Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan penegakan hukum narkoba, penyelundupan, hingga judi online sepanjang 2026 pada HUT ke-80 Bhayangkara.

Sigit menjelaskan, Polri telah mengungkap 24.837 perkara dalam kasus narkoba. Dalam puluhan ribu perkara itu, penyidik telah menetapkan 32.792 tersangka.

Selain tersangka, penyidik juga telah menyita barang bukti 3,1 ton sabu, 4,1 ton ganja, 763.000 butir ekstasi, 59,2 juta butir obat keras, dan berbagai narkoba jenis lainnya senilai Rp10,4 triliun.

"Berbagai jenis narkotika lain senilai Rp10,4 triliun, serta menyelamatkan 89 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Polri juga berusaha untuk melakukan transformasi 148 kampung narkoba dan saat ini menjadi kampung bebas dari narkoba," ujar Sigit di Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

Kemudian untuk judi online, Polri telah mengungkap 718 kasus dengan 1.164 tersangka sepanjang Januari-Juni 2026. Secara total barang bukti yang telah disita dalam perkara judol ini mencapai Rp1,75 triliun.

Salah satu kasus menonjol dalam perkara judol ini yakni soal pembongkaran kasus judi online yang melibatkan 322 WNA yang mengelola 145 domain judol di Gedung Hayam Wuruk Jakarta.

"Dan pemblokiran 278.000 situs dan konten perjudian daring bersama-sama dengan Kementerian Komdigi," imbuhnya.

Adapun, Sigit juga mengungkap catatan penegakan hukum terkait kasus penyelundupan yaitu mengungkap ekspor ilegal 87 kontainer dalam kasus dugaan manipulasi nilai ekspor komoditas fatty matter.

"Di sisi lain, Satgas Gakkum Tindak Pidana Penyelundupan telah mengungkap 47 perkara, menetapkan 24 tersangka, dengan salah satu kasus yang menonjol yaitu pengungkapan tindak pidana penyelundupan 28 ton timah ke Malaysia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap nilai deposit dalam kasus judi online yang beroperasi di Gedung Hayam Wuruk mencapai Rp13,9 triliun.

Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan nilai deposit tersebut terungkap setelah penyidik melakukan analisis digital forensik.

"Berdasarkan analisis digital pada salah satu platform milik tersangka, tercatat total deposit sekitar Rp13,9 triliun, yang saat ini masih dalam pendalaman oleh PPATK dan OJK," ujar Nunung di Bareskrim, Jumat (26/6/2026).

Dia menambahkan, jaringan judi online tersebut mengoperasikan 145 situs yang dikelola secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Seluruh situs itu menggunakan server dan hosting yang berada di luar negeri.

Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat tersebut memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk mempromosikan situs judi online. Selain itu, mereka juga menggunakan rekening nominee serta aset kripto untuk memuluskan transaksi.

"Jaringan internasional ini mengelola lebih dari 145 situs judi online secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Mereka menggunakan server dan hosting yang berada di luar negeri," imbuhnya.

Adapun, penyidik telah menetapkan 287 warga negara asing (WNA) dari berbagai negara sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari jumlah itu, mayoritas berasal dari Vietnam, yakni sebanyak 185 orang.

Selain itu, terdapat 76 WNA asal China, tiga WNA Laos, dua WNA Malaysia, 15 WNA Myanmar, dan enam WNA Thailand. Penyidik juga menetapkan empat warga negara Indonesia (WNI) yang diduga memfasilitasi sekaligus terlibat dalam operasional jaringan tersebut.

"Penyelidikan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus mengembangkan perkara ini guna melacak aliran dana, aset kejahatan, peran perusahaan penjamin WNA, hingga membidik kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU)," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap telah melakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap sekitar 3,45 juta situs judi online atau judol sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2025.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai perputaran dana judi online pada 2025 mencapai Rp286 triliun. Angka tersebut turun sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp400 triliun.

“Komdigi juga sudah mengajukan permohonan pemblokiran rekening bank terkait judi online ke OJK sebanyak 25.214 untuk sepanjang 2025 dan untuk 2026 sedang kami kompilasi,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi I, Senin (18/5/2026).

Meutya mengemukakan langkah tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan judi online tidak hanya dilakukan melalui pemblokiran situs, tetapi juga menyasar jalur transaksi keuangan yang digunakan pelaku.

