Bisnis.com, JAKARTA - Mengembangkan sebuah bisnis dari satu titik menjadi ratusan cabang dalam waktu singkat merupakan salah satu tantangan paling berat dalam dunia wirausaha.

Skala entitas yang membesar menuntut perubahan drastis dalam sistem operasional, distribusi, dan manajemen rantai pasok.

Banyak perusahaan lokal yang gagal di fase ekspansi karena tidak mampu menjaga konsistensi produk yang disajikan kepada konsumen di berbagai wilayah berbeda.

Selain standar kualitas yang ketat, faktor krusial lain dalam pertumbuhan yang eksponensial adalah pemilihan model bisnis yang tepat serta kemampuan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Model kemitraan seringkali dipilih sebagai kendaraan utama untuk mempercepat jangkauan pasar, karena model ini memungkinkan distribusi produk berkualitas secara singkat ke berbagai penjuru negeri.

Namun, eksekusi model kemitraan membutuhkan kedisiplinan tingkat tinggi dan standar operasional yang tidak boleh ditawar, agar reputasi merek tetap terjaga di mata pelanggan di mana pun outlet tersebut didirikan.

Melansir dari rhodeislanduniversity, ada beberapa kiat untuk ekspansi bisnis agar sukses berikut ini

1. Jual lebih banyak kepada basis pelanggan

Bagaimana Anda dapat mendorong pelanggan Anda yang sudah ada untuk melakukan lebih banyak pembelian? Ini bisa berupa rencana insentif atau program pelanggan prioritas. Mungkin Anda dapat membantu pelanggan Anda mengidentifikasi alasan mengapa mereka dapat menggunakan lebih banyak produk atau layanan Anda, atau membuatnya menarik dan mudah bagi mereka untuk menghadiahkannya kepada orang lain.

2. Tambahkan produk atau layanan

Menambahkan produk atau layanan tidak hanya akan mendatangkan pelanggan baru, tetapi juga dapat mendorong pelanggan yang sudah ada untuk berbelanja lebih banyak.

3. Tingkatkan pemasaran Anda

Pelajari pesaing Anda untuk melihat saluran dan teknik apa yang mereka gunakan untuk menyebarkan informasi tentang merek mereka. Apakah merek Anda hadir di mana-mana, di tempat pasar target Anda menghabiskan waktu mereka? Ada baiknya juga melakukan audit pemasaran untuk memastikan bahwa pemasaran yang Anda lakukan secara ringkas menjual keunggulan unik yang diberikan produk atau layanan Anda di atas dan di luar pesaing Anda.

4. Ekspansi horizontal

Ekspansi horizontal terjadi ketika Anda meningkatkan jumlah cara Anda menjual atau mendistribusikan produk atau layanan yang sudah ada. Ini termasuk ekspansi fisik, seperti membuka toko fisik untuk melengkapi penjualan internet, menambah lebih banyak lokasi untuk melayani pasar Anda saat ini, atau berekspansi ke wilayah geografis baru. Ini juga dapat melibatkan pemasaran produk Anda kepada audiens baru dengan mempromosikan penggunaan dan aplikasi baru.

5. Integrasi vertikal

Integrasi vertikal menggabungkan lebih banyak proses yang digunakan dalam rantai pasokan dan distribusi produk ke dalam perusahaan Anda sendiri. Bagi banyak bisnis, akan ada peluang tertentu untuk berintegrasi di sepanjang rantai pasokan, dan masing-masing harus dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui pro dan kontranya.

6. Bantu perusahaan lain melakukan outsourcing

Apakah Anda menyediakan produk atau layanan yang dapat membantu bisnis lain melakukan outsourcing sebagian dari model bisnis mereka? Menemukan cara untuk menyederhanakan dan menghemat waktu adalah ciri khas bisnis yang sukses di era ekonomi praktis kita. Luangkan waktu untuk memikirkan apa yang dapat diberikan bisnis Anda yang dapat bermanfaat bagi bisnis lain.

