Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan strategi intervensi taktis berupa program matchmaking (perjodohan bisnis) dan substitusi bahan baku lokal guna menyelamatkan industri manufaktur dari jebakan biaya impor akibat penguatan mata uang dolar AS.

Langkah ini diambil menyusul adanya indikasi para pelaku usaha melakukan penahanan (hold) aktivitas impor bahan baku dan bahan penolong akibat mahalnya harga seiring meningkat signifikannya nilai tukar dolar AS, yang berisiko menurunkan utilitas produksi dan bahkan berpotensi memicu badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita lakukan subtitusi dan matchmaking. Contohnya, industri tekstil yang biasanya perlu kapas dan itu 100 persen merupakan impor. Karena kita enggak produksi kapas, tapi kapas itu kan sudah ada teknologi sintetisnya. Sintetis untuk kapas, polyester dan rayon, dan itu kita produksi di Jawa Barat," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Nining Yulistiani di Bandung, Rabu.

Nining membeberkan, beban industri saat ini sangat berat lantaran struktur hulu pabrik di Tanah Pasundan masih terkunci oleh ketergantungan luar negeri, khususnya soal bahan baku dan bahan penunjang.

"80,8 persen itu posisinya adalah untuk impor bahan baku dan penolong. Terus yang kedua untuk mesin itu sekitar 10 persen. Kemudian untuk konsumsi itu hanya 8 persen. Sebenarnya industri kita hidup sebetulnya, tapi kan dengan harga dolar AS yang menaik, ini kan beban berat bagi mereka untuk produksi," ujarnya.

Melalui data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), Disperindag Jabar mengategorikan pabrik penyedia komponen lokal untuk langsung dikoneksikan dengan industri hilir pencetak produk akhir.

Selain klaster tekstil, substitusi bahan penolong zinc serta pengalihan gandum ke tepung lokal non-gandum kini dipacu bersama asosiasi usaha.

"Sudah kita lakukan matchmaking itu sebenarnya dari tahun kemarin, didorong ke pelaku usaha dan asosiasi. Setelah antar usaha cocok, kita pertemukan mereka. Sehingga deal-nya itu ada," tutur Nining.

Langkah mitigasi ini berjalan beriringan dengan kompilasi bursa kerja proaktif serta program pelatihan reskilling dan upskilling bersama Kementerian Ketenagakerjaan bagi buruh yang mungkin terdampak efisiensi korporasi, serta sertifikasi vokasi bagi lulusan baru.

Pada kesempatan terpisah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar Margaretha Ari Anggorowati mengumumkan neraca perdagangan kumulatif Januari-April 2026 masih surplus tebal di angka 8,90 miliar dolar AS.

Surplus bersumber dari total nilai ekspor empat bulan pertama yang menyentuh 12,58 miliar dolar AS (naik 4,15 persen dibanding periode serupa 2025). Ekspor nonmigas mendominasi sebesar 12,51 miliar dolar AS, digerakkan oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh 4,30 persen.

"Ekspor nonmigas terbesar selama Januari 2026 hingga April 2026 dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai 2,08 miliar dolar AS, disusul Filipina sebesar 1,19 miliar dolar AS dan ke Jepang sebesar 922,58 juta dolar AS," kata Ari.

Komoditas ekspor jawara ditempati oleh golongan kendaraan dan bagiannya yang melonjak 297,95 juta dolar AS (11,80 persen). Sebaliknya, performa terendah dialami golongan perhiasan/permata yang anjlok 73,59 juta dolar AS (18,99 persen).

Di pos impor kumulatif, BPS mencatat penurunan 7,63 persen di angka 3,68 miliar dolar AS, dengan pasokan nonmigas terbesar berasal dari Tiongkok senilai 1,41 miliar dolar AS (41,04 persen).

Meski total impor bahan baku/penolong tercatat menyusut 5,63 persen, barang modal turun 17,20 persen, dan barang konsumsi turun 12,63 persen, golongan mesin dan perlengkapan elektronik justru melonjak tinggi di angka 97,19 juta dolar AS (18,25 persen).

