BENGKULU - Kekuatan organisasi menjadi salah satu faktor penentu dalam menghadapi kontestasi politik yang semakin kompetitif. Karena itu, konsolidasi kelembagaan hingga tingkat akar rumput dinilai menjadi fondasi penting bagi partai politik untuk memenuhi tahapan verifikasi sekaligus memperluas basis dukungan menuju Pemilu 2029.

DPW Partai Perindo Bengkulu menegaskan kesiapan memperkuat struktur partai sebagai bagian dari persiapan menghadapi verifikasi partai politik pada 2027. Saat ini, Kepengurusan Partai Perindo di Bengkulu telah terbentuk 100 persen, mulai dari tingkat provinsi hingga 10 kabupaten/kota.

Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu Yurman Hamedi mengatakan penguatan organisasi terus dilakukan hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan guna memastikan seluruh persyaratan verifikasi dapat dipenuhi tepat waktu.

“Penguatan kelembagaan partai menjadi prioritas kami dalam menghadapi Verifikasi Partai Politik 2027. Dengan struktur yang semakin lengkap hingga tingkat kecamatan dan desa, kami optimistis Partai Perindo Bengkulu memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi Pemilu 2029,” kata Yurman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/26).

Saat ini proses pembentukan kepengurusan sedang berlangsung di 129 kecamatan se-Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyelesaikan pembentukan kepengurusan kecamatan 100 persen dengan memenuhi persyaratan verifikasi, termasuk keterwakilan perempuan minimal 30 persen, kepemilikan KTP setempat, serta Kartu Tanda Anggota Partai Perindo berbasis digital.

Percepatan Verifikasi dan Konsolidasi Internal

Selain Bengkulu Selatan, proses pembentukan kepengurusan kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, Seluma, dan Mukomuko juga terus berjalan dan telah memenuhi sejumlah persyaratan verifikasi. Adapun enam kabupaten lainnya masih dalam proses pembaruan data dan pelaporan perkembangan pembentukan struktur kecamatan.

Untuk mempercepat penyelesaian struktur organisasi, DPW Partai Perindo Bengkulu menginstruksikan seluruh DPD kabupaten/kota menyelesaikan pembentukan kepengurusan kecamatan paling lambat Agustus 2026. Evaluasi kinerja juga akan dilakukan terhadap pengurus yang dinilai lamban menjalankan target organisasi.

Sekretaris DPW Partai Perindo Bengkulu Ismail Saleh menegaskan konsolidasi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada verifikasi administrasi, tetapi juga memperkuat kesiapan partai menghadapi agenda politik jangka panjang.

“Verifikasi partai bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Proses ini menjadi momentum memperkuat soliditas kader, memperluas jaringan organisasi, dan memastikan mesin partai bekerja efektif hingga tingkat bawah,” ujar Ismail.

Target Kursi dan Rekrutmen Kader

Penguatan struktur hingga tingkat bawah diyakini menjadi modal penting bagi Partai Perindo Bengkulu menghadapi Pemilu 2029. Melalui konsolidasi organisasi yang terus berjalan, DPW menargetkan satu kursi DPR RI dan sedikitnya 41 kursi DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Target tersebut akan didukung melalui program rekrutmen minimal 5.000 anggota baru di seluruh Bengkulu. Langkah yang ditempuh antara lain memperkuat komunikasi dengan komunitas masyarakat, pelajar, mahasiswa, serta membentuk kepengurusan hingga tingkat anak ranting di lingkungan RW dan RT.

DPW Partai Perindo Bengkulu juga menilai penguatan jaringan internal lebih efektif dalam membangun ketokohan daerah dan basis dukungan jangka panjang. Karena itu, komunikasi dengan kepala daerah yang didukung partai, anggota legislatif, mantan anggota legislatif, serta kader di tingkat ranting terus diperkuat guna menjaga konsolidasi dan kesinambungan organisasi menuju Pemilu 2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN Jasa Survei membidik peningkatan layanan assurance di sektor energi termasuk program B40 yang tengah diimplementasikan oleh pemerintah saat ini.

Vice President Divisi Bisnis Strategis Oil, Gas, and Renewable Energy PT Surveyor Indonesia Mahfud Arifin mengatakan ketahanan energi saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendukung untuk menjaga kualitas dan keamanan secara konsisten.

Dia melihat kebutuhan terhadap layanan assurance akan terus meningkat seiring kompleksitas industri energi yang semakin tinggi. Pasalnya ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh keandalan sistem yang mendukungnya.

"Hal ini sejalan dengan berbagai program strategis pemerintah di sektor energi. Implementasi biodiesel B40, pengembangan energi baru dan terbarukan [EBT], ekosistem kendaraan listrik, hingga perdagangan karbon membutuhkan sistem verifikasi yang kuat agar seluruh proses berjalan sesuai standar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Menurut Mahfud, kebutuhan terhadap layanan assurance juga terjadi secara global. Industri TIC kini berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung transisi energi dunia.

