Bisnis.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) meresmikan gedung Kantor Cabang Mamuju sebagai Kantor Cabang TASPEN pertama yang mengusung konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) pada Rabu (17/6). Peresmian ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Direktur Utama PT TASPEN (Persero) Rony Hanityo Aprianto beserta jajaran Direksi PT TASPEN (Persero), jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Mamuju, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju, pimpinan instansi vertikal pemerintah pusat, kepala OPD se-Sulawesi Barat, pimpinan BUMN di Sulawesi Barat, dan Direksi TASPEN Group.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menyampaikan apresiasi atas hadirnya Kantor Cabang TASPEN Mamuju yang dinilai tidak hanya representatif dalam mendukung pelayanan kepada peserta TASPEN di Sulawesi Barat, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan. Menurutnya, keberadaan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada gedung tersebut menjadi contoh penerapan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

“Gedung ini memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga limbah yang dibuang tidak merusak lingkungan. Kami sangat mengapresiasi adanya gedung yang dapat menjadi contoh penerapan prinsip keberlanjutan di Sulawesi Barat,” ujar Suhardi.

Selain itu, terdapat berbagai fitur pendukung yang diadopsi dengan mengedepankan aspek keberlanjutan, aksesibilitas, dan efisiensi operasional. Fasilitas tersebut mencakup pemanfaatan pencahayaan alami, sarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta teknologi akses biometrik berbasis pengenalan wajah. Berbagai inovasi tersebut dihadirkan untuk mendukung kenyamanan dan kualitas layanan bagi 31.991 peserta aktif dan 16.082 peserta pensiun di Sulawesi Barat, sekaligus mencerminkan komitmen TASPEN dalam memperkuat transformasi layanan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan peserta.

Direktur Utama PT TASPEN (Persero), Rony Hanityo Aprianto, menyampaikan bahwa inisiatif ini adalah langkah transformasi TASPEN untuk melayani peserta lebih baik di masa depan. “TASPEN hadir untuk melayani para pensiunan dan peserta TASPEN di lima wilayah kabupaten pada Sulawesi Barat.”

Di balik fasilitas yang modern dan lingkungan kerja yang nyaman, kehadiran gedung ini menjadi penanda perjalanan pemulihan dan penguatan layanan di Sulawesi Barat. Setelah menghadapi berbagai tantangan, termasuk pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda Mamuju serta wilayah sekitarnya, kebutuhan peserta akan layanan yang mudah diakses tetap menjadi perhatian utama. Melalui penyediaan posko pelayanan pascabencana, TASPEN berupaya memastikan layanan tetap dapat diakses oleh peserta.

Peresmian Kantor Cabang Mamuju menjadi simbol ketangguhan dan komitmen TASPEN dalam memberikan perlindungan dan layanan terbaik bagi ASN dan pensiunan. Sejalan dengan transformasi perusahaan, TASPEN terus memperkuat perannya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara, sekaligus mendukung implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola yang baik, dan pembangunan yang inklusif serta ramah lingkungan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut masih ada sekitar 130 perusahaan kelapa sawit yang belum menaikkan harga sawit petani. Padahal, pemerintah sebelumnya telah meminta seluruh pabrik mengikuti harga acuan yang ditetapkan di masing-masing daerah.

Amran mengatakan jumlah perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga terus berkurang dibandingkan beberapa hari lalu.

Pemerintah kini masih menelusuri perusahaan-perusahaan yang belum menaikkan harga TBS tersebut bersama Satgas Pangan Polri.

"Sudah 80, 85, mungkin 90 persen sudah menaikkan (harga TBS). Tetapi yang belum naik, tetap kita telusuri bersama Satgas," kata Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan berdasarkan laporan harian yang diterima Kementan, jumlah perusahaan yang belum menyesuaikan harga TBS kini tersisa sekitar 130 perusahaan. Angka itu turun signifikan dibanding sebelumnya yang mencapai 274 perusahaan.

"Sekarang tinggal 130-an perusahaan yang belum menaikkan. Yang lainnya sudah naik, tapi tetap kita monitor. Bukan saja naik lalu turun kembali, tidak. Kita monitor seluruh Indonesia," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menurut Amran, harga TBS yang berlaku saat ini kembali mengacu pada harga yang ditetapkan masing-masing daerah melalui mekanisme pemerintah provinsi. Karena itu, harga TBS tidak seragam di seluruh wilayah.