Meutya juga memberi peringatan kepada sejumlah penyedia layanan dompet digital dan sistem pembayaran elektronik karena platform mereka kerap dimanfaatkan sebagai sarana transaksi kejahatan online.

Dia menyebut sejumlah layanan seperti DANA, DOKU, GoPay, iSaku, LinkAja, OVO, QRIS, Sakuku, ShopeePay, TMB, hingga operator seluler seperti Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperkuat pengawasan.

Meutya mengatakan pemberantasan judi online membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pengawasan terhadap sistem transfer keuangan dan pembayaran digital.

Selain judi online, Komdigi juga menerima banyak laporan terkait scam call atau panggilan penipuan. Salah satu modus yang dilaporkan ialah pelaku yang berpura-pura menjadi anggota DPR atau pejabat publik untuk meminta sumbangan.

Meutya mengatakan sebanyak 3.000 nomor telepon terkait modus impersonation tersebut telah diblokir pemerintah.

“Kemudian yang dilaporkan penipuan dan 2.500 nomor telepon yang sudah dilakukan blokir, investasi online fiktif, judi online, jual beli online, dan lain-lain dengan total 13.000 lebih,” kata Meutya.

Dia menilai jumlah pemblokiran nomor telepon penipuan seharusnya bisa lebih tinggi apabila masyarakat lebih aktif melaporkan nomor-nomor yang digunakan untuk tindak penipuan.

“Supaya bisa kami lakukan pemblokiran atau pemutusan akses dari nomor tersebut bekerja sama dengan para operator seluler,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait pengungkapan kasus dugaan judi online yang beroperasi di Gedung Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan perkembangan penanganan kasus tersebut akan lebih banyak disampaikan oleh pihak kepolisian karena saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Jadi kami tunggu hasilnya,” kata Meutya usai menghadiri acara peresmian pengoperasian Satelit Nusantara Lima di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dia memastikan pengawasan terhadap aktivitas judi online terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui penindakan terhadap situs-situs yang terindikasi melanggar hukum. Hingga saat ini, Komdigi mengungkap telah melakukan take down atau pemblokiran terhadap 3 juta situs judi online.

Bersama Polri, Komdigi juga memastikan perkembangan terkait kasus di Hayam Wuruk akan terus diperbarui.

“Ini bukti bahwa pemerintah serius, dan ini juga bukti bahwa kami saling bekerja sama antar instansi, untuk kemudian bisa menanggulangi ini bersama,” katanya.

Menurut Meutya, kasus di Hayam Wuruk menunjukkan praktik judi online merupakan jaringan berskala luas dan melibatkan lintas negara sehingga membutuhkan kolaborasi banyak pihak.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap 321 orang terkait kasus dugaan perjudian online di Gedung Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Wira Satya Triputra mengatakan para pelaku yang diamankan merupakan warga negara asing (WNA) dari sejumlah negara.

Secara rinci, para WNA tersebut berasal dari China sebanyak 57 orang, Vietnam 228 orang, Laos 11 orang, Myanmar 13 orang, Malaysia 3 orang, Thailand 5 orang, serta Kamboja 3 orang.

“Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang,” ujar Wira di Gedung Hayam Wuruk, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Wira menjelaskan para pelaku tertangkap tangan tengah menjalankan operasional judi online di lantai atas Gedung Hayam Wuruk. Mereka memiliki peran berbeda-beda, mulai dari telemarketing, keuangan, hingga customer service.

Sejauh ini, Bareskrim telah menetapkan 275 orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

“Hal tersebut dilakukan secara terstruktur dengan memanfaatkan sarana elektronik serta pola operasional digital lintas negara yang terorganisir,” kata Wira.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia saat ini menempati peringkat kedua dunia dalam akses konten pornografi, dengan sekitar 5 juta anak yang telah mengakses konten dewasa atau pornografi hingga judi online atau judol.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan anak usia 8-10 tahun kini bisa mengakses situs judi online, yang seringkali dianggap sebagai gim biasa. Menurutnya, hal ini tidak bisa dibiarkan dan harus diantisipasi.

