAF dapat memperkuat ekonomi rakyat, membiayai UMKM, pendidikan, kesehatan, pangan, dan pemberdayaan keluarga miskin," ujarnya.

Dari perspektif ekonomi makro, ia menjelaskan penyaluran dana ZISWAF kepada kelompok berpendapatan rendah akan meningkatkan konsumsi rumah tangga karena tambahan pendapatan tersebut umumnya langsung dibelanjakan untuk kebutuhan pokok.

Efek tersebut dinilai mampu memperkuat permintaan domestik, menghidupkan pasar lokal, serta menopang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"ZISWAF juga mengurangi kemiskinan melalui bantuan konsumtif jangka pendek dan pemberdayaan produktif jangka panjang. Secara distribusi, zakat dan wakaf menahan konsentrasi kekayaan agar manfaat pertumbuhan tidak berhenti pada kelompok atas," katanya.

Lebih lanjut, Syafruddin menekankan pentingnya penguatan tata kelola, transparansi, digitalisasi, serta edukasi publik. Hal itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola.

Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi per 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan itu diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, juga dengan mempertimbangkan harga minyak dunia.

Lantas, apakah kenaikan harga Pertamax mampu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi cukup efektif untuk mengurangi tekanan fiskal.

"Kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi cukup efektif untuk mengurangi tekanan fiskal yang selama ini muncul akibat lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/6).

Menurutnya, ketika harga Pertamax semakin mendekati harga keekonomian, kebutuhan kompensasi dari APBN menjadi lebih terkendali, sehingga ruang fiskal pemerintah dapat lebih terjaga.

Dari sisi pasar keuangan, langkah tersebut juga memberikan sinyal bahwa pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dan tidak sepenuhnya menahan kenaikan biaya energi melalui anggaran negara. Yusuf menilai kondisi itu dapat membantu menjaga kepercayaan investor terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia.

Dalam jangka panjang, Yusuf memandang harga energi yang lebih mencerminkan biaya sesungguhnya akan mendorong efisiensi konsumsi, serta memberikan insentif bagi masyarakat maupun dunia usaha untuk beralih ke kendaraan yang lebih hemat energi atau menggunakan sumber energi alternatif.

Yusuf juga menyinggung dampak langsung kenaikan Pertamax terhadap inflasi. Ia menilai dampaknya ke kenaikan harga barang-barang relatif terbatas karena pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar yang digunakan sebagian besar masyarakat serta pelaku usaha.

Namun, risiko tidak langsung tetap perlu diwaspadai. Pelaku usaha yang menggunakan BBM nonsubsidi akan menghadapi kenaikan biaya transportasi dan logistik yang pada akhirnya dapat diteruskan ke harga barang maupun jasa.

"Efek putaran kedua ini perlu dicermati, terutama ketika inflasi sedang menunjukkan tren meningkat," ujar Yusuf.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi cukup efektif menekan beban fiskal tersembunyi karena pemerintah tidak lagi menahan seluruh tekanan harga energi melalui APBN maupun kas Pertamina.

Saat harga Pertamax tetap di Rp12.300 per liter, sedangkan harga produk minyak Asia dan kurs dolar AS naik, maka selisih biayanya harus ditanggung Pertamina atau pemerintah.

"Kenaikan menjadi Rp16.250 per liter mengurangi distorsi itu," ujar Syafruddin ketika dihubungi CNNIndonesia.com.

Ia juga menilai kenaikan harga ini berdampak tidak langsung terhadap stabilisasi rupiah. Pasar melihat pemerintah mulai memilih disiplin fiskal dan penyesuaian harga minyak. Kepercayaan pasar dapat membaik jika kebijakan ini berjalan bersama kenaikan BI Rate, penghentian injeksi likuiditas agresif, dan pengendalian belanja.

Dari sisi efisiensi energi, harga lebih mahal dapat mendorong konsumen mengurangi konsumsi BBM, memakai kendaraan lebih efisien, mulai mempertimbangkan transportasi publik dan kendaraan hemat energi.

Ia menilai kenaikan harga Pertamax juga dapat membantu menjaga pasokan dan kualitas BBM karena Pertamina memperoleh ruang biaya yang lebih realistis untuk pengadaan, distribusi, dan menjaga standar produk.

Harga yang terlalu jauh di bawah tingkat keekonomian dapat menekan arus kas perusahaan, mengurangi fleksibilitas pengadaan, serta menciptakan risiko gangguan pasokan ketika harga energi global meningkat. Syafruddin menyebut dengan harga yang lebih mendekati biaya pasar, Pertamina memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menjaga ketersediaan BBM.

Syafruddin mengingatkan ada risiko dapat dirasakan UMKM dan pelaku transportasi kecil karena menghadapi kenaikan biaya mobilitas, pengiriman barang, serta operasional harian buntut naiknya Pertamax.

Karena itu, pemerintah perlu menjaga harga pangan, memperkuat distribusi barang pokok, memberi dukungan sementara bagi transportasi publik dan UMKM produktif, serta mengawasi tarif angkutan agar tidak naik liar.

Pemerintah juga perlu mengucurkan bantuan yang menyasar kelompok yang benar-benar terdampak, seperti pelaku usaha kecil, pekerja transportasi, dan rumah tangga rentan.

"Tanpa kebijakan pendamping, kenaikan BBM nonsubsidi dapat menekan konsumsi kelas menengah dan memperlemah usaha kecil," ujar Syafruddin.

Walaupun membantu mengurangi tekanan fiskal, kenaikan harga Pertamax juga berisiko mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet mengatakan selisih besar harga Pertamax dan Pertalite yang kini sekitar Rp6.250 dapat mendorong perpindahan konsumen ke produk yang lebih murah guna menekan pengeluaran. Dengan konsumsi 100 liter per bulan, pengguna Pertamax dapat menghemat Rp625 ribu jika beralih ke Pertalite.