7. Mempersiapkan Pertumbuhan: Apakah Anda siap?

Sebelum terjun ke strategi pertumbuhan, periksa peluang pertumbuhan yang ada di depan Anda dan luangkan waktu untuk mengevaluasi pro dan kontra dari setiap opsi berdasarkan model bisnis dan tujuan Anda, serta kemampuan Anda untuk berkomitmen pada strategi tersebut. Cobalah untuk mengukur biaya, waktu, dan tolok ukur yang akan Anda gunakan untuk mengukur keberhasilan.

Rama Aditya, Chief Executive Officer di sebuah perusahaan induk sejak tahun 2023, membagikan kiatnya berhasil memimpin pembukaan 89 cabang baru hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Terkait laju pertumbuhan ini, ia menyoroti pentingnya kolaborasi.

"Dalam perjalanan bisnis ini, memiliki hubungan yang baik dengan para mitra menjadi kunci, dan kami tetap menjaga kepercayaan demi kerjasama yang berkepanjangan," tegas Rama.

Strategi utamanya dalam proses peningkatan skala (scale-up) ini memang bertumpu pada pembangunan hubungan yang baik dan transparan dengan mitra bisnis.

Untuk menaklukkan tantangan menjaga konsistensi rasa pada skala nasional, ia menerapkan standar kedisiplinan karyawan yang sangat ketat dari pusat hingga ke daerah.

Kesuksesan ini mengukuhkan posisinya sebagai eksekutor strategi pertumbuhan perusahaan yang handal dan dipercaya di industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghentikan sementara operasional 4.581 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak awal 2025 sampai dengan saat ini.

Langkah BGN menghentikan sementara 4.581 SPPG ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengetatan standar operasional untuk proses peningkatan kualitas dan penyesuaian standar pelayanan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menegaskan bahwa penghentian sementara operasional SPPG merupakan bagian dari upaya pembenahan menyeluruh demi menjaga mutu program MBG secara nasional.

“Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat,” kata Dadan, Senin (25/5/2026).

BGN menyebutkan, dari total 4.581 SPPG yang sempat dihentikan sementara, sebanyak 3.429 SPPG telah menyelesaikan proses perbaikan dan kini kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik. Sementara itu, 1.152 SPPG lainnya masih menjalani proses pembenahan dan penyesuaian standar operasional.

Menurut Dadan, Surat Peringatan (SP) diberikan kepada sejumlah SPPG karena infrastruktur yang belum memenuhi standar, belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta belum dilakukannya pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“SPPG yang telah melakukan pembenahan dan memenuhi seluruh standar akan diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi. Kami ingin memastikan kualitas program terus meningkat dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Dadan juga menegaskan bahwa SPPG yang saat ini masih dalam proses perbaikan merupakan mitra yang telah berkontribusi besar pada tahap awal pelaksanaan Program MBG. Karena itu, pemerintah tetap memberikan ruang dan kesempatan bagi mereka untuk terus berkontribusi setelah melakukan penyesuaian terhadap standar kualitas terbaru.

“Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Karena itu, proses pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional,” ujar Dadan.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Komitmen terhadap transisi energi dan implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor industri kembali diperkuat melalui kolaborasi strategis Dayabumi Energi dengan PT Anvita Pharma Indonesia (Anvita) dan PT Etana Biotechnologies Indonesia (Etana).

Kerja sama ini diwujudkan dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap dengan total kapasitas mencapai 1 MWp, yang dibangun secara bertahap di fasilitas produksi kedua perusahaan.

Langkah ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana sektor industri, khususnya farmasi dan bioteknologi, mulai mengintegrasikan strategi keberlanjutan ke dalam operasional inti mereka.

Sebagai perusahaan dengan standar internasional, Anvita dan Etana memiliki kebutuhan tinggi terhadap keandalan energi, konsistensi operasional, serta kepatuhan terhadap standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan keselamatan yang ketat.

