Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan porsi simpanan yang memperoleh suku bunga khusus (special rate) atau berada di atas tingkat penjaminan bunga (TBP) mengalami peningkatan, merespons kenaikan suku bunga kebijakan (BI-Rate).

Porsi simpanan dengan bunga di atas TBP tercatat meningkat menjadi 33,82 persen pada Mei 2026 dari 32,92 persen pada April 2026.

“Itu terjadi di seluruh bank. Jadi, tidak ada bank yang tidak mengalami kenaikan special rate-nya,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Doddy menjelaskan bahwa kenaikan porsi simpanan dengan special rate tidak hanya merupakan implikasi dari perkembangan suku bunga kebijakan, melainkan juga kondisi pasar keuangan serta meningkatnya persaingan antarbank dalam menghimpun dana.

Menurutnya, perbankan juga turut mempertimbangkan pergerakan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), penyesuaian suku bunga pasar uang antarbank, hingga pelemahan nilai tukar dalam menetapkan suku bunga simpanan yang ditawarkan kepada nasabah.

“Itu semua tentu akan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh perbankan dalam melakukan penetapan dan penyesuaian suku bunga yang mereka tawarkan kepada nasabah,” kata Doddy.

Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) pada Mei 2026, menjadikannya penyesuaian pertama sejak September 2025. Terbaru pada Juni ini, BI-Rate kembali naik sebanyak dua kali dengan total 50 bps. Sehingga dalam satu bulan, BI-Rate naik 100 bps secara kumulatif.

Di tengah kenaikan suku bunga simpanan yang ditawarkan perbankan, Doddy mengatakan bahwa LPS masih mempertahankan TBP pada Mei 2026. Kondisi tersebut mendorong peningkatan porsi simpanan yang memperoleh bunga di atas TBP atau special rate.

“Jadi memang implikasi, karena TBP sebelumnya masih kita pertahankan, sementara suku bunga pasar sudah cenderung meningkat, otomatis tentu saja yang porsinya (porsi simpanan) berada di atas TBP atau yang kita sebut sebagai special rate itu akan meningkat,” kata Doddy.

Adapun pada Juni ini, LPS menaikkan TBP untuk simpanan rupiah di bank umum dan BPR masing-masing sebesar 25 bps sehingga menjadi 3,75 persen dan 6,25 persen. Sementara TBP simpanan valuta asing (valas) di bank umum diputuskan untuk tetap berada pada level 2 persen.

TBP tersebut berlaku sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026.

Menurut LPS, penyesuaian tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menjaga kredibilitas TBP sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan.

Dalam penetapan TBP, LPS mempertimbangkan perkembangan suku bunga simpanan, prospek pertumbuhan simpanan rupiah dan valas, serta kondisi likuiditas perbankan dan dinamika kompetisi suku bunga antarbank.

Selain itu, LPS juga memperhitungkan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, seiring dengan perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, volatilitas pasar keuangan yang masih relatif tinggi meskipun mulai mereda, serta ekspektasi suku bunga global akan tetap berada pada level tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Cisco Systems Inc. merilis Foundry Security Spec, sebuah kerangka kerja terbuka (open-source) untuk sistem evaluasi keamanan berbasis agentic AI.

Inisiatif ini menandai babak baru bagi lini bisnis Cisco dalam upaya menguasai ekosistem arsitektur keamanan digital secara global dengan menawarkan solusi yang bersifat model-agnostic dan stack-agnostic.

Perusahaan membaca di tengah masifnya adopsi kecerdasan buatan (AI), lanskap industri keamanan siber global mengalami pergeseran orientasi bisnis yang fundamental.

Cisco mendorong sistem pengaman universal yang sangat fleksibel, yang dijamin cocok dan bisa langsung "nyambung" dengan teknologi AI atau komputer merek apa pun yang sudah dibeli oleh perusahaan tersebut.

Distinguished Engineer, AI Security Engineering, S&TO Cisco, Omar Santos, memaparkan inisiatif ini lahir dari kebutuhan nyata untuk melampaui peningkatan produktivitas bertahap.