"Ada anak usia 8-10 tahun yang bisa mengakses konten judi online, ini tidak bisa dibiarkan dan harus diantisipasi, agar anak-anak tidak candu dengan situs porno dan judi online," tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum, Dunia Digital Anak di Media Sosial, Seberapa Aman?, pada Senin (4/5/2026).

KPAI mendesak adanya langkah antisipasi serius agar anak-anak tidak terjebak dalam kecanduan yang merusak tumbuh kembang mereka. Adapun penyebab anak sebagai pengguna situs judol dan konten dewasa, karena sifat anak yang mudah dirayu dan ditipu.

Jasra mengatakan permasalahan ruang digital ini tidak bisa diserahkan ke keluarga seutuhnya. Di sisi lain, negara harus mampu berperan untuk melindungi anak-anak di seluruh Indonesia.

"Permasalahan anak di ruang digital sangat krusial. Situasi anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja," ungkapnya, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, jika negara mengatur penggunaan ruang digital, maka setidaknya pemerintah bisa melindungi sekitar 70%-80% anak di Indonesia. Karena tidak semua keluarga mampu memberikan perlindungan khusus kepada anak di ruang digital.

Jika pembiaran terus dilakukan, lanjutnya, anak bisa menjadi korban di dunia maya. Saat ini, informasi di internet seperti tsunami, anak-anak sangat mudah terpapar konten viral di media sosial, sehingga bisa membuat anak mudah stres dan depresi.

“Konten-konten viral sangat membahayakan anak. Kemenkes mencatatkan ada kenaikan hampir 2 kali lipat anak yang ingin mengakhiri hidup,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah harus melakukan intervensi dari sisi aturan dan juga membangun taman-taman bermain yang diakses secara gratis oleh anak-anak. Jika ruang terbuka tersedia, maka anak-anak bisa mengurangi aktivitas di ruang digital dan beralih ke tempat bermain.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap telah mengungkap 21 situs judi online di Bawah naungan 17 perusahaan fiktif dan menyita asset senilai Rp286 miliar

Penyitaan uang senilai Rp286 miliar ini sejalan karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir puluhan ribu rekening. Apakah pemilik ataupun bandar besar judi online juga sudah ditangkap?

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan 21 website yang digunakan judi yakni SPINHARTA4, SASAFUN, RI188, ST789, SLOIDR, E88VIP, I777, X88VIP, 53N, BMW312, SVIP5U, OKGAME, E88VIP, REMI101N, IDAGAME hingga H5HIWIN.

"Ditemukannya 17 perusahaan ataupun PT-PT yang fiktif yang sengaja dibuat untuk memfasilitasi transaksi perjudian online," ujar Himawan di Mabes Polri, Rabu (7/1/2026).

Himawan mengungkap 17 perusahaan itu berinisial PT SKD, PT STS, PT OM, PT SD, PT BMS, PT DHB, PT CTS, PT IKB, PT PVR, PT SSD, PT PJ, PT LM, PT LPA, PT KB, PT KK, PT NDT, dan PT TTI. Dia merincikan modus yang digunakan yakni 15 perusahaan menerima deposit pemain melalui QRIS. Sementara perusahaan sisanya digunakan untuk menampung dana judi online.

"Dari 17 PT yang ditemukan tersebut, 15 perusahaan digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau deposit pemain melalui metode QRIS sebagai layering pertama, dan dua perusahaan digunakan secara aktif untuk menampung dana perjudian online," imbuhnya.

Dari kasus ini, Bareskrim telah menetapkan lima tersangka mulai MNF (30), selaku Direktur PT STS selaku fasilitator dalam transaksi deposit judi online.

Selanjutnya, MR (33) koordinator, AL (33) dan QF (29) berperan sebagai pembuat penerbitan PT fiktif dan mengumpulkan data KTP serta KK. Tersangka kelima yaitu WK (45) selaku Direktur PT ODI yang menjalin kerja sama dengan merchant luar negeri terkait perjudian online.

"Dari hasil pengungkapan jaringan ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan total Rp59.126.460.631," pungkasnya.

Tetapkan 774 Tersangka, Siapa Aktor Besarnya?

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan 744 tersangka sepanjang periode 2025. Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan ratusan tersangka itu berasal dari 664 kasus judi online yang telah ditangani.

"Ada 664 kasus yang kita tangani dengan jumlah tersangka 744 tersangka," ujar Nunung di Bareskrim Polri, Rabu (7/1/2026).