Jika sebelumnya layanan inspeksi dan sertifikasi lebih banyak berfokus pada pengujian konvensional, saat ini cakupannya meluas ke pemanfaatan data digital, predictive maintenance, verifikasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), hingga carbon assurance.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan sektor energi modern tidak lagi sekadar bagaimana energi diproduksi, tetapi juga bagaimana kualitas, keamanan, dan keandalannya dapat dijaga secara berkelanjutan.

"Dalam sektor energi, layanan TIC digunakan untuk memastikan kualitas bahan bakar, memverifikasi kuantitas komoditas energi, menguji kondisi aset pembangkit, hingga memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi," imbuhnya.

Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional dan target transisi energi yang semakin ambisius, Holding BUMN Jasa Survei melihat assurance akan menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri.

Ketika sistem energi semakin kompleks dan berbasis teknologi, kebutuhan terhadap data yang akurat, verifikasi independen, serta standar yang konsisten diperkirakan akan menjadi faktor kunci dalam memastikan transformasi energi berjalan aman, efisien, dan berkelanjutan.

"Di sinilah assurance berperan untuk memastikan kualitas, keselamatan, dan kepatuhan dapat terjaga secara konsisten," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Partai Politik di Kantor KPU Jakarta Timur, Rabu (17/6/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh pengurus partai politik (parpol) di Jakarta Timur, semua anggota KPU Jakarta Timur, perwakilan Bawaslu Jakarta Timur, dan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Timur.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya KPU untuk memastikan partai politik melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan sebagai persiapan menghadapi tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual menjelang Pemilu 2029. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Daerah Khusus Jakarta Dody Wijaya menekankan pentingnya pembaruan data partai politik, baik terkait kepengurusan, keanggotaan, kantor sekretariat, maupun keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi partai.

“Kami mendorong seluruh partai politik untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala. Pastikan data kepengurusan di Sipol selalu diperbarui dan sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku. Jika ada perubahan pengurus, segera lakukan pembaruan agar tidak menimbulkan persoalan pada saat tahapan verifikasi,” kata Dody.



Dia menuturkan, validitas data keanggotaan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam proses verifikasi partai politik. Parpol dinilai perlu memastikan bahwa anggota yang tercatat masih memenuhi syarat dan tidak mengalami perubahan status yang menyebabkan keanggotaannya menjadi tidak sah.

“Partai politik harus memastikan kembali terpenuhinya syarat minimal keanggotaan. Jangan sampai ada anggota yang ternyata sudah pindah domisili, berstatus TNI atau Polri, menjadi PNS, atau bahkan telah bergabung dengan partai politik lain,” tuturnya.

Lebih lanjut Dody mengatakan, parpol dapat melakukan validasi data secara mandiri maupun berkoordinasi dengan helpdesk KPU untuk melakukan sinkronisasi dan pengecekan data keanggotaan. Selain itu, KPU juga mendorong partai politik untuk memperkuat kaderisasi perempuan dan memastikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen tidak hanya pada saat pencalonan anggota legislatif, tetapi juga dalam struktur kepengurusan partai dari tingkat pusat hingga tingkat ranting.

“Kaderisasi perempuan harus dibangun sejak dini. Jangan hanya menjelang pencalonan baru mencari kader perempuan. Jika struktur kepengurusan sudah dipenuhi kader perempuan secara berjenjang, maka proses regenerasi dan pemenuhan keterwakilan perempuan dalam pencalonan akan lebih mudah dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jakarta Timur Tedi Kurnia, mengingatkan bahwa verifikasi partai politik ke depan akan dilakukan secara ketat dan diawasi langsung oleh Bawaslu. “Partai politik harus segera melakukan pembaruan data. Tahun depan seluruh partai harus siap menghadapi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Jangan sampai ketika tahapan dimulai masih ditemukan persoalan mendasar seperti alamat kantor yang tidak sesuai atau data keanggotaan yang bermasalah,” tegas Tedi.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman verifikasi sebelumnya, masih ditemukan sejumlah partai yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena alamat kantor yang tercantum dalam dokumen tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. “Kantor partai harus memiliki papan nama yang jelas dan alamat yang sesuai dengan data yang dilaporkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, statusnya bisa BMS dan partai harus melakukan perbaikan serta mengulang proses verifikasi,” ujarnya.

Tedi juga menyoroti persoalan data ganda lintas partai yang masih sering ditemukan dalam proses verifikasi. “Satu nomor KTP terkadang tercatat di tiga hingga empat partai politik sekaligus. Karena itu, kami mengimbau partai untuk melakukan pengecekan sejak dini agar persoalan tersebut tidak menjadi hambatan saat tahapan verifikasi berlangsung,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jakarta Timur, Carlos Kartika Yudha Paath, menegaskan bahwa pemutakhiran data partai politik tidak boleh dilakukan secara insidental menjelang verifikasi, melainkan harus menjadi proses yang berkelanjutan. “Tahapan verifikasi partai politik ke depan akan sangat ketat. Jangan sampai persiapan dilakukan secara mendadak. Seluruh persyaratan harus dipenuhi sejak awal karena hal ini akan menentukan apakah suatu partai dapat menjadi peserta pemilu atau tidak,” ujar Carlos.