Gejala ini, kata Yusuf, mulai terlihat dari meningkatnya antrean Pertalite dan berkurangnya kepadatan di jalur Pertamax. Jika selisih harga tersebut bertahan dalam beberapa bulan ke depan, migrasi konsumen kemungkinan akan terus berlanjut.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan, dalam skenario moderat, konsumsi Pertalite dapat meningkat sekitar 7 persen, sedangkan pada skenario yang lebih berat kenaikannya bisa mencapai 12 persen. Kuota Pertalite baru berisiko terlampaui ketika migrasi mendekati 11,3 persen.

Artinya, pada skenario ringan dan moderat, konsumsi masih relatif berada dalam batas aman. Sedangkan pada skenario berat, risiko kelebihan konsumsi mulai muncul.

Yusuf menyebut karena kenaikan selisih harga baru terjadi pada Juni, dampak penuhnya kemungkinan baru akan terlihat pada data konsumsi semester kedua 2026.

Ia mengingatkan peningkatan konsumsi Pertalite pun disebut akan menambah beban kompensasi pemerintah. Dengan asumsi kompensasi sekitar Rp5.400 per liter, tambahan beban fiskal diperkirakan berkisar antara Rp4 triliun hingga Rp17 triliun, dengan skenario moderat mendekati Rp10 triliun.

"Meski demikian, tambahan beban tersebut masih berada dalam kapasitas bantalan fiskal yang dimiliki pemerintah sehingga lebih mencerminkan penyempitan ruang fiskal daripada ancaman langsung terhadap stabilitas APBN," ujar Yusuf.

[Gambas:Photo CNN]

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi pun mengingatkan Pemerintah harus mencegah pengguna Pertamax turun kelas ke Pertalite dengan strategi harga, insentif, dan pengawasan yang lebih cerdas.

Pertama, selisih harga Pertamax dan Pertalite tidak boleh terlalu ekstrem dalam jangka panjang karena selisih besar akan mendorong migrasi konsumsi ke BBM subsidi.

Kedua, pemerintah perlu memperketat distribusi Pertalite berbasis data kendaraan dan kelayakan penerima agar subsidi tidak dinikmati kelompok mampu. Ketiga, Pertamina dapat menawarkan program loyalitas, edukasi kualitas mesin, dan promosi terbatas untuk menjaga pengguna Pertamax tetap bertahan.

Keempat, pemerintah perlu memperjelas bahwa Pertalite merupakan instrumen perlindungan sosial, bukan pilihan murah untuk semua pengguna kendaraan.

"Jika migrasi ke Pertalite dibiarkan, APBN akan menanggung volume subsidi lebih besar, kuota subsidi akan tertekan, dan tujuan kenaikan Pertamax untuk mengurangi beban fiskal akan melemah," ujar Syafruddin.

[Gambas:Youtube]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kompak ambruk pada perdagangan Rabu (3/6). IHSG kembali menyentuh level 5.900-an sedangkan rupiah resmi jebol level Rp18.000 per dolar AS pada Kamis (4/6) pagi.

Mengutip RTI Infokom, IHSG melemah 254,36 poin atau minus 4,11 persen ke level 5.941 pada penutupan Rabu (3/6) sore. Bahkan, IHSG sempat anjlok hampir 5 persen, tepatnya 4,94 persen atau 305,9 poin ke level 5.889 pada penutupan sesi I.

Pada penutupan, investor melakukan transaksi sebesar Rp25,21 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 40,06 miliar saham. Sebanyak 692 saham terkoreksi, 69 menguat, dan 54 stagnan.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pagi ini resmi tembus level Rp18.000 per dolar AS, usai Rabu (3/6) sore bertengger di level Rp17.966 per dolar AS. Mata uang Garuda pagi hari melemah 76 poin atau 0,43 persen dibandingkan level sebelumnya.

Pelemahan IHSG berbarengan dengan rupiah terhadap dolar AS disinyalir adanya pengaruh faktor eksternal, yakni meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap perkembangan konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan energi global.

Lantas, apakah ekonomi Indonesia sudah tak menarik di mata investor? Atau hal ini murni karena faktor eksternal saja?

[Gambas:Youtube]

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai ekonomi Indonesia belum kehilangan seluruh daya tarik di mata investor, tetapi pasar sedang meminta kompensasi risiko yang jauh lebih besar.

Menurut Syafruddin, investor masih melihat Indonesia sebagai pasar besar dengan konsumsi domestik kuat, kelas menengah potensial, dan peluang investasi jangka panjang. Meski begitu, ia mengungkapkan masalahnya, yakni daya tarik investor cenderung melemah ketika rupiah terus tertekan, IHSG terkoreksi tajam, dan indeks kepercayaan pasar Indonesia berada pada level rendah.

"Pelemahan ini tidak sepenuhnya berasal dari faktor eksternal. Yield US Treasury yang masih tinggi, ketidakpastian arah suku bunga The Fed, harga energi, dan ketegangan geopolitik memang menekan aset negara berkembang," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/6).

Syafruddin menjelaskan tekanan Indonesia terlihat lebih dalam karena pelaku pasar juga membaca risiko domestik, yakni stabilitas rupiah rapuh, premi risiko tinggi, sektor finansial melemah, dan komunikasi kebijakan belum cukup meyakinkan.

"Jadi, Indonesia masih menarik secara potensi, tetapi kurang meyakinkan secara risiko. Investor tidak meninggalkan Indonesia karena peluangnya hilang, mereka menahan diri karena harga risiko Indonesia naik," terangnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan kondisi IHSG dan rupiah tertekan berlangsung lama karena pasar tidak hanya merespons satu peristiwa, tetapi membaca akumulasi kelemahan kepercayaan.