Hal ini menjadikan implementasi energi terbarukan sebagai tantangan teknis sekaligus peluang strategis. Pada tahap pertama, Dayabumi Energi berhasil menyelesaikan pembangunan PLTS di fasilitas produksi Anvita.

Proyek ini menjadi sorotan karena dilakukan di lingkungan industri dengan tingkat sensitivitas tinggi, di mana proses produksi beroperasional non-stop dan harus memenuhi standar CPOB dan keselamatan yang ketat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dayabumi Energi menerapkan metode “live-installation with zero shutdown”, yaitu proses instalasi yang dilakukan tanpa menghentikan aktivitas produksi.

Pendekatan ini membutuhkan perencanaan teknis matang, koordinasi lintas tim yang presisi, serta penerapan standar kualitas dan keselamatan yang ketat.

Dalam praktiknya, proyek ini memiliki kompleksitas yang sebanding dengan pembangunan infrastruktur energi di fasilitas kritikal seperti data center, dengan fokus utama pada kontinuitas pasokan listrik tanpa gangguan, pengendalian kebersihan lingkungan kerja, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan operasional.

Keberhasilan penyelesaian tahap pertama ini menjadi bukti implementasi energi terbarukan tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas operasional, bahkan di sektor dengan persyaratan paling ketat sekalipun.

Chairman Dayabumi Group, Gamma A Thohir menyatakan, keberhasilan proyek ini tidak terlepas dari disiplin dalam menjaga standar operasional di lapangan.

“Membangun standar operasional yang baik menjadi kunci dalam proyek pembangunan ini. Proyek berjalan dengan baik tanpa adanya penghentian aktivitas produksi farmasi, sekaligus tetap menjaga keselamatan para pekerja. Inisiatif ESG tidak hanya berbicara tentang lingkungan, juga pemenuhan standar kualitas dan keselamatan” ujarnya dalam keterangan Senin (27/4/2026).

Melanjutkan keberhasilan tersebut, Dayabumi Energi memasuki tahap berikutnya dengan pembangunan PLTS di fasilitas operasional Etana. Proyek ini dirancang dengan pendekatan yang serupa, mengingat karakteristik operasional yang membutuhkan tingkat keandalan dan presisi tinggi.

Dari sisi manfaat, proyek pengembangan PLTS ini memberikan dampak terukur baik secara ekonomi maupun lingkungan. Secara keseluruhan, sistem yang dibangun diproyeksikan mampu menghemat biaya listrik hingga Rp 70 juta per tahun, serta menurunkan emisi karbon sebesar 573,17 ton CO₂ per tahun.

Efisiensi ini menjadi nilai tambah bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing, sekaligus memperkuat komitmen terhadap target pengurangan emisi yang semakin menjadi perhatian global.

Selain itu, penggunaan energi surya sebagai sumber listrik juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil, serta mendukung agenda transisi energi nasional menuju sistem yang lebih berkelanjutan.

Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi sektor industri lainnya dalam mengadopsi energi terbarukan tanpa harus mengorbankan stabilitas operasional. Dengan pendekatan yang tepat, integrasi PLTS atap dapat dilakukan secara aman, efisien, dan scalable.

Sebagai bagian dari Dayabumi Group, Dayabumi Energi berkomitmen terus menghadirkan solusi energi yang tak hanya berkelanjutan, juga relevan dengan kebutuhan operasional industri modern—menggabungkan teknologi, kualitas kerja, dan dampak jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan dan pengolahan kelapa sawit PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. (STAA) mencatatkan pertumbuhan pendapatan pada kuartal I/2026 seiring dengan operasional fasilitas baru.

STAA dalam laporan keuangan per kuartal I/2026 menyebutkan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar Rp2,48 triliun. Nilai itu meningkat 49,2% year on year (YoY) dari sebelumnya Rp1,66 triliun.