Kemudian, Himawan menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan total 231.517 website judi dan melakukan pencegahan judi online sebanyak 1.764 kegiatan. Namun, hingga saat ini, pihak kepolisian belum membeberkan siapa aktor besar di balik judi online di Indonesia.

"Sementara, uang yang berhasil kita sita dan aset-aset yang kita amankan senilai Rp286.256.178.904," pungkasnya.

Teranyar, Bareskrim juga telah menetapkan lima tersangka dalam kasus judi online yang menyeret 21 situs judi.

Perbankan Blokir Rekening Terkait Judol

OJK meminta perbankan melakukan langkah agresif berupa pemblokiran terhadap 30.392 rekening terkait judi online, naik dari data terakhir sebanyak 29.906 rekening. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Hal ini sebagai bagian untuk memperketat penegakan aturan dan perlindungan konsumen di sektor perbankan sebagai respons terhadap maraknya praktik judi online (judol) yang dinilai telah menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

“Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan terkait dengan pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 30.392 rekening,” ujar Kepada Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kamis (11/12/2025).

Tidak hanya berhenti pada pemblokiran, OJK juga meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang terindikasi terhubung dengan aktivitas judi daring berdasarkan kecocokan nomor identitas kependudukan. Upaya ini didukung dengan penerapan enhanced due diligence (EDD) untuk memastikan proses verifikasi dilakukan lebih ketat dan menyeluruh.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan 744 tersangka sepanjang periode 2025.

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan ratusan tersangka itu berasal dari 664 kasus judi online yang telah ditangani.

"Ada 664 kasus yang kita tangani dengan jumlah tersangka 744 tersangka," ujar Nunung di Bareskrim Polri, Rabu (7/1/2026).

Kemudian, Himawan menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan total 231.517 website judi dan melakukan pencegahan judi online sebanyak 1.764 kegiatan.

Lebih jauh, secara total aset yang telah diamankan terkait judi online sepanjang 2025 mencapai Rp286 miliar.

"Sementara, uang yang berhasil kita sita dan aset-aset yang kita amankan senilai Rp286.256.178.904," pungkasnya.

Teranyar, Bareskrim juga telah menetapkan lima tersangka dalam kasus judi online yang menyeret 21 situs judi.

Perinciannya, situs SPINHARTA4, SASAFUN, RI188, ST789, SLOIDR, E88VIP, I777, X88VIP, 53N, BMW312, SVIP5U, OKGAME, E88VIP, REMI101N, IDAGAME hingga H5HIWIN.

Kasus judi ini dilaporkan ke Bareskrim pada Juni 2025. Kemudian, secara total dana yang telah disita terkait penindakan ini mencapai Rp59 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Krimnal (Bareskrim) Polri telah membongkar kasus tindak pidana praktik perjudian online alias judol senilai Rp96 miliar.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan uang puluhan miliar itu diperoleh dari pengungkapan kasus judi online dan perkembangan penanganan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK).

Dia mengatakan uang tersebut didapat dari sitaan praktik judul yang diungkap terdapat 21 situs judol yang beroperasi secara nasional maupun internasional.

"Sehingga totalnya 21 website perjudian online, 21 website itu adalah SPINHARTA4, SASAFUN, RI188, ST789, SLOIDR, E88VIP, I777, X88VIP, 53N, BMW312, SVIP5U, OKGAME, E88VIP, REMI101N, IDAGAME, dan H5HIWIN," kata Himawan dalam jumpa pers di Bareskrim Polri Rabu (7/1/2026).

Kemudian, Himawan menyatakan bahwa penyidik telah mengembangkan kasus ini dan menemukan adanya 17 perusahaan fiktif untuk memfasilitasi transaksi judol.

Belasan perusahaan tersebut, yaitu PT SKD, PT STS, PT OM, PT SD, PT BMS, PT DHB, PT CTS, PT IKB, PT PVR, PT SSD, PT PJ, PT LM, PT LPA, PT KB, PT KK, PT NDT, dan PT TTI.

"Dari hasil pengungkapan jaringan ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan total Rp59.126.460.631 [Rp59,1 miliar]," imbuhnya.