Menurutnya, pemutakhiran data secara berkala merupakan bagian dari penguatan kelembagaan partai politik sekaligus bentuk kesiapan menghadapi seluruh tahapan pemilu. Carlos menambahkan bahwa KPU Jakarta Timur membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi partai politik yang mengalami kendala dalam proses pemutakhiran data maupun penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

“Bagi partai politik yang mengalami kesulitan, kami membuka layanan konsultasi dan pendampingan. Partai dapat datang langsung ke kantor KPU Jakarta Timur atau memanfaatkan layanan daring yang kami sediakan. Kami ingin memastikan seluruh partai memperoleh akses informasi dan pelayanan yang sama dalam memenuhi persyaratan kepesertaan pemilu,” jelasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, KPU Jakarta Timur berharap seluruh partai politik dapat segera melakukan pembaruan data secara menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga pada saat tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual dimulai, seluruh persyaratan kepesertaan pemilu dapat dipenuhi dengan baik.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum penguatan koordinasi antara KPU, Bawaslu, Kesbangpol, dan partai politik dalam menjaga kualitas data kepartaian sebagai fondasi penting bagi penyelenggaraan Pemilu 2029 yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bakal melakukan penertiban terhadap para pelaku industri pariwisata dalam negeri yang kedapatan belum mengantongi izin usaha dari Online Travel Agent (OTA). BookCabin, OTA di bawah naungan Lion Group pun memastikan bahwa seluruh mitranya telah terverifikasi.

Corporate Communication Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro menegaskan bahwa seluruh mitra dan layanan perjalanan yang bekerjasama dengan platform BookCabin sepenuhnya telah menjalani proses seleksi dan verifikasi yang dilakukan secara komprehensif.

"Jadi, mitra kami yakni hotel dan jejaringnya, berdasarkan kelas-kelasnya itu bekerja sama dengan kami pun kami juga harus memverifikasi mereka," ungkap Danang pada konferensi pers BookCabin Travel Fair di Surabaya, Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan proses kerja sama yang dilakukan antara BookCabin dengan masing-masing mitra di seluruh penjuru tanah air tersebut bersifat business to business (B2B), termasuk di antaranya melakukan pemilahan terhadap hotel maupun penginapan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran dari masing-masing pelanggan.

"Terverifikasi melalui perjanjian, perjanjian resmi secara business to business. Lalu, kami juga menyesuaikan dengan tanggapan dari pasar. Ada kategori pelanggan yang butuh hotel bintang tiga, bintang empat, bintang lima. Nah, itu kan sesuai dengan masing-masing budget-nya si pelanggan, dan yang paling penting, kami juga mengkaji hotel ini secara bersama-sama, bahwa kami dan para mitra tour and travel, pelaku wisata, hotel, dan restoran itu sama-sama memberikan kepercayaan," tuturnya.

Danang menyatakan bahwa BookCabin selaku OTA di bawah naungan Lion Group telah menempuh kebijakan untuk melakukan verifikasi dan penelusuran yang mendalam terhadap calon-calon mitra maupun layanan perjalanan yang akan bergabung dalam ekosistem tersebut dan dipastikan terpercaya dalam menjalankan jasa akomodasi.

Bahkan, lanjut dia, hal tersebut telah dilakukan pihak manajemen BookCabin sejak jauh-jauh hari sebelum pemerintah melalui Kementerian Pariwisata mengumumkan wacana delisting terhadap ribuan hotel maupun penginapan yang belum mengurus hingga mengantongi legalitas izin usaha resmi.

"Sudah kami lakukan dari awal ketika merilis BookCabin itu, verifikasi lebih awal, dan jejaring Lion Group di berbagai kota juga sama. Jadi, kita melihat melihatnya itu berdasarkan tren perjalanan, sesuai kebutuhan budget. Beberapa tavel agent yang memang sudah join dengan kami bahasanya mereka pun bukan travel agent yang baru ya, pastinya sudah puluhan tahunlah kita bekerja sama," paparnya.

Oleh sebab itu, Danang menyanjung langkah pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap pelaku usaha di industri pariwisata yang belum mempunyai legalitas yang jelas. Menurutnya, langkah serta kebijakan yang ditempuh tersebut telah sejalan dengan visi BookCabin dalam menghadirkan layanan yang memberikan rasa percaya dan nyaman kepada masing-masing pelanggan.

"Tantangan di tengah teknologi saat ini adalah penawaran-penawaran yang bombastis, dan dengan adanya Bookcabin Travel Fair ini meminimalisir atau mengedukasi unsur-unsur modus-modus penipuan untuk memberikan kewaspadaan lebih dini kepada para mitra atau pelanggan. Sekali lagi, Lion Group sangat mengapresiasi upaya-upaya pemerintah karena memfasilitasi verifikasi ini untuk kepentingan masyarakat, menggerakkan pariwisata, dan menggerakkan ekonomi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyampaikan bahwa sekitar 1.600 akomodasi alternatif seperti vila dan penginapan lainnya akan didepak (delisting) dari platform online travel agent (OTA) lantaran belum memenuhi izin berusaha.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penataan akomodasi alternatif yang digalakkan Kemenpar sejak Maret 2025.