"Harganya berbeda-beda per wilayah. Ada yang Rp3.000, ada yang Rp3.600 per kilogram, berbeda-beda," katanya.

Sebelumnya, Amran menyebut turunnya harga TBS di tengah tingginya harga crude palm oil (CPO) dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah merupakan kondisi yang tidak wajar atau anomali.

Ia menilai harga TBS semestinya bergerak naik karena produk sawit merupakan komoditas ekspor yang diuntungkan ketika nilai tukar dolar AS menguat terhadap rupiah.

"Ini anomali. Di saat harga harusnya naik 10 persen, justru turun," kata Amran dalam rapat bersama asosiasi petani sawit, pelaku usaha, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum pekan lalu.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mengumpulkan asosiasi petani, perusahaan sawit, eksportir, hingga jajaran kepolisian dari berbagai provinsi untuk meminta harga TBS dikembalikan ke level normal sesuai ketentuan daerah masing-masing.

Amran menegaskan perusahaan sawit harus mematuhi harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah melalui peraturan gubernur.

"Kalau Rp3.200 harusnya tetap Rp3.200 (per kg). Kalau ada yang Rp3.600, kembali ke Rp3.600 berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti peraturan gubernur dan harga yang dikeluarkan pemerintah daerah," ujarnya.

Keluhan mengenai harga TBS mencuat setelah sejumlah petani sawit melaporkan penurunan harga pembelian buah sawit di tingkat pabrik. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebelumnya mengungkapkan penurunan harga terjadi di berbagai daerah dengan besaran yang bervariasi, mulai Rp50 hingga mencapai Rp1.200 per kilogram di Sulawesi Barat.

Bisnis.com, MAKASSAR — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI Regional Office (RO) Makassar menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,82 triliun sepanjang Januari–April 2026. Mayoritas pembiayaan tersebut mengalir ke sektor produktif, terutama pertanian.

Wilayah kerja BRI RO Makassar mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Regional CEO BRI Regional 15 Makassar Argo Prabowo mengatakan sebanyak 56,08% dari total penyaluran KUR selama empat bulan pertama tahun ini disalurkan ke sektor produksi. Sementara itu, sisanya mengalir ke sektor nonproduksi.

Sektor pertanian menjadi penerima KUR terbesar dengan nilai penyaluran mencapai Rp2,39 triliun atau setara 49,6% dari total realisasi. Selanjutnya, sektor perikanan menyerap Rp165,18 miliar atau 3,42%, sedangkan industri pengolahan menerima Rp147,69 miliar atau 3,06%.

"KUR ke pertanian masih mendominasi karena kita tahu sektor ini memegang peran penting dalam perekonomian wilayah timur, utamanya Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu lumbung pangan nasional. BRI berkomitmen mendukung penyaluran KUR ke sektor unggulan demi mendorong ekonomi daerah," ujar Argo kepada Bisnis, Senin (15/6/2026).

Di sektor nonproduksi, perdagangan menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran mencapai Rp1,17 triliun atau 24,39% dari total portofolio KUR BRI hingga April 2026. Adapun sektor jasa menyerap pembiayaan sebesar Rp942,12 miliar atau setara 19,53%.

Dari sisi segmentasi, KUR Mikro masih mendominasi penyaluran dengan nilai Rp4,38 triliun atau sekitar 91% dari total realisasi. Sementara itu, KUR Kecil tercatat sebesar Rp439 miliar atau sekitar 9%.

Regional Mikro Banking Head BRI Regional 15 Makassar Iwan Suprianto mengatakan sebagian besar penyaluran KUR berada pada rentang plafon kredit Rp25 juta hingga Rp50 juta.

Menurutnya, segmen tersebut umumnya digunakan pelaku usaha untuk memperkuat modal kerja dan berpotensi mendorong penambahan tenaga kerja.