Peran 17 Perusahaan Judol

Dari kasus ini, Bareskrim telah menetapkan lima tersangka mulai MNF (30), selaku Direktur PT STS selaku fasilitator dalam transaksi deposit judol.

Selanjutnya, MR (33) koordinator, AL (33) dan QF (29) berperan sebagai pembuat penerbitan PT fiktif dan mengumpulkan data KTP serta KK. Tersangka kelima yaitu WK (45) selaku Direktur PT ODI yang menjalin kerja sama dengan merchant luar negeri terkait perjudian online.

Selanjutnya, Himawan mengungkap pihaknya juga telah menyita Rp37 miliar dari pengembangan laporan hasil analisisPPATK.

"Kemudian yang kedua sumber dari LHA PPATK, yang ini menindaklanjuti hasil analisis transaksi keuangan PPATK, itu sekitar Rp37 miliar. Jadi hampir RP96 miliar," pungkasnya.

Sementara itu, Wakabareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengungkap Dirtipidsiber Bareskrim Polri telah menangani 664 kasus dengan penetapan 744 tersangka selama 2025.

Selain itu, Bareskrim juga telah mengajukan blokir sebanyak 231.517 website judol dan tindakan pencegahan sebanyak 1.764 kegiatan.

"Sementara, uang yang berhasil kita sita dan aset-aset yang kita amankan senilai Rp286.256.178.904," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memblokir total 231.517 situs judi online (Judol) menyita total aset senilai Rp1,5 triliun sepanjang 2025.

Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono mengatakan dari penindakan tersebut kepolisian juga telah menetapkan 741 tersangka dari 665 kasus yang ada.

"Penyitaan uang aset mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Kemudian melakukan pemblokiran terhadap 231.517 situs konten judi online, serta melaksanakan 1.764 kegiatan preemtif dalam mencegah judi online," ujar Syahar dalam giat Rilis Akhir Tahun (RAT) Mabes Polri, Selasa (30/12/2025).

Syahar menambahkan dari total kasus judol yang diungkap, Bareskrim juga turut menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para bandar dan telah menyita total aset sebanyak Rp530 miliar.

Di samping itu, Syahar juga menyebut Satgas Pornografi Anak Online memblokir total 23.506 konten dan menetapkan 53 tersangka terkait konten pornografi anak pada 2025.

"53 tersangka serta berhasil memblokir 23.506 konten pornografi dan melaksanakan 6.963 kegiatan preemtif," imbuhnya.

Kemudian, terkait kinerja Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, total kasus yang berhasil diungkap mencapai 403 kasus dengan menetapkan 505 tersangka. Adapun, korban yang berhasil diselamatkan sebanyak 1.239 orang baik laki-laki maupun perempuan.

"Direktorat PPA-PPO juga melaksanakan kegiatan yang disebut dengan Risk and Speak. Program ini adalah kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berbicara, melaporkan, dan mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, serta perdagangan orang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama PT Indosat Tbk. dan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate menggelar acara edukasi bertajuk “Generasi Anti-Scam & Judi Online: Jalan Cerdas dan Produktif Berselancar Internet” pada Jumat, 14 November 2025, bertempat di Aula Nuku Universitas Khairun, Ternate.

Acara berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WIT dan dapat disaksikan melalui Bisnis TV.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor, mulai dari regulator, akademisi, hingga pelaku industri telekomunikasi.

Para pembicara yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail, EVP–Head of Circle Kalimantan & Sulawesi Indosat Ooredoo Hutchison Swandi Tjia, Rektor Universitas Khairun Abdullah W. Jabid, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Mediodecci Lustarini.

Acara ini digelar sebagai upaya memperkuat literasi digital masyarakat, khususnya generasi muda, agar mampu mengenali modus penipuan online dan bahaya judi daring yang semakin marak di ruang digital.

Dalam acara tersebut, Komdigi menyampaikan bahwa total konten yang telah diblokir Komdigi selama periode 20 Oktober 2024 hingga 11 November 2025 telah mencapai 3,2 juta konten.

Mayoritas konten diblokir terkait dengan perjudian (2,5 juta konten), pornografi (637.00 konten) dan penipuan (27.000) konten.