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bukan stimulus yang terlalu umum, tapi insentif yang benar-benar menyasar sektor yang paling terdampak

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif yang lebih terarah untuk menopang sektor manufaktur yang tengah tertekan setelah Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia terkontraksi ke level 49,1 pada April 2026.

PMI manufaktur merupakan indikator aktivitas industri manufaktur. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan aktivitas industri, sedangkan di bawah 50 menandakan kontraksi atau perlambatan.

Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan respons kebijakan perlu dilakukan secara cepat dan spesifik agar tekanan terhadap industri tidak semakin dalam.

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan insentif yang benar-benar menyasar sektor yang paling terdampak, terutama pada rantai industri hulu.

“Dari sisi fiskal, intervensi juga perlu lebih spesifik. Bukan stimulus yang terlalu umum, tapi insentif yang benar-benar menyasar sektor yang paling terdampak,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memperkuat substitusi impor melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat dikurangi.

Diversifikasi sumber bahan baku juga dinilai penting agar industri tidak terlalu bergantung pada kawasan tertentu yang rentan terganggu akibat konflik geopolitik.

Yusuf turut mendorong perluasan skema Local Currency Transaction (LCT) agar transaksi perdagangan tidak terlalu bergantung pada dolar AS sehingga tekanan nilai tukar terhadap biaya produksi dapat ditekan.

Di samping itu, dukungan terhadap sektor logistik juga diperlukan karena sebagian tekanan manufaktur saat ini berasal dari kenaikan biaya distribusi.

Menurut Yusuf, apabila kontraksi PMI manufaktur terus berlanjut, dampaknya dapat meluas terhadap perekonomian nasional karena sektor manufaktur merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

“Ketika produksi terus turun, risiko PHK akan ikut naik. Bahkan sekarang pun tanda-tandanya sudah mulai terlihat dari penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor ini,” ujar Yusuf.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan melakukan langkah mitigasi dan penguatan sektor industri nasional, di antaranya mempercepat perumusan berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan substitusi impor, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta diversifikasi sumber bahan baku dan pasar ekspor.

Selain kebijakan perlindungan industri yang telah berjalan, Kemenperin juga menyiapkan usulan baru berupa insentif dan kebijakan perlindungan tambahan bagi industri.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri pengolahan tumbuh 5,04 persen secara tahunan pada triwulan I 2026 dan tetap menjadi penopang utama ekonomi. Sektor ini menyumbang 19,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan nilai mencapai Rp1.179,6 triliun atas dasar harga berlaku.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk dapat menjadi substitusi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG), sebagai langkah strategis untuk mengoptimalisasi penggunaan gas domestik demi mencapai kemandirian energi.

"Sekarang lagi masih dalam pembahasan, yang tadi saya laporkan, adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin.

Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, hanya 1,6–1,7 juta ton yang diproduksi dalam negeri dan selebihnya dipenuhi dari impor.

Bahlil menyampaikan saat ini rencana pemanfaatan CNG masih dalam tahap pembahasan. Pihaknya akan segera memfinalisasi agar kemandirian energi dapat terwujud.

Usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin, Bahlil menjelaskan bahan baku CNG dapat dipenuhi dari industri dalam negeri, yakni dari gas cair C1 dan C2 yang kemudian dipadatkan (compress) hingga mencapai tekanan tertentu.

Adapun gas cair C1-C2 adalah gas alam (natural gas) yang didominasi oleh komponen metana (C1) dan etana (C2) yang telah dicairkan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi. Saat ini Badan Usaha Niaga yang bergerak di bidang CNG berjumlah 57 badan usaha.

"Kalau CNG itu adalah dari gas, tapi dia dari gas cair C1, C2. Dan itu industri di dalam negeri kita banyak. Tetapi dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar, tekanannya. Sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Tapi sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik," kata Bahlil.

CNG sendiri sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai industri, seperti perhotelan, restoran, dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang bahan bakunya diperoleh dari dalam negeri.

Maka dari itu, Pemerintah berencana mengoptimalkan penggunaan energi domestik.