Melalui pemikiran menemukan serta memperbaiki kerentanan dalam skala besar, kehadiran Foundry Security Spec menjadi peluang penting untuk memberdayakan tim keamanan siber dan memperkuat posisi pertahanan dalam menghadapi ancaman digital yang bergerak secepat mesin.

“Kami ingin membantu komunitas di bidang perlindungan keamanan agar bisa bergerak lebih cepat dan lebih cerdas,” kata Omar dikutip Kamis (28/5/2026).

Omar mengatakan dengan solusi diharapkan organisasi tidak lagi disibukkan untuk mengurusi banyak notifikasi tetapi lebih fokus pada temuan keamanan bisa diverifikasi dan memberikan dampak nyata.

Dari kacamata efisiensi bisnis konsumen, kata Omar, kerangka kerja ini menyelesaikan masalah finansial yang krusial akibat investasi kecerdasan buatan yang tidak efisien. Selama ini, banyak korporasi terjebak pada pengeluaran tinggi untuk Large Language Models (LLM) namun hanya menghasilkan output halusinatif dan false positive dalam skala besar.

Foundry hadir memangkas kerugian operasional tersebut dengan membungkus AI menggunakan sistem koordinasi delapan peran inti, mulai dari Orchestrator hingga Validator, guna menjamin hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan auditor maupun Chief Information Security Officer (CISO).

Lebih jauh, Cisco mengintegrasikan spesifikasi ini dengan Project CodeGuard yang sebelumnya telah disumbangkan ke Coalition for Secure AI (CoSAI). Integrasi ini menciptakan efek roda terbang (flywheel) ekonomi yang bernilai tinggi.

Celah keamanan yang ditemukan oleh sistem eksplorasi Foundry otomatis dikonversi menjadi aturan baru pada CodeGuard.

“Efeknya, pencegahan bug dan kesalahan kode dapat langsung diterapkan di editor pengembang sebelum evaluasi keamanan berikutnya berjalan, yang secara signifikan memangkas biaya pemulihan pasca-insiden,” kata Omar.

Keputusan untuk membuka spesifikasi, alih-alih kode sumber internal yang terikat pada pusat data privat Cisco, menegaskan kehati-hatian perseroan dalam menjaga aset digitalnya sekaligus memastikan teknologi ini fleksibel diimplementasikan di infrastruktur awan mana pun.

Melalui standarisasi tata kelola berbasis agentic AI ini, Cisco sukses mematangkan posisinya sebagai lokomotif utama yang menstabilkan proses evaluasi keamanan dunia usaha, terlepas dari mesin AI apa pun yang digunakan di masa depan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan meningkat signifikan di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN dan APBD.

"Untuk itu, Indonesia memerlukan arsitektur pembiayaan yang lebih kreatif, integratif, dan kolaboratif," katanya dalam agenda Special Mission Vehicle (SMV) Business Forum 2025: Unlocking Regional Potential: SMVs as Catalysts for Inclusive and Sustainable Growth, sebagaimana keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

Forum ini merupakan wadah strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, SMV, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk menyinergikan perencanaan, penyiapan proyek, hingga eksekusi pembiayaan di tingkat regional.

Dalam konteks ini, SMV diharapkan dapat berperan strategis yang menjembatani kebutuhan pembangunan dengan berbagai sumber pendanaan.

Dia meyakini SMV hanya akan dapat mencapai potensi terbaik apabila seluruh intervensi pembiayaan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan potensi unggulan wilayah.

Dengan begitu, setiap rupiah yang dimanfaatkan benar-benar bisa menghasilkan dampak nyata bagi seluruh masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Febrian juga menerangkan bahwa Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia masih mengalami kesenjangan pembangunan, yang tecermin dari indikator pengangguran, kemiskinan, rasio gini, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kemandirian fiskal daerah juga menghadapi tantangan akibat belanja rutin yang dominan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang tersedia mengalami keterbatasan.

Karena itu, lanjutnya, pendampingan SMV dalam penyiapan proyek diperlukan agar pembangunan di daerah dapat berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

"Integrasi SMV dalam pembiayaan nasional dan daerah merupakan kunci agar daerah tidak hanya memiliki proyek, tetapi juga memiliki akses pembiayaan, kapasitas fiskal, serta kapasitas aparatur untuk mengeksekusi," ungkap Wakil Kepala Bappenas.

