Bisnis.com, JAKARTA — Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan harga energi global dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan akibat konflik Timur Tengah.

Dalam OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan menjadi 4,7% pada 2026, turun dari 4,8% dalam laporan sebelumnya. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi baru kembali menguat ke level 5% pada 2027 setelah tekanan eksternal mulai mereda.

OECD menilai kenaikan biaya energi dan ketidakpastian global akan membebani konsumsi rumah tangga serta investasi, seiring pelemahan pasar tenaga kerja domestik.

“Kenaikan biaya energi dan ketidakpastian kebijakan diperkirakan membebani konsumsi dan investasi di tengah melemahnya pasar tenaga kerja,” tulis OECD dalam laporan tersebut.

Meski melambat, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih resilien dibandingkan banyak negara berkembang lain karena ketergantungan yang lebih rendah terhadap impor energi dari kawasan tersebut.

OECD mencatat ekonomi Indonesia sebenarnya memulai 2026 dengan cukup kuat. Produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,6% secara tahunan pada kuartal I/2026, ditopang permintaan domestik dan belanja pemerintah yang melonjak 21,8%.

Konsumsi rumah tangga dan investasi juga tetap solid setelah pelonggaran kebijakan moneter sepanjang 2025 mendorong penurunan biaya pinjaman. Namun, sejumlah indikator terbaru mulai menunjukkan pelemahan momentum ekonomi.

Penjualan ritel tercatat turun 1,9% secara tahunan pada April 2026. Keyakinan konsumen juga mulai melemah, terutama terkait ekspektasi lapangan kerja.

Di sisi lain, tekanan inflasi mulai meningkat akibat lonjakan harga energi global. OECD memperkirakan inflasi Indonesia naik menjadi 3,4% pada 2026 dari sebelumnya 1,9% pada 2025. Kenaikan tersebut dipicu dampak lanjutan harga energi global terhadap harga domestik, meski pemerintah masih menahan harga BBM subsidi.

Lembaga tersebut menilai Indonesia relatif lebih tahan dibandingkan negara Asia lain karena posisi Indonesia masih sebagai eksportir energi bersih jika memperhitungkan ekspor batu bara dan gas. Kondisi itu membuat dampak terms of trade dari konflik Timur Tengah terhadap Indonesia lebih terbatas.

“Bagi Indonesia, dampak perubahan kebijakan perdagangan global akibat konflik yang berkembang di Timur Tengah relatif terbatas,” tulis OECD.

Meski demikian, OECD mengingatkan risiko tekanan biaya produksi tetap meningkat akibat lonjakan harga pupuk dan bahan baku industri di pasar global. Ketidakpastian permintaan eksternal juga masih membayangi eksportir Indonesia meski kebijakan tarif Amerika Serikat mulai melonggar.

Pemerintah dinilai telah merespons tekanan energi global dengan membekukan harga BBM subsidi, mempercepat implementasi biofuel B50, hingga menerapkan kebijakan work from home satu hari per minggu bagi aparatur sipil negara untuk menghemat konsumsi energi.

OECD memperkirakan kebijakan fiskal Indonesia akan tetap ekspansif pada 2026. Peningkatan belanja subsidi energi dan program makan gratis diperkirakan hanya sebagian diimbangi kenaikan pajak serta pemangkasan belanja lain.

Defisit fiskal pemerintah diproyeksikan berada di level 3% terhadap PDB pada 2026, sedangkan rasio utang pemerintah meningkat menjadi 40,7% terhadap PDB. Pada saat yang sama, defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar menjadi 0,7% terhadap PDB.

OECD juga menilai efisiensi belanja pemerintah masih dapat diperbaiki, terutama melalui penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok rentan.

“Efisiensi belanja publik dapat ditingkatkan melalui penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran kepada rumah tangga rentan,” tulis OECD.

Di sektor moneter, OECD memperkirakan Bank Indonesia mempertahankan kebijakan ketat moderat hingga akhir 2026 untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Risiko imported inflation dinilai meningkat setelah rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS sejak awal tahun.

Selain persoalan energi, OECD turut menyoroti pentingnya penguatan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara agar dampak ekonominya lebih optimal. OECD menilai penguatan tata kelola Danantara penting untuk memaksimalkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pemberian stimulus tambahan pada kuartal II 2026 guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Langkah itu disiapkan setelah ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026. Pemerintah ingin momentum pertumbuhan tersebut tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Kita lihat semua variabel makro yang ada. Kelihatannya pemerintah juga akan memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian di triwulan II 2026,” ujar Purbaya dalam taklimat media hasil rapat KSSK, Kamis (7/5/2026).

Menurut dia, konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah akan menjaga belanja negara tetap berjalan agar aktivitas ekonomi tidak melambat.