"Tapi kalau untuk CNG, itu sebagian sudah dipakai. Untuk hotel, restoran, itu sudah dipakai. Sebagian SPBG sudah juga dipakai. Dan itu bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri. Nah ini yang coba kita, kita cari alternatif. Karena di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada di dalam negeri, itu yang kita prioritaskan," kata Bahlil.

CNG juga dapat menjadi senjata Pemerintah untuk menghadapi krisis energi dunia, di samping optimalisasi lifting minyak dan gas bumi (migas), diversifikasi bahan bakar minyak (BBM) seperti pemanfaatan B50, dan diversifikasi LPG selain dari pemanfaatan Dimetil Eter (DME).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pengolahan biomassa bersifat padat partisipasi yang tidak membutuhkan modal besar

Lombok Tengah (ANTARA) - Di sebuah lereng yang dikelilingi lahan persawahan di Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berdiri sebuah usaha pemasok biomassa untuk bahan bakar generator listrik.

Pagi itu, Syamsul Hadi yang berpakaian serba hitam tampak sibuk dengan ponselnya yang tak berhenti berdering. Pria berusia 34 tahun ini sedang melakukan perjanjian via telepon untuk bertemu pihak dealer terkait rencana pembelian delapan unit truk baru dan satu unit mobil jenis SUV (sport utility vehicle).

Syamsul Hadi adalah pendiri PT Syahroni Rizki Mandiri—perusahaan pemasok biomassa untuk program co-firing yang dilakukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang dan PLTU Sumbawa Barat.

Substitusi biomassa kian populer seiring komitmen pemerintah Indonesia yang serius ingin menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor pembangkit listrik. Sebanyak 11 unit truk yang dimiliki tak lagi cukup untuk mengangkut biomassa lantaran jumlah permintaan terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga Syamsul perlu tambahan truk baru.

Biomassa merupakan bahan bakar organik. Produk biomassa paling umum digunakan untuk energi bersumber dari tumbuhan, kayu, dan limbah.

Substitusi biomassa adalah teknologi paling sederhana, murah, dan efisien ketimbang implementasi teknologi baru berbasis batu bara bersih maupun teknologi penangkapan karbon. Program co-firing tidak memerlukan modifikasi total terhadap boiler pembangkit yang sudah ada, sehingga nilai investasi jauh lebih rendah.

Desa pusat ekonomi

Sektor usaha biomassa menjadikan desa sebagai pusat ekonomi baru. Lapangan kerja terbuka lebar dan pendapatan penduduk desa meningkat.

Limbah pabrik penggergajian kayu berbentuk serbuk halus atau sawdust yang dulu mengotori lingkungan kini ludes masuk ke dalam tungku pembakaran generator listrik, termasuk limbah tebangan pohon berupa dahan atau kulit kayu diolah menjadi woodchip.

Syamsul yang mengawali karir pertama sebagai pengusaha kayu sejak tahun 2006 menuturkan biomassa membuka peluang pasar bagi masyarakat desa dan membuat perputaran roda ekonomi desa menjadi lancar.

"Dulu saat menjalankan usaha kayu, jumlah pekerja hanya sekitar 10 orang. Sekarang pekerja yang bernaung langsung dengan perusahaan kami sudah mencapai 50 orang," ujarnya saat ditemua pada pertengahan November.

Meski perusahaan berlokasi di desa, namun para pekerja biomassa dapat meraup penghasilan rata-rata sebesar Rp5 juta per bulan. Lapangan usaha biomassa mencakup operator mesin pencacah woodchip, operator kendaraan loader, supir truk, hingga buruh bongkar muat.

Jumlah gaji yang diterima para pekerja biomassa jauh lebih tinggi ketimbang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lombok Tengah maupun Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat yang sebesar Rp2,6 juta per bulan.

Pada September 2022, Syamsul memutuskan terjun sepenuhnya ke bidang pemasok biomassa untuk generator listrik. Ia tertarik dengan bisnis tersebut usai mempelajari lewat internet dan melakukan diskusi langsung dengan PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat.

Pria yang hanya lulusan sekolah dasar ini mendapatkan kontrak pertama selama tiga bulan untuk menyuplai biomassa sebanyak 100 ton pada Februari 2023. Kini, perusahaan yang didirikan Syamsul mampu memasok biomassa sebanyak 2.500 ton setiap bulan dan telah menjalin kontrak kerja sama jangka panjang selama 10 tahun dengan perusahaan setrum milik negara.