“Lebih dari 1.600 listing ini terbukti bahwa mereka tidak memiliki izin, dan direncanakan akan dilakukan delisting mulai 1 Agustus 2026,” kata Widiyanti dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (3/6/2026).

Sejak penataan akomodasi alternatif dilakukan, dia menyebut telah terdapat perkembangan positif dari jumlah unit usaha akomodasi jangka pendek yang telah memiliki nomor izin berusaha (NIB).

Berdasarkan data sistem OSS per 20 Mei 2026, dia menjelaskan bahwa terdapat peningkatan unit akomodasi yang memiliki NIB sebanyak 46,5% dibandingkan posisi 31 Maret 2025, yakni sejumlah 100.830 unit.

Menurutnya, akomodasi yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) vila mencatatkan peningkatan kepatuhan perizinan terbanyak yaitu mencapai 76,4%.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali melakukan pembayaran simpanan nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank (BPR Prima Master Bank). Pembayaran ketiga klaim penjaminan mulai dilakukan pada hari ini, Senin (8/6/2026).

Dalam pengumuman LPS yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, Senin (8/6/2026), pembayaran ketiga klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank oleh bank pembayar, dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

“Pembayaran ketiga klaim oleh bank pembayar dilakukan mulai Senin, 8 Juni 2026,” tulis LPS dalam pengumumannya, Senin (8/6/2026).

Hingga saat ini, LPS terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi guna menentukan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

LPS menyebut bahwa rekonsiliasi dan verifikasi akan dilakukan secara bertahap dan diselesaikan paling lama 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha BPR Prima Master Bank dicabut.

“Penentuan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan 22 Juni 2026,” jelas LPS.

LPS menambahkan, pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara bertahap sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.

Lembaga tersebut memberikan jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan paling lama lima tahun sejak izin usaha bank dicabut, yakni sampai dengan 26 Januari 2031.

Di sisi lain, LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank yang diumumkan di kantor bank dan website LPS.

“Syarat dokumen dan tata cara pembayaran dapat dilihat pada website LPS di https://www.lps.go.id,” ungkap LPS.

SERANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) V di Kantor DPW PPP Banten, Kota Serang, Kamis (4/6/2026). Agenda utama kegiatan ini adalah memperkuat konsolidasi dan penataan struktur partai dalam menghadapi verifikasi partai politik peserta Pemilu 2029.

Mukerwil dihadiri Ketua DPW PPP Banten Subadri Ushuludin, Sekretaris DPW PPP Banten Ahmad Fauzi, jajaran pengurus harian, pimpinan majelis, ketua dan sekretaris DPC PPP se-Banten, anggota DPRD dari PPP, serta badan otonom partai. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bendahara Umum DPP PPP Rusman Yaqub.

Dalam sambutannya, Subadri menegaskan pentingnya menjaga soliditas organisasi di tengah dinamika yang sedang terjadi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

"Di tengah dinamika yang terjadi di DPP PPP, kita harus tetap fokus mempersiapkan diri dengan menata struktur partai hingga tingkat ranting guna menghadapi verifikasi partai peserta Pemilu 2029," ujar Subadri.

Menurutnya, Mukerwil menjadi momentum untuk merumuskan langkah-langkah strategis partai, termasuk penetapan waktu pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) yang akan digelar setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht) terkait sengketa yang saat ini masih berlangsung di tingkat DPP.

"Saat ini DPP masih dalam proses sengketa di PTUN dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena itu, Muswil Banten akan dilaksanakan setelah adanya putusan inkracht. Setelah itu, DPC-DPC akan melanjutkan Mukercab sebagai persiapan menuju Musyawarah Cabang (Muscab)," katanya.

Subadri juga menegaskan bahwa Mukerwil merupakan forum permusyawaratan tertinggi di bawah Muswil yang memiliki kewenangan menghasilkan keputusan yang mengikat bagi seluruh struktur partai di wilayah Banten.

"Jika ada pihak yang melaksanakan Muswil di luar keputusan dan rekomendasi Mukerwil ini, maka kegiatan tersebut kami anggap tidak sah atau ilegal," tegasnya.

Dalam Mukerwil V tersebut, DPW PPP Banten menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, Muswil VI PPP Banten akan dilaksanakan setelah adanya putusan hukum yang inkracht atau paling lambat Agustus 2026.

Kedua, apabila terdapat pelaksanaan Muswil sebelum adanya putusan hukum sebagaimana dimaksud, maka kegiatan tersebut dianggap tidak sah, bertentangan dengan mekanisme organisasi, serta tidak memiliki dasar hukum.

Ketiga, DPW PPP Banten menginstruksikan seluruh DPC PPP se-Provinsi Banten untuk melaksanakan Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) guna menyelesaikan persoalan internal pasca-Muktamar X PPP sekaligus memperkuat konsolidasi menjelang verifikasi partai peserta Pemilu 2029.