"Rupiah yang melemah dalam jangka panjang, IHSG yang jatuh setelah sempat menguat, forward USD/IDR yang mengarah ke atas Rp18.000, serta indeks kepercayaan pasar Indonesia yang rendah menunjukkan masalah persepsi yang sudah bersifat struktural," kata Syafruddin.

Syafruddin menjelaskan dampaknya dapat menjadi jangka panjang jika pemerintah gagal memutus lingkaran negatif antara kurs, arus modal, dan pasar saham.

"Rupiah yang lemah menaikkan biaya impor dan utang valas, lalu menekan laba emiten. IHSG yang turun memperburuk sentimen investor. Sentimen yang memburuk kembali menekan rupiah," pungkasnya.

Di sisi lain, Pengamat Pasar Keuangan Ibrahim Assuaibi menilai IHSG yang melemah dalam jangka panjang karena sudah terkomplikasi, mulai dari rupiah melemah yang berdampak terhadap inflasi, kemudian neraca perdagangan yang menyusut. Lalu, peringkat kredit Indonesia juga menjadi negatif oleh Moody's.

"Intinya di sini adalah tentang kebutuhan dolar yang cukup tinggi. Untuk impor komoditas, terutama adalah minyak mentah, untuk bayar utang. Kemudian pembagian dividen, itu juga menggunakan dolar. Kemudian masyarakat yang berpindah tabungannya dari konvensional ke valuta asing. Yang membuat IHSG ini mengalami penurunan," terang Ibrahim.

Ibrahim mengatakan melemahnya IHSG diperkirakan hingga Indonesia bisa mendapatkan utang baru dari IMF atau Bank Dunia. Namun, ia menggarisbawahi apabila pemerintah melakukan strategi ini maka harus menghapuskan subsidi seperti saat 1998 lalu.

"Pada saat Indonesia membutuhkan utang kemudian minta ke IMF, kan persyaratannya banyak. Salah satunya adalah harus menghilangkan subsidi. Nah, ini yang ditakutkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah pun juga serba salah," katanya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P menegaskan yang perlu diwaspadai bukan hanya soal pelemahan rupiah atau IHSG, melainkan apabila pelemahan tersebut berkembang menjadi krisis kepercayaan (confidence crisis). Ia menyebut dalam ekonomi, sentimen sering kali sama pentingnya dengan data fundamental.

[Gambas:Photo CNN]

Menurutnya, investor saat ini tidak kekurangan informasi, tetapi kekurangan keyakinan. Oleh karena itu, fokus utama pemerintah harus membangun kembali kepercayaan pasar dengan berbagai strategi.

Pertama, memberikan kepastian arah kebijakan ekonomi. Investor sangat sensitif terhadap ketidakpastian regulasi dan perubahan kebijakan yang sulit diprediksi.

Kedua, menjaga kredibilitas fiskal. Pasar perlu diyakinkan bahwa defisit anggaran, pembiayaan program-program prioritas, dan pengelolaan utang tetap berada dalam koridor yang sehat dan berkelanjutan.

Ketiga, mempercepat reformasi struktural yang berdampak langsung terhadap produktivitas, seperti penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas SDM, efisiensi logistik, dan penguatan iklim usaha.

Keempat, menciptakan lebih banyak proyek investasi yang layak secara ekonomi (bankable projects), sehingga investor melihat peluang keuntungan yang riil dan jelas, bukan hanya janji pertumbuhan.

Kelima, memperkuat koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta menjaga kepercayaan pasar keuangan.

"Persoalannya adalah investor global saat ini sedang berada dalam mode sangat selektif atau risk-off. Dalam situasi seperti itu, negara yang mampu menawarkan kombinasi antara stabilitas, kepastian kebijakan, dan prospek keuntungan yang jelas akan lebih cepat memperoleh kembali arus modal," terang Ronny.

"Tantangan Indonesia saat ini bukan kekurangan potensi, tapi bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi keyakinan investor yang konkret dan terukur," lanjutnya.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi belakangan ini mendatangkan sejumlah dampak bagi eksportir, importir, hingga masyarakat secara umum.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan eksportir memang bisa merasakan keuntungan dari pelemahan rupiah.

"Pelemahan rupiah memang dapat memberi keuntungan kurs bagi eksportir karena pendapatan dolar bernilai lebih besar saat dikonversi ke rupiah," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/5).

Eksportir komoditas, manufaktur berorientasi ekspor, dan perusahaan dengan biaya domestik besar dinilai dapat menikmati tambahan margin dari depresiasi rupiah.

Namun, eksportir tidak otomatis meraih keuntungan lebih besar.

Syafruddin mengingatkan banyak eksportir masih memakai bahan baku impor, mesin impor, energi berbasis harga global, dan pembiayaan valuta asing.

"Jika biaya input dolar ikut naik, keuntungan kurs dapat terkikis," ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki, ekspor barang dan jasa tumbuh lebih lambat daripada impor, sehingga pelemahan rupiah belum tentu langsung mendorong kinerja ekspor secara kuat.

Eksportir disebut hanya benar-benar memperoleh manfaat jika mereka memiliki kandungan lokal tinggi, kontrak ekspor stabil, utang valas terkendali, dan akses pasar global yang kuat.

Di sisi lain, importir menjadi pihak yang sudah tentu dirugikan karena paling cepat merasakan tekanan pelemahan rupiah.

Ketika rupiah bergerak ke sekitar Rp17.865 per dolar AS dan pasar forward mengarah ke level lebih tinggi, importir harus menyediakan rupiah lebih besar untuk membeli dolar.

"Beban ini langsung masuk ke harga bahan baku, barang modal, barang konsumsi impor, obat-obatan, komponen elektronik, pangan tertentu, dan energi," ujar Syafruddin.

Industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri, kata dia, menghadapi tekanan margin karena biaya produksi naik lebih cepat daripada kemampuan menaikkan harga jual.

Jika perusahaan menahan harga, laba turun. Jika perusahaan menaikkan harga, permintaan dapat melemah.

Oleh karena itu, Syafruddin mengatakan pelemahan rupiah memaksa industri memperkuat lindung nilai, memperbesar kandungan lokal, memperbaiki efisiensi, dan menata ulang rantai pasok agar tidak terus menjadi korban volatilitas kurs.

Sementara itu untuk masyarakat biasa, pelemahan rupiah ini disebut dapat merugikan dompet warga melalui jalur harga, cicilan, pendapatan riil, dan ekspektasi.

"Masyarakat mungkin tidak langsung membeli dolar, tetapi mereka membeli barang yang memakai komponen impor," ujar Syafruddin.

Harga elektronik, kendaraan, obat-obatan, bahan pangan tertentu, produk energi, biaya pendidikan luar negeri, perjalanan internasional, dan barang konsumsi modern dinilai dapat naik saat rupiah melemah.

Jika biaya produksi naik, produsen akan menyalurkan sebagian beban ke konsumen.

Selain itu, jika suku bunga tetap tinggi untuk menjaga rupiah, Syafruddin mengungkap kredit kendaraan, KPR, pinjaman usaha, dan biaya modal juga ikut terasa lebih berat.

Ia mengatakan inflasi saat ini masih terkendali di sekitar 2,42 persen, tetapi pelemahan rupiah dapat menggerus daya beli jika berlangsung lama.

"Jadi, masyarakat membayar pelemahan rupiah bukan hanya di money changer, melainkan juga di pasar, toko, cicilan, dan tagihan rumah tangga," ujar Syafruddin.

Kenaikan harga barang dalam negeri karena pelemahan rupiah bakal terjadi jika tekanan kurs bertahan dan pelaku usaha mulai menyesuaikan harga jual.

Risiko terbesar muncul pada barang dengan kandungan impor tinggi, bahan baku industri, energi, pangan impor, obat-obatan, elektronik, dan barang konsumsi tahan lama.

Syafruddin mengungkap inflasi masih menunjukkan kondisi terkendali dengan angka tahunan sekitar 2,42 persen dan angka inti sekitar 2,44 persen.

Angka itu dinilai memberi ruang bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas.

Namun, impor barang dan jasa tumbuh lebih cepat daripada ekspor, sehingga ekonomi tetap memiliki eksposur impor yang besar.

Jika rupiah terus berada dekat level terlemah dan forward/NDF memberi sinyal pelemahan lanjutan, Syafruddin menilai tekanan harga secara bertahap tetap akan muncul.

"Pemerintah perlu menjaga pasokan, menahan biaya logistik, memperkuat stabilisasi pangan, dan memastikan kebijakan kurs tidak terlambat merespons ekspektasi pasar," ujar Syafruddin.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menyiapkan pengembangan compressed natural gas (CNG) dalam tabung 3 kilogram (kg) sebagai alternatif pengganti LPG subsidi 3 kg.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan CNG saat ini sudah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kini, pemerintah mulai mengarahkannya untuk kebutuhan rumah tangga.

CNG merupakan bahan bakar yang berasal dari gas alam, terutama yang mengandung metana (C1), yang dimampatkan hingga bertekanan tinggi agar lebih mudah disimpan dan digunakan.

Selain itu, ongkosnya disebut lebih murah sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan LPG.

Lantas, apakah mungkin CNG tabung 3 kg menjadi alternatif dari LPG 3 kg atau sering dikenal juga dengan sebutan gas melon?

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai rencana CNG sebagai alternatif LPG 3 kg merupakan rencana yang feasible atau dapat dikerjakan.

[Gambas:Youtube]

"Strategi ini feasible secara terbatas, terutama di wilayah dekat sumber gas, jaringan gas, fasilitas kompresi, dan pusat konsumsi besar," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/5).

Ia menjelaskan penggunaan CNG membutuhkan standar teknis tinggi karena tekanan gas bisa mencapai 200-250 bar. Oleh karena itu, aspek keselamatan harus diuji, mulai dari tabung, regulator, kompor, hingga sistem distribusi.

Menurut dia, implementasi CNG sebaiknya dilakukan bertahap dan tidak dijadikan solusi cepat untuk seluruh Indonesia.

Ia menilai fokus awal bisa diarahkan ke sektor yang lebih siap seperti dapur besar, hotel, restoran, usaha kuliner, kawasan perkotaan dekat jaringan gas, dan rumah tangga yang infrastrukturnya siap.

Syafruddin memandang penggunaan CNG tabung 3 kg ini bisa menekan impor LPG Indonesia yang mencapai sekitar 80,58 persen dari kebutuhan nasional.

Ia sendiri menekankan keberhasilan program CNG memang sebaiknya jangan diukur dari jumlah tabung yang disalurkan, melainkan dari seberapa besar impor LPG yang bisa ditekan.

"Target realistisnya bukan mengganti 80 persen impor dalam waktu singkat, melainkan mengurangi pertumbuhan konsumsi LPG impor dari tahun ke tahun," ujar Syafruddin.

Jika CNG hanya mengganti sebagian kecil konsumsi rumah tangga di wilayah pilot, dampaknya disebut terhadap impor masih terbatas.

Namun, jika pemerintah mampu membangun ekosistem kompresi, distribusi, standar tabung, dan subsidi tertutup secara luas, CNG dinilai dapat menekan impor secara bertahap.

Ia mengatakan kehadiran CNG tabung 3 kg realistisnya hanya bisa menekan impor LPG secara bertahap, bukan langsung besar.