Program substitusi biomassa mendorong masyarakat desa melakukan adaptasi dan inovasi teknologi. Mesin produksi woodchip atau potongan kayu kecil dibuat sendiri dari mesin bekas dump truck.

Syamsul mengungkapkan mesin woodchip pertamanya terbuat dari mesin diesel dongpeng. Namun mesin itu tidak kuat untuk melakukan pekerjaan berat mencacah kayu. Ia lantas membeli beberapa mesin bekas dump truck yang rusak, lalu melakukan perbaikan, dan kemudian dijadikan sebagai mesin pencacah kayu.

Saat ini total mesin pencacah kayu milik perusahaan Syamsul ada 33 unit yang mayoritas dirangkai dari mesin bekas dump truck, serta terdapat 40 gudang penyimpanan biomassa dengan jumlah pekerja mencapai lebih dari 500 orang.

Pria yang memiliki empat anak tersebut menyadari usaha biomassa harus berkelanjutan agar ekonomi desa bisa terus berjalan. Melalui perusahaannya, Syamsul mulai merintis penanaman pohon energi untuk kelak dijadikan sebagai bahan baku biomassa.

Proyek penanaman pohon energi bekerja sama dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Wana Lestari yang beranggotakan 530 kepala keluarga. HKm Wana Lestari mengelola lahan perhutanan sosial dengan sistem tumpang sari seluas 420 hektare di Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur.

Pada Januari 2025, sebanyak 50.000 bibit pohon mindi, sengon, kaliandra, eukaliptus, gamal, dan turi ditanam pada lahan seluas 76 hektare yang berada di kaki bagian barat Gunung Rinjani. Aksi penanaman pohon energi kembali berlanjut sebanyak 50.000 bibit pada Desember 2025.

Pohon energi bisa dipanen setelah berumur dua tahun, namun usia ideal panen adalah lima tahun usai ditanam saat diameter batang pohon telah mencapai 30 sampai 40 centimeter.

Program substitusi biomassa mendorong desa menjadi produsen energi, bukan hanya sebagai konsumen energi. Biomassa menciptakan rantai pasok ekonomi lokal yang kompleks mulai dari petani pohon energi, pengumpul limbah gergaji, pengolah kayu cacah, pemasok, hingga pembangkit listrik.

Ribuan orang menggantungkan hidup dari program co-firing biomassa. Di tengah tantangan krisis iklim dan ketergantungan terhadap energi fosil, biomassa menjadi jalan tengah yang menopang swasembada energi sekaligus menguatkan desa.

Masa depan berkelanjutan

Pertumbuhan penduduk, mobilitas, dan digitalisasi telah meningkatkan kebutuhan energi di Indonesia. Pemerintah mendorong swasembada energi dan transisi gaya hidup elektrifikasi sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan emisi karbon sekaligus mengatasi ketergantungan terhadap energi listrik dari batu bara.

Agenda mewujudkan target Net Zero Emission hanya mampu berjalan dengan dukungan pasokan energi yang bersih, stabil, dan bisa diproduksi di dalam negeri. Di titik itulah biomassa menempati posisi strategis sebagai jembatan menuju masa depan energi nasional yang mandiri.

Manajer Unit Bisnis Pembangkit Jeranjang Yunisetya Ariwibawa mengatakan setiap tahun target pemanfaatan biomassa selalu meningkat untuk transisi energi.

"Kami berharap pemasok bisa terus meningkatkan kualitas biomassa agar tidak mengganggu performa pembangkit listrik," kata dia.

PLTU Jeranjang yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat memanfaatkan 28.675 ton biomassa dengan target satuan pengukuran dari sumber energi hijau atau MWh green sebanyak 22.940 megawatt-jam pada tahun 2024.

Jumlah realisasi pemakaian biomassa pembangkit listrik berkapasitas 3 x 25 megawatt tersebut mencapai 29.009 ton dengan realisasi energi listrik hijau yang dihasilkan dari sumber terbarukan atau MWh green sebanyak 25.043 megawatt-jam.

