Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR berencana untuk menggelar rapat bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Danantara terkait dengan dugaan praktik underinvoicing dan transfer pricing ekspor SDA, sekaligus peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam rantai ekspor.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, selama ini pemerintah memiliki Lembag National Single Window (LNSW) yang berada di bawah Kemenkeu. Dia menyebut ingin mendalami pengetahuan LNSW, Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai permasalahan yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto ini.

Sebab, Misbakhun menyebut LNSW sudah memiliki fasilitas maupun kewenangan terkait dengan ekosistem logistik nasional (NLE). Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) bahkan mengintegrasikan berbagai sistem informasi perdagangan seperti Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) dan Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (Simodis).

Pihak Komisi XI DPR menargetkan untuk menggelar rapat dimaksud pada pekan depan.

"Nanti akan kami rapatin sendiri. DSI sama LNSW ini akan mau ke mana arahnya? Di mana sih sebenarnya sumber masalah underinvoicing sama transfer pricing ini? Ya tentunya nanti kalau masalahnya di situ kan pasti kan Bea Cukai dan Pajak. Nah, deteksi selama ini mereka ini tahunya dari mana?," terangnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (15/6/2026).

Misbakhun turut mempertanyakan peran unit di bawah Kemenkeu ini dalam mengawasi terjadinya praktik lancung ekspor SDA. Apalagi, pada pidato di DPR 20 Mei lalu, Presiden Prabowo tidak menggunakan data LNSW, Bea Cukai maupun Pajak saat mengungkap maraknya dugaan praktik underinvoicing ekspor SDA.

Prabowo justru menyimpulkan maraknya praktik underinvoicing selama 34 tahun di Indonesia berdasarkan data UN Comtrade.

Oleh sebab itu, Misbakhun melihat perlu adanya konsolidasi antara strategi baru Presiden dalam mengamankan kebocoran, dengan fungsi LNSW, Bea Cukai, Pajak serta Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BaTII) Kemenkeu.

Tidak hanya dengan otoritas fiskal, Komisi Keuangan DPR juga berencana melaksanakan rapat dengan Danantara Indonesia untuk menggali lebih dalam peran DSI. Harapannya, anak usaha superholding BUMN Indonesia ini tidak tumpang tindih dengan otoritas yang sudah ada.

Misbakhun menyebut hal yang baru diketahui oleh pihaknya saat ini adalha peran DSI sebagai konsolidator. Artinya, BUMN ekspor ini akan mengambil alih peran eksportir SDA sedari proses kontrak dan negosiasi dengan pembeli (buyer).

Hal inilah, lanjut Misbakhun, yang bakal didalami lebih lanjut dari Danantara. Sebab, ada irisan peran DSI ini dengan yang dimiliki oleh LNSW. Unit Kemenkeu ini juga merupakan konsolidator data ekspor impor selama ini.

Rapat dengan Danantara juga diharapkan bisa lebih lanjut menjelaskan peran DSI dalam ekosistem logistik nasional yang sudah ada serta hubungannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

"Nah ini kan harus kami samakan persepsinya dulu di dalam pelaksanaan, jangan sampai kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden seperti itu, sementara selama ini kami sudah menjalankan praktik seperti itu, ada yang perlu diperbaiki seperti apa," terangnya.

MEMPAWAH - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bersama para pemangku kepentingan memperkuat sinergi untuk mendorong percepatan operasional penuh Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan khususnya melalui penguatan konektivitas infrastruktur dan ekosistem logistik.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait, yang dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Terminal Kijing pada Selasa (5/5).

FGD ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta sejumlah BUMN dan pemangku kepentingan lainnya.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizali Anwar, menegaskan bahwa dukungan konektivitas, khususnya akses jalan menuju terminal, menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan operasional Terminal Kijing.

“Keberhasilan Terminal Kijing sangat bergantung pada konektivitas yang terintegrasi, terutama dari sisi infrastruktur jalan,” ujar Roy.

Ia menjelaskan bahwa percepatan pembangunan akses jalan, jembatan, serta rencana jalan tol menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran arus logistik. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dalam skema pembiayaan dengan melibatkan pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.

“Dukungan investasi yang terintegrasi akan membantu menekan biaya pembangunan dan berdampak pada tarif tol yang lebih terjangkau,” jelasnya.