"Meskipun belum ada data absolut mengenai jumlah pasti penyerapan tenaga kerja, proyeksi matematis berdasarkan rasio pertumbuhan debitur menunjukkan angka yang sangat positif, mencapai di kisaran hingga ribuan orang," pungkas Iwan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PP (Persero) Tbk (PTPP) memperoleh kontrak pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, senilai Rp143,09 miliar. Proyek yang digarap untuk Kementerian Kesehatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di daerah melalui pengembangan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan, proyek ini memiliki masa pelaksanaan selama 240 hari kalender atau sekitar delapan bulan. “Proyek yang dimiliki Kementerian Kesehatan ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp143,09 miliar termasuk PPN, dengan masa pelaksanaan selama 240 hari kalender atau sekitar delapan bulan, serta masa pemeliharaan selama 365 hari kalender," kata Joko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Joko, pembangunan RSUD Mamuju Tengah merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas layanan kesehatan di daerah. Setelah selesai dibangun, rumah sakit tersebut diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih lengkap, mulai dari rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat (IGD), hingga berbagai fasilitas penunjang medis.

Joko mengatakan, kebutuhan infrastruktur layanan kesehatan di sejumlah daerah masih menjadi tantangan, termasuk di Kabupaten Mamuju Tengah yang terus berkembang. Karena itu, peningkatan kapasitas rumah sakit dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih memadai.

"Perolehan proyek ini menjadi bagian dari komitmen PTPP dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional, khususnya di sektor kesehatan," ujar Joko.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur kesehatan juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat layanan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberadaan fasilitas kesehatan yang lebih representatif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

PTPP menargetkan proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal dengan tetap mengedepankan standar kualitas konstruksi dan keselamatan kerja. Perseroan juga menilai pembangunan rumah sakit menjadi salah satu sektor yang terus mendapatkan perhatian dalam agenda pemerataan pembangunan nasional.

"Dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki, perseroan optimistis proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu dengan mengedepankan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan prinsip keberlanjutan," kata Joko.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman heran harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit turun di saat nilai tukar rupiah melemah hingga menembus Rp18 ribu per dolar AS.

Menurutnya kondisi tersebut tidak wajar alias anomali. Ia mengklaim sekitar 70 persen harga TBS kelapa sawit yang sempat merosot dalam beberapa waktu terakhir itu kini telah kembali normal.

Amran menyampaikan hal itu usai memimpin rapat bersama asosiasi petani sawit, pelaku usaha, Satgas Pangan, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dari 25 provinsi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6).

"Alhamdulillah tadi laporan sudah 70 persen berangsur-angsur pulih. Mulai hari ini harus kembali 100 persen dan bila perlu tambah 10 persen dari harga sebelumnya karena nilai dolar," kata Amran.

Menurut Amran, tidak ada alasan harga TBS sawit turun di tengah pelemahan rupiah yang justru seharusnya menguntungkan komoditas ekspor. Ia menegaskan harga sawit mestinya naik mengikuti kenaikan nilai dolar terhadap rupiah.

"Kami sampaikan, tidak ada lagi harga yang turun, harus naik seperti kondisi semula bahkan bila perlu naik lebih tinggi. Kenapa? Nilai dolar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10 persen, jadi minimal sama seperti semula," ujarnya.

Ia menyebut penurunan harga TBS yang terjadi belakangan sebagai kondisi yang tidak wajar. Sebab, di saat harga komoditas ekspor seharusnya terdorong oleh pelemahan rupiah, harga sawit di tingkat petani justru mengalami penurunan.

"Ini anomali, di saat ini harga harusnya naik 10 persen, (harga) justru turun," ucap Amran.

Amran mengatakan pemerintah telah mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan sektor sawit, mulai dari asosiasi petani, pengusaha, eksportir hingga aparat penegak hukum. Dari pertemuan tersebut, seluruh pihak disebut sepakat harga TBS harus kembali ke level normal.

Ia mencontohkan harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.200 per kilogram harus kembali ke level tersebut, sedangkan daerah yang sempat berada di level Rp3.600 per kilogram harus kembali mengikuti harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Kalau Rp3.200 harusnya tetap Rp3.200. Kalau ada yang Rp3.600, kembali ke Rp3.600 berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti peraturan gubernur, harga yang dikeluarkan gubernur," ujar Amran.