Secara lebih rinci mengenai penangangan judi online, Komdigi memblokir 2,2 juta situs & IP, kemudian 127.000 file sharing. 3 platform yang menyumbang konten judi online terbesar antara lain Meta (108.000 konten), Google/Youtube (42.000), platfom X (18.000) dan Telegram 2.100 konten.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komdigi, Ismail, mengatakan salah satu tantangan utama mengatasi kejahatan scam online adalah lokasi server yang kerap berada di luar negeri.

“Orang-orangnya yang mengendalikan tidak semua ada di Indonesia. Banyak sekali yang berada di luar juridiksi Indonesia,” kata Ismail dalam acara Generasi Anti Scam dan Judi Online: Jalan Cerdas dan Produktif Berselancar Internet di Aula Nuku Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Jumat (14/11/2025).

Oleh sebab itu, dia melihat kejahatan scam bukan hanya menjadi persoalan Indonesia, melainkan juga masalah internasional. Karena itu, memerlukan pendekatan yang cerdas dan kolaborasi lintas negara untuk mengatasinya.

Ismail menjelaskan Komdigi bekerja pada sisi hilir dengan melakukan pemblokiran terhadap konten-konten ilegal. Ismail mengakui langkah pemblokiran tidak mudah dilakukan, karena modus para pelaku sangat cepat berubah.

“Pemblokiran ini mati satu tumbuh seribu, mati seribu tumbuh sejuta,” ujarnya.

Dia menambahkan pelaku penipuan kini tidak lagi bergantung pada situs web konvensional. Menurut dia, sebaran konten berbahaya kini banyak ditemukan di kolom komentar media sosial maupun group chat.

“Ini adanya di komen-komen ade-ade itu semua nempel juga. Masuk Instagram, Instagram komen, di komen lumpang lewat. Situs judol, situs scam, situs pornografi dan sebagainya. Ada tersebar di chat-chat group dan sebagainya,” ucap Ismail.

Ismail menegaskan mendeteksi seluruh kanal distribusi konten ilegal bukanlah hal mudah. Namun pihaknya tidak menyerah untuk melakukan hal tersebut. Dia menyebut Komdigi terus berupaya meminimalkan risiko kejahatan digital.

“Nyatanya sudah jutaan ya situs yang kita sudah blokir ini. Sudah banyak sekali, tapi tidak menyerah karena kita tahu ini bicara minimalisasi, minimize risiko. Jadi tetap upaya penanganan,” ungkap Ismail.

Sebelumnya, Komdigi mencatat telah menangani 3.053.984 konten negatif di ruang digital pada periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025. Rinciannya meliputi 2.377.283 konten perjudian dan 612.618 konten pornografi, termasuk 8.517 konten pornografi anak.

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti banyak server kejahatan penipuan online atau scam online yang berada di luar negeri.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komdigi, Ismail, mengatakan salah satu tantangan utama mengatasi kejahatan scam online adalah lokasi server yang kerap berada di luar negeri.

“Orang-orangnya yang mengendalikan tidak semua ada di Indonesia. Banyak sekali yang berada di luar juridiksi Indonesia,” kata Ismail dalam acaraGenerasi Anti Scam dan Judi Online: Jalan Cerdas dan Produktif Berselancar Internetdi Aula Nuku Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Jumat (14/11/2025).

Oleh sebab itu, dia melihat kejahatan scam bukan hanya menjadi persoalan Indonesia, melainkan juga masalah internasional. Karena itu, memerlukan pendekatan yang cerdas dan kolaborasi lintas negara untuk mengatasinya.

Ismail menjelaskan Komdigi bekerja pada sisi hilir dengan melakukan pemblokiran terhadap konten-konten ilegal. Ismail mengakui langkah pemblokiran tidak mudah dilakukan, karena modus para pelaku sangat cepat berubah.

“Pemblokiran ini mati satu tumbuh seribu, mati seribu tumbuh sejuta,” ujarnya.

Dia menambahkan pelaku penipuan kini tidak lagi bergantung pada situs web konvensional. Menurut dia, sebaran konten berbahaya kini banyak ditemukan di kolom komentar media sosial maupun group chat.

“Ini adanya di komen-komen ade-ade itu semua nempel juga. Masuk Instagram, Instagram komen, di komen lumpang lewat. Situs judol, situs scam, situs pornografi dan sebagainya. Ada tersebar di chat-chat group dan sebagainya,” ucap Ismail.