Perkiraannya, pada tahap awal kontribusi CNG terhadap pengurangan impor LPG masih terbatas, sekitar 2 hingga 5 persen.

Pengurangan masih terbatas karena CNG masih membutuhkan tabung bertekanan tinggi, kompor dan regulator khusus, fasilitas kompresi, distribusi baru, standar keselamatan ketat, serta penerimaan masyarakat.

Jika uji coba berhasil dan pemerintah memprioritaskan dapur besar, restoran, hotel, kantin, program MBG, dan UMKM kuliner di wilayah dekat infrastruktur gas, pengurangan impor LPG bisa naik ke kisaran lima sampai 10 persen dalam tiga hingga lima tahun.

Sementara itu, target penurunan impor LPG 10 sampai 20 persen dinilai realistis dalam jangka panjang dengan syarat CNG diperluas ke rumah tangga yang siap, jaringan gas kota diperbesar, subsidi LPG 3 kg diperketat, dan opsi lain seperti kompor induksi, biogas, serta DME ikut berjalan.

"CNG sebaiknya tidak dijual sebagai solusi instan penghapus impor LPG, melainkan sebagai instrumen untuk menahan laju kenaikan impor lebih dulu, lalu menurunkannya secara bertahap dengan desain teknis, fiskal, dan sosial yang kredibel," ujar Syafruddin.

Selain CNG, ia menyebut tidak ada satu solusi tunggal untuk menggantikan LPG.

Menurut Syafruddin, pemerintah perlu menggunakan pendekatan portofolio energi seperti jaringan gas kota untuk wilayah urban, LPG berbasis batubara (Dimethyl Ether/ DME) untuk sektor tertentu, kompor induksi untuk rumah tangga menengah, serta biogas di wilayah pedesaan.

Untuk DME, Syafruddin memandang ini sebagai alternatif menarik karena dapat dicampur atau menggantikan LPG dan pemerintah juga memasukkannya dalam agenda hilirisasi, dengan pra-studi kelayakan yang telah dibahas dalam proyek strategis.

"Akan tetapi, DME membutuhkan investasi gasifikasi batu bara besar, kepastian harga, pasokan batu bara, teknologi, pembiayaan, serta pengelolaan emisi," ujar Syafruddin.

Sementara itu, jaringan gas rumah tangga lebih dapat diterapkan di kota padat yang sudah memiliki pipa gas.

Kompor induksi disebut dapat diterapkan di wilayah dengan pasokan listrik andal dan rumah tangga yang mampu membeli perangkat. Selain itu, biogas disebut sesuai untuk desa peternakan atau pertanian.

"Oleh karena itu, strategi paling masuk akal adalah portofolio, yaitu CNG untuk wilayah gas, jargas untuk perkotaan berpipa, DME untuk substitusi industri energi berbasis batu bara yang layak secara ekonomi, induksi untuk kelas menengah perkotaan, dan LPG tetap dipertahankan bagi wilayah yang belum siap," ujar Syafruddin.

Ia menekankan transisi dari LPG ke CNG harus dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Pemerintah disebut tidak boleh menarik LPG 3 kg sebelum CNG tersedia, aman, murah, dan mudah diakses.

[Gambas:Photo CNN]

"Pemerintah juga harus menjaga stok LPG selama masa transisi agar masyarakat tidak panik," ujar Syafruddin.

Harga CNG pun perlu diumumkan secara transparan berdasarkan biaya memasak per hari, bukan hanya harga per tabung.

Setiap tabung CNG harus memiliki nomor seri, uji tekanan, masa berlaku, regulator khusus, dan inspeksi berkala.

Dalam mengkomunikasikan penggunaannya, pemerintah juga disebut harus sejujur dan setransparan mungkin. Pemerintah perlu menyebut CNG adalah alternatif bertahap, bukan penghapusan mendadak LPG 3 kg.

"Jika pemerintah menjaga pasokan lama sambil membangun sistem baru, transisi dapat berlangsung tertib dan tidak menciptakan kelangkaan buatan," ujar Syafruddin.

Di sisi lain, Analis Energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna mengaku masih meragukan implementasi CNG secara masif, terutama dari sisi keselamatan.

"Sebelum ada uji tuntas yang jelas, saya masih ragu apakah CNG akan bisa dilakukan secara masif," kata Putra.

Ia menekankan CNG memang sudah umum digunakan pada kendaraan, tetapi tekanan tinggi membuat penanganannya jauh lebih kompleks.

Putra mencontohkan India yang telah lama menggunakan CNG untuk kendaraan. Meski begitu, penggunaannya tidak lazim untuk kebutuhan rumah tangga.

"Kalau tidak salah sekitar 20 persen kendaraan di india pakai CNG, tapi enggak di dapur juga," ujar Putra.

Ia menilai penggunaan CNG dalam tabung kecil seperti 3 kg masih tidak lazim, sehingga perlu pengujian ketat, termasuk aspek kekuatan tabung, keamanan distribusi, hingga kesiapan masyarakat.

Putra menyarankan pemerintah melakukan uji coba terbatas terlebih dahulu sebelum memperluas implementasi.

Menurut dia, transparansi terkait lokasi dan waktu uji coba juga penting agar publik memahami arah kebijakan.

"Tabung itu perlu memiliki kemampuan menahan tekanan, berat, dan harga dari tabung, juga kesesuaian untuk transportasi di khalayak ramai," ujar Putra.

Menurut dia, ada opsi lain seperti jaringan gas rumah tangga dan kompor listrik yang perlu didorong. Pengembangan DME juga termasuk di dalamnya, tetapi ia mengingatkan perlunya pengkajian secara terbuka dari sisi biaya dan manfaat.

Lima PR Pemerintah Agar RI Bisa Kurangi Impor Energi

Syafruddin pun mengungkap lima hal yang perlu dilakukan pemerintah agar bisa mengurangi impor komoditas energi Indonesia.