Keempat, DPW PPP Banten meminta penegakan disiplin terhadap seluruh anggota DPRD dari PPP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar tercipta sinergi antara program partai, pemerintah, dan masyarakat.

Kelima, DPW dan DPP PPP didorong untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung program ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keenam, terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu 2029, DPW PPP Banten berharap sistem pemilu yang akan diterapkan dapat lebih proporsional dan meminimalkan terbuangnya suara rakyat, sebagaimana semangat yang telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap yayasan yang terafiliasi eks Kepala BGN Dadan Hindayana dkk diduga menerima insentif hingga miliaran rupiah per hari.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan program MBG wajib dikelola oleh yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG.

Namun, sejumlah yayasan yang tidak memenuhi syarat tetap dapat lolos menjadi mitra SPPG karena diduga adanya “atensi khusus” dalam proses verifikasi portal dari Dadan serta tersangka Sony Sonjaya.

“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Yayasan yang terafiliasi tersebut di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP [Lodewyk Pusung],” ujar Syarief di Kejagung, Rabu (3/6/2026).

Selain itu, Dadan Cs juga diduga melakukan mark up serta pengadaan barang yang tidak diperlukan dalam tata kelola program MBG.

Hal tersebut dilakukan dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) sehingga penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak sesuai kebutuhan.

“Sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara serta tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” imbuhnya.

Adapun rincian pengadaan tersebut meliputi motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan ke PT YAT. Namun, perusahaan tersebut disebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif serta diduga terjadi mark up.

Selain itu, pengadaan lain yang diduga tidak sesuai ketentuan dengan mark up harga yakni 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci.

“Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025–2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” pungkas Syarief.

Sekarang, yang terverifikasi secara nasional ada 29.400 dapur dan yang sudah operasional 27.900 dapur

Mataram (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengungkapkan jumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah lolos verifikasi secara nasional sebagai mitra sebanyak 29.400.

"Sekarang, yang terverifikasi secara nasional ada 29.400 dapur dan yang sudah operasional 27.900 dapur," kata Sony Sonjaya dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Mataram, Jumat.

Jika dilihat dari persentase kebutuhan dapur MBG skala nasional sebanyak 30.000 lokasi, lanjut dia, jumlah yang terverifikasi ini sudah mencapai 80 persen.

"Sisanya, kita menunggu hasil validasi data riil, terutama untuk daerah terpencil," ujar dia.

Dengan menyampaikan data perkembangan verifikasi calon mitra BGN, ia menerangkan bahwa kebutuhan nasional untuk penyaluran MBG saat ini mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Penerima manfaat tidak hanya mencakup peserta didik, namun data terkini sudah ada penambahan dari jumlah ibu hamil, menyusui, hingga tenaga pendidik.

"Jadi, yang kita utamakan itu adalah ibu hamil, menyusui, anak balita, peserta didik, dan tenaga pendidik," ucapnya.

Lebih lanjut, Sony Sonjaya menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran juga berpengaruh pada operasional BGN. Efisiensi dilakukan dengan memotong sejumlah anggaran kegiatan.

"Jadi, BGN menyambut kebijakan pemerintah ini tanpa mengurangi kualitas (MBG). Tetap Rp15 ribu untuk porsi besar dan Rp13 ribu untuk porsi kecil," kata Sony Sonjaya.

Untuk porsi besar dengan anggaran Rp15 ribu ini untuk peserta didik mulai dari yang duduk di kelas 4 sekolah dasar, ibu hamil, dan tenaga pendidik. Sedangkan, Untuk porsi kecil Rp13 ribu dibagikan kepada balita hingga peserta didik yang duduk di kelas 3 sekolah dasar.

"Itu (anggaran) terdiri dari uang operasional, insentif dan bahan baku," ucapnya.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Belum pernah dalam sejarah manusia, informasi bergerak secepat hari ini. Dalam hitungan detik, satu unggahan dapat menyebar ke berbagai platform, dibaca jutaan orang, lalu membentuk opini publik, sebelum fakta-fakta lengkap tersedia.

Kemajuan teknologi digital memang membuka akses pengetahuan yang semakin luas, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan baru tentang semakin kaburnya batas antara fakta, opini, asumsi, dan spekulasi.

Kondisi ini membuat masyarakat hidup dalam sebuah paradoks. Informasi tersedia dalam jumlah melimpah, tetapi pemahaman yang utuh justru sering kali semakin sulit diperoleh.

Banyak orang merasa telah memahami suatu persoalan hanya karena membaca potongan informasi yang beredar di media sosial, padahal konteks yang melatarbelakanginya belum tentu dipahami secara menyeluruh.

Fenomena tersebut, misalnya, dapat dilihat belum lama ini dalam perdebatan yang muncul terkait kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan PT Sarihusada Generasi Mahardhika, anak usaha Danone, yang ditandatangani pada Mei 2025.