"Pertumbuhan pendapatan didorong oleh kontribusi penuh dari fasilitas refinery yang mulai beroperasi sejak pertengahan tahun lalu," papar Kevin Wijaya, Head of Investor Relations STAA, dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Laba kotor tercatat sebesar Rp 737,37 miliar, tumbuh 28,5% YoY dari sebelumnya Rp573,72 miliar. Marjin sebesar 29,7%, mencerminkan perubahan komposisi produk serta dinamika harga.

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk STAA senilai Rp293,70 miliar pada kuartal I/2026. Laba bersih itu terkoreksi dari sebelumnya Rp304,70 miliar.

Dari sisi operasional, total produksi Tandan Buah Segar (TBS) mencapai 221.421 ton, menurun 7,7% YoY, terutama dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang kondusif selama periode berjalan.

Meskipun demikian, perseroan mencatatkan peningkatan efisiensi melalui perbaikan tingkat ekstraksi, dengan CPO extraction rate meningkat menjadi 22,4%, mencerminkan optimalisasi proses produksi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan penguatan fundamental bisnis, STAA secara resmi telah bergabung sebagai anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Keanggotaan ini merupakan langkah lanjutan dalam formalisasi standar operasional Perseroan yang telah mengacu pada praktik dan standar internasional.

Perseroan juga tengah menjalankan proses sertifikasi RSPO di seluruh unit operasional, di mana dua entitas operasional telah memperoleh sertifikasi.

Ke depan, STAA akan terus melanjutkan proses sertifikasi serta meningkatkan standar operasional secara berkelanjutan. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung daya saing produk ekspor Perseroan serta semakin memperkuat posisi STAA di pasar internasional.

“Kami melihat keberlanjutan sebagai bagian integral dari operasional perseroan. Keanggotaan RSPO dan proses sertifikasi yang berjalan mencerminkan komitmen kami untuk menjaga standar operasional yang konsisten dengan praktik global," ujar Kevin Wijaya.

Sejalan dengan strategi hilirisasi dan penguatan infrastruktur terintegrasi, STAA akan terus meningkatkan kualitas operasional di seluruh lini usaha, termasuk dalam praktik agronomi, efisiensi produksi, serta pengelolaan lingkungan dan sosial.

Dengan fondasi bisnis yang kuat serta arah strategis yang semakin terintegrasi antara pertumbuhan dan keberlanjutan, STAA optimistis dapat terus menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi pemegang saham sekaligus memberikan kontribusi positif bagi industri kelapa sawit nasional dan global.

Badan Gizi Nasional (BGN) bakal langsung menghentikan insentif Rp6 juta per hari untuk mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika mereka tidak memenuhi standar operasional.

Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN Rufriyanto Maulana Yusuf mengingatkan prinsip 'tiada layanan, tiada pembayaran atau no service, no pay.

Ia mengatakan kema insentif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi SPPG, tetapi juga disertai mekanisme kontrol ketat.

Ia menegaskan insentif Rp6 juta per hari dapat langsung dihentikan apabila fasilitas tidak memenuhi standar operasional atau dinyatakan tidak siap digunakan.

"Hak mitra atas insentif Rp6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia yang disebabkan berbagai alasan," kata Rufriyanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4).

Mekanisme ini menurutnya menjadi alat paksa agar mitra senantiasa menjaga kualitas layanan dan sanitasi secara optimal.

Ia mecontohkan saat filter air SPPG terdeteksi E.Coli, aliran IPAL mampet membanjiri permukiman warga, mesin chiller mati menyebabkan daging busuk, atau gagal mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes.

"Maka secara hukum fasilitas tersebut dinyatakan stand by readiness tidak terpenuhi, maka pada hari itu juga, insentif Rp6 juta langsung dihentikan (suspend)," katanya.

Rufriyanto mengatakan ketentuan ini mendorong mitra untuk secara disiplin menjaga kualitas fasilitas setiap hari, karena seluruh risiko operasional berada di pihak mitra.