[Gambas:Photo CNN]

"Indonesia perlu mengubah kebijakan energi rumah tangga dari subsidi komoditas menjadi strategi ketahanan energi nasional," katanya.

Pertama, pemerintah harus mempercepat substitusi LPG impor dengan gas domestik melalui CNG dan jaringan gas di wilayah yang layak.

Kedua, pemerintah perlu memperbaiki subsidi LPG 3 kg agar hanya dinikmati rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan kecil, dan kelompok rentan.

Ketiga, pemerintah perlu membangun cadangan LPG, gas, dan bahan bakar strategis agar gejolak Selat Hormuz atau konflik geopolitik tidak langsung menekan dapur rumah tangga.

Keempat, Indonesia harus memperluas energi alternatif berbasis wilayah seperti CNG, jargas, DME, biogas, dan kompor induksi.

Kelima, pemerintah perlu menjaga nilai tukar dan APBN karena impor energi dibayar dalam dolar. Saat rupiah melemah dan harga energi global naik, beban subsidi langsung membengkak.

"Dengan strategi ini, ketahanan energi tidak lagi bergantung pada satu komoditas, satu sumber impor, atau satu instrumen subsidi," pungkas Syafruddin.

Uni Emirat Arab (UEA) keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada 1 Mei. Keputusan tersebut diambil karena sejalan dengan strategi jangka panjang sektor energi Abu Dhabi.

"Keputusan ini selaras dengan visi strategis dan ekonomi jangka panjang Uni Emirat Arab serta pengembangan sektor energinya, termasuk percepatan investasi dalam produksi energi domestik," bunyi pemberitaan kantor berita UAE, WAM, Selasa (28/4).

OPEC merupakan organisasi negara penghasil minyak utama yang dibentuk pada 1960 oleh Arab Saudi, Iran, Irak, Venezuela, dan Kuwait. UEA bergabung tujuh tahun kemudian. Selama ini, OPEC mengoordinasikan kebijakan produksi untuk memengaruhi pasokan dan harga minyak global.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keluarnya UEA dari OPEC menjadi pukulan telak bagi organisasi tersebut karena Abu Dhabi bukan produsen kecil.

UEA memproduksi sekitar 3,2 juta - 3,5 juta barel per hari, memiliki kapasitas terpasang sekitar 4 juta barel per hari, dan menargetkan 5 juta barel per hari pada 2027.

"Jika UEA keluar, OPEC kehilangan salah satu anggota Teluk yang memiliki kapasitas produksi besar dan cadangan produksi penting," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).

Menurutnya, pasar tidak hanya membaca tambahan atau pengurangan produksi imbas keluarnya UEA dari OPEC. Pasar juga membaca sinyal politik di antaranya disiplin OPEC mulai retak, kepemimpinan Saudi mendapat tantangan, dan produsen besar mulai mengutamakan kepentingan nasional masing-masing.

Dampaknya, kata Syafruddin, dapat terasa melalui peningkatan gejolak harga, perubahan ekspektasi pasar, dan potensi persaingan produksi antarprodusen besar. Situasi menjadi makin sensitif karena perang Iran dan gangguan di Selat Hormuz membuat pasar energi global rapuh. Jalur tersebut biasanya dilalui sekitar seperlima minyak mentah dan LNG dunia.

"Setiap gangguan di sana langsung memengaruhi harga, pengiriman, dan psikologi pasar," ujarnya.

Syafruddin menilai harga minyak berpeluang turun jika UEA memanfaatkan kebebasan barunya untuk meningkatkan produksi dan merebut pangsa pasar global. Tambahan pasokan berpotensi menekan harga. Abu Dhabi sudah menyatakan akan membawa tambahan produksi ke pasar secara terukur, sesuai permintaan dan kondisi pasar.

"Logikanya jelas. Ketika produsen besar keluar dari kuota OPEC, pasokan berpeluang naik, dan kenaikan pasokan dapat menekan harga," ujarnya.

Namun, Syafruddin memandang penurunan harga tidak otomatis terjadi dalam jangka pendek, karena faktor geopolitik masih kuat, termasuk perang Iran dan gangguan Selat Hormuz.

Bahkan, jika pasar menilai gangguan pengiriman lebih serius daripada tambahan produksi UEA, harga minyak tetap dapat naik. Syafruddin melihat arah harga minyak akan ditentukan oleh pertarungan antara tambahan pasokan dari UEA dan risiko geopolitik di kawasan Teluk

Dalam jangka menengah, peluang harga minyak turun lebih besar dengan syarat jalur ekspor aman, UEA benar-benar menaikkan output, dan Saudi Arabia atau Rusia tidak merespons dengan langkah yang memicu ketegangan baru di pasar.

Merujuk laporan Reuters, ia mengatakan Amerika Serikat juga dapat menjadi pemasok penyangga. Lonjakan ekspor minyak Washington tercatat mencapai sekitar 12,9 juta barel per hari dan dinilai mampu meredam tekanan harga.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keluarnya UEA dari OPEC tak terlalu berdampak bagi Indonesia. Pengaruh utama yang paling menggebuk kondisi energi RI saat ini masih berasal dari penutupan Selat Hormuz.

Menurutnya, penutupan Selat Hormuz ini akan terus menekan fiskal RI. Jika konflik meningkat dan harga minyak dunia terus naik, beban APBN akan makin besar.

Selain itu, harga minyak yang terus naik juga akan mengerek biaya logistik, menekan harga pangan melalui ongkos distribusi, dan memperkuat inflasi biaya produksi.

Bank Indonesia (BI) juga dapat menghadapi dilema menjaga stabilitas rupiah di tengah kebutuhan pembiayaan sektor riil.