Pada awal tahun, belanja pemerintah dinilai ikut menggerakkan ekonomi melalui pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN, TNI, dan Polri. Selain itu, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua sampai akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga,” katanya.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026. Namun, pemerintah berharap realisasinya bisa mendekati 6 persen.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

Program Keluarga Harapan (PKH) ditargetkan menjangkau sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat pada kuartal II 2026. Adapun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada 18,8 juta keluarga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga bulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/YoY), relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat (AS).

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode ini relatif lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara.

“Kalau kita bandingkan dengan negara lain, di kuartal I yang datanya sudah keluar, itu memang kita tumbuh relatif lebih tinggi dari yang lain,” kata Juda dalam Rakorbangpus RKP Tahun 2027, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Negara-negara yang dimaksud Juda yakni Malaysia, China, Singapura, Korea Selatan, dan AS. Dalam paparannya, pertumbuhan ekonomi masing-masing negara pada kuartal I/2026 sebesar 5,3%, 5%, 4,6%, 3,6%, dan 2,7% YoY.

Kendati begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kalah dengan Vietnam. Masih dalam paparannya, negara yang dijuluki Negeri Naga Biru itu membukukan pertumbuhan sebesar 7,8% YoY pada kuartal I/2026.

Namun dari sisi fundamental, Juda mengungkapkan bahwa fundamental Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Vietnam. Hal itu, kata dia, dapat dilihat pada sejumlah indikator, salah satunya cadangan devisa.

“Ambil salah satu indikator saja, cadangan devisa Vietnam itu di bawah 3% bulan impor. Sementara kita masih sekitar 6%. Jadi memang kalau kita bandingkan negara lain, kita bisa tumbuh cukup tinggi dengan tidak mengorbankan pada stabilitas,” tutur Juda.

Selain itu, Juda menyebut bahwa inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir stabil, bahkan cukup rendah dibandingkan zaman orde baru, yang kala itu menyentuh double digit. Saat ini, lanjut dia, inflasi nasional dapat dijaga di sekitar 2,5%.

“Inilah yang perlu kita jaga bersama. Bagaimana kita bisa tumbuh tinggi, tetapi di sisi lain stabilitas ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang masih bisa kita jaga dengan baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri pengolahan bersama sejumlah sektor utama lain masih menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026. Adapun laju pertumbuhan tertinggi dicatat sektor akomodasi makanan dan minuman.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 yang melesat hingga 5,61% (yoy) didorong salah satunya oleh lapangan usaha akomodasi makanan dan minuman. Pertumbuhannya pada periode yang sama merupakan yang tertinggi di antara lapangan usaha lainnya, yaitu 13,14% (yoy).
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDB kuartal I/2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun. Pertumbuhannya mencapai 5,61% dibandingkan kuartal I/2026, namun terkontraksi dari kuartal IV/2025 yaitu 0,77% (qtq).
Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi serta pertambangan masih menjadi lapangan usaha dengan distribusi terbesar terhadap PDB, yakni total 63,52%. Namun, pertumbuhannya secara tahunan masih dikalahkan oleh akomodasi makanan dan minuman sebesar 13,14% (yoy).
"Di mana hal ini didorong oleh peningkatan penyediaan makanan dan minuman pada momen libur nasional dan perluasan cakupan Makan Bergizi Gratis," terang Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Pertumbuhan tertinggi pada kuartal I/2026 setelah lapangan usaha akomodasi dan makan minum adalah jasa lainnya 9,91% (yoy) serta transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,04% (yoy).
Namun demikian, distribusi akomodasi makanan dan minuman terhadap PDB masih di bawah lapangan usaha utama maupun lapangan usaha lainnya seperti transportasi dan pergudangan, infokom, jasa keuangan, serta administrasi pemerintahan. Distribusinya hanya 2,79%.
Dari sisi distribusinya, industri pengolahan menyumbang hingga 19,07% terhadap PDB, kemudian perdagangan 13,28%, pertanian 12,67%, konstruksi 9,81% dan pertambangan 8,69%.
Akan tetapi, BPS mencatat pertambangan justru terkontraksi pada Januari-Maret 2026, yaitu 2,14% (YoY). Pertumbuhan negatif juga terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, yaitu 0,99% (yoy).
Amalia menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan besarnya distribusi lima sektor lapangan usaha utama disebabkan oleh meningkatnya permintaan domestik di awal tahun.
"Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik yang lagi menguat," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah siap menggelar kembali Central Java Investment Business Forum (CJIBF) dan UMKM Grande tahun 2026 sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan investasi, perdagangan, hingga pemberdayaan UMKM. Dua agenda tahunan ini menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat daya saing Jawa Tengah di tengah tantangan ekonomi global yang semakin berat.
Kepala KPw BI Provinsi Jawa Tengah Mohammad Noor Nugroho menuturkan bahwa CJIBF tahun 2026 akan berfokus pada sektor investasi dengan mengundang investor asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Nugroho pun menyebut bahwa investasi menjadi salah satu motor utama dari pertumbuhan ekonomi yang perlu terus diperkuat.
“CJIBF tahun 2026 ini akan heavy tentang investasi. Kita berupaya mengundang investor asing dan domestik untuk melakukan investasi di Provinsi Jawa Tengah. Investasi ini menjadi penting untuk penggerak pertumbuhan ekonomi, apalagi untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2026 dan 2027,” tutur Nugroho dalam press conference CJIBF dan UMKM Grande 2026, Rabu (29/04/2026).
Lebih lanjut, Nugroho menjelaskan bahwa perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,37%, dengan investasi menjadi kontributor terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Adapun nilai investasi pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp88 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 6,76%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Kalau kita ingin mendukung target pertumbuhan nasional hingga 8%, maka investasi harus terus didorong. Tahun lalu investasi menjadi sumber pertumbuhan yang sangat penting dan tahun ini diharapkan bisa tumbuh lebih tinggi lagi bahkan di atas 7%,” tambahnya.
Terkait CJIBF, Nugroho menerangkan bahwa pada tahun 2026 forum ini mengusung tema “Central Java Thriving: Strengthening Investment and Empowering SMEs for Green and Sustainable Growth”. Forum ini dijadwalkan akan berlangsung pada 11-12 Mei 2026 dengan rangkaian kegiatan mulai dari business forum, one on one meeting, investor networking, serta investment visit ke sejumlah proyek unggulan di Jawa Tengah.
Menurutnya, CJIBF ini tidak hanya menjadi ajang untuk melakukan promosi investasi, melainkan juga menjadi tempat bertemunya kepala daerah dari 35 kabupaten/kota dengan calon investor potensial melalui pertemuan khusus agar peluang investasi dapat dibahas lebih detail.