Ismail menegaskan mendeteksi seluruh kanal distribusi konten ilegal bukanlah hal mudah. Namun pihaknya tidak menyerah untuk melakukan hal tersebut. Dia menyebut Komdigi terus berupaya meminimalkan risiko kejahatan digital.

“Nyatanya sudah jutaan ya situs yang kita sudah blokir ini. Sudah banyak sekali, tapi tidak menyerah karena kita tahu ini bicara minimalisasi, minimize risiko. Jadi tetap upaya penanganan,” ungkap Ismail.

Sebelumnya, Komdigi mencatat telah menangani 3.053.984 konten negatif di ruang digital pada periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025. Rinciannya meliputi 2.377.283 konten perjudian dan 612.618 konten pornografi, termasuk 8.517 konten pornografi anak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memblokir 2,45 juta situs judi online (judol) selama periode Oktober 2024 hingga 2 November 2025. Sejalan dengan langkah tersebut, transaksi judi online mengalami penurunan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan Komdigi terus melakukan pengawasan dan sigap memblokir konten ataupun situs terkait judi online. Pemerintah juga memblokir sejumlah file sharing yang terindikasi kuat terkait judi online di semua platform digital.

“Total situs dan juga konten diblokir adalah 2.458.934, dengan jumlah situs 2.166 sekian-sekian juta, namun juga ada di file sharing,” kata Meutya dikutip dari Antara, Kamis (13/11/2025).

Meutya mengatakan pemerintah menemukan lebih dari 123.000 konten file sharing di berbagai platform media sosial yang telah diblokir. Meta menjadi platform dengan konten file sharing terbanyak dengan 106.000 file, sementara Google dan Youtube ada lebih dari 41.000, platform X.com ada lebih dari 18.600, Telegram 1.942, TikTok 1.138, LINE 14 dan Appstore 3.

Menurutnya, meski Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa angka transaksi judi online (judol) turun 57% dibanding tahun sebelumnya, tetapi pemberantasan terhadap judi online tidak akan berhenti. Pemerintah mendorong penguatan kolaborasi dari semua pihak untuk menekan masalah krusial ini.

Berdasarkan data yang dimiliki PPATK dalam periode November 2025, 23.604 rekening yang terafiliasi dengan judol sudah dilaporkan Komdigi kepada PPATK untuk segera ditangani. Pihak Komdigi juga terus berupaya menurunkan (take down) situs-situs judol.

“Kita memahami bukan hanya akses, tapi juga rekening itu menjadi lehernya, dari perilaku-perilaku kejahatan di internet, khusus video online,” ujar dia.

Meutya menekankan sebagai bentuk upaya nyata, kedua pihak sepakat untuk berbicara dengan mitra-mitra mancanegara untuk mengatasi kasus judol.

“Pak Presiden (Prabowo) dalam forum APEC sudsh mengatakan bahwa judi online adalah kejahatan terorganisir lintas negara. Artinya tidak cukup, tadi kita berbicara dengan pemerintahan atau lembaga-lembaga di dalam negeri, tapi juga kita harus mengajak mitra-mitra kami di luar negeri untuk membantu Indonesia terus memerangi judi online sampai serendah-rendahnya,” ujarnya

PPATK melaporkan angka transaksi judi online (judol) di sepanjang tahun 2025 mencapai Rp155 triliun atau turun 57% dibanding tahun sebelumnya yang menyentuh Rp359 triliun.

Penurunan transaksi itu diyakini berpengaruh terhadap penurunan deposit yang terkait dengan judol. Pada tahun 2024, total jumlah deposit para pemain judol menyentuh angka Rp51 triliun. Namun, di tahun ini hanya mencapai Rp24,9 triliun atau turun lebih dari 45%.

Selain pemblokiran situs, dia menyatakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital turut melakukan pemblokiran rekening-rekening yang terafiliasi dengan judol.

Adapun data lain yang dia paparkan yakni 80 persen pemain judol merupakan masyarakat dengan penghasilan Rp5 juta ke bawah per bulannya. Dibandingkan tahun 2024, jumlah pemain dengan kategori penghasilan rendah sudah berkurang 67,92 persen. Sementara secara keseluruhan, jumlah pemain judi online per hari ini sudah berkurang 68,32 persen dibandingkan dengan tahun lalu.