"Bank Indonesia menghadapi dilema karena stabilitas rupiah dan inflasi dapat menuntut kebijakan moneter lebih hati-hati, sedangkan sektor riil tetap membutuhkan pembiayaan yang terjangkau," ujar Syafruddin.

Ia menyarankan pemerintah untuk memperkuat cadangan energi strategis, memperluas sumber impor, mempercepat transportasi publik dan elektrifikasi, serta menata subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Pasar minyak global kini tidak hanya ditentukan oleh OPEC, tetapi juga perang, sanksi, jalur laut, ekspor Amerika Serikat, dan strategi nasional produsen besar seperti UEA," ujar Syafruddin.

Meski begitu, ada skenario positif bagi Indonesia. Jika keluarnya UEA melemahkan disiplin OPEC dan menambah pasokan minyak global, RI dapat memperoleh ruang bernapas melalui harga impor energi yang lebih rendah.

Menurut Syafruddin, kondisi tersebut dapat mengurangi tekanan terhadap harga BBM, beban subsidi dan kompensasi energi, defisit migas, serta kebutuhan dolar untuk impor minyak.

Praktisi Migas Hadi Ismoyo juga menilai keluarnya UEA menjadi keputusan berat bagi OPEC karena mengurangi peran produksi organisasi tersebut. OPEC tak lagi selincah sebelumnya dalam mengendalikan pasar.

[Gambas:Photo CNN]

"OPEC tidak akan selincah sebelumnya dalam membuat keputusan untuk mengendalikan pasar," ujar Hadi.

Namun, ia melihat keluarnya UEA dari OPEC dinilai tidak terlalu berdampak bagi Indonesia. Pasalnya, hubungan impor minyak antara Indonesia dan UEA berlangsung secara langsung melalui skema pemerintah ke pemerintah (G to G) maupun bisnis ke bisnis (B to B), bukan melalui mekanisme OPEC.

Menurutnya, Indonesia saat ini lebih merasakan dampak penutupan Selat Hormuz dibanding keputusan UEA keluar dari OPEC. Pengaruh terbesar pada energi RI berasal dari terganggunya jalur distribusi utama tersebut.

Menurutnya, kondisi Selat Hormuz menjadi faktor yang lebih menentukan bagi pasokan energi Indonesia.

"Tidak akan berpengaruh (ke Indonesia) kecuali Selat Hormuz dibuka. Pengaruhnya karena konsep choke point masih berlaku signifikan," kata Hadi.

[Gambas:Youtube]

Saat ini dunia sedang menghadapi ancaman krisis energi imbas dari memanasnya perang Iran melawan invasi Amerika Serikat (AS) dan Israel yang telah berlangsung selama kurang lebih tiga pekan.

Perang ini mengakibatkan gangguan distribusi energi global yang dikirim melalui Selat Hormuz. Padahal, ini rute krusial yang melayani pasokan energi dari kawasan Teluk ke berbagai negara.

Bahan bakar minyak (BBM) langka di sejumlah negara, harganya pun melambung seiring dengan dengan melesatnya harga minyak mentah dunia. Mengutip Al Jazeera, harga BBM naik di 95 negara.

Data Global Petrol Prices menunjukkan kenaikan harga bensin tidak hanya terjadi di satu kawasan, tetapi meluas ke berbagai belahan dunia. Lonjakan kenaikan paling tajam tercatat di negara-negara Asia dan negara berkembang yang sangat bergantung pada impor energi.

Kendati demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum berencana menaikkan maupun membatasi penyaluran BBM bersubsidi meski harga minyak dunia bergejolak di tengah konflik geopolitik.

"Tidak ada, enggak ada, jangan diganggu dulu," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).

Purbaya menjelaskan saat ini harga minyak mentah dunia masih di kisaran US$74 per barel atau hanya naik sekitar US$4 dari asumsi makro APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Kondisi itu belum cukup kuat untuk mendorong pemerintah mengubah kebijakan penyaluran BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

"Masih terlalu dini dari harga minyak baru US$74. Even untuk mengambil tindakan saja masih terlalu cepat, baru meleset US$4 dari US$70 ini," jelasnya.

Apakah keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sudah tepat?

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyampaikan saat ini cadangan BBM nasional ditetapkan selama 21 hari. Di luar itu, Indonesia juga masih memproduksi sekitar 400 ribu barel per hari.

"Nah, ini berbeda dengan negara-negara lain. Filipina misalnya, dia nggak punya energi sehingga begitu Selat Hormuz ditutup, mereka darurat energi," ujar Fahmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/3).

Dari sisi harga minyak mentah dunia yang sempat mencapai US$112 per barel, Fahmy menjelaskan Indonesia masih harus menyesuaikan karena asumsi harga minyak domestik atau ICP sebesar US$70 per barel. Artinya, ada selisih cukup besar.

Dengan kondisi tersebut, ia menilai pemerintah menghadapi pilihan yang sangat dilematis: tetap menjual harga BBM dengan subsidi seperti sekarang atau menaikkan harga BBM yang akan memicu inflasi.

"Subsidi memang bisa mengurangi beban skala BBM, tetapi di sisi lain kalau itu (harga BBM) dinaikkan, maka pasti akan memicu inflasi. Inflasi akan menurunkan daya beli, kemudian juga memperlambat pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Ia melihat inilah kemungkinan pertimbangan pemerintah belum mengerek harga BBM. Namun, jika kebijakan menahan harga ini terlalu lama diterapkan, APBN semakin terbebani bahkan bisa jebol. Jika pemerintah tetap ingin harga BBM bersubsidi tidak naik, ia menyarankan untuk merelokasi anggaran.