Roy menambahkan bahwa rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bandara Supadio dengan Terminal Kijing sepanjang kurang lebih 100 kilometer akan memperkuat konektivitas multimoda. Integrasi ini diharapkan dapat mempercepat arus logistik sekaligus meningkatkan daya saing wilayah Kalimantan Barat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan operasional Terminal Kijing. Menurutnya, keberadaan terminal ini sangat penting bagi masyarakat Kalimantan Barat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar distribusi logistik.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan akses yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. “Kami berharap pembangunan akses menuju Terminal Kijing dapat mengedepankan jalan umum, sehingga manfaatnya tidak hanya untuk logistik, tetapi juga mobilitas masyarakat secara lebih luas,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Komersial Pelindo, Farid Padang, menegaskan kesiapan operasional Terminal Kijing serta komitmen Pelindo dalam mendorong optimalisasi pemanfaatannya. Pelindo memastikan kesiapan operasional, baik dari sisi fasilitas, layanan, maupun dukungan ekosistem di dalam kawasan pelabuhan.

“Pelindo terus mendorong peningkatan utilisasi terminal melalui penguatan arus kargo dan integrasi dengan kawasan industri di sekitarnya. Optimalisasi Terminal Kijing tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur, tetapi juga pada dukungan konektivitas serta kepastian pipeline kargo. Dengan sinergi seluruh pihak, kami optimistis terminal ini dapat meningkatkan efisiensi rantai logistik di Kalimantan Barat,” pungkas Farid.

Sebagai bentuk nyata sinergi, para pihak yang hadir melakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung percepatan operasional penuh Terminal Kijing. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh:

Farid Padang (Direktur Komersial Pelindo)

Hendri Ginting (Direktur Hubungan Kelembagaan Pelindo)

Roy Rizali Anwar (Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU)

Anto Julianto (Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan)

Krisantus Kurniawan (Wakil Gubernur Kalimantan Barat)

Juli Suryadi Burbadi (Wakil Bupati Mempawah)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Group melalui PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) tengah bersiap melakukan integrasi tarif tol demi efisiensi biaya logistik.

Untuk diketahui, Pelindo Group merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pemegang hak konsesi Jalan Tol Cibitung—Cilincing (JTCC) yang memiliki panjang 34 km.

Rute ini menghubungkan kawasan industri di Timur Jakarta dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ini, JTCC menjadi bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR2).

“Ke depan, bakal ada integrasi tarif, rest area dan logistic hub yang makin proper, sampai akses langsung ke Terminal Kalibaru. Semua dirancang biar arus barang makin lancar dan daya saing logistik Indonesia makin kuat,” tulis CTP melalui unggahan Instagram @ctp.tollways, dikutip pada Senin (23/2/2026).

Keberadaan JTCC berperan strategis dalam sistem logistik nasional, penghubung utama antara kawasan industri di Bekasi, Cikarang, Karawang, dan sekitarnya dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

CTP menegaskan bahwa integrasi jalur koridor logistik menjadi kunci dalam menciptakan sistem jalur logistik yang terhubung secara strategis antarkawasan industri, pusat distribusi, dan pelabuhan.

“Integrasi jalur koridor logistik diharapkan mampu memangkas waktu tempuh dan biaya logistik secara signifikan,” tambahnya.

Melihat tarif tol JTCC saat ini, tarif termurah yakni Rp13.000 untuk kendaraan golongan IV & V—umumnya jangkauan barang atau truk—dari Cibitung ke Telaga Asih.

Sementara truk-truk yang akan menuju pelabuhan dari Cibitung harus mengeluarkan kocek lebih dalam hingga Rp139.000 untuk keluar di Marunda dan menuju Priok.

Kendaraan pribadi golongan I bahkan harus mengeluarkan kocek Rp69.500 untuk rute yang sama melalui JTCC.

Sebelumnya pun pelaku usaha logistik memang mengeluhkan mahalnya tarif tol yang menjadi beban biaya operasional.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menyampaikan, ongkos tol untuk truk maupun kendaraan besar menjadi yang tertinggi.

Kondisi tersebut lantas mendorong hadirnya kendaraan obesitas alias ODOL, sebagai cara pelaku usaha menekan biaya. Tak jarang pula perusahaan atau sopir truk lebih memilih jalan nasional biasa ketimbang tol.