Sebelumnya, petani sawit mengeluhkan merosotnya harga TBS setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkap harga TBS di sejumlah daerah turun bervariasi, mulai dari Rp50 hingga mencapai Rp1.200 per kilogram di Sulawesi Barat.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, MAKASSAR — PT PLN (Persero) menyalurkan total 92 ekor hewan kurban di tiga provinsi wilayah kerjanya, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) pada perayaan Iduladha 2026.

Penyembelihan dan pembagian hewan kurban dilakukan secara serentak di sejumlah unit kerja PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulselrabar.

General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah mengungkapkan, melalui kegiatan ini perseroan berupaya merefleksikan nilai-nilai ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar daerah operasional.

“Apa yang kita lakukan diharapkan menjadi wujud nyata ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian kita kepada sesama,” ujar Edyansyah dalam keterangan resminya, Kamis (28/5/2026).

Secara rinci, total 92 ekor hewan kurban yang disembelih tahun ini terdiri atas 73 ekor sapi dan 19 ekor kambing. Secara keseluruhan, total bobot hewan kurban tersebut mencapai 6.525 kilogram (kg), yang selanjutnya didistribusikan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.

Manajemen berharap kegiatan sosial korporasi ini mampu menjaga dan mempererat hubungan harmonis serta silaturahmi antara perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

“Alhamdulillah, pada Iduladha tahun ini PLN dapat kembali berbagi melalui penyaluran hewan kurban kepada masyarakat yang berhak. Semoga apa yang diberikan dapat membawa manfaat dan keberkahan,” tutur Edyansyah.

Apresiasi juga datang dari masyarakat penerima manfaat. Hasbi Widodo, salah seorang warga Kota Makassar, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian yang ditunjukkan oleh badan usaha milik negara (BUMN) sektor ketenagalistrikan tersebut.

“Alhamdulillah, atas daging kurban yang diberikan PLN, semoga para pegawai PLN selalu diberikan kesehatan dan keberkahan,” kata Hasbi.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) menyiagakan 73 posko siaga kelistrikan dan 2.315 personel guna menjaga pasokan listrik tetap aman dan andal selama perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, memastikan kesiapan pasokan listrik untuk kelancaran periode Ramadan dan Idul Adha 1447 H, mulai dari sisi distribusi listrik, personel, hingga peralatan pendukung. Dirinya mencatat periode siaga Idul Adha dimulai pada 26–28 Mei 2026.

"Selama perayaan Idul Adha 1447 H, kami memastikan kesiapan pasokan listrik agar seluruh masyarakat bisa aman, tenteram, dan bisa menjalankan ibadah serta berkumpul dengan keluarga dalam suasana yang hangat," ujar Edyansyah.

Edyansyah juga menegaskan bahwa dalam momen Idul Adha ini, PLN siap mengerahkan segala upaya untuk menjaga keandalan listrik dan melayani seluruh kebutuhan pelanggan agar masyarakat bisa beribadah dengan nyaman. "Berbagai upaya telah kami lakukan untuk menjaga kecukupan pasokan listrik di sistem Sulawesi Bagian Selatan," pungkas Edyansyah.

Dirinya mencatat bahwa untuk memberikan rasa nyaman kepada pengguna kendaraan listrik yang ingin bepergian pada momen Ramadan dan Idul Fitri, PLN telah menyediakan 78 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 57 lokasi di Sulselrabar.

Edyansyah menambahkan bahwa dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat, PLN juga menyiapkan alat pendukung dalam periode Siaga, di antaranya 152 genset, 30 uninterruptible power supply (UPS), 79 unit gardu bergerak (UGB), 13 crane, 308 mobil, dan 169 motor operasional. Tak hanya itu, sepuluh 10 tim khusus Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) dengan total 80 personel juga turut disiagakan.

Di samping itu, kata Edyansyah, PLN telah melakukan pemeliharaan rutin lebih awal sehingga saat ini jaringan distribusi dalam kondisi aman. "Apabila melihat potensi atau terjadi gangguan listrik, masyarakat dapat melaporkan langsung kepada PLN melalui fitur Pengaduan di aplikasi PLN Mobile," tutup Edyansyah.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) melalui Regional Office (RO) Makassar mencatatkan kinerja positif dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang tahun 2025.