“Kami ingin mempertemukan kepala daerah dan project owner dengan calon investor melalui one on one meeting. Harapannya, dari situ bisa digali lebih detail minat investasi asing maupun domestik terhadap proyek-proyek unggulan yang ada di Jawa Tengah,” katanya
Tak hanya CJIBF, Bank Indonesia Jawa Tengah juga akan menggelar acara UMKM Grande tahun 2026 yang akan berlangsung pada 7-11 Mei 2026 di Atrium Mall Paragon Semarang. Nugroho menjelaskan bahwa UMKM Grande mengusung tema “Tumbuh, Tangguh, dan Mendunia” untuk mempromosikan dan mendorong peningkatan daya saing produk UMKM unggulan Jawa Tengah.
“Makna Grande itu adalah GReen, kerakyatAN, Digital, dan Export. Jadi kita mendorong UMKM yang berwawasan lingkungan, berpihak pada ekonomi rakyat, memanfaatkan teknologi digital, dan memiliki kualitas ekspor agar mampu membuka pasar yang lebih luas,” tuturnya.
Mengenai detail acara, Nugroho menjelaskan bahwa akan ada sekitar 75 UMKM yang ikut serta dalam pameran ini. Adapun bidang usaha UMKM yang akan bergabung dalam acara UMKM Grande ini adalah UMKM dari bidang usaha minuman dan makanan, furniture, home deco, wastra dan fashion, kriya dan aksesoris, hingga kopi.
"Untuk UMKM Grande ini kita akan mengikutsertakan sekitar 75 UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman, furnitur, home decor, wastra dan fashion, kriya dan aksesoris, serta kopi,” jelas Nugroho.
Di sisi lain, Nugroho juga menegaskan bahwa UMKM Grande pada tahun 2026 ini akan menghadirkan sejumlah inovasi baru seperti Sustainability Hub, layanan Aku Bisa Sejahtera, hingga live selling yang akan bekerja sama dengan affiliator guna memperluas jangkauan pasar secara digital.
“Yang baru tahun ini ada Sustainability Hub untuk edukasi pertanian berkelanjutan dan perhitungan emisi karbon, lalu Aku Bisa Sejahtera bersama OJK dan perbankan, serta live selling yang sangat relevan dengan tren saat ini. Harapannya, acara ini tidak hanya menarik pengunjung, tetapi juga memberi value added bagi UMKM agar semakin siap bersaing,” tutupnya. (Fadya Jasmin Malihah)

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona hijau pada pagi ini, Kamis (23/4/2026). Saham-saham seperti BDMN, BULL, hingga BUMI naik ke zona hijau pagi ini.

Berdasarkan data RTI Infokom, pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka menguat pada posisi 7.576,92. IHSG sempat bergerak pada rentang 7.563-7.582 sesaat setelah pembukaan.

Tercatat, 330 saham menguat, 107 saham melemah, dan 227 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau sebesar Rp13.559 triliun.

Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) menjadi salah satu saham yang menguat pagi ini, dengan naik 19,48% ke level Rp4.600 per saham.

Lalu saham PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL) juga naik pagi ini, dengan menguat 2,59% ke level Rp595 per saham.

Saham-saham lain yang juga menguat ke zona hijau pagi ini adalah saham BUMI yang naik 0,83% ke level Rp242, saham BRPT yang naik 0,88% ke level Rp2.280, dan saham BUVA menguat 1,1% ke level Rp1.375.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan sentimen datang dari BI yang mempertahankan BI Rate pada level 4,75%, dengan Deposit Facility rate tetap di 3,75% dan lending facility rate tetap di 5,5%.

Keputusan ini masih konsisten untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah yang cenderung melemah akibat ketidakpastian global yang masih tinggi. BI memperkirakan inflasi akan tetap berada dalam kisaran target 2026–2027 sebesar 2,5% kurang lebih 1%. BI juga masih mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 4.9%–5.7% untuk tahun 2026.

Dari global, Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan akan adanya lebih banyak pembicaraan damai. Para investor juga mengalihkan perhatian dari konflik Timur Tengah dan fokus pada musim laporan keuangan kuartal I/2026 yang terus mendapatkan momentum. Investor menantikan dirilisnya laporan keuangan emiten-emiten Big Tech.

Presiden Trump mengatakan bahwa perundingan mungkin dapat dilakukan paling cepat hari Jumat. Namun media pemerintah Iran mengatakan telah memutuskan untuk tidak bergabung dalam putaran perundingan baru dengan AS dan belum mengumumkan posisi resmi tentang perpanjangan gencatan senjata.

Presiden Iran mengatakan bahwa pelanggaran komitmen, blokade, dan ancaman adalah hambatan utama untuk negosiasi yang tulus. Kondisi ketidakjelasan mengenai kapan negosiasi akan dilakukan dan sampai batas kapan gencatan senjata akan berlaku memperpanjang ketidakpastian pasar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026 berada pada level 5 persen. Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, menjelaskan sebagaimana proyeksi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan. Namun, bagi Indonesia, proyeksi perlambatan relatif tidak signifikan.

“Kalau Indonesia, relatif tidak terlalu signifikan, dari 5,1 persen ke 5 persen. Ini sesuai dengan outlook kami sebelumnya, turun di 5 persen sepanjang 2026 ini,” kata Rully dalam kegiatan “Media Day” secara virtual di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Rully menambahkan bahwa ruang pelonggaran suku bunga cenderung terbatas di tengah tekanan inflasi dan harga minyak.

Sementara itu, untuk kuartal II 2026, dia mengatakan dinamika suku bunga global dan ketidakpastian geopolitik masih menjadi faktor utama yang memengaruhi arah pasar.

Konflik geopolitik, termasuk ketegangan di Timur Tengah yang berdampak pada jalur perdagangan global, turut mendorong tekanan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

“Volatilitas merupakan bagian dari dinamika global. Namun, dengan fundamental domestik yang masih relatif terjaga, peluang investasi di pasar Indonesia masih terbuka,” ujar Rully.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia mampu mencetak pertumbuhan 5,4—6 persen pada 2026 dalam Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF–World Bank Spring Meeting).

Menkeu menyatakan, ketika banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, perekonomian Indonesia tetap tangguh dengan tumbuh sebesar 5,11 persen pada 2025.

Pertumbuhan yang stabil membuktikan bahwa ekonomi domestik Indonesia sehat dan mampu menghadapi tekanan dari luar.

Optimisme juga terlihat dari perekonomian domestik Indonesia yang tangguh, yang ditopang konsumsi rumah tangga yang kuat, surplus neraca perdagangan yang masih berlanjut, pertumbuhan stabil, inflasi terkendali, defisit fiskal yang terkelola, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang rendah, serta kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 punya peran krusial sebagai fondasi untuk mencapai target ekonomi nasional sepanjang tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai level 5,5 persen.

Target tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan target tahunan yang disampaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni 5,4 persen.

Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

“Untuk kuartal pertama kita optimistis lebih besar atau sama dengan 5,5 persen. Kemudian kalau di akhir tahun lebih besar sama dengan 5,4 persen sesuai dengan perkiraan APBN,” ujar Airlangga.

Angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 penting karena menentukan arah resiliensi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi, mulai dari volatilitas harga komoditas hingga dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Triple holiday jadi motor pertumbuhan konsumsi rumah tangga

Komposisi struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi mencapai 54 hingga 55 persen.

Pada tiga bulan pertama 2026, kalender hari besar keagamaan memberikan momentum perayaan yang saling berdekatan, yakni Tahun Baru Imlek, Nyepi, dan Idulfitri 1447 H dalam satu kuartal.

"Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 diproyeksikan melonjak berkat Ramadhan dan Idul Fitri. Dana dari Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu pendorong utama konsumsi masyarakat dalam jangka pendek,” ungkap Airlangga.

KOMPAS.com/DEVI PATTRICIA Busana di Tanah Abang jelang Lebaran.

Aktivitas konsumsi selama periode tersebut, terutama dengan adanya Idul Fitri dipercaya memberikan dampak pengganda (multiplier effect) terhadap sektor ritel, transportasi, hingga jasa.

Optimisme konsumen juga didorong dengan adanya Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) yang diterima pekerja.

Pemerintah juga optimistis, adanya perputaran uang yang tinggi di awal tahun akan memberikan bantalan likuiditas untuk sektor riil.

Ketika hal tersebut terbukti kuat, sektor seperti ritel, transportasi dan jasa punya modal likuiditas yang lebih baik untuk operasi di kuartal selanjutnya.

Pertumbuhan ekonomi jadi bukti resiliensi di tengah tekanan global

Kuartal I-2026 juga diwarnai dengan ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran di Selat Hormuz.

Konflik ini langsung memengaruhi harga energi dan rantai pasok global yang juga dirasakan oleh Indonesia.

Oleh karena itu, angka pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang solid akan menjadi bukti bahwa Indonesia resilien di tengah guncangan.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, ketahanan ekonomi dalam negeri masih cukup kuat dan menjadi penopang utama di tengah tekanan eksternal.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti bilang, meskipun demikian dampak perang Timur Tengah masih perlu diantisipasi dengan sinergi kebijakan pemerintah dan BI.

Dia membeberkan kekuatan ekonomi domestik berasal dari sejumlah indikator, yakni dari sisi konsumsi rumah tangga maupun produksi.

Dari sisi konsumsi, BI mencatat adanya peningkatan pada Indeks Penghasilan Saat Ini masyarakat (IPSI), khususnya pada kelompok berpendapatan menengah ke atas.

freepik Ilustrasi. Orang kaya dan kelas menengah bekerja keras sama-sama. Namun, cara mereka berpikir tentang uang sangat berbeda. Berikut lima kebiasaan yang ditinggalkan orang kaya untuk mencapai kebebasan finansial.

BI mencatat IPSI Maret 2026 meningkat menjadi sebesar 129,2 dari bulan sebelumnya sebesar 125.

Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari Maret 2025 yang hanya sebesar 121,5.

Namun demikian, Destry mengingatkan kelompok berpendapatan rendah masih menjadi perhatian utama karena lebih rentan terhadap tekanan ekonomi.

"Kita masih bersyukur punya domestik ekonomi yang cukup kuat, cukup strong," ucap dia.

Menurut dia, kombinasi antara konsumsi domestik yang tetap terjaga dan kinerja sektor produksi yang membaik menjadi faktor utama yang menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid pada awal 2026.

BI sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,2 persen pada kuartal I-2026 ini.

Tren positif kesehatan fiskal lewat penerimaan pajak

Di sisi lain, indikator kesehatan fiskal juga menunjukkan tren positif.

Data Kemenko Perekonomian menunjukkan realisasi penerimaan pajak yang tumbuh 14,3 persen atau setara Rp 462,7 triliun pada Maret 2026.

Airlangga bilang, pemerintah juga memastikan disiplin anggaran tetap terjaga.

Rasio utang dipertahankan di kisaran 40 persen terhadap PDB, di bawah batas maksimal 60 persen sesuai undang-undang.

Selain itu, defisit APBN ditargetkan tetap berada di kisaran 3 persen hingga akhir tahun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan, pertumbuhan penerimaan pajak sejalan dengan kondisi ekonomi yang mulai menunjukkan pemulihan.

Dok. Freepik ilustrasi pajak.

"Jadi kenaikan penerimaan pajak itu sejalan atau mengonfirmasi bahwa ekonomi betul-betul sedang mengalami perbaikan," kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Purbaya mencatat hal ini menunjukkan adanya perbaikan terhadap perekonomian tanah air, sekaligus peningkatan kinerja otoritas pajak.

Seiring dengan peningkatan penerimaan pajak, total pendapatan negara pada periode Januari-Maret 2026 mencapai Rp 574,9 triliun, atau naik 10,5 persen secara tahunan.

Di sisi lain, realisasi belanja negara pada kuartal I-2026 menyentuh Rp 815,0 triliun.

Pertumbuhan ekonomi jadi bukti perbaikan kesejahteraan masyarakat

Lebih lanjut, angka pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2026 juga menjadi validasi atas perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.

Airlangga sempat berujar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 8,25 persen, diikuti dengan penurunan Gini ratio dan angka pengangguran.