Dengan demikian, standar keamanan pangan dan kebersihan lingkungan dalam Program MBG dapat terus terjaga. Selain itu, dia menilai, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola publik yang terus disempurnakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai penguatan pengawasan menjadi kunci untuk menjaga kualitas sekaligus kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah maraknya dapur SPPG nakal.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG masih perlu diperbaiki. Dia menyoroti pentingnya keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan standar mutu makanan terpenuhi.

Menurut Agus, skala produksi yang besar dalam satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi menurunkan kualitas makanan jika tidak didukung fasilitas dan prosedur yang memadai. Kondisi ini berisiko memunculkan dapur MBG yang tidak memenuhi standar atau “nakal”.

Berdasarkan sejumlah laporan lapangan dan temuan awal, sedikitnya belasan dapur MBG terindikasi tidak memenuhi standar operasional, mulai dari kebersihan hingga pengelolaan limbah. Temuan ini menjadi sinyal perlunya penguatan sistem verifikasi dan pengawasan.

“Pengawasan kualitas makanan masih lemah, padahal ini menyangkut keamanan konsumsi anak-anak,” ujar Agus kepada Bisnis, Kamis (2/4/2026).

Dia juga mengingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat, program MBG berpotensi bergeser dari tujuan utama peningkatan gizi menjadi aktivitas bisnis yang menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, manfaat ekonomi dinilai belum merata karena rantai pasok masih didominasi pemasok besar.

Dalam jangka panjang, Agus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Ia bahkan mengusulkan moratorium sementara guna memastikan perbaikan sistem dapat dilakukan secara komprehensif.

“Karena sudah telanjur jalan, moratorium dulu, semuanya direview. Kalau sekarang, menurut saya sudah harus dihentikan,” tegasnya.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, menilai pelaksanaan program terlalu menitikberatkan pada kuantitas dibandingkan kualitas. Standar dasar seperti sanitasi lingkungan dan instalasi pengolahan limbah seharusnya dipenuhi sebelum dapur beroperasi.

“Ini menunjukkan verifikasi pra-operasional tidak berjalan dengan disiplin,” ujar Yusuf.

Dia menambahkan, ekspansi program dalam skala besar tanpa kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pengawasan memperbesar risiko kegagalan. Kondisi ini juga membuka potensi moral hazard, terutama jika program mulai dilihat sebagai peluang bisnis.

Menurut Yusuf, kelemahan tidak hanya terjadi di tahap awal, tetapi juga pada mekanisme pengawasan yang cenderung reaktif. Program seharusnya diuji melalui proyek percontohan sebelum diperluas secara nasional.

Namun, implementasi yang terlalu cepat membuat berbagai masalah kecil berkembang menjadi isu sistemik di lapangan. “Deviasi kecil di awal berkembang menjadi masalah sistemik,” ujarnya.

Dengan meningkatnya temuan dapur bermasalah, penguatan pengawasan dan evaluasi menyeluruh dinilai menjadi langkah penting. Hal ini diperlukan untuk memastikan program MBG tetap berjalan sesuai tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan memangkas insentif fasilitas Rp6 juta per hari bagi dapur penyedia Makan Bergizi Gratis alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyatakan setiap mitra, yayasan, maupun kepala SPPG harus mengelola fasilitas dapur sesuai standar operasional prosedur (SOP), sehingga terhindar dari insiden keracunan pangan.

Pasalnya, Nanik menyoroti masih adanya dapur MBG yang tidak menunjukkan kinerja optimal meski telah menerima insentif fasilitas bernilai besar.

“Anda jangan keenakan dengan insentif besar ini. Sudah dapat insentif Rp6 juta per hari kok malah ongkang-ongkang. Blender rusak nggak mau ganti, akhirnya Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan patungan beli blender. Gimana tuh,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

Dia menjelaskan insentif fasilitas SPPG sebesar Rp6 juta per hari adalah pembayaran tetap sebagai kompensasi atas ketersediaan fasilitas yang memenuhi standar BGN. Adapun, pemberian insentif fasilitas SPPG ini untuk menjamin kesiapsiagaan (stand of readiness).