ALI mengungkapkan, meskipun jalan tol di Indonesia telah berkembang pesat, tetapi masih belum menjadi opsi utama bagi sebagian besar pengusaha logistik/transportasi sebagai jalur distribusi harian.

Keputusan ini didorong oleh beberapa faktor krusial yang membuat penggunaan jalan tol dianggap tidak efisien bagi arus barang, terutama dalam konteks tarif Tol yang membebani biaya operasional perusahaan. Penggunaan jalan tol dinilai belum mampu secara efektif menurunkan total biaya logistik.

Pada beberapa rute, total Biaya Operasional Kendaraan (BOK) melalui jalan tol lebih tinggi dibandingkan jalur non-tol karena adanya beberapa dampak yang terjadi.

Antara lain, meningkatnya biaya perawatan rutin (spare parts cepat haus), biaya lebih tinggi di tempat peristirahatan/rest area bagi supir, sementara penghematan waktu yang dihasilkan tidak sebanding dengan biaya tersebut.

“Kami disuruh menurunkan biaya logistik, tetapi BUMN infrastruktur jalan tol itu menerapkan tarif untuk logistik paling tinggi, bagaimana ini?” ujarnya beberapa waktu lalu.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran pelabuhan di Provinsi Banten sebagai simpul logistik strategis yang menopang pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus mendukung sistem logistik nasional.

Komitmen itu disampaikan dalam Seminar Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Hotel Aston Serang, Banten, Sabtu (7/2), yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natahkusuma. Deputi 1 Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nazib Faisal. Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, Muhammad Anto Yulianto, dan Dirjen Bina Marga, Roy Rizali Anwar.

Executive Director 2 Pelindo Regional 2, Budi Prasetio, menyampaikan bahwa secara nasional Pelindo mengelola jaringan pelabuhan di 32 provinsi dan lebih dari 120 pelabuhan, dengan kontribusi signifikan terhadap arus logistik Indonesia.

Sepanjang tahun 2025, Pelindo mencatat arus petikemas mendekati 20 juta TEUs dan arus barang lebih dari 195 juta ton, dengan pangsa pasar petikemas nasional mencapai lebih dari 90 persen.

“Di dalam sistem logistik nasional tersebut, wilayah Banten memiliki posisi yang sangat penting. Pelabuhan-pelabuhan di Banten tidak hanya melayani kebutuhan lokal, tetapi juga menopang kawasan industri strategis dan distribusi logistik skala nasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pelindo Regional 2 mengelola sejumlah pelabuhan di Banten seperti Pelabuhan Ciwandan, IKPP, serta kawasan Bojonegara yang menjadi tulang punggung aktivitas logistik bagi kawasan industri Cilegon, Serang, hingga Tangerang bagian barat.

Kinerja arus kapal dan arus barang di wilayah ini menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam periode 2023–2025, seiring meningkatnya kepercayaan pengguna jasa dan aktivitas industri.

Dalam mendukung kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, Pelabuhan Ciwandan memainkan peran penting sebagai pelabuhan penyangga.

Pelindo menyiapkan dermaga tambahan, buffer area kendaraan roda dua, serta buffer area logistik untuk truk, guna memastikan arus penumpang dan barang tetap terkendali di tengah lonjakan pergerakan.

“Pengelolaan Nataru di Ciwandan menunjukkan pentingnya kesiapan infrastruktur dan koordinasi lintas instansi. Pelabuhan tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan sistem transportasi darat dan penyeberangan,” kata Budi.

Selain itu, Pelindo juga mendorong optimalisasi Pelabuhan IKPP sebagai buffer area untuk mendukung Pelabuhan Merak, serta memperkuat integrasi akses menuju dermaga penyeberangan.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan dan meningkatkan kelancaran arus logistik maupun penumpang di wilayah Banten.

Pelindo Regional 2 turut menaruh perhatian besar pada pengoperasian kembali Pelabuhan Bojonegara sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru.

Sejak Oktober 2025, pelabuhan tersebut kembali melayani kegiatan bongkar muat secara bertahap, sembari menyiapkan pengembangan infrastruktur jangka menengah dan panjang.