Ia memerinci, pertumbuhan ekonomi telah menurunkan tingkat pengangguran menjadi 4,7 persen, serta rasio ketimpangan (gini ratio) menurun ke 0,363.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang solid atau dapat mencapai angka 5,5 persen sesuai dengan target pemerintah membuat Indonesia memiliki ruang gerak yang lebih luas.

Pasalnya kuartal II atau periode April-Juni kerap dikaitkan dengan tren perlambatan ekonomi.

Hal ini juga dipengaruhi oleh efek usai Ramadhan dan Idul Fitri yang membuat konsumsi rumah tangga melandai.

Setelah masa libur panjang berakhir, masyarakat cenderung mengerem pengeluaran untuk menyeimbangkan kembali keuangan rumah tangga.

Selain itu, sektor ritel, transportasi, dan rekreasi yang memuncak di kuartal I biasanya mengalami penurunan aktivitas yang cukup signifikan pada bulan-bulan setelahnya.

Tak hanya itu, kuartal II bertepatan dengan periode tahun ajaran sekolah dan persiapan masuk sekolah baru.

Keluarga di Indonesia cenderung mengalihkan sisa uang mereka dari belanja barang konsumsi seperti pakaian, barang elektronik, dan hiburan ke biaya pendidikan seperti uang pangkal, seragam, dan buku.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik Bank Dunia yang baru-baru ini memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 menjadi 4,7% dalam East Asia and Pacific Economic Update (April 2026). Menkeu Purbaya bahkan menyebutkan bahwa lembaga multilateral ini telah melakukan dosa besar lantaran menyodorkan angka yang terlalu pesimistis, dan dapat memunculkan sentimen negatif pasar sehingga menyulitkan Indonesia.

Ada tiga argumen utama yang menjadi dasar dari kritik tersebut. Pertama, Bank Dunia dinilai terlalu jauh menilai dampak negatif kenaikan harga minyak yang diyakini hanya temporer. Kedua, lembaga ini dituding mengabaikan strategi ekonomi Purbaya dan jurus-jurus rahasia kebijakan Presiden Prabowo, yang belum sepenuhnya muncul dalam data. Ketiga, proyeksi Bank Dunia dinilai tidak sinkron dengan data-data makro yang dipegang oleh pemerintah.

Proyeksi 4,7% memang di bawah target pemerintah dalam APBN 2026, yakni 5,4% dan pertumbuhan kuartal I-2026 diyakini bisa mencapai 5,5%. Tetapi angka 4,7% tersebut sebetulnya lebih baik dari proyeksi untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang hanya 4,2%. Bahkan hanya dua negara di kawasan ini yang proyeksi pertumbuhannya di atas Indonesia, yakni Vietnam (6,3%) dan Mongolia (5%), sedangkan Thailand bahkan diproyeksikan hanya tumbuh 1,3%.

Bila dicermati, dalam laporannya, Bank Dunia justru tampak memberikan apresiasi untuk Indonesia. Misalnya terkait dampak dari kejutan harga energi, Indonesia bersama Kamboja dan Vietnam disebut sebagai negara-negara yang memiliki bantalan yang kuat untuk meredam gejolak. Tepatnya berkat cadangan strategis yang mencukupi, kemampuan mengolah sumber daya di dalam negeri, dan keuntungan ekspor komoditas yang secara natural memitigasi risiko kerugian. Dengan demikian, kalaupun ada “dosa proyeksi”, ini sebetulnya terkoreksi dengan adanya “pujian” bagi Indonesia.

Selain itu, kendati tidak pernah persis sama antara proyeksi pertumbuhan dan aktual, namun deviasinya tidak sampai sangat jauh. Kalkulasi sederhana untuk periode 2015-2025, dengan mengabaikan tahun 2020 saat pandemi, bahkan kadar kekeliruannya agak lebih tipis daripada yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri, namun deviasi standar keduanya relatif dekat.

Proyeksi Bank Dunia cenderung konservatif sehingga lebih rendah dari pertumbuhan aktual, sementara Pemerintah Indonesia cenderung pada posisi optimis sehingga target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam APBN Indonesia cenderung di atas realisasi. Berdasarkan gambaran ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mungkin untuk lebih tinggi daripada proyeksi Bank Dunia, walaupun mungkin tidak mudah untuk mencapai target melampaui 5%.

Dengan demikian sebetulnya tidak perlu terjadi reaksi negatif yang berlebihan atas proyeksi pertumbuhan yang cenderung konservatif. Jadi, di satu sisi pemerintah Indonesia menampilkan optimisme teknokratis sementara Bank Dunia lebih menampakkan langgam konservatisme-nya sebagai lembaga multilateral. Apabila menengok ke belakang, rilis BPS soal angka pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2025 juga sempat diragukan oleh sejumlah pihak karena dirasa ada kejanggalan.