Pada 2025, PLTU Jeranjang menargetkan konsumsi produk biomassa sebanyak 35.200 ton yang diharapkan dapat menghasilkan 28.847 megawatt-jam energi listrik hijau.

Pekerja mengoperasikan ekskavator mencampur biomassa dengan batu bara pada kawasan PLTU Jeranjang yang berada di Desa Kabonayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (15/5/2025). ANTARA/Sugiharto Purnama

Ekonom Universitas Mataram (Unram) Muhammad Firmansyah mengatakan limbah pabrik kayu sebagai bahan baku biomassa adalah emas cokelat yang belum dikelola serius.

Potensi biomassa menjadi kuat atas dukungan pasokan limbah yang stabil, kebutuhan energi terbarukan meningkat, dan biaya bahan baku yang minim. Integrasi pabrik, koperasi desa, dan off-taker energi dapat menjadikan bisnis biomassa berkelanjutan.

"Begitu rantai ini terbentuk, biomassa bukan lagi proyek pabrik, tapi ekosistem nilai tambah yang terus berputar. Ini yang perlu disiapkan pemangku kebijakan," kata Firmansyah, dosen tetap yang mengajar program studi Ilmu Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tersebut.

Aktivitas pengolahan biomassa bersifat padat partisipasi yang tidak membutuhkan modal besar, tetapi mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal mulai dari pengumpul limbah, pengeringan, hingga distribusi.

Jika dikaitkan dengan rantai nilai desa, maka biomassa bisa menjadi tambahan penghasilan yang konsisten, bukan musiman. Dengan tata kelola yang rapi, Firmansyah percaya program co-firing, biomassa mampu menurunkan kemiskinan secara gradual.

Gaya hidup modern menggunakan kendaraan listrik, kompor listrik, dan berbagai peralatan rumah tangga serba listrik hanya bisa terwujud jika pasokan listrik stabil, murah, dan rendah emisi.

Produk biomassa berupa sawdust maupun woodchip yang diproduksi secara lokal tidak merusak hutan, memanfaatkan limbah, dan terintegrasi dengan pembangunan desa bisa menjadi masa depan energi yang berkelanjutan sekaligus menopang gaya hidup elektrifikasi.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Harga aluminium diperkirakan stabil pada kisaran US$2.600–US$2.700 per ton pada 2026, setelah sempat mengalami kenaikan akibat sejumlah faktor eksternal.

Direktur Pengembangan Usaha PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Arif Haendra mengatakan bahwa pergerakan harga aluminium tahun depan kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan kondisi saat ini karena adanya dinamika pasar global.

“Aluminium tahun depan saya kira masih akan bertengger seperti saat ini karena kita kan enggak tahu kondisi eksternal,” ujar Arif saat ditemui disela-sela Outlook Industri Aluminium 2025, Sabtu (15/11/2025).

Menurut dia, kenaikan harga yang terjadi belakangan ini dipengaruhi oleh anomali pasar, termasuk lonjakan harga tembaga yang berdampak pada substitusi kebutuhan ke aluminium.

Dengan kondisi kenaikan harga tersebut diprediksi menaikkan laba perusahaan hingga 5% pada akhir tahun ini. Terlebih, tak ada kenaikan biaya produksi dalam operasional smelter.

“Kalau sudah normal, harga akan kembali ke sekitar US$2.600–US$2.700 per ton. Sekarang US$2.800 per ton karena harga tembaga lagi melonjak tinggi,” ujarnya.

Arif menjelaskan bahwa kenaikan harga tembaga terjadi karena gangguan produksi, termasuk penghentian operasi oleh Freeport serta beberapa tambang tembaga di Chile. Kondisi ini mendorong pasar beralih menggunakan aluminium sebagai bahan substitusi.

“Pada saat harga tembaga naik, berpindahlah ke aluminium. Kabel-kabel listrik tegangan tinggi sekarang banyak yang menggunakan aluminium karena lebih ringan. Konduktivitas listriknya juga mirip,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa meskipun suplai aluminium turut meningkat, jumlahnya tidak signifikan sehingga tetap mendorong kenaikan harga.