Kerja sama yang penandatangannya disaksikan langsung Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron itu berfokus pada skrining anemia dan edukasi gizi.

Namun, kemudian berkembang menjadi berbagai spekulasi di media sosial, mulai dari dugaan adanya kontrak pengadaan susu formula, hingga tuduhan keterlibatan kepentingan bisnis dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam waktu singkat, ruang digital dipenuhi berbagai interpretasi yang berkembang jauh melampaui substansi kerja sama yang sebenarnya.

Padahal, Kepala BGN Dadan Hindayana telah menegaskan bahwa ruang lingkup kerja sama tersebut difokuskan pada skrining zat besi untuk pemantauan risiko anemia defisiensi besi, pemetaan data dasar risiko anemia, serta edukasi gizi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Program MBG sendiri telah berjalan sejak Januari 2025 dan tidak memasukkan produk susu formula, termasuk produksi perusahaan dari Prancis itu ke dalam menu yang diberikan kepada penerima manfaat.

Terlepas dari berbagai narasi yang berkembang, kasus ini menunjukkan bagaimana sebuah informasi dapat mengalami perluasan makna yang sangat jauh ketika beredar di ruang digital tanpa konteks yang utuh.

Apa yang terjadi dalam kasus tersebut, sesungguhnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai isu publik mulai dari kesehatan, pangan, pendidikan, lingkungan, hingga ekonomi, berulang kali menghadapi pola yang serupa.

Sebuah informasi awal muncul, kemudian ditafsirkan ulang, diperkuat oleh potongan-potongan informasi yang belum tentu relevan, lalu berkembang menjadi keyakinan kolektif, sebelum proses verifikasi selesai dilakukan.

Di era media sosial, persepsi sering kali bergerak lebih cepat daripada verifikasi. Ketika sebuah narasi sudah telanjur menyebar, klarifikasi yang datang kemudian harus bekerja jauh lebih keras untuk mengejar keyakinan yang telah terbentuk di benak publik.

Tidak jarang fakta justru datang terlambat, ketika opini sudah mengakar dan memperoleh legitimasi dari banyak orang yang membagikannya secara berulang.

Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan manusia untuk menyederhanakan persoalan yang kompleks.

Lensa persepsi

Ketika sebuah isu melibatkan pemerintah, perusahaan besar, atau kebijakan publik, masyarakat sering kali menghubungkannya dengan berbagai pengalaman, sentimen, dan asumsi yang telah lebih dahulu terbentuk.

Informasi baru akhirnya tidak selalu dinilai berdasarkan substansinya, melainkan melalui lensa persepsi yang sudah ada sebelumnya.

Dalam kasus BGN dan perusahaan asal Prancis, misalnya, kuatnya asosiasi publik terhadap produk susu formula membuat sebagian masyarakat langsung menghubungkan kerja sama tersebut dengan isu penggantian ASI atau kepentingan komersial.

Pada saat yang sama, penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di sela kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadirkan simbolisme politik yang kuat, sehingga memunculkan berbagai tafsir tambahan.

Ketika kondisi tersebut bertemu dengan rendahnya kebiasaan memeriksa sumber primer atau verifikasi, rumor pun lebih mudah berkembang dibandingkan fakta.

Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana sentimen yang telah lama hidup dalam masyarakat dapat menjadi bahan bakar penyebaran misinformasi.

Isu mengenai dominasi perusahaan multinasional terhadap industri lokal, termasuk nutrisi dan susu untuk tumbuh kembang anak, telah lama menjadi topik yang sensitif. Oleh karena itu, setiap informasi yang melibatkan perusahaan besar asing kerap langsung dibaca melalui perspektif kecurigaan.

Sikap kritis tentu merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi sikap kritis yang sehat harus bertumpu pada data, bukti, dan kesediaan untuk memeriksa informasi secara menyeluruh.

Ironisnya, ketika perhatian publik tersita oleh perdebatan mengenai dugaan dan spekulasi, persoalan yang sesungguhnya ingin diselesaikan justru sering terabaikan.

Dalam hal kerja sama BGN ini, fokus utamanya adalah persoalan anemia defisiensi besi yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Masalah ini banyak ditemukan pada ibu hamil, balita, dan remaja perempuan, serta berkontribusi terhadap risiko stunting dan gangguan tumbuh kembang anak. Padahal, isu inilah yang seharusnya menjadi pusat perhatian karena menyangkut kualitas generasi masa depan.

Budaya verifikasi

Pelajaran terbesar dari berbagai kasus misinformasi bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah dalam perdebatan publik. Pelajaran terpentingnya adalah pentingnya membangun budaya verifikasi.

Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan memeriksa sumber, membaca dokumen primer, memahami konteks, dan membandingkan berbagai informasi menjadi keterampilan yang semakin mendasar bagi setiap warga negara.

Pada saat yang sama, lembaga publik juga menghadapi tuntutan baru. Transparansi tidak lagi cukup dilakukan melalui publikasi dokumen formal semata. Informasi harus disampaikan secara cepat, jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Dalam ekosistem komunikasi digital yang bergerak nyaris tanpa jeda, ruang kosong informasi hampir selalu akan diisi oleh berbagai interpretasi dan spekulasi.