"Harus melakukan relokasi anggaran, misalnya anggaran makan bergizi gratis (MBG) dikurangi, kemudian dialokasikan untuk menahan beban APBN. Atau juga anggaran lain. Tapi kan Pak Prabowo mengatakan dia tidak akan mengorbankan MBG," imbuhnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi melihat kebijakan menahan harga BBM memang bisa meredam inflasi jangka pendek. Namun, jika harga minyak dunia terus tinggi dalam waktu lama, maka APBN akan menghadapi tekanan ganda, yakni subsidi membengkak, ruang belanja produktif menyempit, dan kredibilitas fiskal teruji.

"Kebijakan tanpa perubahan harga hanya aman sebagai jeda pendek, bukan strategi yang bisa dipertahankan terus-menerus," ujarnya,

Ia mengatakan sikap tenang pemerintah menghadapi ancaman krisis berguna untuk menahan kepanikan masyarakat, tetapi ketenangan itu tidak boleh berubah menjadi kelambanan.

Ia juga menegaskan pemerintah tidak cukup hanya mengatakan BBM stok aman. Pemerintah perlu bergerak melalui tiga jalur untuk menghadapi ancaman tersebut. Pertama, pengamanan pasokan BBM berupa menambah buffer stock, memecah sumber impor, mempercepat pengadaan kargo, dan memperbesar kapasitas tangki timbun.

Kedua, penghematan BBM yang tidak memukul rakyat kecil melalui membatasi perjalanan dinas, menekan konsumsi energi di gedung pemerintahan, mendorong efisiensi logistik, dan menyiapkan protokol kerja fleksibel (WFA) apabila gangguan pasokan semakin memburuk.

Ketiga, perlindungan fiskal melalui menahan program baru yang tidak mendesak, merapikan subsidi agar tepat sasaran, dan membiarkan BBM non-subsidi menyesuaikan harga global.

Ia menerangkan ketiga pendekatan tersebut lebih kuat bagi APBN, karena negara tidak membakar anggaran untuk subsidi yang bocor, tetapi juga tidak memindahkan seluruh beban ke rumah tangga atau masyarakat dalam satu langkah.

"Intinya, pemerintah boleh menenangkan publik, tetapi harus menunjukkan bahwa di belakang ketenangan itu ada rencana pengamanan energi yang rinci, cepat, dan disiplin," terangnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap konflik di Timur Tengah berpotensi meningkatkan beban impor minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.

Konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran disebut telah mengganggu pasokan energi global, terutama setelah adanya ancaman penutupan Selat Hormuz.

Menurut Purbaya, penutupan Selat Hormuz mengganggu suplai energi global dan memicu lonjakan harga komoditas terutama minyak. Harga minyak Brent disebut menembus US$108 per barel. Ini merupakan level tertinggi dalam 15 bulan.

Purbaya menjelaskan ketidakpastian global saat ini juga tercermin dari meningkatnya sentimen risk off di pasar keuangan internasional.

"Ditandai volatilisasi tinggi pada indeks pasar baik VIX maupun MOVE, pergeseran investor ke aset safe heaven, penguatan indeks dolar AS, DXY, serta kenaikan yield US Treasury yang 10 Tahun," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3).

Bagi Indonesia, ia mengatakan dampaknya ditransmisikan ke beberapa jalur yang harus diwaspadai.

"Dari jalur perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas dan menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran," ujar Purbaya.

Lalu, dari jalur pasar keuangan, ketidakpastian global bisa memicu capital outflow, tekanan pada pasar saham, obligasi, nilai tukar rupiah serta dapat meningkatkan cost of fund.

Dari jalur fiskal, Purbaya mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berfungsi sebagai peredam gejolak (shock absorber).

Meski demikian, APBN tetap menghadapi potensi kenaikan subsidi energi serta beban bunga utang.

Di sisi lain, pemerintah juga berpotensi memperoleh tambahan penerimaan dari lonjakan harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit mentah (CPO).

Ia memastikan pemerintah terus memantau perkembangan ini secara ketat dan memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan mengedepankan disiplin fiskal.

Pengambilan kebijakan juga akan dilakukan secara terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Harga minyak mentah dunia diprediksi bisa mencapai US$150 per barel jika perang di Timur Tengah meluas dan berkepanjangan.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi lonjakan harga minyak bisa terjadi jika Selat Hormuz terganggu dan pasar mulai percaya bahwa gangguan pasokan akan bertahan lama imbas konflik antara Iran melawan AS-Israel itu.

"Angka US$150 (per barel) bukan mustahil secara teknis," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/3).

Syafruddin mengingatkan harga minyak mentah dunia pada 2008 melonjak sangat tinggi saat pasar dikuasai rasa takut, dolar melemah, dan pasokan dipersepsikan terancam.

Namun, pada gonjang ganjing harga minyak dunia saat ini, pasar saham energi belum ikut melonjak seagresif harga minyak.

Merujuk laporan Reuters, Syafruddin menyebut saham perusahaan minyak besar hanya naik tipis walau harga minyak melonjak tajam. Ini dinilai menjadi sinyal bahwa investor belum yakin lonjakan ini akan bertahan panjang.

Pasar disebut masih membaca gangguan pasokan sebagai tekanan jangka pendek, bukan perubahan rezim harga permanen.

"Peluang (harga minyak) US$150 (per barel) tetap ada, tetapi syaratnya berat," ujar Syafruddin.

Syarat yang berat itu seperti konflik harus memburuk, distribusi energi harus benar-benar lumpuh, dan pasar harus kehilangan keyakinan bahwa keadaan akan cepat pulih.

Tanpa syarat-syarat itu terpenuhi, harga US$100-120 dolar lebih masuk akal sebagai zona tekanan yang serius. Di atas level ini, permintaan global juga mulai terancam melemah, dan pelemahan permintaan sering menjadi rem alami bagi reli minyak.