Sejalan dengan tren harga global, industri aluminium Indonesia juga menunjukkan penguatan yang signifikan. Peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, surplus neraca perdagangan, dan bertambahnya investasi pada proyek refinery baru mempertegas peran penting aluminium sebagai backbone industri Indonesia, terutama di sektor kemasan, konstruksi, otomotif, dan energi terbarukan.

Direktur Industri Logam, Ditjen Ilmate Kemenperin, Dodiet Prasetyo, menyampaikan bahwa outlook industri aluminium pada 2026 mengindikasikan tren yang semakin positif.

“Indonesia bergerak menjadi produsen alumina dan aluminium yang semakin kuat. Peningkatan kapasitas aluminium primer serta bertambahnya fasilitas refinery menunjukkan ketahanan pasokan dalam negeri makin kokoh,” ujar Dodiet.

Data Kementerian Perindustrian mencatat bahwa pada Januari–Agustus 2025, ekspor alumina mencapai 3,66 juta ton, mendekati capaian tahun sebelumnya.

Sementara itu, impor turun menjadi 816.000 ton, seiring mulai beroperasinya PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) untuk pasokan bahan baku alumina untuk Inalum.

Peningkatan kapasitas produksi nasional juga terlihat dari kinerja smelter aluminium dan refinery alumina. Hingga pertengahan 2025, total output refinery mencapai 2,01 juta ton alumina, sementara smelter aluminium menghasilkan 352 ribu ton aluminium primer, dengan utilisasi mendekati 91% untuk smelter aluminium dan 64% untuk refinery alumina.

“Dengan adanya rencana perluasan PT Inalum, optimalisasi produksi PT Hua Chin Aluminum Indonesia, dan beroperasinya PT Kalimantan Aluminium Industry, pasokan aluminium primer kita diperkirakan dapat menembus lebih dari 1 juta ton pada 2027,” terangnya.

Kondisi tersebut akan memperkuat pasokan bahan baku industri hilir seperti kabel listrik, aluminium plate/sheet/foil, pengecoran logam aluminium, hingga industri aluminium ekstrusi yang membutuhkan bahan setidaknya 1 juta ton aluminium per tahun.

Perkiraan global dari lembaga internasional menunjukkan bahwa harga aluminium pada 2026 relatif stabil, berada di kisaran US$2.200–2.625 per ton.

Hal ini ditopang meningkatnya permintaan dari sektor kendaraan listrik (EV), energi terbarukan, dan otomotif global. Stabilitas harga ini memberikan ruang bagi industri nasional untuk memperluas kapasitas dan investasi hilirisasi.

Menurut Dodiet, harga yang kompetitif dan pasokan domestik yang semakin kuat merupakan kombinasi ideal untuk mempercepat pertumbuhan industri hilir Indonesia.

“Ini momentum besar bagi pengembangan produk turunan seperti panel surya, komponen otomotif, hingga berbagai aplikasi industri maju,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan konstruksi pabrik hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) akan mulai konstruksinya pada 2026 mendatang. Hal itu sejalan dengan proyek substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Indonesia yang makin dibutuhkan.

Dia menyebutkan kepastian kelanjutan proyek DME dalam negeri diharapkan bisa diputuskan pada akhir 2025 ini. Sehingga, proyek DME dalam negeri bisa mulai berjalan pada tahun 2026 mendatang.

"Nah DME kemarin kami rapat dengan Bapak Presiden, dengan Pak Rosan. Di Desember ini akan diputuskan. Kalau Desember putus, maka insya Allah proses konstruksinya di 2026," jelas Bahlil ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Bahlil mengatakan hal itu pun sejalan dengan pasokan kebutuhan LPG untuk pabrik petrokimia baru milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Banten, sebesar 1,2 juta ton per tahun. Peran LPG sendiri dinilai bisa digantikan oleh DME.

"Jadi gini, total konsumsi kita nanti tahun depan antara existing kan penambahan itu sekitar 10 juta kurang lebih. 10 juta ton LPG. Nah sekarang kapasitas produksi kita itu hanya kurang lebih sekitar 1,3 sampai 1,4 juta ton per tahun," bebernya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan saat ini pemerintah telah menyerahkan proyek DME ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk masuk ke tahap feasibility study (FS).