Perseroan berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp16,87 triliun kepada 356.611 debitur di wilayah kerja tersebut, di mana sektor agribisnis tercatat menjadi tulang punggung utama penyaluran kredit bersubsidi ini.

Wilayah BRI RO Makassar sendiri mencakup empat provinsi di Indonesia Timur, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku.

RCEO BRI Regional 15 Makassar Argo Prabowo merinci bahwa sektor pertanian menyerap porsi terbesar, yakni senilai Rp8,78 triliun yang disalurkan kepada 177.416 debitur.

Kemudian sektor perdagangan sebesar Rp4,25 triliun untuk 96.281 debitur; sektor jasa sebesar Rp2,76 triliun untuk 58.448 triliun; sektor perikanan sebesar Rp642, 57 miliar untuk 14.765 debitur; dan sektor industri pengolahan sebesar Rp439,11 miliar untuk 9.701 debitur.

Sementara dari sisi segmen, KUR Mikro mendominasi sebesar 66,69% dari total penyaluran dan KUR Kecil sebesar 4243%.

"Pada 2025, sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar di antara sektor lainnya yaitu Rp8,7 triliun atau mencakup 52,04% dari total. Sedangkan KUR Mikro mendominasi dengan cakupan 66,69%," jelas Argo Prabowo di Makassar, Jumat (15/5/2026).

Berdasarkan sebaran wilayah, Provinsi Sulawesi Selatan mendominasi serapan kredit dengan realisasi Rp12,43 triliun atau setara 73,69% dari total penyaluran. Posisi selanjutnya ditempati oleh Sulawesi Tenggara dengan Rp2,43 triliun (14,44%), Sulawesi Barat Rp1,29 triliun (7,65%), dan Maluku sebesar Rp710,81 miliar (4,21%).

Di tengah masifnya penyaluran kredit, BRI Regional 15 Makassar memperketat pengawasan untuk menjaga kualitas aset dan menekan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Strategi mitigasi difokuskan pada penguatan kapabilitas sumber daya manusia dan edukasi nasabah.

Regional Mikro Banking Head BRI Region 15 Makassar Iwan Suprianto mengungkapkan bahwa langkah preventif dimulai sejak tahap awal pemilihan debitur. Pihaknya berupaya meningkatkan kompetensi para Mantri dan Relationship Manager (RM) Mikro dalam menganalisis kebutuhan riil nasabah.

"Kami memastikan proses bisnis sehat sejak dari akarnya. Salah satu penyebab kredit bermasalah adalah overcrediting. Orang butuh Rp50 juta kita kasih Rp50 juta, jangan sampai dikasih Rp150 juta," tegas Iwan.

Selain faktor internal, BRI juga menekankan pentingnya edukasi bagi nasabah saat proses akad kredit. Debitur didorong untuk menggunakan dana KUR hanya untuk kegiatan produktif dan diwajibkan melakukan transaksi melalui ekosistem BRI guna menjaga transparansi arus kas.

"Kami mengedukasi agar uang tersebut tidak lari ke hal-hal yang bersifat konsumtif. Pendampingan dilakukan sejak penandatanganan hingga operasional di lapangan oleh para Mantri untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya," tutupnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 151 kejadian gempa bumi mengguncang wilayah Sulawesi sepanjang periode 10 hingga 16 April 2026.

Utamanya untuk wilayah operasional Pusat Gempa Bumi Regional (PGR) IV Makassar yang mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Meski frekuensi kejadian cukup tinggi dan terasa di sejumlah daerah, otoritas terkait melaporkan tidak ada kerusakan yang ditimbulkan akibat aktivitas tektonik tersebut.

Berdasarkan data resmi BMKG, rentang kekuatan gempa selama sepekan terakhir bervariasi dengan magnitudo terbesar mencapai 4,7 dan magnitudo terkecil pada skala 1,1. Wilayah teraktif pada periode ini terpantau berada di jalur Sesar Matano dan Subduksi Utara Sulawesi.

Secara statistik, aktivitas seismik di Pulau Sulawesi didominasi oleh gempa dengan rentang magnitudo 2-3 sebanyak 73 kejadian, diikuti oleh gempa di bawah magnitudo 2 sebanyak 62 kejadian.