“Bojonegara kami dorong menjadi pelabuhan yang aman, efisien, dan berdaya saing. Pengembangannya dilakukan secara bertahap, mulai dari perbaikan struktur dermaga, akses jalan, sistem drainase, hingga fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pelindo menegaskan bahwa pengembangan pelabuhan tidak semata berorientasi pada peningkatan kinerja operasional, tetapi juga pada keberlanjutan, keselamatan, dan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pelabuhan harus hadir sebagai enabler pembangunan. Tidak hanya menjadi simpul logistik, tetapi juga penggerak ekonomi dan bagian dari ekosistem pembangunan wilayah,” ia memungkasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak struktur organisasi Lembaga National Single Window (LNSW), sebagai upaya perkuat ekosistem logistik nasional dan mengakselerasi layanan pemerintah berbasis elektronik di tengah dinamika ekonomi global.

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja LNSW yang diteken Purbaya pada 8 Desember 2025 dan diundangkan 18 Desember 2025. Beleid anyar ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni PMK No. 78/PMK.01/2022.

Dalam pertimbangannya, Menkeu menegaskan bahwa restrukturisasi ini mendesak dilakukan untuk merespons perubahan lingkungan strategis global serta kebutuhan untuk mendongkrak daya saing dan kinerja logistik nasional.

"Adanya dinamika perubahan lingkungan strategis global dan penambahan penugasan kepada organisasi, serta untuk meningkatkan daya saing nasional, kinerja logistik nasional, dan iklim ekosistem investasi, serta mendukung kemudahan berusaha, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga National Single Window," bunyi poin pertimbangan beleid tersebut, dikutip Jumat (19/12/2025).

Pergeseran Pendekatan Proses Bisnis

Perubahan paling mencolok terlihat pada transformasi Direktorat Efisiensi Proses Bisnis. Jika dalam regulasi lama (PMK 78/2022) pembagian tugas berbasis pada alur perdagangan (Subdirektorat Ekspor dan Subdirektorat Impor) maka kini pemerintah mengubahnya menjadi berbasis fungsi layanan.

Berdasarkan Pasal 23 PMK 86/2025, direktorat tersebut kini membawahi tiga subdirektorat yang lebih spesifik: Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis Fasilitas; Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis Perizinan; dan Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis Logistik.

Pergeseran ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak lagi hanya melihat Single Window sekadar pintu ekspor-impor, melainkan fokus pada simplifikasi berdasarkan jenis layanan seperti fasilitas fiskal/prosedural dan perizinan, sebagaimana dirinci dalam Pasal 27 dan Pasal 31.

Pemekaran Divisi Teknologi Informasi

Direktorat Teknologi Informasi juga mengalami pemekaran. Dalam Pasal 38, jumlah subdirektorat ditambah dari tiga menjadi empat unit.

Pemerintah memisahkan fungsi pengembangan sistem menjadi dua unit terpisah, yakni Subdirektorat Pengembangan Sistem Fasilitas dan Perizinan serta Subdirektorat Pengembangan Sistem Logistik. Sebelumnya, fungsi ini disatukan dalam satu wadah Subdirektorat Pengembangan Sistem.

Pemisahan ini menegaskan prioritas LNSW untuk membangun arsitektur sistem logistik yang lebih tangguh dan terintegrasi, yang mana tugas spesifik pengembangan sistem logistik ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 47.

Penguatan Kepatuhan Internal

Di level kesekretariatan, LNSW kini memiliki struktur yang lebih gemuk untuk menjamin akuntabilitas. Sesuai Pasal 8, Sekretariat yang tadinya hanya terdiri dari dua bagian, kini dipecah menjadi tiga bagian.

Kementerian Keuangan membentuk unit baru, yakni Bagian Kepatuhan Internal, Hukum, dan Komunikasi dan Layanan Informasi. Unit ini secara spesifik akan menangani pemantauan pengendalian intern, advokasi hukum, hingga strategi komunikasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

"Pembentukan, pengangkatan, dan pelantikan pejabat baru di lingkungan LNSW berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan," jelas Pasal 82 yang mengatur masa pengalihan.

Digitalisasi dan penyederhanaan perizinan ini kami dorong untuk menciptakan proses yang lebih efisien

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memperkuat efisiensi sistem logistik nasional melalui percepatan digitalisasi dan penyederhanaan proses perizinan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan upaya tersebut dilakukan guna mendukung kelancaran arus barang dan penguatan ekosistem perdagangan nasional.

"Digitalisasi dan penyederhanaan perizinan ini kami dorong untuk menciptakan proses yang lebih efisien," kata Iqbal dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Saat ini, integrasi sistem Online Single Submission (OSS), INATRADE dan Indonesia National Single Window (INSW) menjadi kunci penyederhanaan proses perizinan berusaha yang transparan dan responsif.