"Jadi untuk FS dengan kita sudah serahkan ke Danantara, ya kita harapkan lebih cepat lebih baik. Kalau bisa eksekusinya tahun depan itu sudah bisa dilaksanakan," kata Yuliot ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Hal itu dimulai dengan persiapan FS seperti mempersiapkan lahan, perizinan, hingga proses lainnya sampai proyek DME tersebut bisa dieksekusi.

Saat ini, Yuliot menyebutkan Danantara tengah mengkaji proyek DME yang sudah diajukan untuk bisa dibantu pendanaannya oleh Danantara.

"Dari Kementerian ESDM kan sudah menyampaikan pra-FSnya ke Danantara. Jadi kan juga lagi diselesaikan itu bagaimana dari pra-FS yang disiapkan oleh Kementerian ESDM, itu nanti akan dilihat kembali sampai detail FS dievaluasi oleh Danantara," tambahnya

Asal tahu saja, pemerintah sudah melakukan peletakan batu pertama proyek hilirisasi batu bara menjadi DME pada 24 Januari tahun 2022 di Tanjung Enim, Sumatra Selatan.

Namun investor saat itu, perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat, Air Product and Chemicals Inc. hengkang dari proyek batu bara menjadi DME atau metanol di Indonesia. Saat itu Air Product bermitra dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina Persero, hingga Bakrie Group melalui PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah menjajakan dengan mitra baru dari China, meski belum juga menemukan titik terang.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta: Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menyiapkan produk substitusi bagi para pelaku usaha thrifting atau penjual pakaian bekas. Kebijakan ini dilakukan seiring dengan penertiban impor pakaian bekas yang dilarang dalam aturan perdagangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

“Arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” kata Maman dilansir Antara, Rabu, 5 November 2025.

Tak sekadar melarang, pemerintah siapkan solusi

Maman menuturkan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak boleh hanya berhenti pada pembatasan. Pemerintah juga harus memastikan ada solusi nyata bagi pedagang thrifting agar mereka tetap memiliki sumber penghasilan.

“Pada saat dilakukan penindakan terhadap barang bekas yang masuk, arahan Presiden adalah mempertimbangkan substitusi produk. Jangan sampai setelah ditutup, mereka tidak punya barang jualan lagi,” ujarnya.

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UMKM ditugaskan menyiapkan produk pengganti yang bisa dijual para pelaku usaha thrifting. Pemerintah berencana mendorong mereka beralih ke produk-produk lokal buatan UMKM, seperti fesyen dan pakaian dari produsen domestik.

Produk lokal dinilai mampu bersaing

Menurut Maman, Indonesia memiliki banyak produk lokal berkualitas tinggi yang bisa menjadi alternatif bagi pedagang thrifting. Dari segi harga, model, hingga tren fesyen, produk dalam negeri tak kalah bersaing dengan barang bekas impor.

Ia mencontohkan industri distro di Bandung yang dikenal mampu menghasilkan produk dengan kualitas baik dan desain menarik.

“Banyak produk dalam negeri yang bagus-bagus. Nanti para pedagang thrifting akan didorong menjual produk-produk lokal kita,” ucapnya.

Pemerintah pun siap memberikan dukungan agar UMKM memiliki akses pasar lebih luas, baik secara offline maupun online.

Pakaian bekas tak selalu lebih murah

Menanggapi anggapan bahwa produk thrifting lebih murah dibandingkan produk lokal baru, Maman membantah. Menurutnya, berdasarkan hasil pertemuan dengan asosiasi dan pelaku usaha, harga pakaian bekas tidak selalu lebih rendah.

“Barang bekas itu juga banyak yang harganya mahal, karena tidak ada regulasi harga. Penentuan harga tergantung pedagang,” katanya.

Dengan demikian, produk baru buatan dalam negeri bisa menjadi pilihan rasional dan tetap kompetitif bagi pembeli.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Kementerian UMKM menyiapkan solusi bagi pedagang barang bekas (thrifting) terdampak pembatasan baju bekas.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo meminta agar setiap langkah penindakan terhadap peredaran pakaian bekas impor juga diimbangi dengan penyiapan produk pengganti yang bisa dijual oleh pedagangthrifting.