Kepercayaan publik merupakan fondasi penting dalam setiap kebijakan. Namun, kepercayaan tidak dibangun hanya melalui pernyataan resmi.

Kepercayaan tumbuh melalui keterbukaan, konsistensi, dan komunikasi yang mampu menjawab pertanyaan masyarakat secara tepat waktu. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum fakta tersedia secara utuh.

Pembangunan bangsa tidak hanya membutuhkan infrastruktur fisik dan sumber daya ekonomi, tetapi juga ekosistem informasi yang sehat.

Program yang baik dapat kehilangan dukungan akibat kesalahpahaman, sementara kritik yang konstruktif hanya dapat lahir dari pemahaman yang benar.

Di tengah banjir informasi yang terus mengalir setiap hari, fakta perlu diperlakukan sebagai gizi publik yang harus terus dirawat.

Sebab tanpa fondasi fakta yang kuat, ruang digital akan lebih mudah dipenuhi kebisingan daripada pengetahuan, dan masyarakat akan lebih sering dipandu oleh prasangka daripada kebenaran.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mewajibkan platform online travel agent (OTA) seperti Traveloka dan Tiket.com untuk mencantumkan data perizinan akomodasi alternatif seperti vila yang dipasarkan melalui masing-masing platform, sebagai bagian dari penataan ekosistem digital pariwisata nasional.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengembangkan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface (API) guna memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital mengantongi perizinan berusaha.

“Sistem API saat ini sedang dalam tahap pengembangan internal, sebelum kemudian akan dikembangkan bersama OTA mitra yang akan terhubung untuk proses integrasi,” kata Widiyanti dalam konferensi pers di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Menilik rencana implementasinya, platform OTA akan mewajibkan pelaku usaha untuk mengisi tiga data utama, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta Nomor Kegiatan Usaha (NKU).

Data-data ini kemudian akan digunakan oleh OTA dan Kemenpar yang terintegrasi dengan sistem untuk melakukan verifikasi perizinan berusaha secara otomatis.

Widiyanti menjelaskan bahwa apabila informasi yang disampaikan sesuai, pengelola akomodasi disetujui untuk beroperasi di platform OTA. Sebaliknya, pengajuan dapat ditolak atau tidak dapat dilanjutkan bilamana data tidak sesuai.

“Proses ini akan menciptakan mekanisme verifikasi yang lebih cepat dan akurat, memastikan bahwa semua pihak memiliki informasi yang tepat dan relevan, serta mendukung tampilan informasi akomodasi berizin atau labeling di platform OTA,” tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya menargetkan agar sistem API tersebut dapat diluncurkan pada Juni 2027 mendatang. Apabila sistem ini telah aktif beroperasi, pengelola OTA harus memastikan bahwa tidak ada lagi daftar akomodasi, properti, ataupun mitra yang dipasarkan tanpa memiliki NIB yang sah dan KBLI yang sesuai.

Kemenpar pun meminta seluruh platform OTA turut menyosialisasikan panduan tata kelola tersebut terhadap para pelaku usaha akomodasi di Tanah Air.

“Penataan ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri pariwisata, melindungi hak dan kepuasan wisatawan, menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib, serta mendorong tata kelola digital yang baik,” ujar Widiyanti.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberi sinyal akan mengubah mekanisme pendaftaran akun media sosial guna mencegah anak memalsukan umur. Langkah tersebut muncul di tengah rencana pemerintah mewajibkan registrasi ulang akun media sosial menggunakan nomor handphone.

Analis Kebijakan Madya sekaligus Ketua Tim Hukum & Kerja Sama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Nanci Laura Sitinjak mengatakan mekanisme pendaftaran akun media sosial ke depan kemungkinan akan mengalami perubahan. Salah satu tujuannya untuk mencegah anak memalsukan umur saat mendaftar akun media sosial.

“Mungkin ditunggu saja regulasinya, tetapi ini sudah menjadi perhatian nasional bahwasanya saat ini banyak sekali ya tadi umur-umur palsu yang mendaftar di media sosial. Tapi bocorannya nanti ya,” kata Nanci usai acara Cerdas Digital: Anak Remaja Aman, Orang Tua Tenang di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, Komdigi mengungkapkan tengah menggodok aturan yang mewajibkan seluruh pengguna melakukan registrasi ulang akun media sosial menggunakan nomor telepon.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan rencana registrasi ulang pengguna media sosial tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengguna. Saat ini, pencantuman nomor telepon pada akun media sosial masih bersifat opsional.

“Ini yang sedang kami godok juga dengan konsultasi publik tentunya, bagaimana agar orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Meutya menjelaskan kewajiban tersebut diharapkan membuat identitas pengguna menjadi lebih jelas sehingga setiap orang dapat bertanggung jawab atas tulisan maupun konten yang diunggah di media sosial. Selain itu, pemerintah juga memperkuat identitas digital yang telah terverifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

Sebelumnya, pemerintah telah mulai mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Dalam implementasi awal aturan tersebut, Komdigi meminta delapan platform digital berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Roblox, dan Bigo Live untuk menghapus akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun sebagai bagian dari perlindungan anak di ruang digital.