Integrasi tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Integrasi sistem perizinan menjadi langkah penting pemerintah untuk menyamakan standar pelayanan antarinstansi serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi pelaku usaha.

Dengan penerapan satu kali input data dan konektivitas antarsistem, proses perizinan dapat berjalan lebih sederhana tanpa duplikasi prosedur.

Kemendag juga memperkuat efisiensi rantai distribusi barang di dalam negeri. Melalui efisiensi rantai distribusi tersebut, produsen barang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dari tujuh hari dapat menjual barang secara langsung kepada konsumen tanpa harus menunjuk distributor.

Selain itu, Kemendag memastikan kelancaran distribusi antarwilayah melalui pemanfaatan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Mekanisme ini terbukti membantu menjaga stabilitas pasokan, khususnya pada komoditas pangan.

Selain berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Kemendag juga bekerja sama dengan Kementerian
Perhubungan, serta operator kapal dan operator pesawat dalam melaksanakan Program Gerai Maritim.

Program yang digagas oleh Kemendag tersebut bertujuan meningkatkan perdagangan antarpulau, mengurangi biaya distribusi barang, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (3 TP), serta memperluas jaringan distribusi produk unggulan daerah.

Iqbal juga mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang selama ini terjalin berpegang pada kerangka regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

"Untuk memastikan sinergi berjalan efektif, kita semua berpegang pada aturan dan kebijakan terkait Ekosistem Logistik Nasional (National Logistics Ecosystem/NLE). Dengan begitu, upaya efisiensi logistik yang kita lakukan dapat terintegrasi dan memberikan dampak nyata bagi dunia usaha," ujar Iqbal.

Kemendag turut mendorong peningkatan kualitas layanan logistik melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9375:2025 terkait gudang fulfillment.

Standar tersebut memastikan pengelolaan gudang dilakukan secara aman, terukur, dan memiliki visibilitas stok waktu nyata (realtime) sehingga mendukung pertumbuhan perdagangan digital dan meningkatkan
keandalan rantai pasok niaga-el di Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam memperkuat ekosistem logistik nasional yang efisien, tangguh, dan berdaya saing.

Menurut Roro, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci untuk mewujudkan sistem logistik yang terintegrasi dan mendukung kelancaran arus perdagangan nasional maupun internasional.

"Logistik bukan sekadar sektor pendukung, tetapi menjadi tulang punggung perdagangan nasional. Tingkat efisiensi logistik juga menentukan daya saing harga produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional," ujar Roro dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pemerintah berkomitmen untuk mengawal reformasi logistik nasional. Tidak hanya itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus memperkuat konektivitas perdagangan antarwilayah, efisiensi distribusi, serta daya saing logistik nasional.

Kemendag juga terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan. Logistik yang tangguh akan memperkuat struktur perdagangan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Roro mengatakan setiap pihak memiliki peran yang saling terkait dalam menjaga kelancaran perdagangan. Ia menekankan bahwa kestabilan harga dan pasokan tidak akan tercapai apabila arus barang terhambat.

Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat rantai pasok dalam negeri.

Saat ini, pemerintah terus memperkuat konektivitas multimoda yang menghubungkan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Hal tersebut ditunjukkan melalui upaya modernisasi pelabuhan, bandara, pelabuhan daratan (dry port), dan depo kontainer yang dilakukan bersamaan dengan digitalisasi sistem logistik seperti e-manifest, e-invoice, e-tracking, dan e-payment.

Tidak sampai di situ, melalui penerapan Indonesia National Single Window (INSW) yang terintegrasi dengan 18 kementerian dan lembaga, proses ekspor-impor kini menjadi lebih efisien dan transparan.

Pemerintah Indonesia juga terus memperluas akses pasar di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis. Indonesia terus memperkuat kemitraan ekonomi internasional guna memperluas peluang ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

"Sejumlah langkah konkret telah dilakukan pemerintah, mulai dari ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Kanada, penyelesaian perundingan Indonesia-Peru CEPA, serta penandatangan perundingan Indonesia-European Union CEPA. Upaya ini dilakukan untuk membuka akses Indonesia ke pasar-pasar baru yang potensial," imbuh Roro.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025