Dalam hal ini, Kepala Negara RI meminta agar para pedagangthriftingtetap bisa berjualan dengan memasarkan produk substitusi dari produksi dalam negeri.

“Jadi arahnya adalah bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualanthrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia,” kata Maman dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/11/2025).

Menurut Maman, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar pemerintah tidak hanya menegakkan aturan impor, melainkan juga memberi solusi ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak.

Lebih lanjut, dia mencontohkan kawasan Pasar Senen di bilangan Jakarta yang menjadi salah satu sentrathrifting. Nantinya, pemerintah akan mendorong para pedagang di Pasar Senen untuk beralih menjual produk-produk buatan dalam negeri.

“Masih banyak kok produk-produk dalam negeri kita, kayak baju-baju kita yang bagus-bagus,” imbuhnya.

Adapun, Maman menuturkan Kementerian UMKM telah memanggil sejumlah asosiasi produsen pakaian lokal dan perwakilan komunitasthriftinguntuk membahas langkah transisi tersebut.

Dia menyatakan kebijakan ini untuk memperkuat industri dalam negeri serta menjaga keseimbangan ekonomi mikro. Dia juga optimistis produk lokal Indonesia dapat bersaing dari segi harga, kualitas, maupun gaya dengan barang bekas impor.

“Di sisi lain, kita harus jaga juga eksistensi para pedagang-pedagangthriftingyang memang dia sudah beraktivitas di situ. Jadi kita akan cari solusi terbaiknya agar mereka tetap bisa beraktivitas ekonomi,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat dari luar negeri masih menjadi sorotan. Di tengah upaya mendorong kemandirian industri farmasi dalam negeri, muncul harapan besar pada pengembangan obat berbahan dasar herbal.

Business Development and Scientific Affairs Director PT Dexa Medica Raymond Tjandrawinata mengungkapkan, substitusi obat kimia dengan obat herbal bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan impor.

"Misalnya obat diabetes saja diganti obat herbal, berapa potensi penurunan daripada importasi bahan baku obat dan lain-lain? Itu saja mungkin bisa turun 20%, belum obat-obat yang lain, apalagi kalau kita bicara mengenai, misalnya obat ini dikurangi untuk pelancar darah, diabetes, hipertensi," kata Raymond dalam Indonesia Herbal Mini Expo (IDHAX) 2025 di Jakarta, Selasa (14/10).

Potensi penurunan impor bahan baku obat bahkan bisa lebih besar jika Indonesia serius mengembangkan obat berbahan alam yang terbukti efektif. Ia mencontohkan obat batuk kimia yang masih mengandalkan bahan impor, padahal Indonesia punya alternatif lokal yang mumpuni.

"Obat batuk itu masih impor kok. Nah kita punya obat Herbakof yang berasal dari bahan alam Indonesia, dan tidak kalah efektifnya, dan bahkan lebih efektif. Itu saja importasi daripada bahan baku obat kimia akan berkurang bisa 30% lagi," ujarnya.

Saat ini, mayoritas bahan baku obat Indonesia masih berasal dari negara-negara seperti India dan China. Kedua negara itu unggul dalam skala produksi yang besar dan efisiensi distribusi global.

"Bahan baku banyak India, Cina, karena mereka sangat bagus dalam bukan hanya muternya bagus, tapi mereka sudah mempunyai economic of scale karena mereka menyuplai seluruh dunia, bukan hanya ke Indonesia, bukan di negaranya sendiri, tapi Amerika ya beli dari mereka, kemudian Eropa juga beli dari mereka," ungkap Raymond.

Dengan jumlah penduduk yang besar, imbuh dia, Indonesia memiliki pasar yang sangat potensial untuk menjadi pemain utama di industri farmasi kawasan.

"Sebetulnya kan Indonesia itu cukup besar pasarnya, dengan 280 juta orang. Ini kan salah satu nilai yang besar di ASEAN bahkan kalau kita lihat di sini, kita kan nomor 1 di ASEAN," sebutnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]