Menyikapi “dosa proyeksi” tersebut kiranya lebih pas jika Indonesia memperhatikan secara kritis catatan-catatan strategis yang dibuat oleh Bank Dunia. Dalam hal ini, catatan penting yang perlu disikapi adalah soal arah belanja pemerintah. Tepatnya adalah pertumbuhan saat ini lebih karena dipompa oleh belanja negara, seperti juga sering diklaim oleh pemerintah sendiri. Artinya belum sampai pada pertumbuhan potensial yang sebenarnya yang berasal dari sektor swasta. Pengeluaran pemerintah bukannya tidak penting, tetapi arah belanjanya yang menjadi penentu untuk mencapai pertumbuhan yang berbasis produktivitas.

Dengan kata lain, yang disarankan adalah membereskan sekat-sekat yang masih menjadi penghambat aktivitas usaha sektor swasta. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah langkah-langkah seperti penyederhanaan perizinan, minimalisasi regulasi yang kontraproduktif, termasuk menghapus hambatan-hambatan non-tarif.

Hal-hal inilah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan potensial sekaligus menciptakan lapangan kerja produktif, bukan dengan cara memperbanyak lapangan kerja yang sangat tergantung pada belanja pemerintah, apalagi yang berisiko menambah beban fiskal secara berlebihan tanpa kendali yang kuat.

Catatan penting di sini adalah bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dari “garis depan teknologi global” (global technological frontier) utamanya di sektor digital. Inilah yang menjadi akar penyebab melambatnya pertumbuhan produktivitas Indonesia dan karenanya reformasi struktural menjadi mendesak.

Selain itu, kebijakan industri Indonesia juga disarankan untuk dibenahi. Hal ini menunjuk pada kebijakan yang menghambat ekspor seperti dalam kerangka hilirisasi, namun tidak disertai penguatan fondasinya yaitu dari sisi modal manusia, infrastruktur fisik maupun digital, serta kelembagaan yang menjadi penentu efektivitas implementasi kebijakan pemerintah untuk sektor industri. Kenyataannya, kegagalan kebijakan (policy failures) memang juga sulit dipisahkan dari kualitas kelembagaan.

Catatan-catatan strategis seperti ini sebetulnya juga bukanlah sesuatu yang sangat baru dan bukan cuma disuarakan oleh Bank Dunia. Soal kualitas kelembagaan misalnya, ini adalah isu lama yang masih terus mengemuka. Artinya ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum dikerjakan atau dituntaskan.

Stimulus dari pemerintah bukan tidak ada artinya, tetapi keberhasilan jangka panjang mensyaratkan adanya reformasi struktural yang serius dan mendalam. Dengan demikian, bila meminjam terminologi dosa di atas, secara rasional layak untuk mengakui bahwa pemerintah pun memiliki “dosa atas pekerjaan rumah” yang semestinya sudah dibereskan bila hendak secara serius mencapai target ekonomi yang telah sendiri dengan penuh optimisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2026 bisa tercapai di tengah potensi peningkatan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto optimistis, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok di level 5,5 persen dapat dicapai.

Airlangga mengatakan, geliat ekonomi sepanjang Ramadhan dan Lebaran 2026 ini diperkirakan mampu memberikan kontribusi ke pertumbuhan ekonomi.

SHUTTERSTOCK/NUMBER1411 Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kelihatannya target 5,5 persen bisa dicapai dari geliat selama Ramadhan kemarin," kata Airlangga ketika ditemui usai shalat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Meskipun demikian, Airlangga memproyeksikan tingkat inflasi bisa lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Hal ini lantaran tahun ini tidak ada kebijakan diskon tarif listrik yang tak diberlakukan.

"Nanti kita lihat, inflasi kan perhitungannya lebih cepat. Jadi kita lihat saja sampai akhir dari Lebaran. Tetapi, base-nya tahun kemarin rendah," imbuh dia.

"Jadi, dan tahun kemarin kan sampai bulan Februari itu ada (diskon) listrik ya. Jadi, itu yang membuat inflasi tahun kemarin kan untuk dari segi listriknya deflasi," terang Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,7 persen pada kuartal pertama tahun ini.

Angka itu dinilai cukup baik di tengah gejolak global saat ini.

"Pertumbuhan ekonomi bisa 5,6-5,7 persen, kalau perkiraan kasar ya. Itu sudah lumayan bagus lah, di tengah gejolak global sekarang," ujar dia pada kesempatan yang sama.

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ditemui usai melaksanakan Shalat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Purbaya mengungkapkan, gejolak global yang salah satunya ditimbulkan oleh konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, terus diupayakan pemerintah agar dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat.

Purbaya bilang, dampak dari konflik Timur Tengah itu diserap pemerintah dengan memastikan pemberian subsidi energi tetap berjalan.

Ia bilang, pemerintah akan terus menjaga agar masyarakat dapat beraktivitas secara normal.