Sementara itu, rentang magnitudo 3-4 tercatat sebanyak 14 kejadian dan magnitudo 4-5 sebanyak 3 kejadian.

Dilihat dari sisi kedalaman, mayoritas gempa bumi terjadi pada kategori dangkal di bawah 60 kilometer (km) dengan jumlah mencapai 143 kejadian. Selebihnya, sebanyak 7 kejadian berada pada kedalaman menengah antara 60-300 km, serta satu kejadian gempa dalam yang terdeteksi pada kedalaman di atas 300 kilometer.

Rata-rata frekuensi gempa harian di Sulawesi mencapai 21 kejadian, dengan puncak aktivitas tertinggi terjadi pada 12 April 2026 yang menyentuh angka 35 kejadian dalam satu hari.

"Sebanyak 2,6% atau 4 kejadian gempa bumi di Sulawesi dirasakan, sementara sisanya 147 gempa tidak dirasakan," tulis BMKG melalui saluran Whatsapp resminya, Senin (20/4/2026).

Beberapa rangkaian gempa yang sempat dirasakan masyarakat dimulai pada 10 April 2026 di utara Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan kekuatan magnitudo 3,5 pada kedalaman 4 kilometer yang terasa hingga wilayah Wotu, Mangkutana, dan Angkona.

Selanjutnya pada 13 April 2026, gempa berkekuatan magnitudo 2,3 melanda tenggara Kendari, Sulawesi Tenggara, yang dirasakan di Konawe Selatan.

Memasuki pertengahan pekan, tepatnya pada 14 April 2026, getaran berkekuatan magnitudo 2,5 juga dirasakan di Palakka akibat gempa di tenggara Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Rangkaian aktivitas yang dirasakan ini ditutup dengan gempa di utara Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, pada 16 April 2026 dengan magnitudo 3,3 yang getarannya sampai ke wilayah Maligano dan Raha.

Harga rata-rata nasional minyak goreng rakyat atau Minyakita masih di atas harga eceran tertinggi (HET) selama sebulan terakhir.

Mengacu Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga rata-rata nasional Minyakita adalah Rp15.941 per liter atau naik 0,14 persen di atas HET pada Kamis (9/4). Adapun HET yang ditentukan pemerintah adalah Rp15.700 per liter.

Bahkan, harga Minyakita di beberapa provinsi di Indonesia bagian Timur sangat melambung tinggi. Terpantau harga Minyakita di Papua Pegunungan mencapai Rp40 ribu per liter atau naik 154,78 persen di atas HET, Papua Tengah Rp24.783 per liter atau naik 57,86 persen, Papua Barat Rp21.783 per liter atau naik 38,75 persen, dan Papua Selatan Rp20.233 per liter atau naik 28,87 persen.

Kendati demikian, harga Minyakita di beberapa provinsi di Indonesia bagian Barat dan Tengah cenderung tidak terlalu jauh dari HET. Salah satunya harga Minyakita di Sulawesi Barat berada di level Rp15.572 per liter atau 0,8 persen di bawah HET sedangkan Aceh Rp16.035 per liter atau naik 2,13 persen di atas HET.

Padahal, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan harga minyak goreng di dalam negeri masih terkendali meskipun muncul prediksi bahwa harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) berpotensi naik hingga US$1.000 per ton.

Budi mengatakan hingga saat ini belum ada indikasi kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. Ia menyebut harga minyak goreng justru masih stabil, bahkan beberapa jenis mengalami penurunan.

[Gambas:Youtube]

"Enggak, enggak. Saat ini belum ada info ke saya. Selama ini belum ada kenaikan," kata Budi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Ia juga menilai kemungkinan harga minyak goreng melonjak hingga Rp20 ribu per liter masih kecil dalam kondisi saat ini.

"Menurut saya belum (harga minyak goreng tembus Rp20 ribu per liter)," ujarnya.

Budi juga menilai kondisi saat ini berbeda dengan situasi pada 2021-2022 ketika harga minyak goreng sempat melonjak tajam di pasar domestik.

"Ya, rasanya sih enggak deh (kondisi itu berpotensi terulang)," kata Budi.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebelumnya melaporkan produksi minyak sawit nasional terus meningkat sepanjang 2025. Produksi CPO mencapai 51,7 juta ton, naik sekitar 7,2 persen dibandingkan 48,2 juta ton pada 2024.