Lebih lanjut, RPJMN 2025-2029 menempatkan transformasi wilayah berbasis potensi pulau sebagai strategi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan yang inklusif.

Wamen PPN menegaskan bahwa sinergi pendanaan, inovasi pembiayaan, dan penguatan kapasitas daerah harus menjadi fondasi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

"Tantangan kita besar, tapi peluang kita jauh lebih besar. Dengan kolaborasi yang kuat, keberanian berinovasi, dan komitmen untuk memperkuat daerah, saya sangat yakin pembangunan kita akan semakin inklusif, berkeadilan, dan benar-benar dirasakan masyarakat," ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, kalangan perbankan masih terus memberikan special rate atau suku bunga khusus yang tinggi untuk dana simpanan deposan besar, hingga membuat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sulit turun meski BI Rate sudah dipangkas 150 basis points (bps).

Special rate yang diberikan bagi para deposan besar itu bahkan Perry sebut jauh melampaui rata-rata suku bunga deposito per September 2025 yang sebesar 4,52%, yakni mencapai 5,53%. Jumlah deposito yang memperoleh special rate itu mencapai Rp 2.549,8 triliun, ata setara 31,1% dari total DPK di bank.

"Itu juga kenapa suku bunga kredit juga belum turun, ini yang kita sebut karena adanya DPK yang special rate secara industri Rp 2.549,8 triliun atau 31,1%," kata Perry saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Perry menjelaskan, special rate yang diberikan perbankan itu mencakup berbagai kelompok deposan. Tertinggi ialah untuk kelompok deposan Pemerintah BUMN yang mencapai 5,97%. Special rate yang Perry anggap masih tinggi kepada kelompok deposan itu pun sebetulnya telah turun dibanding posisi 2024 yang sebesar 6,60%.

"5,97% tapi masih tinggi, ini yang perlu kita turunkan antara lain bagaimana dari sisi himbauan, kemudian sampai berbagai regulasi, termasuk dari BI ada insentif likuiditas yang kami katakan seberapa jauh bank turunkan suku bunga," ucap Perry.

Special rate yang tinggi kedua ialah untuk kelompok swasta Industri Keuangan Non Bank atau IKNB yang mencapai 5,86%, dikutip dengan kelompok perseorangan yang sebesar 5,73%, swasta non IKNB 5,39%, bukan penduduk 5,22%, dan pemerintah non BUMN 5,19%.

Dari total DPK Special rate yang ada di perbankan senilai Rp 2.549,8 triliun itu, Perry ungkapkan juga mayoritas diberikan oleh kelompok bank umum swasta nasional (BUSN) senilai Rp 1.170,3 triliun, diikuti bank BUMN Rp 1.088,8 triliun, BPD Rp 266,4 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing Rp 24,4 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengeluhkan perihal transmisi kebijakan suku bunga acuan BI Rate terhadap penurunan deposito.

Sayangnya, Perry menilai transmisi kebijakan suku bunga ini belum dibarengi oleh penurunan bunga deposito. Padahal, Perry mengatakan BI Rate telah dipangkas sebanyak 6 kali sejak September 2024. Penurunannya mencapai 150 basis poin (bps).

"Yang menjadi issue penurunan BI Rate belum diikuti bunga deposito di perbankan karena ada spesial rate oleh deposan besar. Penurunan suku bunga kredit juga belum turun searah BI Rate," kata Perry, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rabu (12/11/2025).

Namun, di sisi lain, Perry melihat penurunan BI Rate telah memberikan dampak ke suku bunga pasar uang. Imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) saat ini mencapai 6%.

"Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan biaya bunga pemerintah dan mendukung fiskal," katanya.

Sebagai catatan, ini bukan kali pertama, Perry menegur perbankan soal special rate. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI September lalu, Perry juga mengungkapkan soal special rate deposan besar.

Saat itu, Perry mengungkapkan jumlah DPK yang mendapatkan special rate atau bunga di atas penjaminan LPS mencapai Rp2.380,4 triliun.