Selain itu, Komdigi juga meminta seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melakukan self assessment atau penilaian mandiri terkait tingkat risiko layanan terhadap anak. Hasil evaluasi tersebut dijadwalkan diserahkan paling lambat 6 Juni 2026 sebagai bagian dari implementasi PP Tunas.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan teknologi verifikasi wajah atau liveness detection kini bukan lagi sekadar fitur tambahan bagi industri jasa keuangan, melainkan kebutuhan operasional utama di tengah meningkatnya ancaman penipuan berbasis kecerdasan buatan alias AI dan deepfake.

Peringatan tersebut muncul setelah tercatat sekitar 274 ribu laporan penipuan keuangan dengan total kerugian masyarakat melampaui Rp 6 triliun sepanjang akhir 2024 hingga 2025. Sebagian besar kasus disebut memanfaatkan teknologi deepfakeuntuk menembus sistem onboarding digital perbankan dan layanan keuangan.

“OJK sangat memahami bahwa infrastruktur digital yang selama ini mendorong kemajuan signifikan inklusi keuangan di Indonesia kini menjadi sasaran penipuan berbasis AI yang semakin canggih,” kata Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Indah Iramadhini dalam acara Expert Lab dan Professional Gathering, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (12/5).

Karena itu, Indah mengatakan kerangka pengawasan OJK terus berkembang. Ia mengharapkan lembaga jasa keuangan menerapkan autentikasi berlapis, verifikasi liveness yang kuat, serta deteksi anomali secara real-time sebagai kebutuhan operasional utama, bukan sekadar fitur tambahan opsional.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan para pelaku industri dalam menyusun panduan regulasi yang ketat namun tetap praktis, sehingga inovasi dapat terus berjalan sambil menjaga integritas sistem keuangan Indonesia,” ujarnya.

Pesatnya pertumbuhan pembukaan rekening dan layanan finansial secara digital telah memperluas permukaan serangan siber. Modus deepfake kini digunakan untuk memalsukan identitas melalui video, audio, maupun gambar sintetis yang dibuat AI agar menyerupai individu asli secara meyakinkan.

Kondisi tersebut membuat sistem keamanan berbasis aturan konvensional dinilai tidak lagi cukup untuk mendeteksi ancaman baru. Risiko terbesar kini dihadapi sektor perbankan, fintech, perusahaan pembiayaan, hingga platform pembayaran digital yang mengandalkan proses onboarding jarak jauh.

Empat Langkah Atasi Ancaman Deepfake

Dalam forum yang digelar Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftech bersama ADVANCE.AI itu, regulator dan pelaku industri membahas empat langkah utama menghadapi ancaman deepfake.

Pertama, penguatan regulasi terkait tata kelola AI di sektor jasa keuangan. OJK memaparkan arah kebijakan layanan keuangan berbasis AI, menekankan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, sekaligus mengonfirmasi bahwa panduan tata kelola AI yang lebih konkret sedang dalam pengembangan dengan ancaman deepfake sebagai salah satu prioritas utama.

Kedua, teknologi deteksi yang sudah siap pakai. ADVANCE.AI memaparkan tren terbaru penipuan deepfake di Asia Tenggara sekaligus menampilkan solusi verifikasi identitas yang telah terbukti efektif dalam implementasi end-to-end onboarding di berbagai pasar regional.

Ketiga, ekosistem sebagai kunci. Pentingnya koordinasi lintas ekosistem antara regulator, asosiasi industri, penyedia teknologi, dan lembaga keuangan.

Keempat yaitu bukti dari lapangan. Perwakilan industri perbankan membagikan studi kasus implementasi nyata teknologi pencegahan penipuan, termasuk dampak terukur terhadap operasional dan praktik terbaik yang dapat langsung diadaptasi.

Sekretaris Jenderal Aftech Firlie Ganinduto menilai strategi mitigasi terhadap ancaman AI generatif tidak bisa disamaratakan. Hal ini karena setiap institusi memiliki tingkat kematangan teknologi dan profil risiko berbeda.

“Kami meyakini kolaborasi antara asosiasi, regulator, penyedia solusi teknologi, dan seluruh pemangku kepentingan industri menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inovatif namun tetap tangguh terhadap ancaman siber,” kata Firlie.

Sementara itu, Government Relations Director ADVANCE.AI Indonesia Entin Rostini mengungkapkan pola serangan deepfake di Indonesia kini mulai menyerupai tren global. Menurutnya, teknologi untuk mendeteksi dan mencegah serangan deepfake sebenarnya sudah tersedia, namun tantangan terbesar terletak pada implementasi dalam skala besar dan integrasi ke seluruh proses onboarding serta pemantauan transaksi.

“Pelaku penipuan bergerak dan beradaptasi lebih cepat dari perkiraan banyak institusi,” ujar Entin.