“Besaran ini berlaku untuk 2 tahun pertama, selanjutnya akan dievaluasi,” jelasnya.

Dia menambahkan, pemberian insentif fasilitas SPPG ini juga tidak bergantung pada jumlah porsi yang disajikan, melainkan pada kualitas fasilitas dan kepatuhan terhadap SOP.

Ke depan, Nanik memastikan BGN melalui tim appraisal akan menerapkan prinsip keadilan kepada seluruh SPPG. Nantinya, tim ini akan mengevaluasi setiap dapur MBG, bahkan tidak ada toleransi bagi dapur yang tidak memenuhi standar.

“Mereka akan menilai dapur-dapur Anda dengan adil. Kalau ternyata dapur Anda tidak sesuai standar, atau nilainya rendah, insentif fasilitas akan dipangkas. Jangan sembarangan,” ujarnya.

Selain pemenuhan SOP, setiap SPPG harus mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan Sertifikat Halal. Selain itu, para relawan juga harus mengikuti Pelatihan Penjamah Makanan.

Lebih lanjut, BGN juga meminta bagi pihak yang belum memiliki sertifikat untuk segera mendaftar. “Saya beri waktu satu bulan. Kalau dalam satu bulan belum juga mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan, saya perintahkan agar di-suspend,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah perlu menghadirkan skema berbagi risiko yang konkret yang menjamin pendapatan program makan bergizi gratis (MBG) dapat diprediksi. Dengan begitu, proyek ini dapat masuk kategori bankable.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menyampaikan skema yang konkret dibutuhkan mengingat bank memerlukan kestabilan model pendapatan sebelum memutuskan menyalurkan kredit.

“Kejelasan standar operasional, sertifikasi, serta struktur harga input dan output juga menjadi pondasi penting,” kata Rizal kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Untuk diketahui, Danantara mengumumkan bahwa pengusaha dapat mengajukan kredit ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Menurut Rizal, bank-bank pelat merah tampaknya tidak akan langsung mengambil posisi agresif. Dengan model bisnis MBG yang masih merintis dan belum memiliki rekam jejak arus kas yang solid, Rizal memandang bahwa perbankan tentu akan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Artinya, kata dia, dukungan bisa muncul, tetapi dalam pola yang bertahap dan berbasis uji coba, bukan ekspansi kredit besar sejak awal. “Mereka akan membaca dulu kekuatan rantai pasok, kepastian permintaan, serta kapasitas operator dalam mengelola risiko,” ujarnya.

Agar Himbara dapat menyalurkan kredit dengan aman tetapi tetap mendukung program pemerintah, Rizal menyebut bahwa strategi terbaik bagi bank BUMN adalah pembiayaan bertingkat dengan disiplin tata kelola yang kuat.

Rizal memandang kolaborasi dengan regulator untuk memperdalam due diligence mulai dari risiko operasional hingga kelayakan pasar akan menjaga kualitas aset tetap aman.

“Dengan pendekatan ini, Himbara tetap bisa berada di jalur kehati-hatian namun tetap selaras dengan agenda pemerintah melalui pembiayaan yang terukur dan berbasis data,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengumumkan bahwa pengusaha yang ingin membangun SPPG dapat mengajukan kredit ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rosan menyampaikan kebijakan ini sebetulnya telah diterapkan pada dua pekan yang lalu. Dengan demikian, pengusaha yang membangun dapur MBG bisa mengajukan pembiayaan dari sebelumnya menerapkan sistem reimbursement.