"Dampak global saat ini masih belum terasa karena di-absorb (diserap) oleh pemerintah. Jadi kita menjaga betul supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan normal, semaksimal mungkin ke depan akan dijaga seperti itu," ucap dia.

Setelah periode Lebaran, Purbaya bilang, pemerintah akan berfokus menjaga permintaan domestik sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

Hal itu mencakup penguatan sektor swasta serta daya beli masyarakat.

Pemerintah juga berkomitmen menjaga harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya yang bersubsidi, agar tetap stabil di tengah fluktuasi harga minyak dunia.

Selain itu, belanja pemerintah akan digenjot agar terealisasi tepat waktu sesuai kebutuhan.

"Kita akan pastikan belanja-belanja pemerintah yang emang harus dibelanjakan, dibelanjakan tepat waktu," tutup Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5 persen pada kuartal I 2026 dapat tercapai berkat konsumsi masyarakat yang meningkat selama Ramadhan dan Lebaran.

“Kelihatannya target 5,5 persen bisa dicapai dari geliat selama Ramadhan kemarin,” ujar Airlangga usai Sholat Idul Fitri di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Ia juga menyoroti dinamika inflasi yang kemungkinan lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama tahun lalu.

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya lagi program diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang sempat menekan inflasi sepanjang Januari–Februari 2025.

Tanpa adanya potongan tersebut, lanjut dia, pengeluaran masyarakat untuk membayar listrik kembali ke level normal sehingga secara statistik inflasi tercatat lebih tinggi.

“Tahun kemarin sampai bulan Februari ada diskon tarif listrik. Jadi itu yang membuat inflasi tahun kemarin dari segi listriknya deflasi. Tahun ini karena tidak ada diskon tarif listrik, berarti angkanya akan lebih tinggi,” ujar dia.

Meski tekanan inflasi diperkirakan meningkat, pemerintah optimistis daya beli masyarakat dan peningkatan konsumsi selama Ramadhan serta Lebaran akan menjaga momentum pertumbuhan.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026 berada di kisaran 5,5 persen hingga 5,6 persen (year-on-year/yoy). Target ini didorong oleh percepatan belanja negara, stimulus fiskal, dan penguatan daya beli masyarakat, khususnya pada periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Guna menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi pada kuartal I 2026.

Salah satunya adalah insentif transportasi untuk mudik Lebaran berupa diskon tiket kereta api 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat 17–18 persen.

Estimasi anggaran untuk insentif transportasi mencapai Rp 911,16 miliar yang bersumber dari APBN dan non-APBN.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan senilai Rp 12 triliun kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk dua bulan, yakni Februari–Maret 2026, kepada 35,04 juta keluarga.

Pemerintah juga menggelontorkan Rp 55 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) bagi sekitar 10,5 juta aparatur negara yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI dan Polri, serta pensiunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin mengerek konsumsi rumah tangga yang merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah stimulus pun disiapkan untuk mendorong daya beli masyarakat pada momen Lebaran 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa rentetan stimulus ini krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026. Salah satunya yaitu penyelenggaraan Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026.

"Saya monitor BINA targetnya sekarang Rp53 triliun, dan ini naik 20% dibandingkan tahun yang lalu. Kami berharap ini akan terus meningkatkan konsumsi dalam negeri," ujar Airlangga, dikutip dari rilis Kemenko Perekonomian, Sabtu (7/3/2025).

Program BINA berlangsung selama 25 hari, terhitung sejak 6 Maret hingga 30 Maret 2026. Kegiatan ini melibatkan sekitar 380 perusahaan, 800 jenama (brand), lebih dari 80.000 gerai ritel, dan sekitar 400 pusat perbelanjaan turut ambil bagian dalam menebar diskon belanja hingga 70%—80% kepada masyarakat.

Tak hanya dari belanja ritel, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan ke kelompok masyarakat bawah. Tercatat, stimulus pangan ini akan disalurkan kepada sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat dengan total nilai anggaran mencapai Rp11,92 triliun.

Di sektor mobilitas, pemerintah juga menyiapkan diskon tarif transportasi selama periode mudik Lebaran. Guna memaksimalkan insentif ini, otoritas mendorong implementasi kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) agar pergerakan aktivitas ekonomi dapat turut terdistribusi ke berbagai daerah.

Selain itu, Airlangga mengaku akan memastikan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu. Pengemudi transportasi online juga akan menerima Bonus Hari Raya (BHR), yang mana perusahaan disebut telah menyapu sekitar Rp220 miliar.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Airlangga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I/2026 dapat mencapai kisaran 5,5%. Angka itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di periode sebelumnya alias kuartal IV/2025 sebesar 5,39%.

"Tentu kami berharap bahwa momentum ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Kuartal pertama ini kami harus dongkrak dan harapannya lebih tinggi dari tahun lalu," kata Airlangga.