Permintaan ekspor juga tercatat meningkat seiring harga minyak sawit yang relatif lebih kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya. Volume ekspor sawit pada 2025 tercatat naik 9,5 persen, dari sekitar 29,5 juta ton menjadi 32,3 juta ton.

Sementara itu konsumsi dalam negeri juga meningkat 3,8 persen, dari 23,9 juta ton pada 2024 menjadi sekitar 24,8 juta ton pada 2025. Kenaikan terbesar berasal dari sektor biodiesel yang meningkat sekitar 11 persen, sedangkan konsumsi pangan justru turun sekitar 3,6 persen.

Meski demikian, pelaku industri memperkirakan harga CPO global masih akan tetap tinggi dalam waktu dekat. Berdasarkan proyeksi industri sawit, harga minyak sawit dalam jangka pendek diperkirakan berada di kisaran US$1.050 hingga US$1.125 per ton hingga kuartal I-2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras premium di penggilingan naik 0,30 persen menjadi Rp14.317 per kilogram (kg) pada Februari 2026 dibandingkan bulan sebelumnya (month to month/mtm).

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan beras premium di penggilingan juga terjadi untuk periode tahunan (year on year/yoy).

"Jika kita piliah menurut kualitas beras di penggilingan, beras premium naik 0,30 (persen) mtm dan naik 9,46 (persen) yoy," ujar Ateng dalam Konferensi Pers, Senin (2/3).

Sedangkan beras kualitas medium di penggilingan tercatat sebesar Rp13.181 per kg atau turun sebesar 0,14 persen (mtm). Dibandingkan dengan Februari 2025, harga beras ini naik 4,64 persen.

Apabila dilihat lebih rinci, jenis beras di penggilingan pada bulan lalu didominasi kualitas medium sebesar 64,65 persen, kualitas premium sebesar 32,75 persen dan kualitas lainnya sebesar 2,60 persen.

Harga beras di penggilingan tertinggi sebesar Rp19.400 per kg di Provinsi Kalimantan Selatan untuk beras kualitas premium. Sedangkan harga beras terendah sebesar Rp10.250 per kg di Provinsi Jawa Tengah untuk beras kualitas medium.

Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP nasional Februari 2026 tercatat sebesar 125,45 atau naik 1,50 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan terutama didorong oleh Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami kenaikan sebesar 2,17 persen lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,65 persen.

Pada Februari 2026, NTP Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan tertinggi (5,46 persen) dibandingkan provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan terdalam (3,75 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya.

Kenaikan NTP Februari 2026 dipengaruhi oleh naiknya NTP di empat subsektor pertanian, yaitu Tanaman Hortikultura sebesar 16,68 persen; Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,24 persen; Peternakan sebesar 1,68 persen; dan Perikanan sebesar 0,72 persen.

Sementara itu, NTP subsektor lainnya mengalami penurunan, yaitu Tanaman Pangan sebesar 0,88 persen.

Bisnis.com, MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Salim S Mengga meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026).

Kabar meninggalnya Salim disampaikan langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka melalui akun media sosial miliknya.

Melalui unggahannya, Suhardi Duka mengungkapkan bahwa kabar meninggalnya almarhum diterima pada Sabtu subuh melalui sambungan telepon dari pihak keluarga.

"Mewakili seluruh rakyat Sulbar, saya sangat kehilangan sosok teladan, pemimpin yang istikamah, pemimpin yang sangat mencintai rakyatnya. Kami doakan Allah SWT menempatkannya di tempat yang mulia," kata Suhardi Duka.

Jenazah kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

Sebelumnya, Salim sempat menjalani operasi lutut di Rumah Sakit Siloam Makassar karena sering merasakan nyeri. Kondisinya sempat membaik. Namun, kondisi kesehatannya kembali menurun hingga harus dirawat kembali.

Salim merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat dan politisi asal Sulawesi Barat kelahiran 24 Agustus 1951.

Dia terpilih sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat mendampingi Suhardi Duka untuk periode 2025 - 2030. Sebelumnya, Suhardi juga pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI sejak 2009 - 2016.