“Sekarang dari awal, pendanaan kami bank Himbara akan menyediakan pembiayaan untuk MBG ini. Dari awal. Pegangan kami apa? Perjanjian antara BGN [Badan Gizi Nasional] dengan teman-teman di daerah. Itu sudah cukup buat kami, dan itu akan kami berikan bisa pendanaan di seluruh Indonesia, baik itu Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Syariah Indonesia,” ujarnya kepada peserta Rapimnas Kadin 2025, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Dia menyebut peluang pembiayaan itu utamanya untuk pembuatan Dapur MBG di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Rosan menilai, kesempatan ini bakal mempermudah pengusaha berkontribusi positif dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga melaksanakan audit menyeluruh terhadap sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah itu sebagai bagian dari upaya menjaga mutu dan standar operasional.

Audit ini meliputi seluruh SPBU yang dikelola Pertamina maupun SPBU yang dikelola mitra swasta di seluruh Indonesia. Audit ini telah dilakukan Pertamina sejak 2007 sampai dengan saat ini untuk menjaga konsistensi pelayanan BBM di SPBU kepada masyarakat.

Adapun, audit dilaksanakan oleh lembaga independen internasional yang berbeda-beda sesuai dengan periode kontrak di mana perusahaan yang pernah melakukan audit SPBU Pertamina diantaranya Bureau Veritas, TUV Rheinland, dan Intertek Group PLC.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, audit lapangan ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menjaga mutu dan kredibilitas layanan energi nasional.

“SPBU adalah wajah Pertamina Patra Niaga di mata publik. Melalui audit bersama lembaga independen, kami memastikan setiap titik layanan beroperasi dengan prinsip integritas, akurasi, dan keselamatan tinggi. Kami ingin memastikan SPBU Pertamina selalu menjadi tempat yang memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan,” ujar Roberth melalui keterangan resmi, Sabtu (18/10/2025).

Dia mengatakan lembaga independen auditor internasional itu menilai kesesuaian operasional SPBU Pertamina Patra Niaga berdasarkan standar global. Pemeriksaan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari teknis dan administrasi hingga aspek keselamatan dan pelayanan pelanggan.

Roberth mengatakan, dalam prosesnya, tim auditor independen ini meninjau kelengkapan dokumen operasional seperti checklist harian, pencatatan stok, kualitas BBM, dokumen pengiriman dua periode terakhir, serta sistem penggajian dan penghargaan petugas.

Selain itu, audit juga meliputi pengecekan sistem keamanan dan infrastruktur SPBU termasuk rekaman CCTV selama satu bulan terakhir, panel listrik, tombol darurat (Emergency Stop Button), hingga kesiapan genset cadangan.

Untuk tampilan fisik SPBU, Auditor juga melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait visual area SPBU, mencakup kebersihan dan kerapian plang serta totem SPBU, serta kondisi area bongkar BBM yang harus selalu kering dan aman.

Selain itu, aspek keselamatan juga tidak ketinggalan menjadi fokus utama melalui pengecekan alat pemadam api ringan (APAR), rambu keselamatan, oil catcher sebagai penampung limbah minyak, serta oil spillkit di setiap pulau pompa.

Untuk menjamin kualitas dan ketepatan takaran BBM, dilakukan pengujian tera, pengukuran suhu, dan densitas sesuai standar ASTM (American Standard Tables for Measurement). Tim auditor independen ini juga memastikan keabsahan segel metrologi pada dispenser serta memastikan tidak ada modifikasi non-standar.

Dari sisi layanan, audit turut menilai kesiapan operator dalam mengikuti SOP, termasuk kerapihan seragam dan interaksi dengan pelanggan sebagai bagian dari evaluasi customer experience.

Lebih lanjut, Roberth menambahkan bahwa kegiatan audit ini merupakan bagian dari program evaluasi berkala yang dilakukan Pertamina Patra Niaga di seluruh jaringan SPBU, baik yang dikelola langsung oleh Pertamina maupun oleh mitra swasta.

“Hasil asesment akan menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan agar setiap titik layanan mampu memberikan energi yang tepat, aman, dan terpercaya bagi masyarakat,” tutup Roberth.